Ditemukan 2811 data
ENDANG MULYADI
Tergugat:
1.PT. KDJ INVESTMENT DAN CONSULTING
2.KIM DAE JOONG
3.DWI RAHAYU
4.ILHAM SYAH. SH. bertindak mewakili Tergugat I
71 — 43
tukanng dilakukan satu mingu sekallibahwa setahu saksi pembangunan macet pada bulan oktober 2019; Bahwa saksi juga belum dibayar 2 juta;Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Cbi Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian antara Penggugat denganpak Mulyono; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tehnis bangunan; Bahwa saksi tidak tahu tebal lantai berapa centimeter; Bahwa untuk lantai turun setahu saksi sebelumnya sudah turun; Bahwa ada dinding retal saksi baru tahu; Bahwa setahu saksi pembangunan haru
89 — 59
merupakan kegiatan tahunanPeran Terdakwa hanya memberikan pengarahanpengarahan berupa sifatkegiatan secara umum bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakatdan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukanUntuk mengecek kegiatan KBDTA dilapangan Terdakwa delegasikankepada Sekretaris Jurusan yaitu saudara Arif Setyawan, STKelayakan persiapan KBDTA tahun 2013 yang mengecek sekretarisjurusan saudara Arif Setyawan, STPada waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan, Terdakwa pernah datangsekali pada haru
Pembanding/Tergugat V : SANTI
Pembanding/Tergugat VI : PRANYOTO YUDO YUWONO
Terbanding/Penggugat I : SETYO PRABOWO
Terbanding/Penggugat II : HARIYATININGSIH
Terbanding/Penggugat III : TAWANG JAYANTI
Terbanding/Penggugat IV : DJOKO SUSENO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN GROBOGAN
Turut Terbanding/Tergugat I : MARJUKI Bin DARWO
Turut Terbanding/Tergugat II : SUPARMI Binti MATSIRAT
Turut Terbanding/Tergugat III : MUNIRAH ALIAS MUNIJAH Binti MURADI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. TELKOMSEL
131 — 96
Bahwa Turut Terbanding (dh Tergugat VII) TIDAK SEPENDAPAT denganpertimbangan hukum putusan halaman 98 yang menerangkan eksepsidaluwarsa memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehinggaeksepsi ini haru ditolak.
104 — 95
Nomor 4 Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKSiain Haru shah ital; sete nsec aueeenesnetemees anna semamn sennaMenimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menyetujui dan memben arkan baikmengenai pertimbangan hukumnya maupun pidana yang dijatunkan dalam putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor57/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Mks, tanggal 8 Januari
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
667 — 544
Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri ESDMNomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat JenderalMinyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral telah jelas mengatur bahwa untuk mengakhiri KontrakKerjasama harus ada Evaluasi teknis dari SKK Migas, danfaktorfaktor yang haru diperhatikan TERGUGAT serta dalamhal Terjadinya keadaan kahar (force majeure) pada WilayahKerja Minyak dan Gas Bumi yang
1.Teruna Sinulingga DRS
2.Edward Sinulingga IR
Tergugat:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
72 — 20
Bahwa walaupun Para Penggugat telan menerima Surat KeputusanDireksi PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) terkait jumlahdana pensiunan dari Santunan Hari Tua (SHT) tersebut, namun pada saatini Para Penggugat samasekali belum menerima Santunan Hari Tua(SHT) seluruhnya, bahkan dari Para Penggugat ada sebagian barumenerima sedikit dari uang Santunan Haru Tua (SHT) tersebut danseterusnya belum ada dibayarkan oleh Tergugat.
diberikan Medali Emas Jubelium emas 22 Karat 10 Gr/orang yangdilengkapi dengan surat yang berkaitan dengan itu dan pemberiannyabersamaan dengan uang tunal;> Bahwa walaupun Para Penggugat telah menerima Surat KeputusanDireksi PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) terkait jumlahdana pensiunan dari Santunan Hari Tua (SHT) tersebut, namun pada saatini Para Penggugat samasekali belum menerimaSantunan Hari Tua(SHT) seluruhnya, bahkan dari Para Penggugat ada sebagian barumenerima sedikit dari uang Santunan Haru
323 — 181
termasuk OJK kalau Bursa Saham di Indonesia OJK.Bahwa Bursa saham Hongkong disini tidak bisa OJK tidak bisa mengaturSaham yang di Hongkong ;Bahwa Perjanjian kita mengacu pada Bursa Hongkong juga.Bahwa kalau Saham Saham di bursa saham di Indonesia Harus IkutOJK, dalam Transaksi Perdagangan segala macam perdagangan beliharga murah, jual harga Tinggi seperti saham komoditi, Valuta Asing danyang di perdagangkannya antara lain saham bila ada laporan Perdangandi laporkan di Transaksi perdangan saham dan haru
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
91 — 73
Bahwa gugatan ini diajaukan oleh PARA PENGGUGAT adalahdikarenakan setelah menjalani masa purna baktinya pada TERGUGAT pada saat masa kerjanya berakhir karena memasuki usia pensiun PARAPENGGUGAT tidak diberikan hak atas pemberian uang Pensiun melainkanhanya diberikan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) dari TERGUGAT I, padahaldi dalam UndangUndang jelas mengatur bahwa PARA PENGGUGATselain diberikan Hak Jaminan Haru Tua (JHT), PARA PENGGUGAT jugaberhak atas pemberian Uang Pensiun pada saat memasuki usia pension
1.Sarmah
2.Bariah
3.Norhasanah
Tergugat:
1.Harry Nata, S.T.
2.Henry Nata
3.Sunar Purwanto
4.Nuryanto
Turut Tergugat:
1.Adi Sartono, KU., S.H., M.H., M.Kn.
2.PT. Rahmah Mandiri Mulia
3.Nidaul Khairiyah, S.H., M.Kn.
4.Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq Dirjen AHU Administrasi Hukum Umum
5.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
291 — 91
pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan denganmembebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sedangkanberdasarkan pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangdiatur dalam bagian ke4 (keempat) tentang penggantian biaya rugidan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan;Bahwa Ahli menjelaskan dalam penyusunan suatu posita atau dasargugatan harus menggambarkan kronologis kejadian, yang tidakHalaman 79 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Mtphanya menguraikan faktafakta akan tetapi juga haru
Nekmah binti Saleh Alatas
Tergugat:
1.S. Tohir bin Muksin Alhadat
2.Syarifah Hairiyah Binti Muksin Alhadat
3.Hj. Mardiana, BA,
Turut Tergugat:
1.Hambit Maseh, S.H.,
2.Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
98 — 33
., HARU HANINDDYO, SH., MH., LLM masing masingsebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALDINO HERYANTO,SH. sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Penggugat,Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II;Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis.Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH., MH. SAPTA DIHARJA, SH.MHum.Hakim Anggota IIHERU HANINDYO, SH.MH.LLM.Panitera PenggantiANDRE SH.Perincian biaya:1. Pendaftaran : Rp. 30.000,002.
1.SUCI HARJO bin TASWADI
2.SAEMAH
Tergugat:
1.SUNARCO bin TASWADI
2.SUNARDI bin TASWADI
3.SUMARI bin TASWADI
4.SUPARDO bin TASWADI
5.SUWARSO bin TASWADI
6.AGUS SUWARSO
7.SISMANTO bin AGUS SUWARSO
8.AMBARWATI binti AGUS SUWARSO
9.TRIYANI binti AGUS SUWARSO
10.JOYO PATUROHMAN bin AGUS SUWARSO
11.sunadi bin taswadi
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Kendaldoyong
2.Drs. ROJIUN
3.ATMO
114 — 72
yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhisyarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, Faktanya : Para Penggugattidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Para Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan obyek perkara tersebut;Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada aktif dan digunakanuntuk berproduksi, Hal ini Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 121 / K /Sip / 1971 tanggal15 April 172, telah ditegaskan syarat untukmengajukansita jaminan ( Consevatoir Beslag ) juga haru
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
1.EKO BUDIANTO Bin WARIDIN
2.SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI
199 — 93
Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikanbahwa orang itu bertindak seolaholah surat itu. asli dan tidak dipalsukan,demikian pula perbuatan itu haru dapat mendatangkan kerugian;Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa halhal berikut :1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi Surat tidak sesuaiatau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikiandisebut pemalsuan intelektual (intelectuele valschelijk).2.
