Bib.Bahwa CPNS yang diterima untuk ljazah Kesehatan.D 3 untukkeperawatan di Propinsi Jawa Barat.Bahwa pengumumannya tidak ada resmi dari menpan dan lewat jalurbelakang itu saksi tidak begitu tahu, hanya ada uang yang harusdibayarkan.Bahwa tidak ada testing pengumuman resminya yang ada hanyapemberkasannya dan dikasihkan kepada Terdakwa.Bahwa saksi melihat ketika isteri saksi menyerahkan berkas kepadaTerdakwa.Bahwa persyaratannya antara lain ljazah, SD sampai dengan D3 nya ,lamaran dan lainlain.Bahwa

Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi Candra Devi bahwaada penerimaan PNS untuk lebih jelasnya agar bertemu dengan kakaksaksi yaitu terdakwa; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah saksi Candra Devi mendaftarmenjadi PNS menggunakan uang, saksi hanya mengetahui bahwa saksiCandra Devi mendaftar PNS melalui terdakwa tidak melalui pendaftarandari BKD Pusat atau Daerah bahkan MENPAN RI.

administrasinyadan katanya Terdakwa menunggu aja panggilan sama dengan anak saksiyang pertama ;Bahwa sekian lamanya lalu saksi menanyakan bagaimana kelanjutan anaksaksi , katanya Terdakwa menunggu saja nanti juga akan dipanggil 3(tiga) orang, tapi dari sarjana dulu nanti SMA menyusul , namun setelahsaksi menunggu katanya Terdakwa diundur kelululusannya dan Terdakwasering datang bersama suaminya Sdr.Otin Nandang ke rumahmenjelaskan agar sabar sedang diproses katanya suratnya sudah naik dandi acc Menpan

uangadministrasinya dan katanya Terdakwa menunggu aja panggilan samadengan anak ibu saksi yang pertama ;Bahwa sekian lamanya lalu ibu saksi menanyakan bagaimana kelanjutansaksi , katanya Terdakwa menunggu saja nanti juga akan dipanggil 3(tiga) orang, tapi dari sarjana dulu nanti SMA menyusul , namun setelahibu saksi menunggu katanya Terdakwa diundur kelululusannya danTerdakwa sering datang bersama suaminya Sdr.Otin Nandang ke rumahmenjelaskan agar sabar sedang diproses katanya suratnya sudah naik dandi acc Menpan

(bukti tergugat).Tergugat telah mengabaikan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 13 tahun 2014tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secaraterbuka dilingkungan instansi pemerintah, (Poin 15 f gugatan);Bahwa dalil penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telahmengabaikan peraturan Menpan RB nomor 13 tahun 2014, tidakberalasan, bahwa justru tergugat telah melaksanakan tahapanseleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbukaHalaman 96 dari

pertanyakan ; Bahwa isi dari surat Menpan adalah hasil seleksi JPT ; Bahwa bulan yang lalu diadakan pemeriksaan Inspektorat ;Saksi Kedua bernama Antonius Sulo dibawah sumpah padapersidangan tanggal 23 Agustus 2017, menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa jabatannya saksi adalah Kepala Seksi Mutasi ; Bahwa saksi tahu seleksi terbuka lelang jabatan Kabupaten TorajaUtara untuk eselon ikut semua ; Bahwa pensyaratan seleksi jabatan dikirim ke UPT tahun 2016 ; Bahwa seingat saksi, yang ikut

Tolla Pangsinar dalam jabatan eselon Ilsebagaimana disebutkan dalam Surat keputusan Bupati TorajaUtara nomor 821.22005 tentang pemberhentian danpengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadilingkungan Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Januari 2017atas nama Tolla Pangsinaran (vide bukti T 8), bertentangandengan nilai yang dimaksud dalam peraturan menPAN nomor13 tahun 2014 ;Menimbang, bahwa terhadap pejabat struktural yang lain, Majelis Hakim berpendapat jika para pejabat struktural tersebutmasing

masing telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud pada persyaratan umum yang disampaikan olehpanitia seleksi (vide bukti P 2 = T 2) dan peraturan menPANnomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatanpimpinan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansipemerintah;Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan paraPenggugat poin 11 yang menyatakan jika Tergugat telahmelanggar surat edaran menPAn nomorB/3116/M.PANRB/09/2016, tanggal 20 September 2017, perihalpengisian JPTI di lingkungan pemerintah

