KETUT KARPIANA, MM selaku KadisKoperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 133 Desa Sidakarya.29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 134 Desa Sidakarya.30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentangBNP2TKI.31) 4 (empat) lembar Asli surat dari WAYAN PAGEH, SE kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal PermohonanHak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yangditandatangani

KETUT KARPIANA, MM selaku KadisKoperasi UKM Perindustrian dan Perdangangan.28) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 133 Desa Sidakarya.29) 1(satu) buah buku fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor: 134 Desa Sidakarya.Halaman 60 dari 76 Putusan No. 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTDPS30) 1 (satu) bundel fotocopy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentangBNP2TKI.31) 4 (empat) lembar Asli surat dari WAYAN PAGEH, SE kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal PermohonanHak

SaksisaksiAhli tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umummemberikan keterangan sebagai berikut : 1 Saksi SOFAR MANULLANG, dibawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri padaDinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan KabupatenKaro; Bahwa Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi jenis ureamelalui sistem Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); Bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan pada sektor PertanianKabupaten

Apakah orang perorang boleh mendapatkan ijin/persetujuandari menteri kesehatan, menteri Perdangangan Perindustrian ;Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatijin/persetujuan maka perlulah diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UndangUndang nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkandalam

dan Pasar kepada Kadis Perindag Propinsi SumateraUtara Nomor : 511.12412 perihal Daftar Usulan Rencana Alokasi MinyakGoreng Bersubsidi tanggal 16 Juli 200876.Laporan Pelaksanaan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi Tahap di KotaBinjai tanggal 11 Juli 200877.Lembar Disposisi Kode 005 Nomor Urut 2336 perihal Undangan, Asal SuratDisperidagsu, tanggal 090708 Nomor : 005/1654/PDN,diajukan/diteruskan yang terhormat bapak Kadis undangan PenyaluranSubsidi Minyak Goreng Tahap Il dengan isi disposis : Kabid Perdangangan

Pasar kepada Kadis Perindag Propinsi SumateraUtara Nomor : 511.12412 perihal Daftar Usulan Rencana Alokasi MinyakGoreng Bersubsidi tanggal 16 Juli 200876.Laporan Pelaksanaan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi Tahap di KotaBinjai tanggal 11 Juli 200877.Lembar Disposisi Kode 005 Nomor Urut 2336 perihal Undangan, Asal SuratDisperidagsu, tanggal 090708 Nomor : 005/1654/PDN, diajukan/diteruskan yang terhormat bapak Kadis undangan Penyaluran SubsidiMinyak Goreng Tahap Il dengan isi disposis : Kabid Perdangangan

Pasar kepada Kadis Perindag Propinsi SumateraUtara Nomor : 511.12412 perihal Daftar Usulan Rencana Alokasi MinyakGoreng Bersubsidi tanggal 16 Juli 2008.76.Laporan Pelaksanaan Distribusi Minyak Goreng Bersubsidi Tahap di KotaBinjai tanggal 11 Juli 2008.77.Lembar Disposisi Kode 005 Nomor Urut 2336 perihal Undangan, Asal SuratDisperidagsu, tanggal 090708 Nomor : 005/1654/PDN, diajukan/diteruskan yang terhormat bapak Kadis undangan Penyaluran SubsidiMinyak Goreng Tahap Il dengan isi disposis : Kabid Perdangangan

M HarisKampay, No. 10/BPT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ;P17 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdangangan Minuman Beralkohol A.n. MHaris Kampay, No. 003/Dinas 04.01/USDAG/XII/2008 tanggal 9Desember 2011;P18 : Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai A.n. M HarisKampay, No. 0212.4.2. 1003 tanggal 26 Mei 2009 ;P19 : Fotokopi Rekomendasi Kesehatan Tempat Usaha A.n. M Haris Kampay,No. 440/443.5/TPM/RM/IV/2012/017 tanggal 17 April 2012;P20 : Fotokopi Surat Izin Usaha Kepariwisataan A.n.

