Jawa Barat.Islam.Karyawan Swasta.AJIS YURGANI.Sidrap.28 Tahun / 13 Juli 1987.Lakilaki.Indonesia.Perum Cibubur Countri Klaster Awos No. 12Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Prop. JawaBarat.Islam.Wiraswasta.SMA (tamat).ARIFUDDIN.Nunukan.35 Tahun / 05 Oktober 1979.Lakilaki.Indonesia.JI. Dg. Pawero RT 001/RW 001 Desa KampungPisang Kec. Soreang Kota Parepare dan Jl.Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2016/PN PalKayu Manis RT 001/RW 003 Kel. CirimekarKec. Cibinong Kab. Bogor Prop.

PUTUSANNomor 965/Pid.B/2019/PN SmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1oO oR WDCONNama lengkap : Himawan Novianto Als Himawan Bin SlametSulistyo;Tempat lahir : Magetan;Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/26 November 1980;Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Perum GTS Klaster KotaTaman

Tanjung MulyaPerkasa;11.1 (Satu) eksemplar copy Risalah Focus Group Discussion II dalam rangkaPelaksanaan Klaster Daerah Industri Ayam Ras Pedaging tanggal 31 Mei2011 Bertempat di Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya;12.2 (dua) bundel Analisa Hasil Produksi Peternak Tahun 2015;13.1 (satu) buku Panduan PT. Tanjung Mulya Perkasa mengenai BukuPanduan Dasar Operasional Divisi Budidaya ;14.1 (satu) buku Panduan PT.

Bank BNI SKCTasikmalaya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan programpemerintah yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan KemiskinanBerbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3).

Klaster inibertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagiusaha mikro dan kecil;Menimbang, bahwa sumber dana penyaluran KUR adalah 100% bersumberdari dana Bank Pelaksana, yaitu untuk kredit yang telah diberikan kepada 80kelompok peternak ayam petelur dan pedaging selaku nasabah tahun 2010 dan 2011yang dimaksud dalam perkara ini adalah dari dana PT. Bank BNI yang merupakansalah satu bank yang mayoritas sahamnya milik pemerintah.

Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskansesuai ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo.

Tanjung MulyaPerkasa;11. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Focus Group Discussion Il dalam rangkaPelaksanaan Klaster Daerah Industri Ayam Ras Pedaging tanggal 31 Mei2011 Bertempat di Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya;12. 2 (dua) bundel Analisa Hasil Produksi Peternak Tahun 2015;13. 1 (satu) buku Panduan PT. Tanjung Mulya Perkasa mengenai BukuPanduan Dasar Operasional Divisi Budidaya ;14.1 (satu) buku Panduan PT.

maupundidaerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertujuaan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh rakyat ;Menimbang, bahwa fasilitas kredit yang telah diberikan kepada 80nasabah kelompok ayam petelur dan pedaging tahun 2010 dan 2011 oleh PT.Bank BNI SKC Tasikmalaya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yangmerupakan program pemerintah yang termasuk dalam Kelompok ProgramPenanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikrodan Kecil (klaster

Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan aksespermodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil ;Menimbang, bahwa sumber dana penyaluran KUR adalah 100%bersumber dari dana Bank Pelaksana, yaitu untuk kredit yang telah diberikankepada 80 kelompok peternak ayam petelur dan pedaging selaku nasabahtahun 2010 dan 2011 yang dimaksud dalam perkara ini adalah dari dana PT.Bank BNI yang merupakan salah satu bank yang mayoritas sahamnya milikpemerintah.

lama 20 (dua puluh) tahunHalaman 192 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgdan denda paling sedikit Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp.1.000.000.000, (satu = milyar rupiah) maka Majelis akanmenentukan pidana yang tepat kepada Terdakwa sebagaimana akandisebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa program KUR merupakan program pemerintah yangtermasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan BerbasisPemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster

Tanjung MulyaPerkasa;11. 1 (satu) eksemplar copy Risalah Focus Group Discussion Il dalamrangka Pelaksanaan Klaster Daerah Industri Ayam Ras Pedagingtanggal 31 Mei 2011 Bertempat di Kantor Bank IndonesiaTasikmalaya;12. 2 (dua) bundel Analisa Hasil Produksi Peternak Tahun 2015;13. 1 (satu) buku Panduan PT. Tanjung Mulya Perkasa mengenai BukuPanduan Dasar Operasional Divisi Budidaya ;14. 1 (satu) buku Panduan PT.

