Ditemukan 981 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — Suezinovi Rustamadji, SE
7019
  • Jadikata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.
    Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwaperbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanterdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetapdapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
23861535
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Selama ini, berdasarkanPutusan Mahkamah Nomor 003/PUUIV/2006 pemahaman kata dapat dalamPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akandituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut merugikankeuangan negara atau perekonomian negara secara nyata akan tetapi hanyadapat menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss,jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan kedepan pengadilan.
    Berdasarkan hal tersebutmenurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahamisebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benarbenar sudahterjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;3.10.5 Bahwa pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil.
    Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119perekonomian negara, yang diartikan baik kerugian yang nyata (actualloss) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinankerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikanatau harus dibuktikan;Menimbang bahwa kedua pernyataan tersebut akan dijawab denganpemahaman bahwa kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK menyebabkan perbuatan
    yang akan dituntut di depan pengadilan,bukan saja karena perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atauperekonomian negara secara nyata, akan tetapi hanya dapatmenimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss,jika unsur perbuatan perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapatdiajukan ke penngadilan.
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA,
8080 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In determining thedegree of comparability, including what adjustments arenecessary to establish it, an understanding of how independententerprises evaluate potential transactions is required;Bahwa sesuai dengan gambaran mengenai kegiatan usaha dantransaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding), diketahui bahwa produkproduk (aluminiumaloy ingot) yang dijual kepada pihak related party sebandingdengan produkproduk yang dijual kepada pihakindependen/nonrelated party meskipun
Register : 23-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Juni 2014 — KHALIDIN, SH Bin ABDURRAHMAN
6120
  • menurut Marwan Effendi dalam bukunya TipologiKejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana menyatakan kata dapat didalamrumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata dapatpadanannya adalah kata bisa atau dengan kata lain Potensi, bukan mungkin jadikata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential
    lost), artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur.
    Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
6637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The immediate recipient of the income inthis situation qualifies as a resident but no potential double taxationarises as a consequence of that status since the recipient is nottreated as the owner of the income for tax purposes in the State ofresidence.
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 335/Pid.Sus/2021/PT SMG
Tanggal 27 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yan Subiyono, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : JUMANTO Als. PANJOL Bin RADI.
3121
  • PANJOL bin RADIselama 5 (lima) tahun penjara tersebut sangatlah ringan dan tidaksebanding dengan perbuatan serta akibat dari kejahatan yang telahdilakukan oleh terdakwa, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelishakim Pengadilan Negeri Jepara tidak mencerminkan rasa keadilandalam masyarakat dan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelishakim Pengadilan Negeri Jepara tidak memberikan efek pencegahan(deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukankejahatan (potential offender) yang sama
Register : 25-10-2012 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theimmediate recipient of the income in this situation qualifies as aresident but no potential double taxation arises as aconsequence of that status since the recipient is not treated asthe owner of the income for tax purposes in the State ofresidence.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
9769 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In determining the degree of comparability, includingwhat adjustments are necessary to establish it, an understandingof how independent enterprises evaluate potential transactions isrequired;16.2.
Putus : 09-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 9 Maret 2012 —
336
  • Dengan katalain kerugian keuangan Negara masih bersifat potensial ( potential lose ).;162Menimbang, bahwa terlepas dari kemungkinan terjadinya kerugian keuanganNegara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah kerugian Negaraitu harusdalam bentuk nyata dan pasti jumlahnya, ataukah potensi terjadinya kerugiankeuangan Negara (potential lose) sudah bisa dianggap sebagai kerugian Negara?
    Sehingga dengan sendirinya, merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara secara materiel harus ada dan mutlak harus dibuktikan,tidak cukup dengan potential lose semata. ( Nur Basuki Minarno, PenyalahgunaanWewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,hal.58 ) ;Menimbang, bahawa meskipun Hakim bukanlah corong dari Undangundang, namun dengan melihat rumusan delik sebagaimana dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan
    Karena ketentuan Pasal 18 mengatur tentangpenjatuhan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif.Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini akanmenjatuhkan pidana kumulatif baik pidana badan maupun pidana denda, makaMajelis merasa tidak perlu untuk menjatuhakan pidana tambahan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, dengan mengingat besarnyakerugian Negara yang tidak besar baru berupa potential loses, semenatarapekerjaan pengadaan kartu telah dilaksanakan sampai
Register : 24-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat vs Tergugat
480448
  • Besar ganti rugi (tawidn) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (realloss)yang pasti dialami (fixed cost)dalam transaksi tersebut dan bukankerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss)karena adanyapeluang yang hilang (opportunity lossatau alfurshah aldhaaiah);e. Ganti rugi (tawidh)nanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yangmenimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishnasertamurabahah dan ijarah;f.
