Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar, Penetapan Teguran, PenetapanSita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi serta penetapan Lelang Eksekusiyang dikeluarkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut karenatelah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewjsde) sebagaimanadiatur didalam pasal 195 s/d pasal 2000 HIR, dan telah tepat dan benarputusan Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolakBantahan

KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an.

KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an. AsepSugiarto dinyatakan tidak sah dan Saksi1 Anaria Br Turnip adalahpemilik yang sah.6.

Menetapkan proses perkara a quo ditunda sambil menungguPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkaraRegister Nomor : 43/G/2015/PTUNMDN mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract) ;3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah akibat kecerobohanPenggugat4. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang dialamiTergugat akibat kecerobohan Penggugat sebesar Rp.8.350.000,(delapan juta tiga ratus lima puluhribu rupiah).5.

Menghukum Tergugat dan II, sekarang sebagai Pembanding danTurut Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setiap hari apabilalalai Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding memenuhi isi putusantersebut terhitung sejak dibacakan sampai putusan berkekuatan hukumtetap (Inkract van gewisjde);7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada bantahan (verzet), dan berlawanan;DALAM REKONVENSI1.

Tahun 1996), tidak bisasecara serta merta memberikan hak eksekutorial kepada kredituruntuk mengalihnkan hak atas Tanah yang menjadi objek jaminan,sehingga harus dipahami secara hukum pernyataan dari Tergugattidak berarti memberikan hak kepada Penggugat untuk bisamelaksanakan eksekusi sepihak terhadap objek dimaksud apalagidengan meminta dan mendesak Tergugat untuk segera menghadapKepala Desa Boteng untuk melakukan balik nama terhadap objektanoa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(inkract

terakhir yaitu tanggal07072009 dan diperhitungkan sampai saat pembayaranpelunasan dilakukan.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril(immateril) yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi gunauntuk kebutuhan Gugatan ini terpaksa diberi nilai dengan uangseharga Rp.1.000.000.000,(satu miliyar rupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom)sebesar Rp.250.000.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) per hariterhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Pengugat berhenti dengan hormat yang dinyatakansecara lisan pada Tergugat bulan Agustus 2015, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampaidengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalamperkara a quo.

Tergugat Rekonpensiyaitu: Hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang telah lewatjangka waktu sebesar Rp. 4.500.000.0000 (empat milyar lima ratus jutarupiah); Bunga dan Biaya Administrasi yang tertunggak sampai dengan jawaban inidiajukan sebesar Rp.185.884.749, (Sseratus delapan puluh lima jutadelapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilanrupiah) yang mana perhitungannya tetap diperhitungkan berjalan setiapbulannya hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap (inkract

vangewisde) ataupun putusan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi; Denda sebesar Rp.8.096.666, (delapan juta sembilan puluh enam ribuenam ratuSs enam puluh enam rupiah) yang mana perhitungannya tetapdiperhitungkan berjalan setiap bulannya hingga putusan aquo berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ataupun putusan dilaksanakan olehPenggugat Rekonpensi;5.

nomor 53 hari selasa tanggal 26 07 2016 yangditandatangani oleh penggugat dengan tergugat i yang berdasarkan pada sertifikathak tanggungan peringkat i nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugat Ill,ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hakmilik(shm) nomor 3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak dikelurahan benoa , kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali ,sampai ada ada keputusan mengenai pokok perkara aquo hingga mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

nomor 53 hariselasa tanggal 26 07 2016 yang ditandatangani oleh penggugat dengantergugat yang berdasarkan pada sertifikat hak tanggungan peringkat nomor 5513/2016 yang diterbitkan tergugat Ill ,ditandatangani olehpenggugat dengan tergugat , terhadap sertifikat hak milik(shm) nomor3820, a/n dharma wira ijaya seluas 1575m2 terletak di kelurahan benoa ,kecamatan kuta selatan, kabupaten badung ,propinsi bali , sampai ada adakeputusan mengenai pokok perkara aquo hingga mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksakepada penggugat sebesar rp 2.000.000 (dua juta rupiah ) perhari apabilalalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukumyang tetap(inkract)..

I(suaminya) serta ikut menikmati hasil perbuatan TERGUGATI, rnaka TERGUGAT II juga harus ikutmempertanggunglawabkan sa bersama sama/tanggung renGngdengan TERGUGAT I ;B*wa PENGGUGAT khawatir, TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalaidalam rrsnenuhi kewajibannya untuk mernbayar ganti rugi,maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung rentengdikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,( Lima ratus ribu rupiah ) perhari setiap keterlambatan,dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai hukum tetap( inkract

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dan lisan kepada Para Penggugat bulan Mei 2014, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUUIX/2011 tentangUpah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Para Penggugat sampai denganputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yangjumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Mudah dan pasti Eksekusinya;10.Bahwa keberadaan tanah terperkara sebagai Hak Tanggungan padaTerlawanl, juga telah melalui proses hukum di Pengadilan NegeriPekanbaru dalam Perkara No.72/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan telah diputus sertatelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde), dimanaHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 56/Pdt.Bth/2016/PN.Pbrdalam salah satu amar putusannya disebutkan; "menyatakan sah danmengikat secara hukum yaitu :a.

