Ditemukan 407 data
7 — 3
:;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009.;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SK dan SK.
9 — 17
;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon dan Termohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalamPasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayatHal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Tbn.(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubahdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009.
9 — 4
;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atas Pemohon mengajukan saksisebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009.;Menimbang, bahw a saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama XX.
77 — 31
PeraturanPemerintah No. 36 Tahun 2004 , Tentang kegiatan Usaha ilir Minyak dan GasBumi.Halaman 19 dari 31 PTSN No. 36/Pid.Sus/2016/PN DglBahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuanmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yangyang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.Bahwa jika seseorang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) denganmenggunakan jerigen tidak diperbolehkan sebagaimana di ataur dalam pasal55 dan pasal 53 huruf b dan Jo pasal 23 ayat
AGUS RIFAI BIN ABD. WACHID
Termohon:
EVI SUKAESI BINTI KAMID
23 — 7
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranterus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonanPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
9 — 4
;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009.;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing XX dan XX.
26 — 15
Bahwa selanjutnya tergugat dalam jawabannya membantah tidakpernah mengajukan permohonan penundaan pembayaran pada haltergugat, terhadap permohonan penundaan dari penggugat tidak pernah ditanggapi baik sebelum di ajukan gugatan ini maupun di dalam jawaban daritergugat, dengan demikian sudah sanggat jelas dan terang tergugat terbuktimelakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan hakKonsumen sebagaimana di ataur di dalam Undang Undang PerlindunganKonsumen;Hal. 22 dari 30 Put.
21 — 4
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaranteruS menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonanPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
14 — 6
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaranPutusan Nomor 1666/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 10 dari 30 halamanteruS menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonanPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan
32 — 25
banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM,penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri ;Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diperoleh oleh tersangka JoniBin Guntoro dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Urnurn (SPBU) Singkut, Desa SungaiGedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun adalah bahan bakar minyak(BBM) yang di subsidi. pemerintah, karena SPBU merupakan titik penyerahan BBMyang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana yang di ataur
9 — 5
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaranteruS menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantahadanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonanPemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya di atasPemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Lilik Supono.
Tergugat:
1.PT BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
2.Kementerian Keuangan RI cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, BPN cq Kanwil BPN Prop Jateng cq Kantor Pertanahan Kab. Semarang
269 — 170
Bahwa apa yang di lakukan oleh TERLAWAN dalam halmengabaikan hakhak PELAWAN sebagai debitur atau Konsumen haltersebut nyatanyata telah melanggar Undang Undang sebagai manatercantum dalam pasal 4,huruf a,b,c,d,e,f,g,h,dan i tentang hakhakkonsumen yang di ataur dalam UndangUndang No.8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen jelas TERLAWAN melanggar ketentuan dalamUndangUndang tersebut, seharusnya TERLAWAN I memberikan hakhak kepada PELAWAN selaku debitur atau konsumen sebagaimanamestinya, namun sebaliknya
ARLYA NOVIANA ADAM,SH
Terdakwa:
RIZKI DEKA SAKTI Alias RIZKI Bin FATRIALDI
99 — 57
harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yangberpendapat bahwa pasal yang tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalahsebagaimana dakwaan pertama, terhadap tuntutan tersebut majelis hakim tidaksependapat dimana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwaterhadap diri terdakwa pasal yang tepat dikenakan terhadapnya adalahsebagaimana di ataur
19 — 7
Bahwa Pemohon mendalilkan penyebab terjadinya perselisihandan pertengkaran dikarnakan Termohon susah di ataur, semaunyasendiriDan suka membantah atas nasehat Pemohon ;7.
65 — 23
Menyatakan Terdakwa JANTRI RAHAYAAN alias IJAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan pencabulan sebagaimana di ataur dandiancam dalam pasal 82 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentangPerlindungan Anak;.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTRI RAHAYAAN alias IJANdengan pidana selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan Pelatihan Kerja;.3.
1.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
2.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
Terdakwa:
1.JAMALUDIN ALIAS LA ALI
2.AHMAD TAMRIN
39 — 24
Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN Alias LA ALI, Terdakwa II AHMADTAMRIN Alias AMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Percabulan sebagaimana di ataur dalam pasal81 ayat (2) nomor Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang.2.
104 — 44
Air Batu Kab.Asahan, dan 1 (satu) buah televisi LCD Merk LG 30 ; harus dinyatakansebagai harta bersama, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan harta benda yang diperolehselama dalam perkawinan menjadi harta bersama dan dengan demikiangugatan Penggugat sebanyak 2 objek yaitu 5. a dan c di atas dapatdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 37 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian hartabersama di ataur menurut
HENNY HARJANINGSIH,.SH.
Terdakwa:
M. SAHRUDIN alias ODEL bin SUHAEDI
28 — 26
selanjutnya sewaktu digeledah beberapa polisi tersebutmenyita 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Shabu yang Terdakwasimpan di saku celana yang Terdakwa pakal; Bahwa Terdakwa belum mendapakan imbalan sebesar Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah ) dari Sdr.Gareng ; Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa telah melanggarundangundang; Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan memiliki,menyimpan, menguasai narkotika tersebut tidak mendapat/memiliki izin dariDepartemen Kesehatan RI ataur
77 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
murni).Adapun maksud tujuan dari bunyi Pasal 49 ayat (2) huruf c Kepres No. 80/2003adalah suatu pekerjaan yang ternyata menimbulkan kerugian Negara denganmendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah dan perbuatan tersebutmempunyai korelasi dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001Tentang Tindak Pidana Korupsi, mengacu kepada Kerugian Material ataupenyelewengan anggaran Negara tidak tersampikan atas Perencanaan yang telahada.Bahwa Pelepasan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang di ataur
12 — 3
Bahwa atas dasar uraian tersebut permohonan Pemohon telah memenuhialasa perceraian sebagaimana di ataur dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1975 Pasal 19 joKompilasi Hukum Islam Pasal 116;8.