Nama suami Penggugat Rekonpensi (pemben hibah wasiat) IEWAN HARTOnamun ditulis dalam akta wasiat palsu HARTO IEWAN hal tersebut MelanggarUndangUndang dan Kesusilaan karena UndangUndang sudah mengaturtentang Ganti Nama yaitu di Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: PERUBAHAN NAMAdilaksanakan BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI tempatpemohon.

Sisa hasil penjualan tetap menjadihak pemben Hak Tanggungan.c.

ketentuan tersebut, maka dapat di simpulkan bahwapemberi bantuan hukum adalah suatu lembaga bantuan hukum yang telahmemenuhi persyaratan ketentuan dalam UU Bantuan HukumHalaman 17 dari 69 Putusan Nomor 46/Pat.G/2018/PN kik10.11.12.13.Bahwa, setiap pelaksanaan pemberian bantuan hukum wajib memenuhisyarat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat2 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyatakansebagai berikut:Pasal 8 ayat 1Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemben

Apalagi tidakada izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam UUNo. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang Berkaitan dengan Tanah pada Pasal 18 Angka 2 yang menyebutkan:Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskannya oleh Pemegangnyadidahulukan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya HakTanggungan tersebut kepada pemben Hak TanggunganBahwa apalagi tindakan Tergugat yang telah melakukan penjualan lelangmelalui perantara Tergugat IV

Bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harusmelakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh UndangUndang Hukum Pidana, yang melawan hukum dan tak adanya dasar pemben arserta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuanbertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf.Bahwa sesuai dengan asas dianut dalam hukum pidana (Strafrechtelijk), agarseseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindakHalaman 46 dari 87 Putusan

Dalam hal ini , dengan merujuk kepada ketengituan Pasal 20 ayat(2) UUHT yang menyatakan: Atas kesepakatan pemben dan pemegang hak tanggungan,penjualan obyek hak tanggungan daflat dilaksanakan dibawahtangagn jika dengan dmeikian itu akan dapat diperoleh hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak Dimana pada prinsipnya selain eksekusi melalui lembaga lelang (telahdijelaskan sebelumnya) atas Obyek Tanah, dibenarkan pula untukmemperoleh pelunasan kewajiban debitur dari penjualan Obyek Tanah dibawah

SEMA Nomor 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14Oktober 1994 syarat formil suatu surat kuasa haruslah:Halaman 13 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2016/PN Trge Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilannegeni tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;e ldentitas para pihak yang berperkara;e Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yangdiperkarakan; sertae Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemben kuasa;Syarat sebagaimana

ada batasanbatasan atas pemberian tanah Grant Sultan, sebagaimanadiatur dalam UUPA tahun 1960; Bahwa menurut Ahli bukti P26 tersebut karena sifatnya sementara dankewajiban BPN hanya mendaftarkan saja dan harus dilengkapi dengan suratsuratnya; Bahwa menurut ahli, seorang ahli waris tidak bisa serta memiliki tanah, akantetapi harus dibuktikan terlebih dahulu asal usulnya tanah tersebut; Bahwa Hibah apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima hibahmaka hibah tersebut bisa dicabut oleh pemben

ini diperkuat oleh Prof.DR.ST.Remy Sjahdeini, S.H. dalambukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikanpemegang Hak Tanggungan kepada Debitur.Apabila debitur ciderajanji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan Hak Tanggunganitu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuandan pemberi Hak Tanggungan dan pemben

Nomor: 106/PDTSUSPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.38.39.sefama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunanuntuk keperluan pribadi atauusahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain danmembebaninya Pasal 39 UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) :Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebanihaktanggungan Pasal8 UU UUHT :Pemben Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badanhukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

ASHURI bin MUKHRI (alm) adalahsubyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasanalasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya sepertialasan pemaaf maupun alasan pemben al; 2 non nae nn nnn nee cere neeMenimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas maka Majelis berpendapatbahwa unsur Setiap orang ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;Ad. 2.

telah ada perbuatan permulaanpelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri. sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalampasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatandilakukan atau mereka yang memberi kesempatan. sarana atau keterangan untukmelakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengankejahatannya, pemben

Lalu Pasal 1795 KitabUndangUndang Hukum Perdata, bahwa : Pemberian kuasa dapatdilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingantertentu. atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segalakepentingan pemben kuasa ;Bahwa Kuasa PARA PENGGUGAT telah disumpah sesuai BeritaAcara Sumpah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara a quosehingga telah memenuhi ketentuan tersebutdan selama perkara inidisidangkan tidak ada keberatan oleh Para Pihak ;.

