Ditemukan 253 data
37 — 11
Bahwa saya pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dariBappenas pelaksanaannya di Tanah Bumbu;Putusan Nomor 03/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 32 dari 13210.Bahwa ketika tanda tangan waktunya saya lupa sekitar tahun 2007,bertempat diruang Bidang Laut Kantor Dinas Perhubungan Kab.
53 — 21
MdnHalaman 13210.Foto Copy Legaliser Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerahNomor. 12004/BL.BPKD/2012 tanggal 7 Desember 2012.11.Foto Copy Legaliser Laporan kegiatan Dana Pendamping AlokaasiKhusus (DAK) dan Biaya Operasional DAK TA 2012 No DPA.1.01.01.16.121.12.Foto Copy Legaliser Persentase Dana APBN ( 90 % ) dan APBD ( 10 %)Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK TA 2012 DinasPendidikan Kota Medan.
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
151 — 473
BinaMarga No. 56 Jakarta Timur, 13210, berdasarkan surat kuasa tanggal 09Oktober 2017 ;Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 1106Pid. Sus/2017/PN. Jkt. Utr..Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor1106/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR.
76 — 10
No.08/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI.13210.Panas kepada PI Karya JayaMindo Sakti sebesar Rp4.360.000, tanggal 03 April 2007.1 (satu) Lembar Kwitansi buktipembayaran dari Puskesmas SeiPanas kepada RM Taman Kotasebesar Rp 4.400.000, tanggal 03Maret 2007.1 (satu) Lembar Kwitansi buktipembayaran dari Puskesmas SeiPanas kepada RM Taman Kotasebesar Rp 5.560.000, tanggal 13Pebruari 2007.19 (sembilan belas) LembarKwitansi bukti pembayaran dariPuskesmas Sei Panas kepadaRumah Makan dan RestourantBundo Kanduang
73 — 29
1980Agama : IslamJenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAlamat tempat tinggal : Asrama Denarhanud Rudal 004 DumaiTerdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .Pengadilan Militer 03 Padang tersebut diatas.MembacaMemperhatikanMendengarMemperhatikan :Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3Pekanbaru Nomor : BP20 / A20 / V / 2014 tanggal 15 Mei2012dan Nomor: BP27 / A27 / VI / 2013 tanggal 27 Juni 2012.1.Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam /BBSelaku Papera Nomor : Kep / 13210
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
1.IRWIN alias VIRGA
2.TOMY NOFRIANSAH, S.Pi
184 — 88
Brang Ene, Kab.Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.Putusan Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2021/PN MTr Halaman 74 dari 13210.Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa BaratTahun Anggaran 2019 Nomor : 03 Tahun 2019 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lampok, Kec. BrangEne, Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.11.Peraturan Desa Lampok, Kec. Brang Ene, Kab.
94 — 63
Pulomas Vila No. 10 Jakarta Timur 13210 Indonesia, tanggal 15-03-04 s/d 15-04-04 IDR 1755.;-----------------------------------------------------------------------------------10) Asli 1 (satu) bendel SURAT PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH NEGERI Nomor: 84/A1/4059/Jkt/84, Atas Nama: Drs. SABAR KOEMBINO, Alamat Rumah: JALAN H.O.S COKROAMINOTO NOMOR 99 HDNO.
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1534 — 3132
., M.H. selaku Tim PembelaDemokrat yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6 Kayu Putih,Pulogadung Jakarta Timur 13210 serta soft file surat jawaban tersebut telahdikirimkan pula melalui whatsapp ke nomor handphone staf Saudari DewiYustian, S.H., M.H.TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK MELANGGARPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU1.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
419 — 1074
ditandatangani olehGubernur Aceh (ZAINI ABDULLAH) besertalampirannya.3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa: TELAAHANSTAF Nomor: 050, tanggal 05 Desember 2017, Hal:Mohon perioritas dana untuk program/ kegiatan tahun2018 dan belum tertampung dalam KUAPPAS 2018,yang ditandatangani oleh: Kepala Dinas Pemuda danOlah Raga (Musri Idris, SE, M.Si).1 (satu) bundel printout dokumen berupa: RencanaProgram dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Provinsi Aceh.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen berupa: SuratNomor: 903/13210
BB 287.Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Provinsi Aceh.1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa: SuratNomor: 903/13210 tanggal 31 Januari 2018, perihal:undangan rapat pembahasan Anggaran Pra RKA SKPA Tahun Anggaran 2018, yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah (Drs. DERMAWAN, MM) yangdi dalamnya terdapat dokumen jadwal pembahasanAPBA Tahun Anggaran 2018 mulai dari POKJA hingga POKJA VII.1 (satu) lembar print out warna foto yangditandatangani Dr.
108 — 68
PuloGadung, Jakarta Timur 13210, DKI Jakarta dengan nilaipengikatan hak tanggungan sebesar Rp 4.613.750.000,00.b. Tanah di JI. KM. Amsir Il Kav. Blok D.9 Kel. Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara 14850, DKI Jakarta.
51 — 16
PPK yang minta untuk diterbitkan SPM untuk melakukan pembayaranberarti pekerjaannya sudah selesai ;Bahwa awalnya saksi yakin pekerjaan sudah selesai karena SPP sudahditandatangani oleh terdakwa ;Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena ada keterlambatanpenyelesaian pekerjaan ;Bahwa pembayaran ditransfer langsung ke rekening rekanan ;Bahwa saksi mendengar dari Pak Made Susun yang turun ke lapanganmendampingi Tim dari Unud pada bulan Juni 2013 ternyata pekerjaannyaada yang belum selesai ;13210
736 — 1164
Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210 berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Maret 2020;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca suratsurat perkara;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, tertanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, tertanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Anggota Baru;Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
671 — 482
Para Advokat dan Konsultan Hukumyang tergabung pada Kantor Hukum Handra Darwin dan Rekan (HDR), yangberalamat di Gedung perkantoran Pulomas Satu Gedung 2 lantai 4 Ruang 8Jalan,Jendral Ahmad yani No.2, Jakarta 13210;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 29Januari 2020. tentang penetapan hari