Ditemukan 2973 data
46 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
I Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986 yang telah menjadi yurisprudensi tetap dan kaidahhukumnya dengan tegas menyebutkan:Bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dilandasi oleh kepentinganhukum dari pihak penggugat atau landasan kepentingan hukumPenggugat di dalam surat gugatan amat kabur. Bahwa denganHalaman 24 dari 44 hal. Put.
957 — 324
Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1357/PPJB-AMR/ /03/2011 tanggal 22 Maret 2011 an. Helen (in Casu Tergugat);6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1358/PPJB-AMR/ /03/2011 tanggal 22 Maret 2011 an. Helen (in Casu Tergugat);7. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1359/PPJB-AMR/ /03/2011 tanggal 22 Maret 2011 an. Helen (in Casu Tergugat);8. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1360/PPJB-AMR/ /03/2011 tanggal 22 Maret 2011 an. Helen (in Casu Tergugat);9.
86 — 17
MTdalam hal ini tidak berhak menandatangani laporan tersebut dikarenakan yang bersangkutan bukan Pelaksana Kegiatan melainkanPembantu PPTK ;Dengan berdasar SPMLS yang di ajukan Pengguna Anggaran DPUPK makaKuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali39menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP
MTdalam hal ini tidak berhak menandatangani laporan tersebut dikarenakan yang bersangkutan bukan Pelaksana Kegiatan melainkanPembantu PPTK ;Dengan berdasar SPMLS yang di ajukan Pengguna Anggaran DPUPK makaKuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolalimenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIIV2011 tanggal 26 Agustus 2011 :Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP :
MTdalam hal ini tidak berhak menandatangani laporan tersebut dikarenakan yang bersangkutan bukan Pelaksana Kegiatan melainkanPembantu PPTK ;Dengan berdasar SPMLS yang di ajukan Pengguna Anggaran DPUPK makaKuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali97menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP
Karangjati, Kec.Wonosegoro, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (APBD) ;Sebesar : Rp. 37.579.500, ;SP2D yang sudah diterbitkan dibuatkan daftar penguji Nomor:126/BL/V/2011, tanggal 26 Mei 2011 oleh Kuasa BUD denganmengetahui Bendahara Umum Daerah (BUD/Kepala DPPKAD) ;SP2D dan Daftar Penguji di kirim ke Bank pada tanggal 29 Mei2011 untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening KasDaerah Ke rekening CV Via Konstruksi ; Bahwa benar kronologis pembayaran/pencairan SP2D 1357 (DAK) :Surat
;di ajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)Pemerintah kabupaten Boyolali.Dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran MC, , SertifikatBulanan/MC: 01,02, & 03, Berita Acara Prestasi PekerjaanDengan berdasar SPMLS yang di ajukan Pengguna AnggaranDPUPK maka Kuasa Bendahara Umum Daerah PemerintahKabupaten Boyolali menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor: 1357/1.03.1.1/SP2DLS.BJ/VIIV2011 tanggal 26Agustus 2011 Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ; No Rekening Bank =: 1.026.007335
Terbanding/Penggugat VII : GERMIT KAUR
Terbanding/Penggugat V : KALWANTI
Terbanding/Penggugat III : KALWATI
Terbanding/Penggugat I : LIAN
Terbanding/Penggugat VI : A M I R. S
Terbanding/Penggugat IV : MALKIT KAUR ahli waris WARJIT
Terbanding/Penggugat II : NERMAL KAUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : AMRIH SENG atau disebut juga AMRICK SINGH
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun
93 — 46
I No.1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagaiberikut :. . . .
Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No.1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagaiberikut :. . .. Berdasarkan azas hukum acara Perdata yang berlaku umum yaituseseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentinganyang cukup dan karena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka GugatanPenggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima .5.
