Ditemukan 2512 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-08-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 173/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
YOGISWARA, SH
Terdakwa:
ABDULMANAF
10432
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
13219
  • baiksebagian maupun seluruhnya kepada TERGUGAT untuk dicatatkan dandidaftarkan kepemilikannya pada instansi TURUT TERGUGAT;Bahwa, perlu diketahui bukti kepemilikan Sertifikat Hak MilikNo. 1232 milik PARA PENGGUGAT terbit lebin dulu pada tanggal 15 Juli1982 dibanding Sertifikat Hak Milik Nomor: 2525 tertanggal 1 Februari1994 milik TERGUGAT;Bahwa, sebagaimana menurut Pasal 584 BW menyatakan hakmilik atas Suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilanuntuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa
Putus : 06-10-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/Pdt/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — ALMA TURIDY, dkk vs. KARSONO, dkk
8460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah objek perkara yang diakui Penggugat sebagai miliknya diakuitelah dikuasai Para Tergugat diduga sejak tahun 1972 sampai dengansekarang/2014, sehingga gugatan Para Penggugat adalah kedaluwarsa;.
Putus : 11-06-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Juni 2013 — ISLAN Bin NGADIRIN
247180
  • bertanggungjawab, dayapaksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces),atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasanpembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa,melaksanakan ketentuan UndangUndang dan menjalankan perintah jabatan yangdiberikan oleh pejabat yang berwenang serta tidak adanya hapusnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2018 — GUNTUR MANURUNG,DK VS YULMI YETTY SARAGIH, DKK
4338
  • tersebut,sehingga dengan demikian oleh karena orangtua Para Penggugat telahmelepaskan haknya maka Gugatan Penggugat dalam perkara aquo jugaharus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima oleh majelis hakim,Vide : Pasal 1963 KUHPerdata menentukan : Seseorang yang denganitikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atausuatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatubesit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya denganjalan kedaluwarsa
Register : 10-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — FATIHUL FAIZUN, S.Sos vs 1. PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
498240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 53 P/HUM/2020Pasal 5:(1) Nama perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikanpersetujuan pemakaian nama secara elektronik;(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat a. nomor pemesanan nama; b. nama perkumpulan yangdapat dipakai; c. tanggal pemesanan; d. tanggal kedaluwarsa;dan e. kode pembayaran;(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1(satu) nama perkumpulan;Pasal 6:Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan danpemakaian
Register : 06-05-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Jmb.
Tanggal 6 Nopember 2014 — ALMA TURIDY Dkk (Para Penggugat) lawan KARSONO (Tergugat)
8919
  • berdasarkan SHM 1470, 1469 dan 920, dahulunyaterletak di Desa Kenali Asam Bawah Jambi Luar Kota Kabupaten BatangHari sekarang Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru kota Jambi.Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah membantah dalil Gugatan ParaPenggugat, dengan mengemukakan alasanalasan pada pokoknya bahwa ParaPenggugat yang menterlantarkan tanah selama sekitar 40 tahun, sama halnyamelepaskan hak secara diamdiam dan suka rela, sehingga hak Para Penggugat untukmenuntut kembali telah hilang karena kedaluwarsa
Putus : 20-11-2014 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Nopember 2014 — Penggugat: 1.MA.MOERYADI BIN ABESIN 2.HJ.SO[IAH BINTI H.ABDURRAHMAN Tergugat: 1.PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 2.Drs.H.SYAFRUDIN HARIS BIN H.HUSIN ( SELAKU MANTAN KEPALA CAB.DIPENDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT ) 3.BUPATI PURWAKARTA Cq CAMAT KECAMATAN PURWAKARTA 4.KANTOR BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KAB.PURWAKARTA 5.KELURAHAN NAGRI TENGAH 6.KOYAMAN SAP BIN SAMAN 7.USMAN BIN H.ESKE 8.Drs.JUMARNA
10918
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUH Perdata menyatakansebagai berikut : Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengantenggang waktu. selama tiga puluh tahun, bahwa kemudian jugaberdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata, menyatakan sebagaiberikut :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan levatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluvwarsaitu. tidak usah mempertunjukkan
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DENIE W, RAHARJDJA,SH
Terdakwa:
SISWANTO, ST Bin SAMIDI WONGSO DIHARJO
12834
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
9821
  • PPTK dan Ketua Panitia Lelang ;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tidak mampu melaksanakantugas selaku PPK yang saksi tujukan kepada Bupati Bone Bolango, malahanjawaban Bupati adalah mengapa saya menolak tugas yang diberikan kepadasaya;Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang akan lolos evaluasi, karenasaksi tidak ikut dalam proses evaluasi, dan hal tersebut merupakan wewenangdari panitia lelang;Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang dimenangkan tidak memilikiSIUP karena sudah kedaluwarsa
Register : 04-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
13861384