dan melakukanseleksi terbuka pengisian JPT Pratama di lingkunganpemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mengetahuikualifikasi dan kompetensi seseorang yang akan mendudukiatau mengisi jabatan tertentu;Menimbang, bahwa selain itu juga Tergugat dalammelakukan persiapan sampai dengan pelaksanan pengisianJPT tersebut telah melakukan koordinasi dengan komisi ASNyang merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam rangkapengisian JPT di lingkungan Kabupaten Toraja Utarasebagaimana disebut dalam peraturan menPAN

Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; K.2630/V/.80.9/99 tanggal27 Juni 2006 tentang Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki jabatanstruktural eselon dan eselon Il sebagai penegasan terhadap pelaksanaansurat Edaran Menpan No. SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006antara lain : Angka 1 (satu) huruf aBerdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 1994 ditentukan bahwa1.

Bahwa saksi menjelaskan terkait Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1294 Tahun2004 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah DaerahHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABNPropinsi Maluku belum merubahnya untuk menyesuaikan Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : K.2630/V/80.9/99, tanggal 27 Juni 2006 tentang BatasUsia Pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon dan eselon II sebagaipenegasanterhadap pelaksanaan surat edaran Menpan

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah dan sebagai Pejabat PembinaKepegawaian sangatlan ketakutan atau dengan adanya tekanan denganadanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB danKepala BKN Nomor 182/6597/SJ, apalagi dengan adanya pengawasanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi SKB tersebutpadahal berdasarkan Undangundang Nomor: 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan ,Surat Keputusan Bersamatersebut bukanlah Peraturan.

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah dan sebagai Pejabat PembinaKepegawaian sangatlan ketakutan atau dengan adanya tekanan denganadanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB danKepala BKN Nomor 182/6597/SJ, apalagi dengan adanya pengawasanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi SKB tersebutpadahal berdasarkan Undangundang Nomor: 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan ,Surat Keputusan Bersamatersebut bukanlah Peraturan.

Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan MenpanNomor: PER/66/M.PAN/6/ 2005; yang menyatakan:Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkanangka kredit tidak dapat diajukan keberatan olehWidyaiswara yang bersangkutan; Peraturan Menpan inisangat dirasakan tidak adil oleh Penggugat danHalaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN JKT.bertentangan dengan: 1) UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan, pasal6 ayat (1) huruf g keadilan, dan huruf h

berdasarkan suratInspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:800/320/ItKab/XII/2010, Tanggal 28 Desember 2010, Perihal:Penyampaian Hasil Verifikasi Tenaga Honorer Kategori Il,maka telah disimpulkan:1) Yang masuk dalam kategori (WK) sebanyak 84 orang;2) Yang tidak masuk dalam kategori (TMK) sebanyak 21orang;5) Bahwa selain kelengkapan dokumen, Honorer mengisiFormulir Data Tenaga Honorer K2, sesuai dengan Lampiran IISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (SE MENPAN

berjudul Terbukti, BKDtempuh Jalur Hukum;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran Kaltim halaman 8 hariRabu tanggal 26 Maret 2014 edisi 2264, berjudul Tim VerifikasiTemukan SK Honorer mencurigakan;Fotokopi sesuai aslinya Berita Tribun Kaltim hari Kamis tanggal19 Juni 2014 berjudul BKD Ajukan Perpanjangan PemeriksaanBerkas 68 Honorer K2 di BKN hingga Juli;Fotokopi sesuai aslinya Berita Koran Kaltim hari Sabtu tanggal12 Juli 2014 edisi 2357, berjudul K2 AbalAbal diimbau Mundur,Nasib K2 Tunggu Jawaban Menpan