Nomor 621 K/Pdt.SusBPSK/201631.Unsur Pemerintah atau mewakili Unsur Konsumen atau mewakili UnsurPelaku Usaha, tetapi yang pasti dan jelas adalah Majelis BPSKKabupaten Batu Bara telah menyalahi dan melanggar aturanaturanFormil yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan Perdangangan,terutama Pasal 18 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,sebagai Pelaku Usaha kami sangat keberatan dan menolak seluruhproses pelaksanaan Persidangan dan Putusan yang dikeluarkan olehBPSK;Dengan demikian, berdasarkan

apakah mewakili Unsur Pemerintah atau mewakili UnsurKonsumen atau mewakili Unsur Pelaku Usaha, tetapi yang pastidan jelas adalah Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telahmenyalahi dan melanggar aturanaturan Formil yang dibuat olehMenteri Perindustrian dan Perdangangan, terutam Pasal 18Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sebagaiPelaku Usaha kami sangat keberatan dan menolak seluruhproses pelaksanaan Persidangan dan putusan yangdikeluarkan oleh BPSK;Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar

Bank Aceh Kantor Pusat Operasional (010) Perode 1 Januari 2015 s/d 27 Januari 2016 Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh Jalan Pacut Baren 11.

RIDWAN, BBA Bin ABDULLAH IBRAHIM sebagai bendaharapengeluaran;Bahwa Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Subbag UmumSekretariat Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh tahun 2015 adalahSdri.

BankAceh Kantor Pusat Operasional (010) Perode 1 Januari 2015 s/d 27 Januari2016 Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh Jalan Pacut Baren 11.1 (satu) Kotak Arsip yang berisikan 1 (Satu) bundel Asli Surat PertanggungJawaban atas SP2D nomor : 0000225/GU/2015 tanggal 01 April 2015 sebesarRp. 531.020.323, (lima ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu tiga ratus duapuluh tiga rupiah) dan 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban atasSP2D nomor : 0000940/GU/2015 tanggal 29 April 2015 sebesar

BankAceh Kantor Pusat Operasional (010) Perode 1 Januari 2015 s/d 27 Januari2016 Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh Jalan Pacut Baren 11.23) 1 (satu) Kotak Arsip yang berisikan 1 (satu) bundel Asli Surat PertanggungJawaban atas SP2D nomor : 0000225/GU/2015 tanggal 01 April 2015 sebesarRp. 531.020.323, (lima ratus tiga puluh satu juta dua puluh ribu tiga ratus duapuluh tiga rupiah) dan 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban atasSP2D nomor : 0000940/GU/2015 tanggal 29 April 2015 sebesar

Dinas Perindustriandan Perdagangan Aceh.21)1 (satu) lembar foto copi yang dileges surat Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Aceh Nomor : 050/023/SEK/I/2016 tanggal 06 Januari 2016beserta lampirannya.22)1 (satu) Bundel fotocopy yang dileges Print Out Rekening Koran Giro PT.Bank Aceh Kantor Pusat Operasional (010) Perode 1 Januari 2015 s/d 27Januari 2016 Dinas Perindustrian dan Perdangangan Aceh Jalan Pacut Baren11.23)1 (satu) Kotak Arsip yang berisikan 1 (satu) bundel Asli Surat PertanggungJawaban

Bahwa seiring dengan meningkatnya upaya Pemasaran, Perdangangan dan,Penjualan handphone merk Mito dikalangan Konsumen masyarakat luasKalimantan Barat yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Tara Selindo) berdampakpada adanya Retur, mulai dari adanya Handphone merk Mito yang rusaksebelum dipakai, ataupun setelah dipakai, serta perbaikan/ servis atas barangyang rusak setelah dipakai beberapa lama oleh pelanggan/ konsumen (garansi).Banyaknya keluhan dari pelanggan / konsumen Handphone merk Mito,berdampak pada

Menyatakan Terdakwa HAMDIAH Als MAKDE Binti DAMPINterbukti bersalan melakukan tindak pidana membantumelakukan tindak pidana perdangangan orang melanggar Pasal10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama JaksaPenuntut Umum.2.

Sinar Putra Murni (foto copysesuali dengan asli);Surat Izin Usaha Perdangangan (SIUP)Nomor : 1047/359 P/09 03/PB/IX/99, An.PT. Sinar Putra Murni (foto copy. tidakdengan asli);.P 3Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor09.02.1.51.00486, An. PT.

Tergugat (PT.Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana) adalah Bankyang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atauberdasarkan prinsip syariah. sedangkan dilihat dari fungsi atau peran dariTergugat adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpananHalaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pat.G/2020/PN Lrtberupa deposito berjangka,tabungan,dan atau bentuk lainnya yangdipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalambentuk kredit invenstasi,kredit modal kerja, dan kredit perdangangan

Yang menggunakan atau) memanfaatkan korban tindak pidanaperdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatancabul lainnya dengan korban tindak pidana perdangangan orang,mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untukmeneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasiltindak pidana perdagangan orang;3.