  • Hal ini dapatterlinat dari pernyataan yang dimuat di dalam Pasal 89 ayat (1) UU32/2009 tersebut yang dengan tegas menyatakan tenggat waktukadaluarsa dengan berpedoman pada ketentuan kedaluarsa yangdiatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, adapunselengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah : Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilanmengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuanKitab UndangUndang Hukum Perdata dan dthitung sejakdiketahul adanya pencemaran dan/atau
Putus : 02-10-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 897/Pdt.G/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Oktober 2012 — LINGGARYANTO BUDI UTOMO VS DJUWAI, DKK
15129
  • Mapolda Jatim pada hari : Jumat, tanggal 11 Nopember 2011,10yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kapolda Jatim, diantaranya dariSeksi Advokasi BIDKUM Polda Jatim, dan Staff dari Kabid.Konflik,Sengketa dan Masalah Pertanahan dari Kanwil Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, kesimpulan gelarnya bahwa :perkara pidana tersebut harus segera ditindaklanjuti proses penyidikannyasecara professional dan proporsional agar hak penuntutan terhadapTersangka Djaimun Waluyo SH dan kawankawan tidak kedaluwarsa
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kfm
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ANDREAS SIUK
Tergugat:
EDMUNDUS MANBAIT
11143
  • Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN KfmHalaman 74 putusan perdata gugatan nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kfm Bahwa setahu saksi SK Landreform Nomor Kode : 22 tahun 1968sudah kedaluwarsa
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
13869
  • A17/18/A/Agr/Bll, sampai dengan saat ini (+ 52 tahun), sehingga penguasaanHalaman 91 dari 100 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr.yang didasarkan atas suatu Surat Keputusan Redistribusi yang Sah dinilai sebagaipenguasaan dalam itikad baik, maka dengan memperhatikan pula Kaidah Hukumdalam Yurisprudensi MARI No. 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang padapokoknya sebagai berikut : keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwahukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dalam hak warisan, tidak
Register : 25-01-2011 — Putus : 15-02-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 135/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR
Tanggal 15 Februari 2012 — TOHA bin DJUM; Lawan; 1. PT. ANTILOPE MAJU PURI INDAH; 2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi DKI Jakarta;5. Walikota Administrasi Jakarta Barat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 7. Budy Rahardja; 8. Popie Savitri Martosuhardja Parmanto,SH.
200115
  • Dikatakan :" Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan orang yang ntenunjuk adanya kedaluwarsa Itu, tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatutangkisan yang didasarkan pada itikad buruk " ;4.
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
311124
  • Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 835 dan Pasal 1967 KUH Perdata,gugatan tersebut harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa).Pasal 835 KUH Perdata selengkapnya menyatakan sebagai berikut : Tiaptuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktuselama tiga puluh tahun.Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung No.26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 juncto putusan PT Bandung No.66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni 1971, yang menyatakan : menurutS2ketentuan yang
Register : 19-09-2011 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 28 Juni 2012 — HALIMA (Penggugat)
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
576
  • Makasesuai dengan ajaran tentang kadaluarsa sebagai alat untuk memperolehsesuatu hak, dalam Pasal 1963 BW diajarkan bahwaseseorang yangdengan itikadbaikmemperoleh suatubarang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatubezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa, seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatuselama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untukmenunjukkan alashaknya
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
DWI SUNARHADI Bin SUKIDI
13541
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Register : 30-04-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 24 Oktober 2013 — ASNAWI BIN REJULIN DKK, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM DAN PT. BUMI SAWINDO PERMAI
169396
  • tetapi, lebih dari 18 (delapan belas) tahun yang lampauterhitung sejak Tanggal 14 Mei 1994 saat Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994 dan Gambar Situasitanggal 14 Mei 1994 Nomor 1398/1994, Para Pemohon atausetidaknya yang menyerahkan/ yang menjual/yang mengalihkantanah yang diperoleh Para Pemohon tersebut, tidak ada mengajukankeberatan/gugatan, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,jelaslah gugatan Penggugat telah kedaluwarsa
Register : 19-03-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 293/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
Vigor Agung Waluya Yoshuara
Tergugat:
1.Ni Ketut Merti, S.Sos
2.I Ketut Reden
3.I Nyoman Tege.A
4.I Nyoman Miste
Turut Tergugat:
1.Ulce Iritherina Sudjateruna, SH
2.Gede Pasek Suardika, SH.MH
3.Ni Nyoman Ayu Trisnawati
4.Ir. I Wayan Adnyana, SH.M.Kn
5.Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Badung
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
8965
  • Inimerupakan dalil pembenar yang merupakan bagian dari serangkainPerbuatan Melawan Hukum;MENITIPKAN artinya bukan/ belum dibayarkan, apalagi ternyata sampaitanggal kedaluwarsa tidak dapat dicairkan.