Ditemukan 268 data
106 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, SH. di dalam bukunya yang berjudul Hukum89.90.Acara Perdata Indonesia, cetakan pertama, edisi keenam, 2002, terbitanLiberty Yogyakarta, halaman 15 menjelaskan asas Audi Et Alteram Partemsebagai berikut:*Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asasaudi et alteram partem atau Eines mannes rede ist keines mannes rede,man soll sie horen alle beide.
156 — 460 — Berkekuatan Hukum Tetap
Azas ini dikenal denganHal. 66 dari 63 hal.Put.No. 588 PK/Pdt/2013Audi et alterampartem atau eines mennes rade is keines mannes rede.man soil sic horen alle beide Hal ini berarti Hakim. tidak boleh menerimaketerangan dan salah satu pihak sebagai pembenar;Semua Putusan Pengadilan harus memuat alasanalasan putusanyang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UndangUndang No. 4Tahun 2004.
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 274 PK/Padt/201 1ini dikenal dengan Audi et alteram partem atau einesmannes rede is keines mannes rede, man sol sie horen aelebeide Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangandari salah satu pihak sebagai pembenar ;Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan alasanputusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23undang undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) Pasal319 HIR), selain itu asas ius curia novit, yang berarti Hakimdianggap tahu akan hukumnya ;Selanjutnya Majelis Peninjauan
83 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
he 5 (lima) tidak lengkapsehingga arah putusan judex facti tidak maksimal, tidak tepat, salah dankeliru;Bahwa kekeliruan judex facti yang tidak mempertimbangkan hukum buktiT.I.1. membawa dampak hukum, tidak dipertimbangkan secara hukumpara pihak lainnya yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo (eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi );Bahwa judex facti telah melanggar asas ketidak berpihakan (audi etalteram partem" atau eines mannes rade is keines mannes rede, mansoil sie horen
149 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas bahwa kedua belah pihak harusdidengar lebih dikenal dengan asas "audi et alteram partem" atau EinesMannes Rede ist keines Mannes Rede, man soil sie horen aile beide".Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atautidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya(Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.
229 — 161
Dalam perkara a quo Majelis Hakim judex facti yang memeriksa danmemutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tabanan jelas tidakHalaman 46 dari 70 Putusan Perdata Nomor 233/Pdt/2017/PT.DPSmenerapkan asas Hukum Acara Perdata secara benar dan patut yaituasas Audi et alteram partem atau eines mannes rade is keinesmannes rede, man soil sie horen alle beide (vide: menurut asas iniHakim harus memperlakukan para pihak sama dihadapan hukum, tidakboleh memithak, dan Hakim tidak boleh pula menerima keterangan
1.PT IKHLAS BANGUN SARANA
2.PT HAPSARI NUSANTARA GEMILANG
Tergugat:
Komis Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT Cipta Aksara Perkara
2.PT Alfa Adiel
3.Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
283 — 207
Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunyayang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan pertama,edisi keenam, 2002, terbitan Liberty Yogyakarta halaman 15menjelaskan asas Audi Et Alteram Partem sebagai berikut:Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenaldengan asas audi et alteram partem atau Eines Mannes Rede istkeines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide.
250 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex facti juga telah melanggar azas Audi Et Alteram Partemserta melanggar azas obyektifitas, dengan jalan tidakmempertimbangkan bukti sebagai pihak dalam perkara 25/G/1999/PTUN.BDG.mendengarkan kedua belah pihak dengan demikian tidakboleh hanya mendengar sebelah pihak saja (azas Eines Mannes Redeist Keines Mannes Rede, Man Soll sie horen alle beide) hal mana dapatdilihat dari buktibukti dan saksi yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/semula Para Pembanding/Para Penggugat, karena tanahtersebut
yang telah menguatkan putusan Judex facti (PengadilanNegeri) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,padahal jelas Judex facti telan melampaui batas kewenangannya denganmemutus perkara berdasarkan putusan TUN dimana Para Penggugat bukansebagai pihak dalam perkara TUN tersebut, sehingga Judex facti telahmelanggar azas Audi Et Alteram Partem serta azas Obyektifitas, dimana Judexfacti hanya mendengar sebelah pihak saja (azas Eines Mannes Rede ist KeinesMannes Rede, Man Soli Sie Horen
104 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya: Hukum Acara PerdataIndonesia, halaman 19, yang menyatakan: "Asas kedua belah pihak harusdidengar lebih dikenal dengan asas "audi et alteram partem" atau EinesMannes Rede, man soli sie horen alle beide". Hal ini berarti bahwa hakimtidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bilapihak lawan tidak didengar atau diberi kKesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya";M.