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
RI sesuai analogi dan kaedah hukumsebagal berkut:a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan:Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yangmempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketaka,dan bukan oleh orang lain (asas /egitima persona stadi in judicio).Gugatan yang secara salah diajukan oieh orang lain tersebut, harusdinyatakan Gugatan tidak dapat diterima .b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwauntuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlahTergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1357 K/Pdt/1984 bertanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbanganhukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:* en Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang "berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan "gugatan harus dilandasisuatu kepentingan yang cukup dan "karena ternyata dari posita maupunHal. 15 dari 41 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : LOMAK SITOMPUL Diwakili Oleh : LEONARD BINSAR M SITOMPUL SH
Terbanding/Penggugat VII : BENNY OLSON HUTAGALAUNG
Terbanding/Penggugat V : YULIMAN HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat III : ELISA PARLINDUNGAN HUTAGALUNG ANAK ALM PANANGARAN HUTAGALUNG ST FIRMAULI SINAGA
Terbanding/Penggugat I : MAYA SULISTIAWATI ISTRI ALM HARIYANTO P HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat VIII : JIMMI HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat VI : JOHNNY HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat IV : AUGUS HUTAGALUNG
Terbanding/Penggugat II : ST FIRMAULI SINAGA ISTRI ALM PANANGARAN HUTAGALUNG
174 — 136
Baloeboe Hutagalung in casu PARA PENGGUGAT ;Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas, perkenankanlahTERGUGAT dan II menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRI, bertanggal 27 Pebruari 1986 No. 1357 K/ Pdt/ 1984, yang amarpertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut Berdasarkan azasHalaman 14 dari 46 hal Putusan Nomor 512/Pdt/2019/PT MDNazas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorangyang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yangcukup dan karena ternyata
60 — 11
sejak tanggal 21 September 2010 s/d tanggal20 OktoberOleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT942/N.2.15.6/E.p.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sejak tanggal20 Oktober 2010 s/d tanggal 08 Nopember 2010Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapatberdasarkan Penetapan Nomor : 1314/Pen.Pid/2010/PNRAP tanggal 04Nopember 2010, sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d tanggal 08Desember 2010 ;Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan PenetapanNomor 1357
/Pen.Pid/2010/PNRAP tanggal 15 Nopember 2010, sejaktanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 11 #DesemberDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkanPenetapan Nomor 1357/Pen.Pid/2010/PNRAP tanggal 08 Desember 2010,sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 09 FebruariDiperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk pertamakali berdasarkan Penetapan Nomor : 248/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 08Februari 2011, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 11 MaretDiperpanjang
1.BAMBANG HERRYOEZA
2.RAHAYU
Tergugat:
1.TOTOK BUDI ISTIARSO WARDOYO
2.INDRA PRAJA
3.SRI YULIATI, SH
4.EMMY WILLIS, SH
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
90 — 10
No.1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986 yangamar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagaiberikut:Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yangberlaku umum yaitu. seseorang yang akan mengajukangugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dankarena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyataadanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknyakabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidakdapat diterima.3.
105 — 30
., tanggal 20 Nopember 2008, AkteCerai No.1357/AC/2008/PA.Sit. tanggal 17 Desember 2008;. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam kurun waktusejak tahun 1994 sld2008, telah diperoleh Harta Bersama, antara lain berupa :1) Satu bidang tanah tegal, tercatat dalam buku daftar C Desa nomor : P506157101, kelas D1, luas 0,302 ha, terletak di Desa Kandang, KecamatanKapongan, Kabupaten Situbondo, dengan batasbatas :Sebelah utara: Tanah tegal P.
MULYONO
Tergugat:
1.BUDI BANGSAWAN
2.PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN TBK
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.ANITAH
2.Kantor Petanahan Kabupaten Jembrana
63 — 30
Sehingga menurut hokum acara perdata, gugatan yangberkwalitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :...