Register : 23-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 12 Juni 2014 — Drs. T. ARMANSYAH BIN ALM. ABDURRAHMAN
4710
  • menurut Marwan Effendi dalam bukunya TipologiKejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana menyatakan kata dapat didalamrumusan pasal tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata dapatpadanannya adalah kata bisa atau dengan kata lain Potensi, bukan mungkin jadikata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perludiketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential
    lost), artinya perkiraanbesarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur.
    Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.
Register : 10-06-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2011 — YAYAT SYARIP HIDAYAT bin HAMID
5327
  • ;Menimbang, bahwa menurut DR.H.Marwan Effendi, SH,MM, dalam bukunyaTipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana menyatakan katadapat di dalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempitmengingat kata dapat padanannya adalah kata bisa atau potensi, jadi katadapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur tidak bersifat abstrak.Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikanperlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential
    lost) artinyaperkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwaterukur.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulanbahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost ternhadapkeuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat perbuatan terdakwasedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan ;93Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalam
Putus : 24-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 456/Pid.B/2014/PN.Tsm
Tanggal 24 Februari 2015 — Terdakwa I IKA Binti ENJO WARJO, TERDAKWA II ASE SAEPUDIN Bin DARYA, TERDAKWA III SUHANDA Bin KINDI, dan TERDAKWA IV LILIS SRI MULYATI, S.PD Binti BAWON
265
  • kepada saksi Linda Naibaho ; Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan lebih didasari padakeinginan untuk membantu saksi Hendarti dan saksi Yayat;24Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaankeadaan yangmemberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwadi satu sisi terhadap Para Terdakwa tetap harus diberikan hukuman sebagaipembelajaran atas perbuatan yang dilakukannya agar tidak mengulanginya lagi dantidak menjadi contoh bagi caloncalon pelaku lainnya (potential
Register : 19-09-2019 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 792/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Tergugat:
1.PT FUTBAL MOMENTUM ASIA,
2.UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL
232137
  • Kehilangan pendapatan Penggugat Kerugian materialkarena tidak dapat menyiarkan program potential revenueacara kompetisi UEFA Champions Penggugat untuk 2 League; UEFA Europa League; dan (dua) musim Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No. 792/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel. UEFA Super Cup musim 2019/2020 dan Rp. 504.560.576.000,2020/2021, berupa: (lima ratus empat@ Iklan. miliar lima ratus enam@ Merchandise. puluh juta lima ratus@e Dil tujuh puluh enam riburupiah).2.
    Sel.dimaksud dalam Pasal 1246; Dan itu secara Teoritis dan Ahli belummenemukandalam prakteknya;e Bahwa terkait Pasal 1345 KUHPerdata kerugian terkait actual loss itusebenarnya ada keuntungan yang diharapkan juga dari situ;e Bahwa ganti rugi itu adalah ganti rugi, bukan ganti untung karena adakerugian tadi dan kerugian tersebut harus actual dimana kerugian yangaktual atau faktual itu bahwa kerugian itu ada, dan potential loss tadi ituadalah keuntungan yang diharapkan.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, DK VS MITSUBISHI CORPORATION, DKK
229178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOR 2 memberikan ketentuanketentuan mengenaikewajiban yang lebih spesifik bagi Mitra Terpilih yangmenuntut Mitra Terpilih untuk bertanggungjawabterhadap pengembangan dan pembangunan proyekLNG, dimana disebutkan bahwa para pemegang sahamdari perusahaan bagian usaha hilir tidak akan turut sertamenanggung resiko dari pembangunan dan pendanaanproyek LNG, dan resiko tersebut seluruhnya dibebankanhanya kepada Mitra Terpilih;Lebih lanjut, halaman 4 TOR 2 menyatakan bahwa:'..In selecting and evaluating potential
    Dalam hal ini TOR tidak memuat sistem penilaian yang menjadi dasaracuan, oleh karena itu jika terjadi perbedaan penilaian maka itu merupakanhasil dari penilaian yang tidak fair atau bias karena tidak didasarkan padasistem penilaian yang sama;Dalam presentasi pada saat TOR Clarification Meeting, diamanatkan bahwadalam menentukan pemenang Beauty Contest, setelah pemilihan shortlistpotential partners akan dilakukan negosiasi dengan para potential partnersyang masuk ke dalam shortlist.