Bahwa oleh karena PHK terhadap Penggugat terhitung sejak 14Agustus 2019 adalah PHK secara sepihak dan belum ada pengesahandari Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap(inkract van gewisjde), maka Tergugat harus tetap membayarkan gajiPenggugat (upah proses) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;11.

Arutmin Indonesia, in casu Pelawan ;Bahwa dengan demikian Pelawan adalah pihak ketiga yang berhak untukmengajukan perlawanan ( derden verzet ) atas eksekusi terhadap putusanMahkamah Agung R.I Nomor 928 K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 jo.putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/Pdt/2017/PT.Bjm.tanggal 31 Juli 2017 jo. putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor15/Pdt.G/2016/PN.BIn tanggal 6 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap ( inkract van gewijsde/ res judicata ) ;Bahwa selanjutnya, meskipun

., yang mana putusannyatelah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugattidak mendapat kuasa dari ahli waris lain untuk mengajukan gugatanpembatalan RUPS perseroan (PT Sac Nusantara) dan Penggugatsempat mengadjukan banding namun telah mencabut pernyataanbandingnya sehingga putusan a quo menjadi berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijde); Perkara Nomor 358/Pdt.G/2011/PN Jak Sel., yang mana putusannyatelah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugattidak mempunyai kapasitas

untuk mengajukan gugatan pembatalanRUPS perseroan (PT Sac Nusantara) dan Penggugat tidakmengajukan banding sehingga putusan a quo menjadi berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijde); Perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PN Jak Sel., yang mana putusannyatelah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugattidak mendapat kuasa dari ahli waris lain untuk mengajukan gugatanHalaman 33 dari 56 Hal.

2017pembatalan RUPS perseroan (PT Sac Nusantara) dan saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat banding; Perkara Nomor 422/Pdt.G/2012/PN Jak Sel., yang mana saat inisedang dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan (tahap replik); Bahwa berdasarkan faktafakta di atas dan telah terbukti gugatan ParaPenggugat mengenai pembatalan RUPS PT Sac Nusantara (Tergugat II)telan beberapa kali diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan, bahkan telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Penggugat Konvensi menempati Tanah Ojek Sengketa untuk mengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Ojke Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan tergugat II dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde);

6.

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihak lainnya yangdiizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah Obyek Sengketa untukmengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Obyek Sengketa danmenyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaankosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);6.

rekonvensi /Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka dengan mengacu pada petitum ke empat diatas makaPetitum ke lima perihal Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihaklainnya yang diizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah Obyek Sengketauntuk mengosongkan dan atau meninggalkan Tanah Obyek Sengketa danmenyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosongdan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukumtetap (inkract

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan ataupunpihak lainnya yang diizinkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensimenempati Tanah Obyek Sengketa untuk mengosongkan dan ataumeninggalkan Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada ParaPenggugat Rekonvensi / Tergugat dan Tergugat II konvensi dalamHalaman 69 dari 71 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Baukeadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);6.

persengketaan para pihak adalah terletak di Pnu Weri Tabun dan ada pula yangmenerangkan Tanah Objek Sengketa adalah tanah Ompak Mangamngam,sehingga fakta tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadapTanah Objek Sengketa yang pada akhimya nanti akan menimbulkanpermasalahan dalam pelaksanaan putusan atau / eksekusi atas Tanah ObjekSengketa setelah putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ;Menimbang, bahwa Hakim tingat pertama dalam pertimbangan

Tergugat Rekonpensiyaitu: Hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang telah lewatjangka waktu sebesar Rp. 4.500.000.0000 (empat milyar lima ratus jutarupiah); Bunga dan Biaya Administrasi yang tertunggak sampai dengan jawaban inidiajukan sebesar Rp.185.884.749, (Sseratus delapan puluh lima jutadelapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilanrupiah) yang mana perhitungannya tetap diperhitungkan berjalan setiapbulannya hingga putusan aquo berkekuatan hukum tetap (inkract

vangewisde) ataupun putusan dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi; Denda sebesar Rp.8.096.666, (delapan juta sembilan puluh enam ribuenam ratuSs enam puluh enam rupiah) yang mana perhitungannya tetapdiperhitungkan berjalan setiap bulannya hingga putusan aquo berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) ataupun putusan dilaksanakan olehPenggugat Rekonpensi;5.

tersebut agar para Tergugat tidak mengalihkan tanahterperkara kepada pihak lain;Bahwa untuk kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenetapkan putusan serta merta, walaupun ada upaya hukum banding,verzet dan kasasi;Bahwa sangat beralasan untuk menghukum Para Tergugat dengan uangpaksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhariapabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkract

ditambahkankarena dalil gugatan Penggugat tidak jelas danterkesan kabur disebabkan tidak diterangkan secara rinci harta apa yangdimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sangatberalasan untuk menggugat Para PARA TERGUGAT dan uang paksaHalaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 293/Pdt/2020/PT MDN(dwangsoom) sebesarRp. 100.000 (Seratusribu rupiah) perhari apabila PARATERGUGAT lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukandalam pasal 13 ayat (2 ) huruf c Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa semenjak Pengugat di PHK tanpa kesalahan, maka berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadappengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Tergugat harus tetap membayar gaji Pengugat sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract