Sinar, 6) Sdri.Usman;Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah warisan yang sampai saat ini Saksigunakan sebagai tempat tinggal, yang mana tanah tersebut telahbersertifikat hak milik;Bahwa dasar penerbiatan Sertifikat Hak Milik yang Saksi miliki tersebutadalah adanya bukti pajak atas nama Sumang dan juga penyerahan tanahdari Hj.

diterbitkan sertifikat sah atas nama orang atau badanhukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secaratertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahanyang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbiatan

Surat Firma Hukum Victoria Kepada Direktur Rumah SakitSiloam Kebon Jeruk tanggal 23 Januari 2020 nomor 017/ FHV/SPKPid/I/2020 Perihal Permintaan Keterangan atas meninggalnya Alm BasriSudibyo dan penerbiatan Akta Notaris diduga palsu Nomor 3 tanggal 20September 2018 tentang menarik dan menghapus wasiat lama tanpabertemu dan tanpa bertemu dan mengetahui kondisi kesehatan Alm sdr.Basri Sudibyo sesuai ketentuan pasal 17 UU RI Nomor 18 tahun 2003tentang Advokat ditujukan kepada Sdr. Martin Adam.156.

Surat Firma Hukum Victoria Kepada Direktur Rumah SakitSiloam Kebon Jeruk tanggal 23 Januari 2020 nomor 016/ FHV/SPKPid/I/2020 Perihal Permintaan Keterangan atas meninggalnya Alm BasriSudibyo dan penerbiatan Akta Notaris diduga palsu Nomor 3 tanggal 20September 2018 tentang menarik dan menghapus wasiat lama tanpabertemu dan tanpa bertemu dan mengetahui kondisi Kesehatan Alm sdr.Basri Sudibyo sesuai ketentuan pasal 17 UU RI Nomor 18 tahun 2003tentang Advokat ditujukan kepada Sdr.

Setelah SPM tersebut dibuat dan ditandatangan selanjutnyadiserahkan kepada KPPN ( Kantor Pelayanan PembendaharaanNegara ) untuk diproses penerbiatan SP2D ( Surat PerintahPencairan Dana ).Setelah SP2D terbit kemudian pencairan langsung ke nomorrekening UPK Kecamatan masingmasing.Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor BPMPD Kab.Karawang dana bantuan untuk UPK Kec. Pangkalan Kab. Karawanguntuk program PNPM Mpd mulai diberikan sejak tahun anggaran (TA ) 2009 sampai dengan TA 2014.

Sampang Kab Sampang, yaitu berdasarkan Surat42Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten SampangNomor :30a/KEP35.26/III/2014 Tentang Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (PRONA) di Lingkungan KantorPertanahan Kabupaten Sampang tanggal 01 Maret 2014Bahwa saksi Ya digratiskan dimana kegiatan Prona tahun 2014 dibiayaioleh pemerintah melalui APBN (DIPABPNRI) meliputi kegiatan yaitu :> Penyuluhan> Pengumpulan data ( alat bukti/alas hak)> Pemeriksaan tanah> Penerbiatan SK hak

hampir 2000 ternyata hampir seluruhnya itu adapermasalahan hukum, apa itu permasalahan hukumtentunya terkaitdengan persyaratan persyaratan pemberian izin usaha pertambangandidaerah dimulai dari tahun 2000 sampai 2010 itu menjadi wilayahKabupaten kota dan tidak terkendali tidak pembinaan pengawasan inimenjadi lepas, persyaratan yang disyaratkan oleh Undangundang 4dan 7 2009 ada persyaratan administratif ada persyaratan teknispersyaratan finansial dan persyaratan lingkungan ini menjaditerabaikan penerbiatan

/dokumendatadata tersebut akan dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani barukemudian dibawa ke BPN;Bahwa kelengkapan datadata pengajuan penerbitan sertifikat apabila diangkatlengkap oleh BPN maka selanjutnya BPN akan melakukan pengukuran danpemetaan atas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat olehpemohon, biasanya pihak BPN yang turun ke lapangan akan didampini olehKepala Lingkungan oleh karena Kepala Lingkungan yang mengetahui persismengenai tanah di Kelurahan;Bahwa dalam pengajuan penerbiatan

Soedirdja, S.H. serta Tergugat VI in casu telah melakukan perbuatan melawanhukum karena telah merekaysa penerbiatan 85 (delapan puluh lima) akta Jualbeli yang kemudian dijadikan sebagai bukti hak dalam gugatan perdata Nomor29/Pdt.G/2002/PN.Bks;74.Bahwa karena Nyai Dewi dan Soedirdja, S.H. telah meninggal dunia makapertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebutmenjadi tanggungjawab Tergugat V dan VI in casu selaku ahli warisnya;75.Bahwa untuk itu segala perobuatan hukum baik

Kesalahan prosedur dalam proses penerbiatan sertipikatpengganti;h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian jin;j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau;k.

Sehubungan dengan penerbiatan Sertifikat Hak Milik No. 647dan 648/Sekotong Barat, masingmasing atas namaTermohon Banding Ill tersebut maka atas laporanPemohon Banding ( selaku pemegang sah Hak GunaBangunan atas tanah seluas 75.115 M2 sebagaimanadimaksud dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNo.19/Sekotong Barat Gambar Situasi No. 3451/1996tanggal 28 Oktober 1996 (P11), makal Ketut Gede( Termohon Banding V dalam perkara Aquo ) yang padawaktu itu. adalah Staf pada Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonanpenundaan pengangkatan atau penerbiatan Obyek Sengketa pada saatObyek sengekta belum diterbitkan akan Tetapi Tergugat tidak adajawaban Justru Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa adajawaban dari Tergugat prihal surat surat keberatan Penggugat ;c.

Turut Tergugat I); Bahwa oleh karena proses pembuatan AKTA 23 tidak sesuai denganPerundangundangan Perkoperasian dan Peraturan yang berlaku padaKoperasi Kredit (CU) Horas, maka sangat beralasan menurut hukum25kiranya menyatakan tindakan penerbiatan Akta 23 tersebuat merupakan tindakan melawan hukum Onrechmatigedaad);Bahwa oleh karena tindakan Penggugat melakukan perbuatan melawanhukum karena melakukan Perubahan Anggaran Dasar pada tubuh TurutTergugat I tanpa diketahui Turut Tergugat I, maka patut

Biaya Penerbiatan SP ( Surat Pernyataan Tanah ) Sebesar Rp.500.000;c. Biaya Pembebasan Lahan R (Risten) sebesar Rp. 3000. / meter Bahwa Item yang harus dibayarkan oleh calon peserta prona / PTSLdengan biaya sebesar Rp. 500.000 dengan rincian :a. Uang diserahkan kepada pihak BPN sebesar Rp. 300.000.( Terdakwa tidak tahu apa keguanaan nya ) karena Terdakwamendapatkan infiormasi tersebut dari sdra. Maryono selaku KadesSuka Makmur;b.

/dokumendatadata tersebut akan dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani barukemudian dibawa ke BPN;Bahwa kelengkapan datadata pengajuan penerbitan sertifikat apabiladiangkat lengkap oleh BPN maka selanjutnya BPN akan melakukanpengukuran dan pemetaan atas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkansertifikat oleh pemohon, biasanya pihak BPN yang turun ke lapangan akandidampini oleh Kepala Lingkungan oleh karena Kepala Lingkungan yangmengetahui persis mengenai tanah di Kelurahan;Bahwa dalam pengajuan penerbiatan

karena tidakmenyebutkan nomor, lokasi dan tahun penerbiatan sertifikat HGU, MajelisHakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada pokonya penggugat mendalilkan adanyakepemilikan suatu objek tanah dan terhadap objek tanah tersebut dalamgugatannya penggugat sudah menyebutkan dan menjelaskan secara jelasperihal lokasi maupun batas batas objek tanahnya dimana klaim kepemilikantersebut nyatanya terjadi tumpang tindih dengan pihak tergugat yangmenguasai objek sengketa dengan berdasarkan