LANANG;Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari saudari KRISTIANI DWICAHYANI alias ANI binti NANANG alias LANANG sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) atas keberangkatan saksi SITI RODIYAH binti DULATIFke PekanbaruRiau dan uang tersebut digunakan oleh terdakwautukmemenuhi kebutuhan hidupnya seharihari;Bahwa terdakwa telah merencanakan atau melakukan permufakatanjahat dengan saudari KRISTIAN DWI CAHYANI alias ANI binti NANANG aliasLANANG untuk melakukan tindak pidana perdangangan orang karenakenyataannya

Bahwa peredaran Narkotikameliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atauHalaman 26 dari halaman 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN Blbpenyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangangan, bukan perdanganganmaupun pemindah tanganan, untuk kepentigan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangansaksi Anton Nur Hadinngrat sebagai anggota Polres Cimahi bersama rekanAsep Sunarya melakukan penangkapan

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1037/MDAG/KEP/11 /2011 Kota Singkawang ditetapkan sebagai Daerah TertibUkur setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan danPelayanan Tera dan Tera Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan(UTTP), program dari Pemerintah Pusat Direktur Metrologi DirektoratJendral Perlindungan Konsumen dan Tertidb Ukur KementerianPerdagangan RI yang menetapkan Kota Singkawang dijadikan DaerahTertidb Ukur, selanjutnya terdakwa EMY ERWANDA, SE berkoordinasidengan Dinas Perdangangan

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1037/MDAG/KEP/11 /2011 Kota Singkawang ditetapkan sebagai Daerah TertibUkur setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan danPelayanan Tera dan Tera Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan(UTTP), program dari Pemerintah Pusat Direktur Metrologi DirektoratJendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur KementerianPerdagangan RI yang menetapkan Kota Singkawang dijadikan DaerahTertid Ukur, selanjutnya terdakwa EMY ERWANDA, SE berkoordinasidengan Dinas Perdangangan

Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1037/MDAG/KEP/11 /2011 Kota Singkawang ditetapkan sebagai Daerah TertibUkur setelan dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan danPelayanan Tera dan Tera Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan(UTTP), program dari Pemerintah Pusat Direktur Metrologi DirektoratJendral Perlindungan Konsumen dan Tertiod Ukur KementerianPerdagangan RI yang menetapkan Kota Singkawang dijadikan DaerahTertib Ukur, selanjutnya terdakwa EMY ERWANDA, SE berkoordinasidengan Dinas Perdangangan

MAURYN JAYA PRATAMAdengan merubah atau menambahkan jenis Usahanya yang awalnya tertulisPERDANGANGAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DANPELUMAS menjadi PERDANGANGAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKARMINYAK (BBM) DAN PELUMAS, MINYAK CPO, PO DLL, selain itu sdr. FAIZULANSYAR Als FAISAL ALDIANSYAH Bin H. ALDIAN juga membuat dokumen lainyaitu Surat Penunjukan dari PT. WINDU NABATINDO LESTARIdengan Kop SuratPT.

Mauryn Jaya Pratama dari jenisusahanya semula adalah Perdagangan dan penyimpanan bahan bakar minyak(BBM) dan pelumas, dirubah ditambahkan menjadi Perdangangan DanPenyimpanan Bahan Bakar Minyak (Bom) Dan Pelumas, Minyak Cpo, Po DIlI dansaksi FAISAL Als. FAIS juga membuat surat penunjukan dari PT. WinduNabantindo Lestari dengan Kop Surat PT. Bumitama Gunajaya Agro dan padatanggal 10 Juni 2012 membuat Stempel PT.

telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya yang diberi tanda Bukti T1 sampai dengan bukti T3 sehingga secaraformal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagaiberikut ;1.2.3.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Menimbang,x.y.Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 38/ST/DPKPP/X/2016,tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pamakaian Tanah MilikPemerintah Kabupaten Toba Samosir, tanggal 3 Oktober2016, dari foto copy;Foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) SewaMenyewa Tanah Dinas Perdangangan

untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal (keadaankeadaan) yangmemberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwaselama pemeriksaan ini;Halhal (keadaankeadaan) yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas Tindak Pidana Perdangan Orang; Kejahatan Trafiking (Perdangangan

: PDM50/PALOPO/03/2018 tanggal 2 April 2018, sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Yanto Yauri pada hari Sabtu, tanggal 23September 2017 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kawasan Wisata Pantai LabomboKelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di CafeFortune atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, telah melakukan kegiatan usaha perdangangan