Bahwa harus ditolak butir 9 posita gugatan Penggugat, dengan alasan sesuaidengan fakta hukum yang ada bahwa penyebab pembayaran fasilitas kredit atasnama Penggugat mengalami kemacetan adalah karena Penggugat telahmelakukan missmanagement dalam mengelola bisnisnya terbukti dari hasilpemantauan dan pemeriksaan Tergugat ke lokasi usaha Penggugat ternyatabahwa penggunaan fasilitas kredit tersebut bukan untuk keperluan modal kerjausaha perdangan sepatu olah raga dan sandal, melainkan untuk keperluan laindi

Termohontersebut;Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Termohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :A.1.2.Bukti SuratFotokopi Pembicaraan Termohon lewat WA, (T1);Fotokopi Perjanjian Kerja Sama dengan XXXXX Nomor: 04/MoU/TTMFotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Termohon dengan XXXXXNoU. 001/RIKA/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016, (T3);Fotokopi Material Proposal Trade HMS, (T4);Fotokopi Akta Usaha Dagang dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah,tanggal 14 Oktober 2014, (T5);Fotokopi Surat lin Usaha Perdangan

Bahwa harus ditolak butir 9 posita gugatan Penggugat, dengan alasan sesuaidengan fakta hukum yang ada bahwa penyebab pembayaran fasilitas kredit atasnama Penggugat mengalami kemacetan adalah karena Penggugat telahmelakukan missmanagement dalam mengelola bisnisnya terbukti dari hasilpemantauan dan pemeriksaan Tergugat ke lokasi usaha Penggugat ternyatabahwa penggunaan fasilitas kredit tersebut bukan untuk keperluan modal kerjausaha perdangan sepatu olah raga dan sandal, melainkan untuk keperluan laindi

Puspita Damarwati yangmemberikan akun twitternya di salah satu rumah makan di wilayah Yogyakartauntuk di kelola oleh terdakwa dalam hal ini untuk mencari pengguna jasa sexkomersial, Kemudian saksi Puspita Damarwati pula yang menentukan hotel danmembayar hotel untuk melakukan hubungan sexual, serta berdasarkan buktipercakapan dalam screenshot antara Terdakwa dengan saksi PuspitaDamaryati terlinat aktif dalam menghubungi terdakwa, sehingga hal tersebutmenurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya korban perdangan

persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan, Pasal 57ayat (1) huruf a Barang yang diperdagangkan didalam negeri harus memenuhiSNI yang telah diberlakukan secara wajib ; Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yangmengedarkan dan memperdagangkan barang yang berasal dari NegaraMalaysia tersebut, berdasarkan UndangUndang Nomor RI 7 tahun 2014Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Sbstentang Perdagangan, Pasal 106 bahwa Pelaku Usaha yang melakukankegiatan usaha perdangan

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaanseseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikanpenyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, penjeratan atau) pemberi bayaran atau) manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah negara RepublikIndonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.21 tahun2007 tentqng Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan

bukti: P2, s/d P8, dengan perincian sebagaimanatersebut dalam gugatan;Bahwa terhitung sejak Penggugat melakukan penyetoran dana/uang sebesarmargin/modal ke rekening terpisah (sgregated Account) No. 0220100048003 padaBank Niaga Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat yang tertulis atas nama Tergugat I makaPenggugat telah dapat dan telah melakukan trading/transaksi index terhitung mulaitanggal 5 Desember 2007 sampai dengan terakhir tanggal 15 Februari 2008;Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku dibidang perdangan

menerangkan perlu dana tambahan;Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Dini Noviyanti menjelaskan bahwaada saudaranya di Kementerian Perdagangan, yang disebutkan namanyaadalah Muhamad Yusuf Awaludin;Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, menurut penjelasan PakRindi, bahwa Jaka dan Terdakwa Dini Noviyanti, selanjutnya menemuiMuhamad Yusuf Awaludin di Bogor;Bahwa kemudian setelah pertemuan di Bogor, menurut Pak Rindi bahwaPak Rindi, Pak Paskal dan Pak Ramadhan Jaka Pratama pergi ke kantorKementerian Perdangan

Terdakwa Dini Noviyantimelalui Pengacaranya pernah berusaha untuk mengembalikan uang,yakni dengan membuat perjanjian pembayaran, yakni sanggupmembayar sejumlah Rp.3.400.000.000,00 (tiga millyar empat ratus jutarupiah), yakni dengan cara transfer langsung sejumlahRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya dibayar dengancek, namun ternyata cek tersebut tidak ada isinya;Bahwa Saksi selanjutnya mendengar informasi dari Pengacara PT RajaArtha Pratama, yang diperoleh dari pihak Kementerian Perdangan

PERBENGKELAN, PERDANGAN DAN INDUSTRI NEWASMOCO disingkat PT.NASMOCO bukan dengan PT.NEWRATNAMOTOR yangmanapara Pihak Pertama PT.PERBENGKELAN, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NEWASMOCO disingkat PT.NASMOCO, Pihak Kedua Tuan HENDRAWIBOWO telah saling mengikatkan diri pada suatu akta PERJANJIANPENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN EXCLUSIVE PARTS SHOPWIGUNA MOTOR SEBAGAI OUTLET SUKU CADANG ASLI TOYOTANomor 5 pada tanggal 24 FEBRUARI 2017, jam 10.45WIB yangdibuat oleh Notaris DEWI KUSUMA, SH di Semarang, hal ini akankitabuktikan

