Ditemukan 2780 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Maret 2013 —
764
  • non noe ren cece nenaMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanPutusan Nomor 17/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 248 dari 276melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannyadan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkarakorupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
637406
  • .8.000.000, (delapan juta rupiah), makamendapatkan slot iklan senilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi:;16.RIO SARWANTO;Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAPPenyidik adalah benar ;Bahwa saksi bekerja di PT Astra Sedaya Finance dengan alamat JalanBeulevard Blok X B/7 Kelurahan Gading Barat Kecamatan Kelapa GadingJakarta Utara ;Bahwa saksi selaku Recovery
Register : 17-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
YESSI DEVIANTI BINTI AGUSMAN
23291
  • SETIAWAN atau pihak pihak lainnya, dapatdilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk proses recovery aset kepadakorban atau yang berhak. Demikian pula aset aset atau kendaraan yangdibeli oleh sdri. YES!
Register : 17-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Februari 2011 —
391271
  • Sedangkan untuk transaksi dibawah Rp.500.000.000, tidak perludilaporkan.Bahwa benar pihak penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untukmelaporkan transaksi keuangan yang bernilai diatas Rp.500.000.000..Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ada ditemukan adanya kerjasama antarabank dengan pelaku pencucian uang, dengan adanya perpindahan uang antarrekening, ahli berpendapat maka proses Layering telah terjadi.Bahwa ahli menerangkan Recovery asset baru bisa dilaksanakan terhadap kasuskasus korupsi, dimana
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Maret 2018 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
220307 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : 05/PO/MM/GY/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelah PPN 10%: Rp65.373.000,00 disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR14020297 tanggal 07012014,dengan nilai sebesar Rp103.472.050,00, dan nomor voucher :Cl14030034 tanggal 07012014, dengan nilai sebesarRp103.472.050,00.715. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang
    PO Ref.: 05/PO/MM/gy/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelan PPN 10%: Rp1.306.800,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050116 tanggal 27052013,716. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima Utama No.
    PO Ref. : 05/PO/MM/GY/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelan PPN 10%: Rp65.373.000,00 disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR14020297 tanggal 07012014,dengan nilai sebesar Rp103.472.050,00, dan nomor voucher :Cl14030034 tanggal 07012014, dengan nilai sebesarRp103.472.050,00.715. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama,
    PO Ref.: 05/PO/MM/gy/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelan PPN 10%: Rp.1.306.800,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050116 tanggal 27052013,716. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima Utama No.
Register : 28-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2016 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
191120
  • . :05/PO/MM/GY/IV13. tanggal 12 Februari 2013, untukaksesoris pipa recovery tank, senilai total setelan PPN10% Rp.65.373.000, disertai dokumen lampirannya;1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT. DutaPrima Utama, nomor voucher : AR14020297 tanggal 07012014, dengan nilai sebesar Rp.103.472.050, dannomor voucher : Cl14030034 tanggal 07012014, dengannilai sebesar Rp. 103.472.050,00;715. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT.
    PO Ref:05/PO/MM/gy/l/13 tanggal 12 Februari 2013, untukaksesoris pipa recovery tank, senilai total setelah PPN10% : Rp.1.306.800, disertai dokumen lampirannya;1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT DutaPrima Utama No. voucher AR13050116 tgl 27 Mei 2013;716. 1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
    PO Ref. :05/PO/MM/GY/IV13 tanggal 12 Februari 2013, untukaksesoris pipa recovery tank, senilai total setelan PPN10% Rp.65.373.000, disertai dokumen lampirannya;1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT.
    PO Ref:05/PO/MM/gy/lV13 tanggal 12 Februari 2013, untukaksesoris pipa recovery tank, senilai total setelah PPN10% : Rp.1.306.800, disertai dokumen lampirannya;1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT DutaPrima Utama No. voucher AR13050116 tgl 27 Mei 2013;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
667
  • mempertimbangkan segalasesuatunya baik dari asoek hukum maupun aspek moral/psikologis;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — SENTOT LAMIDI
6510
  • dan aspek lainnya yangterkait guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkandimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agarmenyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidakmengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat denganbaik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembaliankeuangan negara (aset recovery
Putus : 12-07-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 / Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 12 Juli 2012 —
589
  • adalah patut dan adil bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindakpidana ini;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagaipembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat sertauntuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinyatidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diuttamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
229176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PO Ref.05/PO/MM/GY/II/13 tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesorispipa recovery tank, senilai total setelah PPN 10%:Rp65.373.000,00 disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT. Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR14020297 tanggal 07012014,Hal. 147 dari 1491 hal. Put.
    PO Ref.: 05/PO/MM/gy/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelah PPN 10%: Rp1.306.800,00, disertai dengandokumen lampirannya.b. 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT. Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050116 tanggal 27052013,1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
    PO Ref.05/PO/MM/GY/II/13 tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesorispipa recovery tank, senilai total setelah PPN 10%:Rp65.373.000,00 disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT. Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR14020297 tanggal 07012014,Hal. 612 dari 1491 hal. Put.
