(Periksa Buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi dan MahkamahAgung tentang Sengketa Pilkada yang disertai Anotasi, oleh Edi Rohaedi,SH, MH; Himawan Estu Bagijo, SH, MH, Penerbit LPP HAM 2006)13.Bahwa terhadap dalil point no. 15 Pemohon, Termohon menolak dengantegas karena adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sebab didalam ketentuan Undangundang No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah tidaklah dikenal adanya Pilkada Ulang.Bahwa merupakan suatu hal yang sangat irrasional jika Pemohonmeminta

Mengadili Secara Relatif (RelativeCompetency).Bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 5Tahun 1986 pada intinya berbunyi pengadilan baru berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang olehsuatu peraturan perundangundangan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratifsengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui upaya administratif, setelahseluruh upaya administratif dimaksud dilaksanakan;Bahwa Dalam buku Anotasi

Sehingga karenanya Majelis PN Jakarta Selatan tidak sekalikali menilai danmengkomentari putusan peradilan TUN tersebut, tetapi hanya membuat anotasi yangHal. 79 dari 91 hal. Putusan No. 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.akan memaparkan faktafakta yang sebenarnya dalam perkara ini seperti berikut, agartidak terdapat kesesatan pemahaman terhadap perkara ini :1. Bahwa keputusan MKDKI No. 09/P/MKDKVV/2011 tanggal 5 Juni 2013hanyalah berisi rekomendasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

serta isinya tidak dibantaholeh pihak Penggugat (Eks1);Fotokopi tulisan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata,terbitan Sinar Grafika, hal 449 tentang Obscur Libel, bermaterai cukup dandiperlinatkan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat(Eks2);Fotokopi tulisan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata,terbitan Sinar Grafika, hal 452 tentang Obscur Libel juga, bermaterai cukupdan diperlihatkan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat(Eks3);Fotokopi anotasi

Dalam hal demikian, makadapatlah diciptakan oleh pengadilan suatu hukum baru;Apabila putusan baru itu berulangkali ternyata diikutidalamkasus yang sama serta substansinya memenuhi rasakeadilan maka setelah ditambahkan dengan hasil pengujianMajelis Yurisprudensi MA RI dan telah direkomendasikandan wajib diikuti hakimhakim (anotasi) sebagai tandaadanya rechtsvinding dan rechtsvorming maka dapatlahdikatakan suatu putusan telah menjadi yurisprudensi tetap.Sebagai yurisprudensi tetap maka berlakulah sebagaiHal

Putusan Nomor 54/Pat/2018/PT MDN bahwa penggarap (incasu para Penggugat) adalah bukan pemilik tanahgarapan (incasu tanah objek perkara; Bahwa dengan demikian justeru penguasaan dan pengusahaan tanah objekperkara oleh para Penggugat baik secara bersama sama maupunsendiri sendiri adalah tidak mempunyai dasar hukum bahkan melanggarhukum dan atau illegal dan atau melanggar hak orang lain karena tidakdidasarkan pada suatu hak tertentu atas tanah yang ditentukan dalampranata hukum tanah yang berlaku;Anotasi

Garuda Tradatama Tahun 2005 dibuat dihadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta.Bukti P 4 Asli Akta Pengakuan Hutang No. 35 tanggal 14 Juli 2005 dibuatdi hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta.Bukti P5 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa (download dari interne.Bukti P 6 Asli Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155K/PDT/1996 tanggal 17 Desember 1997 (Himpunan Yurisprudensi Hukum PerdataIndonesia, diterbitkan oleh Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja

Hal inimengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, tidak jelas, rancudan tidak memiliki dasar mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatanyang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsurunsur yang memilikiHal 101 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI55.56.kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhisebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.Bahwa Ahli Hukum Nono Anwar Makarim dalam Legal Anotasi HasilEksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time Lampiran padahalaman

Konflik kepentingan tersebutbisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja kepada para Penyidik jikaberhasil mengungkapkan kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihakPenyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif (Ricky Gunawan, Kajiandan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri FenomenasPenjebakan Dalam Kasus Narkotika yang dimuat di dalam Jurnal DictumEdisi 1 Oktober 2012, Him. 8):Bahwa Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalammenilai pembuktian terhadap keterangan saksi