102 — 14
Dikatakanmateril karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini haru dilihat sebagaisuatu. kesatuan tentang akbat yang ditimbulkkan olehnya terhadap diri pihakkorban.Menimbang, bahwa dalam petimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakanbahwa bahwa pada tahun 2000 tanah objek sengketa telah dijual kepada Turut Tergugat Ire(Hj.
87 — 24
Jangka waktuberlakunya jaminan uang muka tersebut adalah sejak 30 Agustus 2012s/d 27 Desember 2012;Bahwa sampai dengan akhir masa pelaksanaan tanggal 27 Desember2012 haru terpasang 3 (tiga) sambungan dan sampai dengan sekarangbaru terpasang 21 (dua puluh satu) sambungan sehingga setelahmelewati Kontrak terdapat tambahan 18 (delapan belas) sambungan.Bahwa terdapat kendala pada pelaksanaan yaitu tidak adanya calonpelanggan yang mau membayar uang muka;Bahwa tindakan saksi adalah mengusulkan agar :e
1.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
2.ROMLAN ROBIN,SH
3.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
LUGIS Bin UTUI SALONDANG
322 — 285
Alleluya alleluyaalleluya alleluya AminQ disertai dengan gambar:FS @ hutps//wwn.raceboekcom . ean @O:HE Apo: LoginSiztem Apis MY (7) HeruSetiawan MEG) Haru Setiawan ) ims G han Chung PSI Bis Ape: 1D) Miiacker= Orne 2.
Terbanding/Penggugat : BANGUN TARIDA JULIANTO DOLOKSARIBU
65 — 24
HALAMAN 51 ALENIA KE 3Bahwa bunyi pertimbangan hukum Judex Factie perkara aquo pada Halaman51 Alenia ke 3 adalah sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 3/PdtG/2018/PN.Simkemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perdata PerkaraPerceraian dengan Nomor 90 /PDT.G/2019/PN.Sim yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti Surat Tergugat yaitu bukti T16 dan terhadap PutusanVerstek perkara Nomor 3/PdtG/2018/PN.Sim berhak mengajukan Verzet atauperlawanan dalam jangka waktu 14 haru
195 — 92
Adasuatu sebab yang halal (legal cause)Pengertian jual beli tanah menurut Harun Al Rashid, pada hakekatnyamerupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak/oranglain yang berupa dari penjual kepada pembeli tanah.Dalam pengertian hukum adat jual beli tanah adalah merupakan suatuperbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yangdijualnya kepada pembeli untuk selamalamanya, pada waktu pembelimembayar harga (walaupun haru sebagian) tanah tersebut kepadapenjual.