112 — 17
kebendaan (alat berat)dan bukan pembatalan putusan hakim pidana yang merupakankewenangan peradilan ;Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas AsasasasHukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu Penggugat yangmengajukan gugatan aquo harus dilandasi suatu kepentingan yangcukup, dan hak atas obyek yang jelas in casu tidak ternyata adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, makagugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (videJurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357
113 — 9
No.294 K/Sip/1971 tanggal 7Juli1971 dan No.1357 K/Sip/1984 tanggal 27Pebruari1986);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut didapati fakta bahwa ada pihak lain yangseharusnya di gugat oleh Penggugat dalam hal ini adalah ahli waris dari almarhum SULAEMANBABA JUHADA (ister); BAKRI (anak lakilaki wafat pada tahun 2009); SUDRIMAN (anak lakilakiwafat pada tanggal 10 Oktober 2010); SUPARMAN (anak lakilaki); MARYAM (anak perempuan);MARAWIAH (anak perempuan); BERLIANG (anak perempuan); sedangkan ahli waris
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI RAMAYANA TBK
278 — 168
Penggugat tanpa dasar dan landasanhukum sama sekali ;Bagian 2PENYELEWENGAN DANI/ATAU KETIDAKHATIHATIANPENGGUGATTELAH MENYEBABKAN KERUGIAN PERUSAHAANBahwa bilamana isi Gugatan dari Penggugat dipelajari dan dicermatisecara seksama, nyata sekali tidak terdapat kepentingan hukum yangperlu diperiksa dan diadili dalam perkara ini, karena selain dalil Positadengan Petitum bertolak belakang, alas hak yang menjadi dasar Gugatanjuga tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali ;Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357
81 — 27
Maka patut dan berdasar Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard) ;Halaman 12 dari 45 halamanPutusan No: 53/Pdt.G/2013/PN.TAYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:, . . .
62 — 7
Bersama) sudah melepaskan haknya dalam kapasitasnya sebagaisubyek hukum yang tepat dan berwenang dan proses balik nama SHM No. 977 kepadaatas nama TARISAH sudah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu dalam putusanMahkamah Agung RI No. 1075/K//Sip/ 1982 tanggal 08 Desember 1982 yangoemenyatakan .... karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidakdapat diterima;Bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1357
Terbanding/Penggugat : SUPIYAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Sri Areni,S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Keuangan R.I c.q Dirjen Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : SOLIKIN
Turut Terbanding/Tergugat III : WIWIK MUSTANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : HABIBIL MUNTAQO
91 — 77
Selanjutnya, setelah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objekjaminan tersebut selesai, dengan terbitnya SHM No. 1272 atas namaSUPIYAN i.c PENGGUGAT, maka Pejabat Pembuat Akta Tanahmelanjutkan pengikatan objek jaminan tersebut secara sempurnadengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor1051/2015 tertanggal 19 Juni 2015, dan telah didaftarkan ke KantorPertanahan Kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan terbitnyaSertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1357 tanggal 13 Juli 2015,Sertifikat Hak
yang dilakukanHalaman 115 dari 121 Putusan Nomor 311/PDT/2021/PT/SBY.oleh PENGGUGAT sebagai pemilik jaminan kepada TERGUGAT sebagaimana Akta SKMHT No. 401 tanggal 28 Oktober 2014;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut makaPenggugat menyadari sepenuhnya apabila Tergugat II dan Tergugat Illmelakukan wanprestasi terhadap akad kredit yang dilakukan, maka secaraotomatis barang jaminan milik Penjamin atau milik Penggugat akan dilelang;oleh karena dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan No.1357
Terbanding/Penggugat : JIMMY CHANDRA alias ZIMMY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat II : Husainy
74 — 61
Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (ObscuurLibel ) Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangandengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat ; Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalahObscuur Libel dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986, yang amarpertimbangan
EKSEPSI1.Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel ) Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangandengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat terhadap Penggugat ; Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalahObscuur Libel dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT MDNNo. 1357
Terbanding/Penggugat : PT. SONINDO TIRTA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. TAIH MINARNO
64 — 34
Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentinganhukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitumsurat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:Bahwa berdasar atas asasasas hukum acara perdata yang berlaku umumyaitu, seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata
58 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
(KUHPerd. 1338, 1357, 1792, 1892; KUHD 656.)*.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbuktibahwasanya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat secara diamdiam menyetujui pengikatan Perjanjian Kerjasama Nomor 9 igl. 16 Agustus2010, dimana sejak dibuatnya perjanjian kerjasama ini pada tahun 2010sampai dengan Alm.