20124.145.900,003.802.876,00343.024,00 3422/10/2012JambiOktoberBiaya rutin Kwarda(permintaan bulan2012)19.382.325,0016.668.058,002.114.267,00 3526/11/2012Pembayaran Pajak kendaraanRoda empat Kwarda Jambi2.250.000,001.786.900,00463.100,00 3613/11/2012Biaya konsultasi dan koordinasiPerkempinas 2012 dengan KaKwarnas di Jakarta4.050.000,004.050.000,00 3701/12/2012Setoran listik Pesta Buper66.757.200,0066.757.200,00 38Stand pameran KwardaPerkempinas 201215.000.000,0014.099.000,00901.000,00 3907/12/2012 Penerbiatan

20124.145.900,003.802.876,00343.024,00 3422/10/2012JambiOktoberBiaya rutin Kwarda(permintaan bulan2012)19.382.325,0016.668.058,002.114.267,00 3526/11/2012Pembayaran Pajak kendaraanRoda empat Kwarda Jambi2.250.000,001.786.900,00463.100,00 3613/11/2012Biaya konsultasi dan koordinasiPerkempinas 2012 dengan KaKwarnas di Jakarta4.050.000,004.050.000,00 3701/12/2012Setoran listik Pesta Buper66.757.200,0066.757.200,00 38StandPerkempinas 2012pameran Kwarda15.000.000,0014.099.000,00901.000,00 3907/12/2012 Penerbiatan

seksiPemerintahan Kantor Camat Pelalawan, setelah surat selesai dibuat danRegister di Desa lalu surat tersebut di bawa kembali ke pihak Kecamatanuntuk saksi tandatangani kemudian di register Kembali di kantor Kecamatanlalu Fhotocopy surat tersebut di arsipkan di Seksi Pemerintahan KantorCamat Pelalawan dan peranan pihak kecamatan hanya melakukanpencatatan dan register ulang sebagai tertio administrasi Pertanahan agartidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah; Bahwa di Kecamatan Pelalawan dalam hal penerbiatan

;Bahwa penerbiatan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 0O1/Pasirnangka atas nama Penggugat tidak didasarkan kepada faktafakta dan bukti hukum yang kuat atau mengandung cacatadministrasi, sebagai berikut :a. 42 (empat puluh dua) orang penggarap yang telah menggarapdan menguasai tanah tersebut jauh sebelum terbitnya SertifikatHak Guna Bangunan nomor 0O1/Pasirnangka belum pernahdibebaskan maupun dibayar ganti rugi atas tanah garapan yangmereka garap dan kuasai oleh Penggugat.;179b.

yang mendesak sehingga MajelisHakim untuk menghentikan pembangunan, karena dalam halinimemang tidakada pembangunan diatas tanah sengketa, dengan demikian posita ke 17 patutuntuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 6 gugatan ParaPenggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepadaTergugat untuk mencabut Warkah Nomor : 2114/2003 adalah dokumen tidakHalaman 97 dari 103 Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olmsah yang diberikan kepada Tergugat Il sebagai dasar penerbiatan

Dalam hal iniMajelis berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa terbatas pada kesalahan prosedur pemerintahandalam pengajuan prosedur penerbiatan Surat Keputusan Bupati, karena tidak meneliti danmengecek kebenaran data yang diajukan untuk kepentingan para petani peserta program revitalisasiperkebunan, maupun kesalahan prosedur dalam proses kerjasama pembuatan sertifikat tanah olehBPN Kabupaten Musi Rawas yang tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan ternyata sertifikat yangditerbitkan melanggar Peraturan Menteri