Gugatan Penggugat Kabur/Exceptio Obscuur Libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor6/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 26 Juni 2020, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 241/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20Oktober 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Nopember 2020, kemudianterhadapnya

Putusan Nomor 164 K/TUN/2021Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor6/G/2020/PTUN.SMD tertanggal 25 Juni 2020 tersebut;Dengan Mengadili Sendiri : Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya seperti terdapat pada Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tertanggal 17 Februari 2020; Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat/T erbanding/Termohon Kasasi;Atau:Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RIdi Jakarta

alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,para Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor6

SITI SUBAEDAH BIN SERE, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor6/Pdt.G/2019/PTA.Kdi. tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengantanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi para Tergugat;Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam

yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahandata dalam hal ini nama Pemohon di dalam Paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ternyata Pemohon adalahWarga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin,maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukanpermohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor6

Pendidikan Blok A RT 003/001Sarimulya Sebamban Kecamatan Sei Loban Kabupaten Tanah Bumbu;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2014

makapermohonan Pemohon tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum untukdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telahdikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang voluntair makawajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6

Raden Saleh Nomor6, Jakarta Pusat 10430;

PA.Pbm.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yangberkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya danpencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikanjawabannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugatdan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) RV,permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, danoleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutantersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Padt.G/2018/PA.Pbm dari Penggugat:2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlahRp.361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Hal. 5 dari 7 hal. Pen.

Membebankan biaya perkara ini pada Termohon Keberatan.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi tentang /ega/ standing pemberi kuasa danpenerima kuasa;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang

Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten

., tanggal 11Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari19 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN SntSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa Egi Permana Bin Sudarto terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum turut serta melakukan tindak

Rudi Bersaudara dengantugas sebagai sopir mobil Tronton Nopol BH 8147 ZU untuk membawa sertamengangkut kayu akasia dengan upah yang didapat oleh Terdakwa denganangka 7 % (tujuh persen) dari tonase kayu yang diangkut;Bahwa selanjutnya Terdakwa memuat kayu akasia serta membawanyadengan mengunakan mobil tersebut diatas dari Johor dan membokarnya di PT.Halaman 3dari19 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN SntIndonesia Fibreboard Industri Kecamatan Bayung Lincir selanjutnya Terdakwamengambil DO (Delevery Order

Feri Agus Swandhy Bin Huwanda Deswandi, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIBdi Unit Satu Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, KabupatenMuaro Jambi, Terdakwa telah mengambil kayu yang seharusnya dikirim keCV KAR di daerah Tanjung Johor, Kecamatan Bajubang, KabupatenBatanghari namun oleh Terdakwa dikirim ke CV SGT di Desa SukaMakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;Halaman 4dari19 Putusan Nomor6

tujuh ratus rupiah) kemudian padatanggal 16 Oktober 2018, DO (delivery order) yang dibayarkan sejumlahRp4.363.050.00 (empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima puluhrupiah) kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018, DO (delivery order) yangdibayarkan sejumlah Rp3.886.000.00 (tiga juta delapan ratus delapan puluhenam ribu rupiah) dengan total DO (delivery order) yang telah dibayarkansejumlah Rp17.105.650,00 (tujuh belas juta seratus lima ribu enam ratuslima puluh rupiah);Halaman 8dari19 Putusan Nomor6

copi DO Pengangkutan kayu akasia nomor tiket 008851tanggal 23 Oktober 2018 yang diangkut oleh supiratas nama EG;1 (satu) lembar foto copi pencairan DO oleh CV Sigantang nomor acasiatanggal 14 Oktober 2018 sejumlah uang Rp4.207.900,00 (empat juta duaratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah);1 (satu) lembar foto copi pencairan DO oleh CV Sigantang nomor Acasiatanggal 14 Oktober 2018 sejumlah uang Rp4.648.700,00 (empat juta enamratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);Halaman 9dari19 Putusan Nomor6

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor6/Pid.Sus/2019/PN Pin tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mali alias Malik bin Baharuddin terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menyimpanNarkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)gram;2.

ban sepeda motor berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah handphone merek Samsung Grand Duos berwarnahitam dengan nomor sim card 082152300549;Dirampas untuk negara;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor304/PID/2019/PT MKS tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor6

buah dos downy warna cokelat;7 balbox shampoo condisioner long black 5,5 ml;2 balbox shampoo pantine daily ukuran 10 ml;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Deny Riwong;1 (satu) lembar baju kaos warna abuabu, pada bagian belakangbertuliskan breat with me, pada bagian belakang terdapat gambarberlian dan bertuliskan www.alchemyofbreath.com;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor6

abuabu, pada bagian belakangbertuliskan breat with me, pada bagian belakang terdapat gambarberlian dan bertuliskan www.Alchemyofbreath.com;Dikembalikan kepada Terdakwa;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor42/Pid/2018/PT.KPG tanggal 25 Mei 2018 yang amar selengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu) Nomor6

Tergugat Il yang telahmemperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Dewi Susanti denganTergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan HutangNomor 6 Tanggal 27 Juli 2017, dibuat dihadapan Turut Tergugat, dimanadalam akta tersebut Tergugat Il secara pribadi tanpa ada sangkut pautnyadengan PT HMJ MENGAKUI TELAH BERHUTANG uang kepadaTergugat I sebesar Rp. 31.300.000.000, (tiga puluh satu milyar tiga ratusJuta rupiah).Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Akta PerjanjianPengakuan Hutang Nomor6

Tergugat adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,(tiga milyar enam ratus juta rupiah) saja dan itupun telah dibayar oleh PTHMJ kepada Tergugat I sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus jutarupiah), sehingga sisa hutang PT HMJ kepada Tergugat I adalah sebesarRp. 2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).Bahwa terkait hutang pribadi Tergugat Il kepada Tergugat sebesarRp. 31.300.000.000, (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah)sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor6

ditindaklanjutdengan penandatanganan Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 7 Tanggal27 Juli 2017, dibuat dihadapan Turut Tergugat antara Tergugat Il yangtelah memperoleh persetujuan dari isterinya yaitu Dewi Susanti denganTergugat I serta Penggugat yang bertindak atas nama PT HMuJ, sudahsewajarnya Pengadilan menyatakan menurut hukum hutang Tergugat Ilkepada Tergugat sebesar Rp. 31.300.000.000, (tiga puluh satu milyartiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta PerjanjianPengakuan Hutang Nomor6

untukmenangguhkan segala tindakan termasuk mengadakan rapat umum danrapat umum luar biasa pemegang saham PT HMJ sehubungan denganpelaksanaan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor6 Tanggal 27 JuliHalaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pat.G/2019/PN Kpn30.31.32.33.2017, dibuat dihadapan Turut Tergugat dan Akta Perjanjian Gadai SahamNomor 7 Tanggal 27 Juli 2017, dibuat dihadapan Turut Tergugat, sampaidengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde).Bahwa terhadap perbuatan

(enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in krachtvan gewijde);Menyatakan menurut hukum hutang Tergugat Il kepada Tergugat sebesar Rp. 31.300.000.000, (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah)sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor6 Tanggal 27 Juli 2017, dibuat dihadapan Yesica Widyaastuti, SH., M.Kn.,Notaris di Kabupaten Malang (Turut Tergugat), merupakan hubunganhukum antara Tergugat Il dengan Tergugat I tanpa ada sangkut pautnyadengan PT.

Reskrim tanggal 22 Maret 2017 sejaktanggal 22 Maret 2017 s/d 28Maret 2017 dengan jenis penahanan TahananRutan;Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor : B497/Q.4.14/Epp.1/03/2017tanggal 27 Maret 2017 sejak tanggal 29Maret 2017 s/d tanggal 5 April 2017 dengan jenis penahanan TahananRutan;Penuntut Umum Nomor : PRINT316/Q.4.14/Ep.1/04/2017tanggal 5 April2017 sejak tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 9 April 2017dengan jenispenahanan Tahanan Rutan;Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor6

/Pid.SusAnak/2017/PN.Tnr. tanggal 6 April 2017 sejak tanggal 6 April 2017s/d tanggal 15 April 2017dengan jenis penahanan Tahanan Rutan;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor6/Pid.SusAnak/2017/PN.Tnr. tanggal 11 April 2017 sejak tanggal 15 April2017 s/d tanggal 30 April 2017dengan jenis penahanan Tahanan Rutan;Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung RedebNomor : 6/Pid.SusAnak/2017/PN.Tnr. tanggal 18 April 2017 sejak tanggal 18April 2017 sampai sekarang;Halaman

UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAPidana, jo UU.No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak jo Undangundang No. 48 Tahun2009sertaUndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, sertaperaturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor6

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankanpemerintahan secara umum.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/Kmk.04/ 2000Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006;Konsideran Menimbang.Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagaimana diuraikan pada point A di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding ) menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:15Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, dijelaskan

bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatanuntuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnyauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur bahwa:Direktur

Dan hal ini nyatanyatabertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2000, berikut memori penjelasannya;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2000, diatur

Gunung DukuhNo.35, RT 003 RW 010, Desa Citapen, KecamatanCihampelas, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17Desembe 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprahpada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2021/PA.Nph dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

KelurahanTewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannyatertanggal 12 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Negara tanggal 12 Maret 2020 dengan Register Nomor6/Pdt.P/2020/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengandalildalil/alasanalasan sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hokum yang berlaku;SUBSIDERDan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Pemohon II atau paraPemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun masingmasingtelah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor6/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 12 Maret 2020 atas nama Pemohon danrelaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 12 Maret 2020 atasnama Pemohon Il;Bahwa untuk meringkas uraian

Gugatan tidak prosedural dan daluarsa (verjaring);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan Nomor6/Pdt.SusPHI/2018/PN Tte tanggal 14 November 2018, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/TergugatDan Dengan Mengadili Sendiri : Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor6

;melawanTERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jati ArahLaut, No. 95, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan SibolgaSambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkansecara elektronik melalui aplikasi ecourt dengan register perkara Nomor6

Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepatdan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, makaMajelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor6/Pdt.G/2022/PA Sbga, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor6/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 2 Maret 2020, yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor221/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 9 Januari 2020; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALOtersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor6

PengadilanNegeri Poso didampingi Penasihat Hukum : FADLI HUSAIN,SH berdasarkanPenunjukan Hakim tertanggal 10 Oktober 2016;Anak tersebut didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PT PAL tanggal 02 Februari 2017 September 2016tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkaraAnak dalam tingkat banding;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor6

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor6/Pid.SusAnak/2016/PN Pso tanggal 19 Desember 2016 yang amarnyalengkapnya sebagai berikut :1.

banding akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor6

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaTergugat tersebut untuk beracara dalam perkara agquo

NASRUDIN, sebagai Calon Kepala Desa Prasung kecamatanBuduran yang telah diterbitkan oleh Tergugat:Memerintahkan/mewajibkan Tergugat untuk mencabut suratKeputusan tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor6/PAN/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang telah diterbitkan olehTergugat tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilihDesa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yangmenetapkan M. SYAFI'l, S.A.P, M.A.P dan Sdr. M. NASRUDDIN,Halaman 2 dari 7 halaman.

Memori Kasasi yang diterima padatanggal 14 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulunyaPembanding/T ergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 125/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 8 Juli 2020;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1.Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor6