Ditemukan 2615 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-12-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 11 April 2016 — Pidana Korupsi
- Drs. PARTOGI PANGARIBUAN
274 — 133
274 — 133
Wiyono bahwa yangdimaksud dengan sesuatu adalah baik berupa benda berujud, misalnya mobil, telivisiatau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasukHalaman 259 dari 241 halaman Putusan No. 160/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt.
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 7 Oktober 2016 — JIBRAN HAMADI, SE
100 — 17
100 — 17
Lobu Kab.Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulansetelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 danumur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengansekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensimenimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilaipekerjaan (total loss);> Bahwa perbuatan Saksi Terdakwa bersamasama dengan saksi HEINMOPANTAW, saksi ERLY LIANAGAN, saksi MOH.
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
444 — 78
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
444 — 78
Sesuatu adalah baik berupa benda berujud,misalnya uang, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berujudmisalnya hak yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual, sedangkan janjiadalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.Hal ini sejalan dengan Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 2016 yang menyatakanHalaman 189 dan 244 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2020/PN Smghadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti;Menimbang, bahwa berikutnya menurut
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
287 — 441
287 — 441
Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikterpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut;b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsic.
Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 227/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 6 April 2016 — Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag
Kejaksaan Negeri Surabaya
44 — 6
44 — 6
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut: 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang HukumPidana, sebagai pidana tambahan adalah :a Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujud atau barangtidak bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak korupsi dilakukan,begitu pula harga dari barangbarang yang menggantikan barangbarangtersebut
Putus : 02-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 —
50 — 15
50 — 15
Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut:1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga daribarangbarang yang menggantikan barangbarang tersebut
Register : 19-11-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 104/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY Tanggal 2 April 2013 — Jaksa Penuntut:
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
169 — 38
Doyo, SH
Terdakwa:
Yenny Prijastuti, SH
169 — 38
Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindakkorupsi dilakukan, begitu pula harga dari barangbarang yang menggantikanbarangbarang tersebut ;b. Pembayaran uang pengganti yang julannya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;C.
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
1002 — 1571
1002 — 1571
Tri Wayu S Rp.700.000dr.tri wahyu S21 lur 4 tahun 1.500.000 luran 4 tahun kepemimpinan Bupati yangkepemimpinan berujud nasi megono (bungkus) sebanyak100 bungkus yang dibagikan kepadamasyarakat22 Karangan bunga 900.000 Partisipasi pemberian karangan bungadan bungahias untuk bupati dan wakil bupati syukuran(Bup&WkIl) kepemimpinan 4 tahun sebesarRp.900.00023 Pembelian Kenang 365.000 Sesuai nota staf tanggal 30 Juni 2015kenangan Bag pemberian makan dan snack bagianPerencanaan Prop perencanaan Prop.
Tri Wayu S Rp.700.000S21 lur 4 tahun 1.500.000 luran 4 tahun kepemimpinan Bupati yangkepemimpinan berujud nasi megono (bungkus) sebanyak100 bungkus yang dibagikan kepadamasyarakat22 Karangan bunga dan 900.000 Partisipasi pemberian karangan bungabunga hias untuk bupati dan wakil bupati syukuran(Bup&Wkl) kepemimpinan 4 tahun sebesarRp.900.00023 Pembelian Kenang 365.000 Sesuai nota staf tanggal 30 Juni 2015kenangan Bag pemberian makan dan snack bagianPerencanaan Prop perencanaan Prop.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA
PAIMAN bin MENTOSETIKO
SUKIJAN bin PARTONO
H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA
HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
87 — 94
Prinsipspesialitas tersebut pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatifuntuk melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembagaekseutif dalam merealisasikan kesepakatan antara keduabelah pihak; Bahwa yang diperlukan untuk membuat anggaran adalah pengajuan rencanakerja dalam satuan uang yang berujud rencana kerja/rencana keuangan.Kemudian rencana kerja/keuangan diajukan sebagai rencana anggaran, dandari rencana kerja/keuangan ditetapkan sebagai anggaran kemudianpelaksanaan anggaran
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
103 — 14
103 — 14
delapan ratus sembilan puluh enamjuta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan uang sebesar Rp.896.417.170,72, (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribuseratus tujuh puluh koma tujuh puluh dua rupiah) belum di kembalikan seluruh atausebagian oleh Terdakwa dan dalam persidangan Penuntut umum tidak dapatmenunjukkan adanya harta benda Terdakwa yang telah disita baik berujud
maupuntidak berujud, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus pula dihukummembayar uang pengganti sebesar Rp.
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
446 — 144
446 — 144
Memberi Sesuatu.Bahwa apa yang dimaksud dengan Sesuatu Hal yang memberi adalahHadiah, dalam kaitannya dengan hal diatas, Hoge Raad dalam putusannyatertanggal 25 April 1916 menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Hadiahadalah segala sesuatu yang memiliki arti dari hal tersebut Hadiah itu bukanlahterbatas pada suatu benda berujud atau jasa, misalnya dalam bentuk uang,barang kenikmatan dan sebagainya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Taryudi
246 — 66
246 — 66
Memberi Sesuatu.Bahwa apa yang dimaksud dengan Sesuatu Hal yang memberi adalahHadiah, dalam kaitannya dengan hal diatas, Hoge Raad dalam putusannyatertanggal 25 April 1916 menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Hadiahadalah segala sesuatu yang memiliki arti dari hal tersebut Hadiah itu bukanlahterbatas pada suatu benda berujud atau jasa, misalnya dalam bentuk uang,barang kenikmatan dan sebagainya;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2119 — 1703
2119 — 1703
Wiyono, SH menjelaskan bahwa yangdimaksud dengan sesuatu adalah baik berupa benda berujud,misalnya uang, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang ataubenda tidak berujud misalnya hak yang termasuk dalam hakatas kekayaan intelektual (HAKI) maupun fasilitas untukbermalam disuatu hotel berbintang.Demikian pula R.
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
284 — 917
284 — 917
Neraca pada Bank Maluku No. 32000)Hal pengurangan modal yaitu :Selisin kurang antara PPA dan CKPN ( Rp. 47.313.000.000 )PPA atas asset non produktif yang wajib dihitung Rp. 4.181.000.000Aset tidak berujud lainnya Rp. 7.573.000.000,Sedangkan ;Modal pelengkap jumlah Rp. 28.866.000.000,Keterangan : merupakan cadangan umum penyisihan penghapusan aktivaproduktif / PPAP (maksimum 1,2 % dari ATMR) tidak tertuang dalam account;Total modal Rp. 642.618.000.Selain terdapat pula dana Bank Maluku yang ada di
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
856 — 2399
856 — 2399
Hal ini harus diketahui oleh Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara (Pejabat Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif)tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah, berdasarkanPutusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yangmempunyai nilai, baik berupa benda berwujud misalnya: mobil, televisi, atautiket pesawat terbang atau benda tidak berujud, misalnya hal yang termasukdalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitaslainnya.