Ditemukan 268 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 95/Pid.B/2019/PN Gsk
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG SURYA ARFA'I, SH.
Terdakwa:
TRI WAHYONO
8615
  • Pid.B/2019/PN Gsk Bahwa saksi dibuatkan SPR pembelian rumah type 30/60 seharga Rp.133.000.000, tanggal 28 September 2017 dan diketahui olehterdakwa; Saksi terakhir melihat lokasi yang akan dijadikan perumahan padabulan April 2018 dan saksi tidak melihat adanya tandatanda akandibangunnya perumahan, lalu saksi mencoba menanyakan dibagianAdministrasi PT Sekawan Bina Sejahtera mengenai PembangunanPerumahan Griya Asri Sentosa namuan saksi tidak mendapatkankepastian justru pihak Administrasi melemparkan kesalahn
    rumah type 30/60 seharga Rp.133.000.000, tanggal 28 September 2017 dan diketahui olehterdakwa;Saksi terakhir melihat lokasi yang akan dijadikan perumahan padabulan April 2018 dan saksi tidak melihat adanya tandatanda akandibangunnya perumahan, lalu saksi mencoba menanyakan dibagianHalaman 92 dari 197 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN GskAdministrasi PT Sekawan Bina Sejahtera mengenai PembangunanPerumahan Griya Asri Sentosa namuan saksi tidak mendapatkankepastian justru pihak Administrasi melemparkan kesalahn
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 116/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 14 Februari 2019 — Pemohon:
1.WALUYO HERYAWAN
2.FARIDA
559
  • Selanjutnya Pemohon datang menghadap ke muka kepersidangan Kemudian Hakim membacakan surat permohonannya Pemohonyang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang NomorRegister 116/PDT.P/2019/PN.TNG. pada pokoknya para Pemohonmohon agar kesalahn penulisan nama ayah pada akta kelahiran anakpara Pemohon dapat didaftarkan dalam daftar yang kini berlaku bagiwarga Negara Indonesia;Hakim menerangkan bahwa persidangan hari ini dilanjutkan untukpembuktian Pemohon , dan atas kesempatan yang diberikan
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
1.ADYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos Bin MUH. NASIR
2.MAHA SETIAWAN
214108
  • Dengandemikian, secara hukum, perbuatan pidana tersebut tentunya harusdipertanggung jawabkan ;Hal 65 dari 102 hal Putusan No.103/Pid.B/2021/PN.KdiBahwa dalam hukum pidana ada namanya kesalahan itu terbagi dua adayang namanya dolus dan ada culpa, kesalahn itu ada yang disengaja danada yang tidak di sengaja ;Bahwa kalau sengaja apakah dia sengaja atau tidak oleh karena itu untukmenggaris bawahi dia sengaja tentukan dia menyadari dan lebih spesifiklagi dalam teori van vool dan simons ada disebut teori
Register : 22-12-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 435/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.FEBRIAN JAMES
2.ADIANSYAH
3.MAWARDI
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
2.PT. Town Management Development, Tanjung Bunga. Cq. PT. Wahana Mustika Gemilang
Turut Tergugat:
Kantor PDAM Perusahaan Air Minum Kota Makassar)
16366
  • PrematurBahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya tentang gugatan Para PenggugatKonvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang didalilkan sebagai gugatan yangpremature tidaklah menguraikan bagian mana dari gugatan Para PenggugatKonvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang premature dan hanyamengulang kembali pernyataan bahwa tidak ada hubungan hukum antaraPara Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan TurutTergugat, hal mana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian eksepsitentang gugatan kurang pihak dan kesalahn
Register : 15-05-2009 — Putus : 17-12-2009 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 5/Pdt.G/2009/PN.Stg
Tanggal 17 Desember 2009 — Tuan H. ABU BAKAR Bin H. ISMAIL, Dkk LAWAN H. A. M. JAFARI Bin A. M. SAHIDIN, Dkk
10228
  • seperti disebut diatas sudah cukup jelas apa yang menjadiFundamentum Petendi dari gugatan sedang apakah uraian dari posita gugatantumpang tindih serta diuraikan tidak berurutan menurut tanggal dan waktu peristiwa132bukanlah suatu hal menjadikan gugatan obscuur libel sepanjang gugatan tersebutmemberikan gambaran peristiwa adanya perbuatan yang membawa akibat kerugianpenggugat, dan untuk banyaknya kalimat yang ditulis secara salah seperti yang telahdipertimbangkan diatas hal tersebut hanyalah sebagai kesalahn
Register : 23-01-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 31 Januari 2019 — - Penggugat 1. Drs. Purwanta - Tergugat 1. NUNIK HARMINI 2. IRMA FARA MURWANI 3. SUGENG RIYADI 4. PARYANA - Turut Tergugat 5. BANK MUAMALAT CABANG MANGKUBUMI 6. Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning 7. MUSTIKA RAHAYU, SH. 8. ESTI ROPHIKIN, SH., M.Kn. 9. ALBERTUS PRIYO PURWANTO, SH. 10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL
17591
  • /PN.Btlasalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.Dalam hukum tentang Perbuatan Melanggar Hukum, sebab akibat jenis inisering disebut dengan hukum mengenai but for atau sine qua non;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum serta uraianpertimbangan di atas bahwa tidak terbukti unsur perobuatan melanggar hukum,unsur menimbulkan kerugian, unsur kesalahn, oleh karenanyaterhadap unsuradanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan paraTergugat, maka
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
283173
  • Kesalahn terdiridari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan berarti bahwa terdakwamengetahui dan menghendaki dalam melakukan perbuatan yangdilarang atau terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya akibatyang dilarang tersebut.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
20924
  • Kesalahansemacam ini masih di toleransi sebagai kesalahn administrasi. Perbuatan inimembentuk pertanggungjawaban administrasi. Sanksi administrative dapatdijatunkan pada si pembuat, tidak dapat menjatuhkan pidana.Si pembuat dalam kedudukan administrative tertentusadar dan mengerti (Sengaja)bahwa pekerjaan administrative tertentu menyalahi aturan/prosedur (melawanhukum) dilakukannya juga, yang karena itu membawa kerugian Negara.