dengankepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilainilaiyang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap (2005: 858856)hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem yakni mengambilputusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yang bersangkutan.Menurutnya sebagai contoh adalah putusan Mahkamah Agung No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menerima permohonan kasasi JaksaPenuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan TerdakwaNata Legawa

sebesar Rp. 107.575.300,.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No.31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada mengajukan Eksepsi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi kepersidangan yaitu :1.Saksi COK ORDA PUTRA LEGAWA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Linda, saksi Cok Okda Putra Legawa,saksi Margito, saksi Andang Sadewo, dan terdakwa serta barang buktiternyata;a.

Bahwa saksi Linda, saksi Cok Okda Putra Legawa, saksi Margito, saksiAndang Sadewo, saksi Didin Setiawan, saksi Mariyuana, saksi Amir Suhut,saksi Joko Susilo, saksi Andul Azis, saksi Samsul Hadi, saksi Anmad RoyanAzis, saksi Dhita Utari Rachamawati dan terdakwa serta barang bukti;a.

Putusan Judex Factidinilai sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh faktafaktayang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasarkesalahan Terdakwa;Bahwa ternyata tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa adalah tanahdalam obyek perkara dalam perkara Nomor 2180 K/Pdt/2010 jo Nomor27/Pdt/2009/PT.Sby jo Nomor 204 Pdt.G/2008/PN.Sby antara PT MARGASARIJAYA lawan PT RAMA LEGAWA NUSANTARA yang dimenangkan oleh PTMARGASARI JAYA dan atas putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusisesuai

###dan mengatakan agar Terdakwa legawa menerimakeputusan Saksi *** *** memilih Bripda ##//##kemudian agar Terdakwa menganggap Saksi *** ***sebagai adik Terdakwa dan pihak keluarga Saksiex *** mengikhlaskan atas peristiwa perbutanTerdakwa yang telah melakukan persetubuhandengan Saksi *** *** dengan syarat agar Terdakwatidak membuat maslah lagi.23.

DOAKU SELAMAT GT.16 No.853/PPj;

Dikembalikan kepada Saksi Anhar Alias Aan Bin Ismail;

1. 1 (Satu) unit Tongkang AS MARINA 10 GT 1682 No.4062/PPm;
2. 1 (Satu) unit Kapal Motor Tunda (Tug Boat) AS MARINA 11 GT 152 No.4008/Hha;
3. 1 (Satu) bundel dokumen Tongkang AS MARINA 10 GT 1682 No.4062/PPm;
4. 1 (Satu) bundel dokumen Kapal Motor Tunda (Tug Boat) AS MARINA 11 GT 152 No.4008/Hha;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fahrizal Legawa

Nata Legawa diantara pertimbangan tersebutmengutarakan sebagai berikut:Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 234 K/MIL/2015a. Bahwa MARI selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untukmembina dan menjaga agar semua hukum dan perundangundangan diseluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil;b.

diri, dankebetulan waktu itu Saya mempunyai pekerjaan yang sangat sibuk, hampirsetiap hari saya pulang larut malam hingga dini hari untuk penyusunananggaran.Dan suami saya mulai berulan Kembali dengan perilaku perilaku buruknya,mulai mengingkari komitmennya dalam pembayaran hutang, menjual motor,berdusta, dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya waktu itu padahal diamasih bekerja, ketika Saya menanyakan justru dengan lantangnya mengatakan,ya untuk biaya hidupku sendiri dan bahkan beliau tidak legawa

KulonProgo)2) Pembantu penanggungjawab HESTI SURYANDARI, SP.M.Si3) Pengendali teknis SUMIYAT, S.IP.M.Si4) KetuaTim PANGGIH LEGAWA, SE.M.Acc5) Anggota Tim HERU WIDIASTUTI, SHSUPARJO, SHPARTI UTAMI, A.Md6) Staf administrasi DARIS NURYANTO, A.Md;Bahwa dari 8 temuan tersebut ada 5 temuan yang sudah ditindaklanjutidengan bukti sudah setor sebelum laporan hasil temuan saksi terbitkan, dantemuan yang sudah ditindaklanjuti sudah dianggap selesai, sedangkantemuan yang belum ditindaklanjuti diterbitkan surat

PANGGIH LEGAWA, SE, M.Acc, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa terkait data dukung pencairan Dana Desa normatifnya yaitumengajukan SPP untuk pelaksana kegiatan dan yang melaksanakan harusTPK, tanda tangan ketua TPK dengan dilampiri SPT dan SPJ;Bahwa pencairan uang desa yang ditempatkan di Bank harus memakai SPP,dengan otoritas Kepala Desa dan Bendahara;Bahwa ahli bersama tim menghitung dari tahun 2014 s.d 2018, 2019 tidakdihitung karena sesuai dengan permintaan dari pihak

Kondisi ini juga diketahui oleh Humam sutopo, karena dalambeberapa kali penyerahan dana kegiatan oleh Terdakwa disaksikan juga olehHumam Sutopo yang bahkan juga berpesan agar pembangunan bisadisesuaikan dengan dana yang diterima saksi;Bahwa dalam pendapainya, ahli Panggih Legawa juga menerangkan adanyaketidaksesuaian antara pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) denganrealisasi penggunaan ril anggaran dalam bidang pembangunan saatmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Akibat perouatan Terdakwa tersebutmenimbulkan kerugian atas keuangan desa, yang menurut pendapat AhliPanggih Legawa, S.E., M.acc., mencapai sejumlah Rp96.907.275,00(Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluhlima rupiah).

