Ditemukan 2521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : denganya dengannya denganyaâ denganyaã dendhana dendanil dendiana dentanyu denyanta
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-06-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 48/Pid.B/2018/PN Swl
Tanggal 21 Agustus 2018 — ANITA MARDALENA Panggilan ANITA
181 — 35
  • mengatakan mengenai denda yang harus Saksi bayar;Bahwa Terdakwa pernah menyatakan kepada Saksi bahwa selainSaksi ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk memenuhitarget Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapanamanya;Bahwa saat Terdakwa menyatakan bahwa Saksi dikenakan dendadikarenakan tidak memenuhi target Terdakwa, Saksi adamenanyakan kepada Terdakwa perihal orang lain yang jugamembantu Terdakwa memenuhi target Terdakwa dan Terdakwamenyatakan kepada Saksi bahwa orang tersebut dendanya
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2020 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 24 Maret 2017 — - LEOFANDY THEODORUS GOSAL, ST - NURMIN, SH
201 — 66
  • tidak dilaksanakan, pidana tidak bisamencampuri karena denda muncul sebagai konsekuensi wanprestasi,denda bukan ketegori kerugian negara, denda harus dikalkulasikanHalaman 144 dari Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN Japmelalui gugatan perdata, jika denda telah ada dalam laporan resmidari lembara resmi baru dapat dikategorikan sebagai kerugian negara; Bahwa Jika dalam suatu kontrak antara pemerintah dan swastaterdapat klausul denda dan ternyata dalam faktual terdapat kondisikahar/overmacht, maka dendanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
  • oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka kepada para terdakwatersebutharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,didalam ketentuan pidana dendanya
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap
DONNY, S.Sos., MTP
85 — 47
  • 5% dalam suatu kontrak hanyamuncul jika perjanjian itu tidak dilaksanakan, pidana tidak bisamencampuri karena denda muncul sebagai konsekuensi wanprestasi,denda bukan ketegori kerugian negara, denda harus dikalkulasikanmelalui gugatan perdata, jika denda telah ada dalam laporan resmidari lembara resmi baru dapat dikategorikan sebagai kerugian negara; Bahwa Jika dalam suatu kontrak antara pemerintah dan swastaterdapat klausul denda dan ternyata dalam faktual terdapat kondisikahar/overmacht, maka dendanya
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl
Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
140 — 69
  • Andalan Finance ada dokumen yang menunjukkan bahwaTerdakwa mengajukan pembiayaan untuk kendaraan Jjenis Toyota Avanza;Bahwa Terdakwa hanya mengajukan pembiayaan satu unit yaitupembiayaan Toyota Avanza saja;Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB kendaraan tersebut atas nama siapa;Bahwa saksi tidak mengetahui profile Terdakwa pada saat mengajukanpembiayaan;Bahwa pada saat pembayaran angsuran ada beberapa kali yang terlambatnamun langsung dibayar dendanya kecuali untuk denda yang terakhirkurang lebih sebesar
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 26-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 20 Nopember 2017 — AHMAD FAISAL, S.Hut, MH., Bin BUSERI & HUSAINI S.Sos., Bin SURIANSYAH.