Inspektorat;Bahwa dari 68 orang yang diusulkan itu yang terbit penetapan NIPnyasebanyak 52 orang;Bahwa penetapan NIP adalah merupakan salah satu proses untuk menjadiCPNS karena dalam rangka penetapan NIP inilah melengkapi berkasberkasnya baru diterbitkan SK CPNSnya;Bahwa yang mengikuti seleksi K2 itu sebanyak 117 orang dan yang lulussebanyak 90 orang, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat sebanyak 87orang;Bahwa Ki dan K2 digabung itu tidak ada aturannya tetapi itu adalahkebijakan;Bahwa K1 diverifikasi oleh Menpan

beberapa kali verifikasi yang dilakukanoleh Inspektorat;Bahwa hearing di DPRD itu sebelum pengusulan NIP;Halaman 74 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDBahwa saksi tahu ada verifikasi yang berlanjut sSampai setelah penetapanNIP karena saksi diundang masuk ke ruang rapat;Bahwa saksi tidak tahu apakah yang tidak lulus K1 ikut K2;Bahwa Siti Rabiah ini bukan honorer Ki maupun K2 tetapi honorersebelumnya berdasarkan PP 48, karena dokumennya tidak lengkap danbolakbalik diurus ke Menpan

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi mengatakan membawa tanda terima penyampaian NIP dariBKN ke BKD Penajam Paser Utara selanjutnya tanda terima penyampaianNIP tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim;Bahwa jabatan saksi Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun sejak 17 juli2017;Bahwa saksi pernah terlibat dalam pemrosesan Penetapan NIP di BKN;Bahwa pada waktu proses penetapan NIP untuk tertib adminitrasi selaludilakukan kros cek kembali terhadap jumlah, nama dan formasi Menpan

Dan kalau misalnya keputusan PTDH ini keluar sebelum bulan April2019 ini biasanya karena dampak dari sebelumnya itu ada semacam komitmenbersama pemerintah, jadi BKN sebelum bulan September 2018 dengan DeputiPencegahan KPK, Kemendagri, BPK, BPKP melakukan SKB tanggal 13September 2018, kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan surat edaranjuklak SKB ini dengan surat Menpan 28 Februari 2019, kalau itu terhadap data2357 yang dikeluarkan oleh BKN biasanya tidak keluar dari Pasal 87 ayat (4)huruf b,

Jadi terhadap data itu biasanya PPK sudah tidak tidakkeliru dalam menerapkan pasalpasalnya; Bahwa kalau ternyata sebenarnya putusan inkrah kejahatan jabatan tetapi adakeputusan sebelumnya keputusan penjatuhan hukuman disiplin maka adaperintah di SE Menpan itu dicabut dan ditetapkanlah putusan PTDH sesuaidengan substansinya bukan melanggar PP 53 kewajiban atau larangan tetapimelanggar karena badan atau pejabat pemerintah melaksanakan pasal 250atau Pasal 87 ayat (4) huruf b jadi pemberhentian tidak

dengan hormat; Bahwa bukan kewenangan BKN untuk mengangkat, memindahkan danmemberhentikan pegawai bukan di lingkungannya, regulasinya sudah jelas SKBSE Menpan ini sebenarnya bukan perintah tapi mengingatkan.

Jadi BKNmengingatkan, Menpan mengingatkan dan mungkin pada saat di Ingatkanterakhir itulan PPK langsung melakukan penegakan terhadap Pasal 87 ayat (4)huruf b;.Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui PTSP (PelayananTerpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19Halaman 42 dari 58 halaman. Putusan Nomor 192/G/2019/PTUN.

uang sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh TerdakwaDARVIN Bin LA ODE POTO Alias DAADI dan Terdakwa WAODETRIMAWATI Binti LA HALIR Alias ATI ;Kesemua uang yang diterima oleh Terdakwa DARVIN Bin LA ODE POTOAlias DAADI dan Terdakwa WAODE TRIMAWATI Binti LA HALIR Alias ATImereka terima di rumah kediaman mereka Terdakwa ;Padahal diketahui bahwa tidak ada pembayaran dalam penentuan/pemberian kuota atau jatah CPNS di masingmasing Propinsi danKabupaten/ kuota dari BKN Jakarta/ MENPAN

Dan Saksi tidak mengetahuikapan dan dengan bagaimana serta dengan menggunakan apa perbuatantersebut dilakukan;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Khadijah,S.E dan tidak memilkihubungan apapun dengannya dan tidak mengetahui maksud dari TerdakwaKhadijah,S.E melakukan perbuatan tersebut;Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian yang merasa dirugikanadalah Pemkab Gayo Lues dengan berkurangnya kuota CPNSD Tahun2013 yang telah ditetapkan Menpan RI;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