77 — 37
Ha itu kepada Pemprov NTT;Bahwa ketika di lakukan pembayaran Rp1.260.000.000, saksi tahu bahwa tanah itusudah ada pelepasan hak tahun 2007;Bahwa saksi tahu pelepasan hak tahun 2010 ketika di telepon oleh mantan LurahManulai II yang telah di periksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang, lalu saksitelpelon Kasubag Tata Pem yang menangani pekerjaan ini dan dia menjelaskanbahwa itu untuk pertanggung jawaban BPKP karena ada input maka harus adaoutput;Bahwa karena kwitansi 2010 sehingga pelepasan hak juga haru
untuk kepentingan umum diwilayah Kota Kupang dan Keputusan Walikota Kupang Nomor11/KEP/ HK/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pembentukan Tim Penilai HargaTanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah KotaKupang; Benar, bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Pengadaan Tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Kota Kupangtahun 2007 dan 2010; Bahwa Tahun 2007 saksi di laporkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda KotaKupang Demos Oktovianus Rame Haru
104 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kusan Hilir Kab.Tanbu 9.000.000,003 Bantuan kepada Panita Qurban Haru Raya Idul Adha 1431.H. Langgar Al Muhajirin Ds, Makmur Mulia Rt.04/02 Kec.Satui Kab. Tanbu 9.000.000,004 Bantuan kepada Panitia Qurban Hari Idul Adha 1481 H.Langgar Baitul Khair Ds. Basujud Kec. Simp. Empat Kab.Tanbu 9.000.000,005 Bantuan kepada Panitia Qurban Hari Raya Idul Adha1431.H. Mushalla Sirotul Jannah Ds. Marga Mulya Rt.01/01 9.000.000,00 Hal. 96 dari 672 hal. Put.
Bukhari10.000.000,00No 20 Rt 01 Tibung Raya Kandangan, Kab HSS17 Bantuan kepada Panitia Peringatan Haru lbu PengurusDaerah Persaudaraan Muslimah (Salimah) JI. Mawar Komp 12.000.000,00Culan Rt 03, HSS18 Bantuan kepada Panitia Pengadaan Alat Outbound "Lembar Semesta" JI.
Tanou 9.000.000,00597 Panita Qurban Haru Raya Idul Adha 1431. H. Langgar AlMuhajirin Ds, Makmur Mulia Rt.04/02 Kec. Satui Kab.Tanbu 9.000.000,00598 Panitia Qurban Hari Idul Adha 1431 H. Langgar BaitulKhair Ds. Basujud Kec. Simp. Empat Kab. Tanbu 9.000.000,00 Hal. 222 dari 672 hal. Put. No. 1286 K/Pid.Sus/2015 599Panitia Qurban Hari Raya Idul Adha 1431.H. Mushalla Sirotul Jannah Ds. Marga Mulya Rt.01/01 Tanbu 9.000.000,00600 Panitia Qurban Hari Raya Idul Adha 1431 H. MushallaNurul Iman Ds.
Bukhari16 10.000.000,00No 20 Rt 01 Tibung Raya Kandangan, Kab HSSBantuan kepada Panitia Peringatan Haru lbu Pengurus17 Daerah Persaudaraan Muslimah (Salimah) JI. Mawar Komp 12.000.000,00Culan Rt 03, HSSBantuan kepada Panitia Pengadaan Alat Outbound "18 Lembar Semesta" JI.
TanbuPanita Qurban Haru Raya Idul Adha 1431. H. Langgar Al597 9.000.000,00Muhajirin Ds, Makmur Mulia Rt.04/02 Kec. Satui Kab. TanbuPanitia Qurban Hari Idul Adha 1431 H. Langgar Baitul Khair598 9.000.000,00Ds. Basujud Kec. Simp. Empat Kab. TanbuPanitia Quroban Hari Raya Idul Adha 1431.H. Mushalla599 9.000.000,00Sirotul Jannah Ds. Marga Mulya Rt.01/01 TanbuPanitia Quroan Hari Raya Idul Adha 1431 H. Mushalla Nurul600 9.000.000,00Iman Ds. Segumbang Rt.01 Kec. Batu Licin Kab.
90 — 71
harus berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku dan AAUPB.13.Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan atau diterbitkanoleh Tergugat dan Tergugat II telah terbukti cacat prosedur, dimanaTergugat dan Tergugat II tidak memiliki kKewenangan untukmemberhentikan ataupun mengganti Penggugat dalam jabatan sebagaiKepalaBiro Umum Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Negara.Sehingga penerbitan KTUN a quo menimbulkan kerugian bagi Penggugatdan persepsi buruk terhadap Penggugat yang haru