dibayar/tidak klaim asuransi ;Bahwa Adjuster bukan satusatunya orang yang menentukan dibayar/tidakasuransi itu, harus ditunjang dengan ahliahli yang lain ;Bahwa Mengenai kerusakan materiil disini terbagi atas kerusakan yang tidak di duga, Tibatiba dan Eksidental / Tidak disengaja ; Tidak diduga : Tidak layak diketahui kapan dan dimana akan terjadi, Contoh :Kematian ; Tibatiba : Dulu tidak terjadi sesuatu kemudian sekarang tibatiba adakejadian yang tidak bisa di tangani, Contoh : Peristiwa Lumpur Lapindo

No. 968 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Terdakwa selaku Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo MenolakKontrak (Pagar Rekontrak) yang merupakan paguyuban korban semburanlumpur Lapindo telah mengorbankan kepentingan warganya denganmenguasai Tanah Kas Desa (TKD) seluas

Wijohoetomo, Tanggung Jawab Perdata Lapindo AkibatLumpur Panas, Bisnis Indonesia, 29 Nopember 2006,www.unisosdem.com.)24. Bahwa menurut Munir Fuady, pada pokoknya menyebutkan Unsurunsur dari perbuatan melawan hukum :1. Adanya suatu perbuatan melawan hukumPerbuatan tersebut melawan hukum, unsur melawan hukum inidiartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi sebagaiberikut:Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 193/PDT/2021/PT BTN25.26.a. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku.b.

Renofasi rumah dari uang Lapindo habis40.000.000.Putusan Cerai Gugat, nomor: 1743/Pdt.G/2013/PA.TA Halaman 3 dari 354. Betul punya anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat umur 3tahun 6 bulan pertanggal 31 maret 2013. Ikut saya di rumah Kab. Nganjuk.5. =Pada bulan Januari tahun 2013 secara tidak sengaja membuka HP. Istrisaya ada berita terkirim ke ...... dengan nama ............ SMS sangat mesrasekali, sangat tidak pantas bagi ibu rumah tangga yang mempunyaiseorang anak perempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan PerbuatanMelawan Hukum antara Walhi melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk.;Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/2014d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan PerbuatanMelawan Hukum antara Walhi melawan PT. Newmont MinahasaRaya, dkk;e.

Tony Permana Direktur yang nota bene sang SuamiIbu Margareth mengatakan, Kalian lihatlah LAPINDO sampai sekarang tidakselesaiselesai pada hal sudah ada keputusan pemerintah..........

tuanya;Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;Bahwa, menenganai biaya pendaftaran ONH untuk Pemohon,Termohon dan Ibu Pemohon tersebut sebesar Rp. 63 Juta.Menurut keterangan Termohon, semua biaya pendaftaranONH itu) semuanya menggunakan uang milik Termohon, namundi pendaftaran dengan atas nama Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksi tersebut,Termohon menambah penjelas an sebagai berikutUang untuk pendaftaran ONH itu adalah hasil konpensasilumpur lapindo

(satu juta per meterpersegi);12.Bahwa saya (Dra.Mutmainnah), kalau bahasa yang dipakai oleh PTSupra Nusa Indogita adalah uang kompensasi atau uang tali asih senilaiRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada ahliwaris H.lksan sangatlah tidak tepat sebab kami bukan korbanpenggusuran atau semacam korban lapindo;13.Bahwa kami mohon penyelesaian hak tanah sawah warisan kakek sayaAlmarhum H.Iksan dengan cara dibeli yang sah dan harga yang senilaidengan harga jual sekarang di wilayah

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;ee HN PFCV. Rayyan Perkasa, nilai penawaran Rp. 4.437.218.000e Bahwa yang dilakukan panitia terhadap berkas penawaran yang masuk padatahap evaluasi teknis sebagai berikut:1. Spesifikasi Teknik beserta kelengkapannya; 2. Jadwal Pelaksanaannya;3. Identitas Jenis, Type, dan Merk (apabila disyaratkan);4. Jaminan Purna Jual (apabila disyaratkan);5. Asuransi (apabila disyaratkan);6. Tenaga Teknis (apabila disyaratkan);7.

Mustika Lapindo dan CV. Sungai Apung,rekanan yang tidak lulus evaluasi teknis tersebut karena tidak memenuhi45syaratsyarat teknis antara lain tidak melengkapi brosurbrosur yangdisyaratkan.3. Setelah evaluasi teknis selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi, dimanadari dari 5 (ima) rekanan yang lulus evaluasi teknis, salah satunya yaituCV. Hendry Perkasa gugur dalam evaluasi kualifikasi, karena formulir isiantidak sesuai dengan dokumen pemilihan.4.

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;CV.

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;CV. Rayyan Perkasa, nilai penawaran Rp. 4.437.218.000e Bahwa metode yang digunakan oleh panitia dalam pelelangan kegiatantersebut dilakukan secara Pascakualifikasi metode satu sampul danevaluasi sistem gugur yaitu seluruh dokumen administrasi, dokumenteknis, dan dokumen harga dimasukkan dalam satu sampul;e Bahwa yang dilakukan panitia terhadap berkas penawaran yang masukpada tahap evaluasi teknis sebagai berikut:1.

Mustika Lapindo dan CV.Sungai Apung, rekanan yang tidak lulusevaluasi teknis tersebut karena tidakmemenuhi syaratsyarat teknis antara laintidak melengkapi brosurbrosur yangdisyaratkan.Setelah evaluasi teknis selanjutnya dilakukanevaluasi kualifikasi, dimana dari dari 5 (lima)rekanan yang lulus evaluasi teknis, salahsatunya yaitu CV.