DanSaksi tidak mengetahui kapan dan dengan bagaimana sertadengan menggunakan apa perbuatan tersebut dilakukan;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdkwa Khadijah,S.E dan tidakmemilki hubungan apapun dengannya dan tidak mengetahuimaksud dari Terdakwa Khadijah,S.E melakukan perbuatantersebut;Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian yangmerasa dirugikan adalah Pemkab Gayo Lues dengan berkurangnyakuota CPNSD Tahun 2013 yang telah ditetapkan Menpan RI;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

dipalsukan/dirubah dari yang tercantumDIIl Keperawatan Gigi menjadi DIIl Keperawatan;e Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Khadijah,S.E dan tidakmemilki hubungan apapun dengannya;e Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang merasa dirugikan adalahSdri Yuliani Simehate selaku Pemilik fotocopy ijazah dan transkripnilai yang telah dihapus atau dipalsukan sebahagian KualifikasiPendidikan tersebut dan Pemkab Gayo Lues juga merasa dirugikandengan berkurangnya kuota CPNSD tahun 2013 yang telahditetapkan Menpan

Bahwa BPKP sebagai Auditor punya standar operasional yaitu ada 2 :Keppres Nomor : 1 Tahun 2007 dan Standar Akip dari Menpan Tahun 2008. Bahwa BPK melaksanakan External Audit berdasarkan UndangUndangBPK Yaitu Nomor : 15 tahun 2006. Bahwa BPKP merupakan Internal Audit berdasarkan Nota KesepahamanTahun 2007. Bahwa yang berwenang melakukan audit kerugian Negara adalah BPK. Bahwa wewenang audit secara tegas diatur dalam UndangUndang.

Bahwa didalam Peraturan Menpan Tahun 2008 telah disebutkan :1. Angka 1010 : Auditor harus meinta tanggap / pendapat.2. Independensi harus tetap dan bekerjasama dengan audity.3. Angka 7400 : Auditor harus meminta tanggapan / pendapat.4. Angka 7500 : LHP harus diberikan kepada pihak pihak yang diperiksa. Bahwa Auditor harus memberikan kesempatan kepada audity untukmenjawab.Halaman 38 dari 86.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 01/Pid.SusTP K/2015/PN.Mdn.

Bahwa didalam kesimpulan LHP BPKP ada menyebutkan nama secara jelas,hal ini tidak boleh dilakukan dan dilarang sebagaimana ditegaskan didalamPeraturan Menpan angka 7000 : Laporan Audit tidak boleh menyebut nama. Bahwa BPKP bukan lembaga penyidik, jadi LHP BPKP tidak boleh menyebutnama audity hanya dibolehkan menggunakan kode yang dibut dalam bentukLampiran bukan dalam bentuk Laporan. Bahwa jika Tim Audit BPKP tidak pernah datang untuk melakukan audit,maka LHP BPKP tidak Profesional.

Bahwa LHP BPKP tidak didasarkan atas fakta dan bertentangan denganPeraturan Menpan angka 7000, yang menyebutkan Laporan tidak bolehmengandung opini, dan didalam LHP BPKP menyebutkan identitaslengkap hal bertentangan dengan Peraturan Menpan angka 7200, yangmenyebutkan auditor harus memperhatikan azas praduga tak bersalahyaitu dengan tidak menyebut identitas lengkap.3.

PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian kembali terhadapdokumen tenaga honorer yang memenuhi kriteria terutamaapabila terdapat pengaduan iTenaga Honorer dalam penelitian dan pemeriksan karenaadanya pengaduan dilakukan Desk Audit oleh BKN atauAudit untuk tujuan tertentu. oleh Menpan ;. PPK Pusat/Daerah mengusulkan formasi kepada MenpanRB ; . Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis formasikepada Menpan ;Halaman 31 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGi. Menpan menetapkan formasi ;j.