Padahal,suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsurunsuryang memiliki kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harusterpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.Berdasarkan pendapat Ahli Hukum yang juga Advokat Senior Nono AnwarMakarim dalam Legal Anotasi Hasil Eksaminasi Publik: Kasus Soeharto VsMajalan Time Lampiran pada halaman 76 dinyatakan antara lainbahwa:...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan gantirugi immateriil hanya bisa diajukan

Putusan; 312K/KTUN/1996, anotasi oleh Dwi HaryatiKomisi Yudisial);Dengan demikian, berdasarkan halhal tersebut di atas, Risalah Lelangbukan merupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapimerupakan berita acara hasil penjualan barang, karena tidak adaunsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang,sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya majelis yang memeriksaperkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan jadi kalaukita baca referensi buku administrasi negara kemudian anotasi terhadapUndangUndang Administrasi Pemerintahan memang ada perluasan maknaatau makna baru yang diperkenalkan oleh UndangUndang AdministrasiPemerintahan misalnya penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual,Halaman 131 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUNJKTkemudian bersifat final juga dalam arti luas, berdasarkan peraturan,perundangundangan ditambah dengan asas umum pemerintahan yangbaik

Anotasi :Bahwa terdapat kekeliruan Judex Factie Tingkat Pertamadalam putusannya yang menyatakan Bukti P27a dan P276 telah disesuaikan dengan aslinya.

Hal inimengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur, tidak jelas, rancudan tidak memiliki dasar mengingat pada pokoknya dalam suatu gugatanyang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsurunsur yang memilikikekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhisebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata.55.Bahwa Ahli Hukum Nono Anwar Makarim dalam "Legal Anotasi HasilEksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time Lampiran padahalaman 76, berpendapat antara lain bahwa:,.Gugatan penghinaan

Apabila putusan baru ituberulangkali ternyata diikuti dalam kasus yang sama serta substansinyamemenuhi rasa keadilan maka setelah ditambah dengan hasil pengujianMajelis Yurisprudensi MA RI dan telah direkomendasikan dan wajibdiikuti hakimhakim (anotasi) sebagai tanda adanya rechtsvinding danrechtsvorming maka dapatlah dikatakan suatu putusan telah menjadiyurisprudensi tetap.

Klasifikasi indeks putusan yang disediakan dalam situs iniberdasarkan kategori jenis perkara, dasar hukum, isu hukum,statistic data hukuman, ringkasan putusan dan anotasi putusan.indeks Hukum.org Leimtuaga Katitn 8 Advuhasindeks & Matietik putuaan pergadihen an epee Fees;. = a SPT eereerPidana Perdata= =Australian ey.Aid >276Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesaidilakukan, maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalahpenulisan laporan penelitian restatement.3.

atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diaturdalam pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutanpidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakanpenghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakimyang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yanglain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yangdischorsing (ditunda) tersebutMenimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan

atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diaturdalam pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutanpidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakanpenghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakimyang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yanglain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yangdischorsing (ditunda) tersebutMenimbang, bahwa dari anotasi tersebut dapat ditarik kesimpulan

Klasifikasi indeks putusan yang disediakan dalam situs iniberdasarkan kategori jenis perkara, dasar hukum, isu hukum,statistic data hukuman, ringkasan putusan dan anotasi putusan.indeks Hukum.org Leimtuaga Katitn 8 Advuhasindeks & Matietik putuaan pergadihen an epee Fees;. = a SPT eereerPidana Perdata= =Australian ey.Aid >276Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesaidilakukan, maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalahpenulisan laporan penelitian restatement.3.

Perubahaan danperbedaan dimaksud antara lain dapat dilihat bahwa UUPPLH lebihdimaksudkan untuk memperkuat kedudukan AMDAL dan UKL/UPLdengan menjadikan AMDAL dan UKL/UPL sebagai syaratmendapatkan izin lingkungan (Raynaldo Sembiring dkk, Anotasi UndangUndang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2014,him. 132);Bahwa perlunya pemutakhiran dokumen lingkungan menjadi relevandengan surat Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Malang