    PO Ref.: 05/PO/MM/gy/II/13tanggal 12 Februari 2013, untuk aksesoris pipa recovery tank,senilai total setelah PPN 10%: Rp.1.306.800,00, disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar copy Bukti Kas/Bank Masuk PT. Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050116 tanggal 27052013,1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
23966
  • menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adilmenurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadiTerdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidaksematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindakpidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain : Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;e Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
614613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN,termasuk tingkat pengembalian (recovery) aset pada tahunHal. 464 dari 1653 hal. Put. No. 2446 K/Pdt/20092006. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi pemerintahsaat ini untuk melanjutkan penyelesaian masalah BLBI.Pemerintah mengambil langkahlangkah lebih lanjut yangdidasarkan pada perkembangan situasi serta peluang dankendala yang sekarang ada, dengan tetap mengikuti kerangkahukum yang berlaku.
    BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN,termasuk tingkat pengembalian (recovery) aset padatahun 2006. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagipemerintah saat ini untuk melanjutkan penyelesaianmasalah BLBI.Pemerintah mengambil langkahlangkah lebih lanjut yangdidasarkan pada perkembangan situasi serta peluang dankendala yang sekarang ada, dengan tetap mengikutikerangka hukum yang berlaku.
    BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN,termasuk tingkat pengembalian (recovery) aset pada tahun2006. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi pemerintahsaat ini untuk melanjutkan penyelesaian masalah BLBI.Pemerintah mengambil langkahlangkah lebih lanjut yangdidasarkan pada perkembangan situasi serta peluang dankendala yang sekarang ada, dengan tetap mengikuti kerangkahukum yang berlaku.
    No. 2446 K/Pdt/2009 BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN,termasuk tingkat pengembalian (recovery) aset padatahun 2006. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagipemerintah saat ini untuk melanjutkan penyelesaianmasalah BLBI.Pemerintah mengambil langkahlangkah lebih lanjut yangdidasarkan pada perkembangan situasi serta peluang dankendala yang sekarang ada, dengan tetap mengikutikerangka hukum yang berlaku.
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
14669
  • menuruthemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahterdakwa ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
7221
  • dan aspek lainnya yang terkait gunamenghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
271172
  • risikotingkat (Satu) oleh Badan Sertifikasi Managemen Risiko yang dilaksanakan diMakassar pada tanggal 18 Juli 2009;Menjadi perserta dan mendapatkan sertifikat pada kegiatan penerapanmanajemen risiko dan tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkankualitas kinerja berbasis budaya sadar risiko yang dilaksanakan oleh RiskManagemen Guard (RMG) yang dilaksanakan di bank Maluku Ambon tanggal 2s.d 3 Mei 2013;Menjadi peserta dan mendapatkan sertifikasi pada kegiatan Two days Worshopand Discussion Loan recovery
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
11733
  • ratus empat puluh Dua ribu limaratus empat puluh lima rupiah) telah masuk ke kas daerah Kabupaten Melawi dansejumlah Rp.67.737.285,00 (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribudua ratus delapan puluh lima Rupiah)dititipokan kepada Kejaksaan Negeri Sintang;Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengembalian sejumlah uangRp.67.737.285,00 (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratusdelapan puluh lima Rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Sintang,dalam rangka recovery
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
13466
  • .,.Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ada ditemukan adanya kerjasama antarabank dengan pelaku pencucian uang, dengan adanya perpindahan uang antarrekening, ahli berpendapat maka proses Layering telah terjadi.Bahwa ahli menerangkan Recovery asset baru bisa dilaksanakan terhadap kasuskasus korupsi, dimana salah satu contohnya setelah adanya putusan hakim, makahakim harus menyita asset milik terpidana termasuk bila ada asset yang diluarnegeri.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap suatu kasus yang didakwakan
Register : 14-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Juni 2016 — BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E Sinaga
22580
  • 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makaMajelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum InCasu yaitutelah terjadinya kerugian kKeuangan Negara harus dibebankan kepada Diri terdakwaBastian Sinaga;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadaptindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (Asset recovery
Register : 25-07-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 23-09-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 299/Pid.B/2011/PN.Pkl
Tanggal 25 Agustus 2011 — MARTHA BINTI HORI SUSANTO
523
  • bahwa atas dakwaan tersebut terdakwamenyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukankeberatan ( eksepsi ) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi saksi yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah menurut agamanya masing masingdipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Saksi I: GIRI UTOMO BIN SETYO UTOMO . dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa benar saksi bekerja di PT, FIF CabangPekalongan di bagian Recovery
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Agustus 2017 — BERTHIN PERLINA
6943
  • terdakwa dalam tindak pidana ini;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperobuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negaraHalaman 313 dari 320 Putusan No 34/Pid.SusTPK/2017/PN Plk(aset recovery