, sehingga bungaatas nilai pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.2.600.000.000,00 x 5 bulan x 10% = Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tigaratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat Il kepadaPenggugat baik secara sendirisendiri maupun secara tanggung renteng,dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutaRupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau sengaja tidakmelaksanakan segala isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatanhukum tetap (inkract

bunga Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), akibat ditahannyauang Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratusjuta rupiah) selama 5 (lima) bulan dengan bunga sebesar 10% (sepuluhpersen) per bulan baik secara sendirisendiri maupun secara tanggungrenteng, dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (limajJuta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau sengaja tidakmelaksanakan segala isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatanhukum tetap (inkract

, sehingga bunga atasnilai pinjaman yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 2.600.000.000,00 x 5bulan x 10% = Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Juta rupiah), yangharus dibayar oleh Tergugat , Tergugat II kepada Penggugat baik secarasendirisendiri maupun secara tanggung ranteng, dengan uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah) setiap harinyaapabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan segala isi putusan,terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkract

penyalahgunaanwewenang (abuse of authority), sekaligus merupakan pelanggaran atastata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikatagorikan sebagai undueprocess atau tidak sesuai.Bahwa atas petitum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebihdulu (Uit Voerbaar Bij Voraad), mohon Majelis Hakim menolaknya karenaberdasarkan pasal 180 HIR dan 191 RBG, putusan Uit Voerbaar BijVoraad baru dapat dilakukan apabila:1. ada akta otentik kekuatan pembuktian2. ada keputusan yang mempunyai kekuatan pasti (inkract

Sehinggakonsekuensinya seluruh isi dalam Memori Banding yang dibuat olehTermohon Kasasi/Pembanding/T ergugat tertanggal 22 Juni2015 tersebut juga cacat hukum dan secara hukum harus digugurkan.Dan akibat hukumnya, secara hukum Putusan Pengadilan SangattaNomor 26/Pdt.G/2014/PN.SGT semestinya secara hukum dianggap tidak adaupaya hukum banding atau dengan kata lain telah berkekuatan hukumtetap (inkract);Bahwa tindakan Hameed Fairoz Khan Seyed Sultan tersebut besertapihakpihak lainnya yang terlibat merupakan

Syamsul Bukhari)

Rp. 14.352.604,00

5

Penggugat VI (Nasrun)

Rp. 9.218.387,00

5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan

juta rupiah), dan barudikembalikan sebesar Rp.38.200.000, (tiga puluh delapan juta dua ratus riburupiah), maka kerugian yang dialami oleh Penggugat karena belumdikembalikannya uang yang dipinjam oleh Tergugat, yaitu. sebesarRp.26.800.000, (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehinggamenghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugatsebesar Rp.26.800.000, (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)sekaligus dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract

Karena proses lelang telah dilakukan, maka objek perkara aquosaat ini dalam proses balik nama pada TURUT TERGUGAT II, sehinggamenurut PENGGUGAT secara hukum proses tersebut harus dihentikan,sampai dengan perkara aqguo mendapatkan keputusan yang mengikat(inkract van gewijde).7.9.

Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam posita gugatanpenggugat dalam posita gugatan Penggugat Angka 7 pada poin 7.8 KarenaProses lelang telah dilakukan, maka obyek perkara aquo saat ini dalam prosesbalik nama pada TURUT TERGUGAT II, sehingga menurut PENGGUGAT secarahukum proses tersebut harus di hentikan, sampai dengan perkara aquomendapatkan keputusan yang mengikat (inkract van gewijde) adalah sangattidak berdasar dan beralasan, karena atas Sertipikat Hak Milik No.00662/AnrongAppaka

No. 2229 K/Pdt/2003tanggal 3 Agustus 2004 (Inkract), dengan amar mengadili sbb :Hal. 16 dari 43 hal.

Put.No. 60PK/Pid/2009Menolak permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi :PT Inti Insan Sentosa tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah).Selanjutnya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.1.No. 142 PK/Pdt/2005 tanggal 29 Januari 2007 (inkract), dengan amarmengadili sbb : Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT Inti Insan Sentosa tersebut ; Menghukum Pemohon Peninjauan

AzisTohe;Bahwa perkara TUN a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract van gewijsde), ini berarti bahwa Haji Abd. Azis Tohe bersamadengan Ahli Warisnya belum mencapai kepastian hukum dan keadilanatas peristiwa pencatatan data peralihnan hak dalam Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 02848/Maccorawalie Tahun 2008;Bahwa ketika Haji Abd.

Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per hari apabila terlambat/alaimelaksanakan hasil putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukumpasti, tetap dan mengikat (INKRACT).7. Menyatakan BERHARGA Sita Jaminan terhadap seluruh luasan tanah 66 Ha(66.000 M?) sesuai sertifikat Hak Pakai No. 02.8.