Penuntut Umum dengan dakwaan yangdisusun secara ALTERNATIF yaitu :KESATU: melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAUKEDUA : melanggat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevandengan faktafakta hukum yang terungkap di perdangan

Terkait dugaan perdagangan bahan bakar minyak ditengah lautdan perdangan hewanhewan yang dilindungiBahwa mengenai dugaan perdagangan bahan bakar minyakditengah laut yang dilakukan Penggugat yang dituduhkan olehTergugat di dalam hasil analisis dan evaluasinya adalah sangatmengadangada dan tidak mendasar secara hukum, hal ini dapatdibuktikan bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernahdiperiksa baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupunpengadilan terkait dugaan pelanggaran ketentuan Pasal

Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi bukan Termohon KasasiTerbanding/Tergugat selaku Menteri Kelautan dan Perikanan; Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan penyiksaan Anak BuahKapal sehingga melanggar Pasal 351 KUHP.Bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadapdugaan pelanggaran Pasal 351 KUHP adalah Kepolisian RepublikIndonesia bukan TERBANDING/TERGUGAT selaku Menteri Kelautan danPerikanan; Terkait Pemohon Kasasi dituduh melakukan perdagangan bahanbakar minyak ditengah laut dan perdangan

Shabu milik teman Terdakwa yang bernama Puho Alias Riastersebut dan tidak membawa nomor resi tersebut; Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menguasai Narkotika jenis sabusabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa Terdakwa belum pernah transaksi jual beli Narkotika jenis shabushabu dengan Puho Alias Rias;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti suratsebagai berikut : Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dariPemerintah Kota Mataram Dinas Perdangan

Perdangan tempat terdakwa dan teman temanberkumpul dan SAMSUL menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic klip yangberisi narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian SAMSULdan ARI pergi untuk membeli rokok dan menjemput PA! dan tidak berapalama petugas kepolisian mengamankan terdakwa berikut dengan barangbukti dibawa ke Polsek Perdagangan guna diproses sesuai denganhukum yang berlaku.

Telah diberi tanda bukti T2.2Fotocopy bukti Keputusan Kepala Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas KarimunNomor : 128/BPKarimun/2015/04/2014 Tentang Izin UsahaKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdangan Bebas DanPelabuhan Bebas Karimun tertanggal 01 April 2014.

/li>

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdangan

Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2Mei 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2Mei 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30April 2014;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27November 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdangan

Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdangan RepublikIndonesia Nomor : 1705/MDAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlakuSurat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012:139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeritentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftarv produk pertambangannomor : 64/DAGLU/ETTambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 46/PID.B/LH/2021/PT KDI140.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perdangan RepublikIndonesia Nomor : 1705/MDAG/SD/11/2012, hal : perubahan masaberlaku surat persetujuan ekspor, tanggal 14 November 2012;139. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeritentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftarv produk pertambangannomor : 64/DAGLU/ETTambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;140.

Kota Kuala Simpang KabupatenAceh Tamiang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, menggunakan atau memanfaatkan korban tindakpidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atauperbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang,mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untukmeneruskan praktik ekploitasi atau mengambil keuntungan dari hasiltindak pidana perdangan

SUKU DINAS KOPERASI UKM DAN PERDANGAN, yang beralamat diJI. Kembangan Baru No. 2 Blok B Lantai 5 Kembangan, Jakarta Barat,untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUTTERGUGAT II;3. TN AGUSTINUS IWAN LEMAN, 47 tahun yang beralamat di Jl.Malioboro Blok E 6/1 Rt.007 Rw.006 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, JakartaBarat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 31730610067 10019 selakuHalaman 2 Putusan Nomor 518/PDT/2019/PT.

ALTERNATIF yaitu :KESATU: melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA : melanggat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevandengan faktafakta hukum yang terungkap di perdangan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Turut Tergugat telahmemiliki Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Menengah No.42/AC.1/31.73/1.824.27/e/2019 tertanggal 22 Januari 2019 (SIUP TurutTergugat) yang pada pokoknya menerangkan sifat perdagangan dariTurut Tergugat adalaha Penyalur/Distributor/Ekspor Impor berupaPerdagangan Besar Mesin dan Perdangan Besar Bahan danPerlengkapan Bangunan;Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 401/PDT/2020/PT BDGBahwa Turut Tergugat telah juga mendaftarkan kegiatan usahanya

GUSFAILY tempat usaha : CV VIADRI LESTARI;

perdangan SIUP Kecil PT VIADRI BERSAUDARA NOMOR 503.3/404/8587/BP2T/2012;

GUSFAILY tempat usaha : CVVIADRI LESTARI;32. 1 (Satu) lembar izin gangguan nomor 503/1284/BP2T/RI/K/2013;33. 1 (Satu ) lembar surat izin perdangan (SIUP) Kecil nomor503.3/1368/11345/BP2T/2013;34. 1 (Satu) lembar tanda daftar perseroan perusahaan persekutuankomanditer (CV) Nomor TDP 14.03.3.52.04492;35. 1 (satu) lembar NPWP PT VIADRI BERSAUDARA nomor NPWP :03.192.103.4701.000;36. 1 (Satu) lembar surat ijin usaha perdangan SIUP Kecil PT VIADRIBERSAUDARA NOMOR 503.3/404/8587/BP2T/2012;37. 1 (satu) lembar