.;4 T.2 4 : Surat Undangan Deputi II Menpan Bidang SDM Apratur padaKementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor :Und/534/D.I1/PANRB/O/2011 tanggal 10 Juni 2011 Perihal : Ralat Undangan(Fotocopy sesuai fotocopy ).;5 T.2 5 : Surat Deputi Bidang Kepegawaian pada Badan KepegawaianNegara Nomor : F.2630/V.2572587/99 tanggal 6 September 2011, Perihal :Penyelesaian Kasus Ujian CPNS Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010.Fotocopy sesuai asli);6 T.2 6 : Surat Deputi Bidang Pengendalian

Kubu Raya dengan Kementerian dalamNegeri (Fotocopy sesuaifotocopy ).j nne nnn nnn n nnn nn nnn nnn nee nnn nn nnnT.3 7 : Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nornor 811/1034/BKDCtanggal 11 Nopember 2010 perihal : Pengumuman Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil (Fotocopy sesuaifotocOpy ); 2222 ona non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n=T.3.8 : Surat Nomor K.2630/V.1031038/93 tanggal 12 April 2011perihal Laporan Penyelesaian Kasus Ujian CPNS Kubu Raya Tahun 2010(Fotocopy sesuai foto copy );T.3.9 : Surat Menpan

KubuRaya Tahun 2010 (Fotocopy sesuai fotocopy) ;T.3 9.A : Surat Menpan dan RB Nomor : B/2307/M.PANRB/08/2012tanggal 8 Agustus 2012 Perihal : Tanggapan Alokasi Formasi CPNS Daerah Kab.Kubu Raya Tahun 2012 (Fotocopy sesuaifotocopy ).3 2222222 2214 T.3 .9.B : Surat Menpan dan RB Nomor : R/100/M.PANRB/06/2012tanggal 12 Agustus 2012 Perihal : Persetujuan Perincian Alokasi Formasi CPNSDaerah Kab.

Rekomendasi yang kami terima dari BKN,Menpan maupun KSN yakni menindaklanjuti sesuai dengan PP No. 11tahun 2017 yakni dilakukan pemecatan setelah terjadi atau keputusanyang diinginkan dan itu dipertengahan tahun 2018 kami coba memprosespenerbitan SK dan lagilagi masih di konsultasikan dan kamimemerintahkan ke BKD dan BKD menkonsultasikan ke BKN terkait aruspemecatan dan dedline waktu di bulan Desember terkait SK pemecatan;Bahwa saksi menyatakan kami dari Sekda secaraproseduralmemerintahkan secara

No. 11 tahun 2017 dansetalah penetapan sebagai tersangka kami coba menkonsultasikan ke BKN,KASN dan ke Menpan berdasarkan putusan yang sudah inkrah atas saudaraPenggugat Rekomendasi yang kami terima dari BKN, Menpan maupunKASN yakni menindaklanjuti sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017 yaknidilakukan pemecatan setelah terjadi atau keputusan yang dlinginkan dan itudipertengahan tahun 2018 kami coba memproses penerbitan SK dan lagi Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.ABNlagi masih

keahlain dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai berikut :Bahwa ahli mengetahui adanya tindak pidana penipuan dalam pengurusan CPNSdi lingkungan Pemda Kab.Kuningan;Bahwa saksi bekerja di Pemda Kab Kuningan sebagai Kasubdit Pengadaan danPembinaan;25Bahwa mengenai pengangkatan CPNS diatur dengan PP No 48 tahun 2005 danPP No 3 tahun 2007 dimana teknisnya diadakan serentak seluruh Indonesia;Bahwa awal dari proses tersebut adalah adanya usulan formasi dari PemdaKuningan ke BAKN kemudian diteruskan ke MenPan

barulah muncul formasidari MenPan dengan kuota sesuai kebutuhan tiap bidang masingmasing;Bahwa formasi tersebut disusun dan diusulkan kembali ke BAKN dan Menpanbaru jadi formasi untuk Kab Kuningan;Bahwa untuk pengangkatan CPNS sendiri ada beberapa model yaitu melaluiseleksi umum yakni dengan ujian yang kedua pengangkatan langsung darihonorer yang dibiayai APBD atau APBN;Bahwa dalam hal perkara penipuan yang dialkukan terdakwa ini yang berhakmelakukan rekritmen adalah BKD pada subdit Pengadaan dan

Permenpan No. 5 Tahun 2010dijabarkan tentang syarat pengelolaan Kategori dan II.Bahwa saksi menyatakan ada perbedaan persyaratan untuk kategori dan kategori Il sehingga perbedaan persepsi itu kKemungkinan dilakukanpembahasan bersama antara Bupati diwakili Biro Hukum, termasuk dariPutusan Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR 61pihak Kepolisian, pihak Pemerintah Daerah dibahaslan mengapa adaperbedaan dan dikoordinasikan ke Pusat.Bahwa saksi menyatakan kalau mengacu pada persyaratan maka 390orang yang diajukan ke Menpan

Verifikasidan Tim Pemantau adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan

Karena pemantau saksi tidak ikut rapat, ada didalam SKnamanya pemantau secara resmi tidak ikut;Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya dipublikasikan, tetapi karenasudah lama saksi lupa tanggal berapa dipublikasikan dan saksi lupa berapalama dipublikasikan;Bahwa yang diumumkan adalah hasil sama dengan proses K tetapitidak termasuk penyampaian hasil dari Bupati;Putusan Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR 72Bahwa saksi menyatakan tahu ada daftar nominatif pengganti 134 orangkarena itu juga instruksi Surat edaran Menpan

RB tetapi saksi sudah lupa apaisi Suat edaran Menpan; Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi pengganti ada juga namanamapemantau honorer K II 2005 asli hanya 15 orang yaitu ada Samsudin,Muslimin dan Sahlan;3.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut telah memutuskanhukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpaldengan perbuatannya, putusan tersebut dapatlan memberi peluangterhadap terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yangsama, dan bagi keluarga korban terutama istri dan anak korbanmerasakan ketidak adilan atas putusan tersebut karena keluarga korbanteah kehilangan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkandapat menpan kehidupan keluarga korban;Selanjutnya

Menyusun rencana dan program kerja bidang;Menyiapkan data dan formasi CPNS;Merencanakan penyaringan dan pengadaan CPNS;Menyelenggarakan pengangkatan CPNS menjadi PNS;o29 5Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;Bahwa pada penerimaan/perekrutan CPNS tahun 2014 yang sesuaikeputusan Menpan RB No : 349 tahun 2014 Tentang Formasi PNS ProvinsiBali Tahun Anggaran 2014 dan sesuai data yang saksi miliki seseorangHalaman 14 dari 39 hal Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Srpyang bernama NI LUH ENI MARTYAWATIUmur

Terdakwa ke kantor menpan Terdakwa bersamadengan Made Kasta dan Suyasa kemudian Terdakwa menelepon PakHanan dan kami bertemu diparkiran, dan pada tanggal 19 Januari 2014sebelum pengumuman, pembicaraan antara Pak Ari dengan Pak Hananpada saat itu mengatakan bahwa masih berada di rumah Sakit Cijantungsedang Cek Up dan Terdakwapun mengejarnya kerumah sakit tersebutdan disana Terdakwa lama menunggu kemudian Pak Ari menelepon PakHanan dia bilang sudah balik kekantor dan pada tanggal 19 Januari 2014sore

harinya Terdakwa pernah bertemu di kelapa dua dimana padawaktu itu Pak Hanan mengatakan akan menjanjikan anakanak sampailolos CPNS dan setiap anakanak yang besoknya akan tes disini sudahakan mendapat nomor pasword;Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 pertemuan di kelapa dua Terdakwamenanyakan mengenai uang yang 1,1 M kepada saksi;Bahwa pertemuan yang dilakukan di kantor Menpan diadakan sebanyak 2kali yang pertama diantar oleh Made Kasta yang mana pada saat ituTerdakwa kebetulan ada kunjungan kunjungan

Bone Bolango dan bisa membantu untuk meluluskan menjadi CPNSakan tetapi dengan syarat memberikan uang ; Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi dan untukurusan CPNS ke Menpan di Jakarta ; Bahwa ada beberapa orang yang memberikan uang kepada terdakwa yaitu H.Ishak Polamolo, Sri Liyanti Polamolo ; Bahwa saksi Warni Polamolo mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,(tiga puluh tujuh juta rupiah) ; Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi warnipolamolo karena