Sisa hasil penjualan tetapmenjadi hak pemben Hak Tanggungan.10.Bahwa dengan demikian, jelas bahwa tidak ada landasan hukum bagiPenggugat untuk dapat diikutsertakan dalam penetapan nilai limit lelang.Tanggapan terhadap dalil/alasan Pembanding/dahulu Penggugat terhadapdalil/alasan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori bandingnyayang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengumumanlelang serta lelang yang tidak prosedural.11.Bahwa dalil/alasan Pembanding/dahulu Penggugattersebut haruslah

duplikdan kesimpulan dan yang lebih penting lagi dalam surat kuasa yang dipegang olehkuasa Termohon tidak tercantum mengenai kewenangannya untuk melakukangugatan Rekonvensi, dimana surat kuasa khusus sangatlah berbeda dengan suratkuasa khusus pada masa lalu dimana surat kuasa khusus sangatlah sederhana sekaliHalaman 13 dari 116 halaman Putusan Nomor : 0337/Pdt.G/2017/PA.Mtr.cukuplah berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisiformulasi member kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemben

Menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kompetensi relatif;... bertindak dan atas nama Pemben Kuasa sebagai Penggugat gunamengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum pada PengadilanNegeri Pelathariterhadap ...b. Menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;ARMIANSYAH, umur 63 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,Pekerjaan Pensiunan TNI, alamat tempat tinggal di Jalan A.

Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengancara:a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalampasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;Putusan Nomor 437/PDT/2017/PT.BDG, halaman 35dari904.6.b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ataskekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan Pemben

Johanes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta antara ZainalArifin (Pemben Kuasa) sebagai salah seorang ahli waris dan juga kuasadari para ahli waris Aim. Achmad Sanwani. (Sesuai dengan aslinya);6. Bukti P6 : Akta Kuasa No. 4 tanggal 28 Nopember 2006, dilbuat dihadapanNuniek Indah Puspitasari, SH, Notaris di Sukabumi, antara para ahliwaris Aim. H. Achmad Sanwani (Pemberi Kuasa) dengan RakhmatJunaidi sebagai Penerima Kuasa.

Fidusia terhadapbahayakebakaransertabahayalainnyadanuntuksuatujumlahpertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat olehPenerima Fidusia.Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausulabahwadalam hal teryadikerugian makauang pengganti kerugiannya harusdibayarkan kepada Kreditur yang selanjutnya akanmemperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkanoleh Debitur kepada KrediturberdasarkanPeranjian Kredit,sedangkansisanyajikamasihharus dikembalikanolehKrediturkepada Pemben

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang UndangHukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menyatakan:Pemberian Kuasa Berakhir : dengan penarikan kembali kuasapenerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya olehpenerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya,baik pemben kuasa maupun penerima kuasa; dengan kawinnyaperempuan yang memberikan atau menerima kuasa.Hal 75 dari 100 Putusan No. 9/Pdt.SusG Lainlain/2018/PN.Niaga.Sby7.

Fidusia terhadapbahayakebakaransertabahayalainnyadanuntuksuatujumlahpertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat olehPenerima Fidusia.Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausulabahwadalam hal teryadikerugian makauang pengganti kerugiannya harusdibayarkan kepada Kreditur yang selanjutnya akanmemperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkanoleh Debitur kepada KrediturberdasarkanPeranjian Kredit,sedangkansisanyajikamasihharus dikembalikanolehKrediturkepada Pemben