Pasal 27 ayat (10) PHI PTFI 2015-2017 dan Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 2020-2022 dan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 serta Pasal 36 huruf j PP No. 35 Tahun 2021 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja;4.

Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa:- Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Karimata Klaster 02 Gang Bukit Permai, Lingkungan Krajan Barat, Kelurahan Sumbersari RT.04 RW.07, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana tertera dalam SHM No. 8251/Kec.Sumbersari, Surat Ukur tanggal 10 Juni 2009 No.00123/Sumbersari/2009, atas nama : ... , luas tanahnya = 148 M2, dengan panjang 21,20 m x lebar 7 m; di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah, lantai keramik

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

Pasal 26 ayat (6) Pedoman Hubungan Industrial Edisi XI PTFI Periode 2020-2022, dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;5.

Pasal 28 ayat (17) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5.

untuk usaha terdakwa sunah atau tidak wajib mengajukan TDI ;Bahwa pada hakekatnya perinjinan bagi UKM yang intinya Usaha Mikro dan kecildibedakan / diperkecualikan dalam kepimilikan ijin dengan kerangka pemikiran apabilasudah tumbuh dan menjadi usaha kecil menengah dan besar, mereka mampu menjalankankewajiban sebagai pengusaha yang bertanggungjawab untuk itu aktivitas pengusaha Mikrodan kecil ini masih dakam konteks pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait ;Bahwa untuk program pengembangan klaster

JAMIL baik bertindak secara sendirisendiri maupun bersamasama pada hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2015, sekira pukul19.30 WIB, atau setidaktidaknya pada bulan Agustus tahun 2015, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Perumahan Klaster Air Raja RT004/RW002Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang PropinsiKepulauan Riau, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang

Pelabuhan LembarNusa Tenggara Barat tersebut dapat menimbulkankerugian yaitu dapat membahayakan para penumpang kapal karena para ABKyang menggunakan Kartu Vaksinasi Covid19 palsu tersebut pada faktanyabelum pernah mendapatkan vaksinasi Covid19 sehingga tidak menutupkemungkinan mereka telah dan rentan terpapar Covid19 dan dapat menularkanHalaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN AmpCovid19 ke penumpang kapal maupun masyarakat lainnya di tempat tujuanperjalanannya sehingga dapat menimbulkan klaster

PerumGraha Safira jam 12.00 WIB yang mengatakan tembok paling utaradijebol cepat ke sini, Kedua bulan Januari 2015 tembok ke2 dijebol,Ketiga Bulan Maret 2015; Bahwa pihak developer yang melakukan tindakan yang ditujukanagar Tembok dirobohkan dengan cara tembok yang disebelah perumGraha Safira II di srekel kemudian ditarik; Bahwa saksi merasa dirugikan karena rumah saya dekat dengantembok yang dijebol; Bahwa saksi Pada waktu saya beli rumah waktu penawaran ada siteplan, ada dibikin Masjid, taman, dan Klaster

Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster

memerintahkan pengusahauntuk membayar upah Penggugat setiap bulannya selama proses PHK denganpersyaratan apabila Tergugat terbukti telan melakukan skorsing kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3)UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 155 Undangundang No.13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ternyata telah dihapus, selanjutnyaketentuan skorsing tersebut diatur dalamUndangUndang No. 11 tahun 2020tentang Cipta Kerja pada klaster

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

Majlis Taklim Nomor 98, Kelurahan Sukatani, KecamatanTapos, Kota Depok telah dijual:;Bahwa saksi menerangkan Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah diBukit Golf Klaster Lavender Blok GG.6 Nomor 1 Kecamatan Gunung PutriKabupaten Bogor, sudah dijual:;Bahwa saksi menerangkan rumah yang terletak di Serang Banten milikorang lain, bukan milik Penggugat dan Tergugat:Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA Dpk.Bahwa saksi menerangkan Konter yang terletak di Cibubur, dibeli padaNya'i,

empat miliar enam ratusdelapan puluh tiga juta rupiah yang didalilkan oleh SURAT GUGATitu, Manakala ditulis dengan menggunakan angka, harus ditulissebagai Rp4.683.000.000,00; sebagaimana jika hendak ditulissecara lengkap maka ejaan yang benar adalah:Rp4.683.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tigajuta rupiah)Tapi tidak dapat ditulis secara salah, sebagaimana tertulis padaSURAT GUGAT sebagai:Rp4.683.000.000,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tigajuta rupiah)Eksepsi TERGUGAT klaster