Pelestarian Adat, Seni dan Budaya tahun 2016 dan 2017, sebagaimanaditerangkan saksi saksi Sukidal, saksi Slamet, saksi Trisno Utomo dan saksiHaryadi.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Panggih Legawa,keterangan Terdakwa, saksi Sumadi, Sumiyat, Lia Yuniarti dan saksi TriLaksono, yang satu dan lainnya saling bersesuaian, penarikan dana APBDesa dari rekening kas desa hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa, selakuBendahara Desa, bersama dengan saksi Humam Sutopo, selaku KepalaDesa.

harus ditinjaumenurut azasazas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;Sedangkan pengertian umum sifat melawan hukum sebagai terjemahanwedderechtelij dalam kepustakaan hukum dikenal juga pengertian yang berdiri sendiriyaitu :e Bertentangan dengan hukume Bertentangan dengan hak orang laine = Tanpa hak sendiri(Noyon Langen Meijer dalam bukunya Het Wetboek Van Strafrecht 1954)Pengetian melawan hukum menurut yurisprudensiPutusan MARI No 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RSNata Legawa

Legawa Timur No.K-358 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara.

Terdakwa-II

Nama lengkap : SAHRI PRABUDI.

Pangkat/NRP : Serma/31960013110676.

RA Dessi Hanafiah Natalegawa terlihatada pertentanagan dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Herry BengKoestanto sebagai pelaku tindak pidana (dader) penipuan denganmenerbitkan 6 (enam) bilyet giro kosong yang dilakukan pada tahun 2015sedangkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan tuntutannyamendakwa dan menuntut Terdakwa dssi Hanafiah Nata Legawa turut sertamelakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo.

ABDI BAGUS LEGAWA, 529. DIMAS SYAHPUTRA, 530. AINUN BAHTIAR, 531. AJIS SUPRIYANTO, 532. ALFADILAH, 533. ARIEF PRAMUDITA, 534. ASMA JAYANTI, 535. ASRIADI ASGAR, 536. AYUNDA PUTRI, 537. BARTOLOMEUS NAINGGOLAN, 538. CANDRA DWI CAHYONO, 539. YUNI ASTUTI, 540. DESGA RAHMAWATI, 541. DIMAS FATURRAHMAN, 542. DWI WAHYU WICAKSONO, 543. ELA ELITA, 544. FAISOL RAHMAD, 545. FEBRI WAHYUDI SETIAWAN, 546. FIDYA WIJAYA NURSAL, 547. HILYA AULIYA PUTRI, 548. YOGA D PUTRA MUSLI, 549. ISWANDI, 550.

Putusan MA RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983 dalam perkara terpidana RS Nana Legawa;2. Putusan MA RI No. 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1980dalam perkara atas nama Terdakwa Hadi Negoro Wijaya aliasNg Kim Hoa;3.

Nata Legawa memberikan penafsiran tentang melawanhukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah tidak tepat jikamelawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksipidananya akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalamimu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asasasas hukum, yang tidaktertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat.Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian melawan hukum sesuaidoktrin dan yurisprudensi tersebut

LEGAWA, MM, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa sejak sekitar tahun 1984 saksi bekerja di PT Askrindo, dan sejaksekitar tahun 2008 sampai saat ini saksi menjabat sebagai KepalaBagian Pengawasan PT Askrindo dengan tugas dan tanggungjawabmemeriksa/ mengaudit kegiatan perusahaan; Bahwa sejak sekitar tahun 2000 sampai sekitar Maret 2005, saksi pernahmenjabat sebagai Kasi Analis Investasi; Bahwa seingat saksi ada penempatan dana dalam rangka investasi olehPT Askrindo kepada

antara unsur subjektif dan unsur objektif;Menimbang unsur subjektif berhubungan dengan orang yang melakukan tindakpidana sementara unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sebagaiperbuatan yang melawan hukum ( wederechielijkneid) yang dapat dibedakan atasmelawan hukum formil ( formale wederechtelikheid ) dan melawan hukum materiel (Materiele wederechtelikheid );Pengetian melawan hukum menurut yurisprudensiPutusan MARI No 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RSNata Legawa

Nata Legawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang padapokoknya menyatakan bahwa adalah tidak tepat jika melawan hukum dihubungkandengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya akan tetapi sesuai denganpendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukurberdasarkan asasasas hukum, yang tidak tertulis maupun asasasas yang bersifatumum menurut kepatutan dalam masyarakat.Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian melawan hukum sesuai doktrindan yurisprudensi tersebut

Helmi Azwari oleh saksi Legawa. Dari T. Helmi kemudiansaksi dikenalkan pada MI yang lain yaitu PT.. Reliance Asset Management (RAM),PT. Jakarta Asset Management (JAM), yang kemudian berubah menjadi PT. JakartaInvestment (JI);Bahwa, saksi bukan seorang yang ahli di bidang investasi;Bahwa, PT. Askrindo tidak memiliki pedoman untuk memilih MI yang baik. Bagisaksi yang penting MI memiliki ijin operasional dari BapepamLK;Bahwa, sebelumnya PT.

Helmi Azwari oleh saksi Legawa. Dari T. Helmi kemudiansaksi dikenalkan pada MI yang lain yaitu PT.. Reliance Asset Management (RAM),PT. Jakarta Asset Management (JAM), yang kemudian berubah menjadi PT. JakartaInvestment (JI);Bahwa, saksi bukan seorang yang ahli di bidang investasi;Bahwa, PT. Askrindo tidak memiliki pedoman untuk memilih MI yang baik. Bagisaksi yang penting MI memiliki ijin operasional dari BapepamLK;Bahwa, sebelumnya PT.