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada Para Penggugatbulan Mei 2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No. 937/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harustetapmembayar gaji Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akanditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena PHK terhadap Penggugat terhitung sejak 22April 2019 adalah PHK secara sepihak dan belum ada pengesahan dariPengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kKekuatan hukum tetap(inkract van gewisjde), maka Tergugat harus tetap membayarkan gajiPenggugat (upah proses) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) Undangundang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;be Bahwa upah

2021sampai dengan putusan ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukumtetap.Bahwa dengan pertimbangan, bahwa kondisi keuangan Penggugatsempat mengalami penurunan modal sebagai akibat perbuatan Tergugat,maka adalah tepat dan memenuhi rasa Keadilan, agar diri Tergugat jugaharus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah) setiap hari, dihitung sejak tanggal putusan perkara inidinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal17 Mei 2016, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayargaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap (inkract van gewsjde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh MajelisHakim dalam perkara a quo.

dipermasalahkan pada perkara ini, sehinggatuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pembanding dinyatakan ditolak.Pertimbangan kekeliruan terdapat pada :1.Bahwa jelas pada Pasal 180 HIR yang dijabarkan sendiri oleh Hakimpadahakim seharusnya menilai tindakan Pembanding mengajukan Provisitersebut disebabkan oleh beberapa oknum atau pihak yang mungkin bisa sajauntuk meminta Pembanding untuk mengosongkan dan mencoba mengambilalin objek sengketa, sebelum adanya keputusan yang mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

perkara ini;Menimbang, bahwa Terbanding Ill, semula Tergugat Ill, telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 22 Oktober 2019menyampaikan halhal sebagai berikut :Bahwa Pembanding mengajukan Provisi tersebut disebabkan oleh beberapaoknum atau pihak yang mungkin bisa saja untuk meminta Pembanding untukmengosongkan dan mencoba mengambil alih objek sengketa, sebelum adanyakeputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa terkait permasalahan antara Tergugat dengan Tergugatll, Tergugatljuga telah mengajukan gugatan sebagaimana perkara No.130/Pdt.G/2001/PN.Medan jo.No. 207/PDT/2002/PTMDN yang teiah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) yang telah dimenangkan oleh Tergugatl dari Tergugatll,yang amar putusannya berbunyi : "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumserta tidak berkekuatan hukum Akte Pemindahan Hak Atas Tanah No.13tanggal 04 April 1994" dan "Menyatakan sah Surat Perjanjian Jaminan tanggal5

We ve ve Oe We ve oe oe ve ve ve ve ve We ve ve oe ve ve oe ve ee eoD# 3S55#1 1 01#15 D #if KrTWk SAT TST OE TE Ne, ee We, We aeW(verzet) ( 7 Qo nnn(OTe Wee We We We We ve Ve ne 0 ve We oe 0 We We ve oe Oe ve ve oe oe ve ve oe ve oe oe oe oe ve ve eo ve ve ee ee ve ve Oe oe oe oe oe eeDALAM PROVISI : WO WU We We Oe Oe ve We Oe We We ve 0 We We ve ve oe oe ve ve ne ve ve ve ve ve We oe ve oe oe ve ee ee oe ve ve ve ove oe oe oe ve ve oe ee ee ve ve ve oe ve oe oe oe a"objek tanah sengketa",aquo(inkract

buktiTTY, VI1 s/d TT.LIULINLV,VI5 dari TTK s/d Ill, V dan VI,terbuktilah bahwa PUK tidak termasuk sebagai pihakpihak dalamperkara perdata Nomor 07/PDT.G/2011 PN.Mrt tanggal 24 April 2012yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkract van gewijsde)tersebut, PUK dan PUK II adalah pemilik tanah objek perkara, dankerjasama PUK dan PUK Il dengan PUK Ill adalah sah menuruthukum, sehingga putusan perkara perdata Nomor 0O7/PDT.G/2011/PN.Mrt tanggal 24 April 2012 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract

Putusan PengadilanNegeri Subang Nomor : 14/Pdt.G/1990/PN.Sbg, tanggal 6 April 1991, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkract) ;Bahwa, berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 3 tanggal 27 April1987 dibuat oleh dan dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta Jo.Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 8, tanggal 21 Februari 2003 dibuat oleh dandihadapan Hajjah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, Sarjana Hukum, Jo.

Memberikan izin dan menetapkan anak lakilaki yang bernamaAnak I, lahir di Batang pada tanggal 12 Agustus 2016 berada dalamPerwalian, Pengasuhan dan Pemeliharaan jatuh kepada Tergugat selamaproses perceraian berlangsung hingga putusan hukum tetap (inkract) ataspokok perkara ini;PRIMAIRDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima untukseluruhnya.DALAM KONVENSI1.

dalildalil dasar hukum tersebutdiatas, maka kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan AgamaKendal melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapatmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amarsebagai berikut:DALAM PROVISIMemberikan izin dan menetapkan anak lakilaki yang bernama Anak I,lahir di Batang pada tanggal 12 Agustus 2016 berada dalam Perwalian,Pengasuhan dan Pemeliharaan jatun kepada Tergugat selama prosesperceraian berlangsung hingga putusan hukum tetap (inkract

Bahwa semenjak Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada Tanggal 9Mei 2016, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 37/PUUIX/2011 terhadap pengujian Pasal 155 ayat (2) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.