223 — 169
  • Dana Hibah dalam kegiatan penyelenggaraan PemilihanLangsung Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2015, maka oleh karena ituTerdakwa dan Terdakwa II tidak dipidana untuk membayar uang pengganti,pertimbangan mana dipertahankan dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkatbanding; karena itulah maka Majelis Hakim Bandang menyatakan kedua Terdakwatidak dipidana dengan pidana membayar uang pengganti;Menimbang, bahwa berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan atas dirikedua Terdakwa, baik mengenai lama maupun dendanya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
826 — 2399
  • peraturan Pemdajuga, kalau anda membangun di perencanaan lokasi yang benar, dantanpa IMB itu dikenakan denda, nah sekarang denda nya kekecilan, saksilagi meminta draft denda pergub yang baru belum keluarkeluar, ini adaapa saksi takut sekali kalau pergub itu seperti itu, saksi mau keluarkansatu Pergub kalau orang membangun rumah tanpa IMB, maka dendanyabayar setengah nilai tanahnya, baru kapok mereka, kalau kekecilansemua orang berani bangun dulu, coba kalau setengah tanahnya disitabuat pemda DKI, dendanya
    untuk menjadi payung hukum, karena itu Diskresijadi nanti biar wewenang Gubernur dengan leluasa, dia mau 20% mau26815.25%, karena ini Perda umurnya 15 tahun, jadi nanti siapapun Gubernurberikutnya yang menang dia bisa bebas menentukan persentasi yang diabebankan tambahan koniribusi kepada pengembang sesuai dengankebutuhan keuangan Ibu kota Negara Pemda DKI Jakarta, itu waktu itupemikiran dan niat kami;Bahwa Hakim bertanya Dalam peraturan daerah itu kadang kita linat adaDenda misal ketertiban umum dendanya
    Jumlahtunggakan kewajiban pembayaran berikut denda per tanggal 2 Mei 2016sebesar Rp. 169.938.537;Bahwa ada pembatalan dari pembelian unit Apartemen SOHO dan VimalaHill berdasarkan surat yang diberikan oleh PALGUNADI;Bahwa denda untuk Vimala Hills sampai mei 2015 adanya keterlambatanpembayaran berdasarkan ketentuan dalam PPJB perbulannya, dimanaTerdakwa ada keterlambatan bayar angsuran perbulannya sehinggasetelah di total per tanggal 28 Pebruari 2016 dendanya sebesarRp402.776.675,00;Bahwa denda untuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
334 — 194
  • penjara dan denda yang bersifatkumulatif atau diterapkan secara bersamaan;Menurut Majelis Hakim adalah adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidanasebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda, Majelis Hakimtidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutannya, bahwaapabila pidana denda tidak dibayar, maka harta Terdakwa dalam jangka waktusatu bulan sejak putusannya telah mempunyai kekuatan hukum, hartanya akandisita dan dilelang untuk membayar dendanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — FRANS LEONARDI
1019 — 1457
  • Selanjutnya dalamundangundang perubahan, UU No. 17/2006 besaran dendanya diubahmenjadi 10 (sepuluh) kali;Bahwa Ahli menjelaskan fakta di lapangan menunjukkan bahwa selalu terjadikesalahan terkait dokumendokumen.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL
Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
121 — 29
  • orangorang dekatnya saudara, orang tuanya danseterusnya ;Bahwa terkait adanya aliran dana yang diduga dari hasil tindak Pidanaasal yaitu Tindak pidana Pencucian Uang dan bercampur dengan hartaharta yang lain (harta yang legal ) harus diperhitungkan terlebih dahuluberapa banyak jumlah dari harta yang legal dan harta yang ilegalmisalnya uang dari hasil korupsi dipergunakan untuk operasi plastikmaka harus diperhitungkan pula sehingga untuk tindak pidana pencucianuang adanya uang pengganti dan uang dendanya
    harus diperhitungkanHalaman 270 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.sementara uang pengganti dikembalikan kepada yang berhak sementarauang dendanya masuk ke negara, makanya Jaksa Penuntut Umumsebelum menyangkakan kepada tersangka harus mempunyai bukti yangcukup dan biasanya dalam membuat dakwaan bersifat kumulatif;Bahwa dengan adanya tindak pidana ini Intinya Negara tidak bolehdiuntungkan dengan adanya kejahatan tersebut dan seandainya adakelebihan dalam hal penyitaan maka harta tersebut
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
194 — 360
  • Mina Fajar Abadi) dikenakan denda, namun saya tidaktahu besaran dendanya karena itu menjadi urusan dari PPK ;Bahwa benar kamimenerima honor sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ; Bahwa Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan yang telah terdakwa buat selaku Panitia Penerima Barangyang telah dipakai oleh terdakwa Sugiarto Prayitno seabagai salah satu saratpencairan dana adalah sebagai berikut : Termin I sebesar Rp. 9.062.710.479, (Sembilan milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
158 — 104
  • Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1)tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : dan, sehinggaini berarti penjatuhan denda kepada terdakwa merupakan keharusanbersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan harus disubsidairkandengan pidana kurungan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT. TIARA MANTANG VS HADISLANI DAN I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) DAHULU OTORITA BATAM., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
382 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terbukti dengan adanya surat dari BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam Nomor B/480/KAOP/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 kepadaKoperasi Serba Usaha Melayu Raya perihal tunggakan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) beserta dendanya yang harus dilunasi, sertaketerangan yang mewakili Tergugat pada Pemeriksaan PersiapanPerkara Nomor 15/G/2014/PTUNTPI pada tanggal 06 Januari 2015yang menyatakan secara prosedur apabila Uang Wajib Tahunan Otoritabelum dilunasi, maka surat rekomendasi
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
622 — 1123
  • masingmasing, ini makin menunjukkan bahwa dalam hal tindak pidana yangdilakukan oleh atas nama korporasi direksi tidak dapat melepaskan diri daritanggung jawab pidana dan perbuatan direksi itu merupakan perbuatan atasnama untuk korporasi ;Bahwa Pasal 104 itu tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang itu bisaOrangperorangan bisa usaha perkebunan, kemudian untuk terkait yangdilakukan oleh badan usaha kita mengacu kepada pasal 113, sehingga disituuntuk pengurus itu dapat dikenakan pasal 5 dan total dendanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;
183 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27 K/TUN/201625.Koperasi Serba Usaha Melayu Raya perihal tunggakan Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) beserta dendanya yang harus dilunasi, sertaketerangan yang mewakili Tergugat pada Pemeriksaan PersiapanPerkara Nomor 15/G/2014/PTUNTPI pada tanggal 06 Januari 2015yang menyatakan secara prosedur apabila Uang Wajib Tahunan Otoritabelum dilunasi, maka surat rekomendasi untuk proses peningkatanstatus tanahnya tidak akan diterbitkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas (butir 19 sampai dengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
239 — 169
  • penjara dan denda yang bersifat kumulatif atau diterapkansecara bersamaan;Menurut Majelis Hakim adalah adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidanasebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda, Majelis Hakimtidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutannya, bahwaapabila pidana denda tidak dibayar, maka harta Terdakwa dalam jangka waktusatu bulan sejak putusannya telah mempunyai kekuatan hukum, hartanya akandisita dan dilelang untuk membayar dendanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
133 — 61
  • Namun di dalam ketentuan Pasal 12 huruf etersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : dan, sehinggaini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa merupakan keharusandengan pengertian pidana denda dijatunkan kepada terdakwa bersamaandengan pidana penjaranya, dengan ketentuan harus disubsidairkan denganpidana kurungan;Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga adamenuntut terdakwa dengan denda sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 18-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 57/PID/2019/PT BNA
Tanggal 14 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum VI : Cut Henny Usmayanti, SH
Terbanding/Terdakwa : SURYA DHARMA BIN M.RASYID
173 — 10
    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21Januari 2019 Nomor 410/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pengganti dendanya yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
      1. Menyatakan Terdakwa Surya Dharma Bin M.Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak menyampaikan surat
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 1 Desember 2016 — - MELIA HANDOKO alias CI MEY
148 — 52
  • 2015 ;Bahwa sampai tanggal 31 Desember 2014 masa kontrak habis, fisik pekerjaanbaru mencapai 54%, sehingga ada penambahan waktu masa kontrak sampaitanggal 20 Februari 2015 ;Bahwa sampai sekarang belum ada serah terima pekerjaan (FHO), karenapekerjaan belum selesai dan tidak ada gambar akhir serta tidak ada back up dataBahwa kontraktor diberi perpanjangan waktu selama 50 hari sejak tanggal 31Desember 2014 s/d 19 Februari 2015, kalau tidak selesai dikenakan dendaketerlambatan yaikni 1 (satu) hari dendanya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2199 — 1219
  • Kalau untuk Hutan Produksitujuannya untuk produksi, untuk ditingkatkan produktifitasnya, makanyakalau ada sudah menanam disitu atau terlanjur, maka harus ada tukarmenukar, dengan mencari lahan yang lain untuk menukar, selain itunantinya juga dihitung kewajiban dendanya, dst, dan itu sudah ada aturanmainnya sendiri, Sudah diatur;Bahwa (terkait ada 2 rezim hukum, yaitu UU perkebunan dan UUkehutanan), bahwa apabila untuk usaha dibidang kehutanan, tentuundangundangya lex spesialisnya adalah undangundang