    dalam Proyek LNGDonggiSenoro adalah terpilihnya suatupihak tertentu. atau mitra kerja yangdianggap paling baik berdasarkan hasilevaluasi yang telah dilakukan selama prosesberlangsung (Mitra Terpilih), dimana haltersebut bukanlah merupakan output dari9)10)11)12)suatu. proses Beauty Contest melainkanoutput dari suatu proses Tender;Terms of Reference tertanggal 1 September2006 (untuk selanjutnya disebut sebagaiTOR 1) secara spesifik menyatakanbahwa:The Proposal will be used to evaluate andselect the Potential
    Dalam hal ini TOR tidak memuatsistem penilaian yang menjadi dasar acuan,oleh karena itu jika terjadi perbedaanpenilaian maka itu merupakan hasil daripenilaian yang tidak fair atau bias karenatidak didasarkan pada sistem penilaian yangsama;Dalam presentasi pada saat TORClarification Meeting, diamanatkan bahwadalam menentukan pemenang ' Tender/Beauty Contest, setelah pemilihan shortlistpotential partners akan dilakukan negosiasidengan para potential partners yang masukke dalam shortlist.
Register : 02-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 21 April 2016 — Ismet Nanda Mahkota, ST
11330
  • Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negaradirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost).Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwaterukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebihdahulu.Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.
    Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwaperbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lostterhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakanterdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetapdapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
5136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The immediaterecipient of the income in this situation qualifiesas a resident but no potential double taxationarises as a consequence of that status since therecipient is not treated as the owner of theincome for tax purposes in the State ofresidence.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2977 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Dr. dr. M. HAFIZURRACHMAN, MPH VS Drs. AMIR HAMZAH DILAGA, Ak.,
11353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka wajar Pemohon semulaPembanding/Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasiyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untukmenghukum Termohon semula Terbanding/Tergugat mengganti kerugianmateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dankerugian immaterial yang ditimbulkan karena telah menyebabkanhilangnya keuntungan yang potensial/potential income yang manaapabila di nilai dengan uang tidaklah kurang dari Rp300.000.000,00 (tigaratus miliar rupiah;Bahwa berdasarkan
Register : 01-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 129/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2017 — Pemohon:
Ir. MIKAEL KAMBUAYA
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
8934
  • Selainitu, memungkinkan aparat penegak hukum memperlakukantindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yangsama,Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, makaUnsur Merugikan Negara tidak lagi dipahami secara sempit atausebagai perkiraan (potential loss) hanya berdasarkan padaadanya perbuatan melainkan unsur merugikan negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat;Bahwa dari ketentuan tersebut, maka unsur kerugian Negarasecara nyata/pasti wajib dipenuhi aparat
Register : 26-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 580/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : BAMBANG RYANTOMO
Terbanding/Penggugat : H Burhanudin Abu Bakar
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok
12465
  • (Tiga milyarempat puluh juta empat ratus ribu rupiah ).KERUGIAN IMMATERIL.Berupa potential lost yang diderita Penggugat dikarenakan tanah milik Penggugat meskipun Penggugat kuasai sekarang telah sulit untuk dijualkepada pihak lain maupun dijadikan hal yang bersifat komersil selain itupikiran menjadi tidak focus, menyita waktu, stress, dan lain lainnya makadari itu kerugian immateriil dinilai sebesar Rp. 500.000.000.
    (Tiga milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah ).KERUGIAN IMMATERIL.Berupa potential lost yang diderita Penggugat dikarenakan tanah milikPenggugat meskipun Penggugat kuasai sekarang telah sulit untuk dijualkepada pihak lain maupun dijadikan hal yang bersifat komersil selain itupikiran menjadi tidak focus, menyita waktu, stress, dan lain lainnya makadari itu kerugian immateriil dinilai sebesar Rp. 500.000.000. (Lima ratusjuta rupiah).9.