Mustika Lapindo;CV. Rayyan PerkasaSEN eos eo PY > Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan panitia terhadap berkas penawaranyang masuk pada tahap evaluasi teknis sebagai berikut:1. Spesifikasi Teknik beserta kelengkapannya;Jadwal Pelaksanaannya;Identitas Jenis, Type, dan Merk (apabila disyaratkan);Jaminan Purna Jual (apabila disyaratkan);a & PfAsuransi (apabila disyaratkan);Hal 48 dari 157 Putusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2014/PN Tpg6. Tenaga Teknis (apabila disyaratkan);7.

Mustika Lapindo dan CV. SungaiApung, rekanan yang tidak lulus evaluasi teknis tersebut karena tidakmemenuhi syaratsyarat teknis antara lain tidak melengkapi brosurbrosur yang disyaratkan.Setelah evaluasi teknis selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi,dimana dari dari 5 (lima) rekanan yang lulus evaluasi teknis, salahsatunya yaitu CV.

Mustika Lapindo, nilai penawaran Rp. 4.835.050.000;CV. Rayyan Perkasa, nilai penawaran Rp. 4.437.218.000 Bahwa pelelangan tersebut dilakukan secara Pascakualifikasi metode satusampul dan evaluasi sistem gugur yaitu selurun dokumen administrasi,dokumen teknis, dan dokumen harga dimasukkan dalam satu sampul;Bahwa yang dilakukan panitia terhadap berkas penawaran yang masukpada tahap evaluasi teknis sebagai berikut:1. Spesifikasi Teknik beserta kelengkapannya;2.

RUDI JUNIARTO HALIM sejak bulan Mei2006 di Surabaya sewaktu ada musibah lumpur Lapindo dan sewaktumembuat perjanjian pembangunan pabrik dengan nama PT. Panca PanganIndonesia yang ada di Ds. Watesnogoro Dsn. Glatik Ngoro Mojokerto dantidak ada hubungan famili dengannya ;e bahwa pabrik yang dibangun di Ds. Wates Nogoro Dsn. Glatik NgoroMojokerto tersebut bukan anak cabang dari UD Mekar Utama tetapipengembangan/pemekaran UD. Mekar Utama dengan nama PT.

Sda.kontrakannya terkena lumpur Lapindo, kemudian Penggugat danTergugat tinggal di rumah sendiri dekat pasar Tanggulangin, Sidoarjo.e Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 oranganak;e Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran;e Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,saksi hanya diberitahu oleh Penggugat jika antara Penggugat danTergugat sering bertengkar yang disebabkan

(kalau adamasalah di dalam keluarga / bertengkar antar saudaraTermohon atau dengan orang tua Termohon tidak ada etikadan kesopanan);Lingkungan tempat tinggal, berada diwilayah rawan bencana19(luapan lumpur lapindo);Dalam hal tuntutan hak asuh anak yang diajukan olehTermohon dan dikaitkan dengan tuntutanHak anak atas pembagian penghasilan Pemohon;Hak atas rumah menjadi rumah anak;Permintaan ijin Termohon menempati rumah;Angsuran rumah tetap menjadi tanggung jawab Pemohon;Hal ini mengindikasikan bahwa

Lapindo Brantas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15.Pasal 15B ayat (7):Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosialkemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS;Bahwa di dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2011 menyebutkan:Pasal 15B ayat (5):Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secarabertahap dengan skema:a.

Presiden R.1.dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008Oo Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan PresidenRepublik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN5JKTJOPTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.

Presiden R.1.dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008Oo Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan PresidenRepublik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN5JKTJOPTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.

Sedangkan Tergugat sudah di DO dari Kampus ;30Waktu itu Tergugat belum bekerja, tetapi setelah satu tahun menikah Tergugatditerima kerja di Lapindo, namun setelah itu Tergugat tidak kerja lagi, sehinggakami yang menanggung biaya hidup rumah tangga mereka ;Bahwa waktu Penggugat pergi ke Makassar dan Tergugat tidak pernahmendatangi Penggugat di Makassar, hal itu karena keadaan ekonomiTergugat yang kerjanya masih belum stabil ;Bahwa pada waktu Tergugat kerja di Jambi penghasilan/gaji perbulannyasebesar

Lapindo Brantas diPorong Sidoarjo Jawa Timur dan seperti Pengeboran geotermalSumur West Belani 8 Blok Merangin 11 di Desa Belani, Kec.

Kontrak unit press ;Bahwa Kontrak langsam adalah kontrak / barang jasayang nilainya bisa dinilai secara akurat, sedangkan kontrakunit press adalah mengenai kualitasnya tidak bisadiprediksi secara akurat, contohnya proyek pengeboranminyak, penyumbatan bolabola baja buat penyumbatanlobang lapindo karena kita tidak tahu berapa jumlah bolayang dibutuhkan untuk menutup lobang lapindo tersebut ;Bahwa dalam suatu kontrak konstruksi lebih banyakmenggunakan sistem kontrak langsam ;94Bahwa apabila dalam suatu

(Vidediantaran kasus pencemaran teluk buyat, kasus pencemaran lapindo, dll). Dimana aspek pelanggaran hukum publik lebin dahulu dibuktikan secarahukum sebelum munculnya gugatan ganti rugi tersebut.Mengingat undangundang lingkungan hidup bersifat lex specialis, sehinggaketentuan Pasal 1865 KUHPerdata haruslah ditafsirkan kemudian setelahketentuan lex specialis terpenuhi.