193 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2329 K/Padt/201588.89.permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkanPutusan Judex Fact;Putusan Judex Facti patut dibatalkan karena dalam memeriksa danmemutus perkara telah melanggar asas audi et alteram partem dan tanpadidasarkan atas alat bukti yang sah dan meyakinkan;Bahwa Judex Facti telah mengabaikan asas audi et alteram partem ataueines mannes rede ist kaines mennes rede, man soil sie horen alle beide,yaitu suatu asas yang wajib dijunjung tinggi oleh Hakim dalam memutussuatu
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas bahwa kedua belah pihak harusdidengar lebih dikenal dengan Asas Audi Et Alteram Partematau Eines Mannes Rede Ist Keines Mannes Rede, Man SollSie Horen Alle Beide. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak bolehmenerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bilapihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untukmengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwaHalaman 75 dari 84 halaman.
275 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr Sudikno Mertokusumo, S.H. pada halaman 115 dalambukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat:azas yang menyatakan bahvea kedua pihak harus didengar pendapatnyaadalah azas audi et alteram partem atau Eines Manes Rede ist KeinesMannes Rede, man soll sis horen alle beide.
123 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas bahwa kedua belah pihak harusdidengar lebih dikenal dengan asas "audi et alteram partem" atau EinesMarines Rede ist keines Mannes Rede, man soil sie horen alle beide".Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salahsatu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidakdiberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesiahalaman 14) ;3.4.
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas bahwa kedua belah pihak harusdidengar lebih dikenal dengan Asas Audi Et Alteram Partematau Eines Mannes Rede Ist Keines Mannes Rede, Man SollSie Horen Alle Beide. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak bolehmenerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bilapihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untukmengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwaHalaman 75 dari 84 halaman.
439 — 200
Bahwa dalam hukum acara perdata yang lazim berlaku secara umum,dikenal asas hukum yaitu Asas Audi et Alteram Partem (dalam bahasaLatin) atau Horen Van Bijde Partijen (dalam bahasa Belanda) yangartinya mendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan jugapendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakimmenjatuhkan putusan.11.
Pembanding/Tergugat XIII : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA (PT. Jamkrindo) KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Penggugat I : M. IMBRAN
Terbanding/Penggugat II : BRAM APRIL SYAH
Terbanding/Penggugat III : HASBULLAH LUBIS
Terbanding/Penggugat IV : KUSMAN
Terbanding/Penggugat V : ASEP KUSNADI
Terbanding/Penggugat VI : WAGIMIN
Terbanding/Penggugat VII : BASIRUN
Terbanding/Penggugat VIII : PARIANTO
Terbanding/Penggugat IX : EDI HARIONO
Terbanding/Penggugat X : UNTUNG
Terbanding/Penggugat XI : SUHARTONO
Terbanding/Penggugat XII : JULPAN AIDI
139 — 192
Sudikno Mertokusumo, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata di IndonesiaUniversitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2010, halaman 19menyatakan sebagai berikut:asas bahwa kedua pihak harus diddengar lebih dikenal denganasas audi et alteram partem atau Eines Mannes Rede, man sollsie horen alle beide.
114 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukum(Vide Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung), dimana Majelis Hakim telah bersikap memihakdengan cara mengambil alih dalildalil gugatan Termohon PeninjauanKembali (Termohon Kasasi/ Termohon Banding/Penggugat) tanpamempertimbangkan dalildalil bantahan Pemohon Peninjauan Kembali II(Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding I/Tergugat II Intervensi):Bahwa salah satu asas universal dalam hukum acara, adalah audi etalteram partem atau eines mannes rede, man soll sie horen
77 — 25
/ van horenzeggen TergugatVadik TergugatV, sebagai dasar hukum bisa menjerat TergugatVI;b) Para Penggugat sering lihatTergugatVI sebagai penontondipersidangan TergugatV;c) Para Penggugat tidak pernah lihat fakta Surat Kuasa dari TergugatVkepada TergugatV;d) Para Penggugat berdasar keyakinan TergugatVI adalah keturunanIndia dan TergugatV adalah keturunan TingHoa sebagai kakakberadik;Karenanya Posita Gugatan Para Penggugat dalam PerkaraNo.387/Pdt.G/2017/PN.JktPst, yang berdasar DENGARDENGARAN(VAN HOREN
142 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARTHA MOSOE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun Kawanga RT/RW. 002/003, Desa Teromu, KecamatanMangkutana, Kabupaten Luwu Timur;145 DESMIN BANDERA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanTani, tempat tinggal di Dusun Kawanga RT/RW. 002/003, Desa Teromu,Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;146 YOSEF HOREN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,tempat tinggal di Dusun Kawanga RT/RW. 002/003, Desa Terowu, KecamatanMangkutana, Kabupaten Luwu Timur;147
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
136 — 25
lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);Yanike Daulat (PENGGUGAT44); luas bangunan 4 meter x 4 meter= 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semipermanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.22.400.000, (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah );Arlin Lahungkasiang (PENGGUGAT45); luas bangunan 4 meter x 5meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semipermanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadiRp.28.000.000, ( dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);Horen