Ditemukan 541 data
WARTONO
Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
126 — 64
negara Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelahupaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf cQanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal PesertaPemilihnan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:(1) Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partal
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Abd. Gawi Djafar Alias Ami Gawi
104 — 65
pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KabupatenBoalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Terdakwa Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
174 — 184
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau.
Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud.
88 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRAKSI PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN pada DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, yangterdiri dari:1. H.Djafar Badjeber SI.P. selaku Penasihat Fraksi;2.
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Suharni Djabani Alias Ura
137 — 380
pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
Gawi Djafarsebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemobersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikanmenengah yang dilegalisir;Oo Surat pernyataan bermaterai calaon anggota
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Rustam Bokings
139 — 62
pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal; Bahwa bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:O Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;Oo Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surattanda tamat belajar dan surat keterangan
104 — 41
kembalidalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Bukti P9) yang merujuk pada putusanMahkamah Konstitusi No. 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, yangdalam pertimbangan hukum dan amar putusannya disimpulkan sebagaiberikut;.............00..AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 39/PUUXI/2013,TANGGAL 31 JULI 2013. onan"Mengadili, dan Menyatakan:1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;1 Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal
OBED KONDO METE, S.Kep,Ns
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
105 — 34
Menjadi anggota dan atau pengurus partal politikd.
Terbanding/Tergugat I : PT. NASMOKO Kaligawe
Terbanding/Tergugat II : HENDRA WIBOWO
95 — 65
Prinsipkontrak partal(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja.
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
55 — 32
Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal
No.27/PDT/2015/PT.PBRketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal
38 — 31
ML DENNY TEWU,SE, MM sudah terdaftarsebagai salah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANATNASIONAL (PAN), sebagaimana Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUHal 10 dari 85 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.1.3.1.4.
,Bahwa kemudian PARTAl AMANAT NASIONAL menjawab suratpermohonan klarifikasi dari Dewan Pembina PARTAI DAMAI SEJAHTERAdengan Nomor Surat: PAN/B/KWSJ/38/V1/2014 Tanggal 9 Juni 2014 yangintinya surat tersebut menyatakan BENAR PENGGUGAT I DR ML DENNYTEWU,SE,MM masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional (DPPPAN) (vide BUKTIT3.3).1.4.Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi dari DPP PAN tersebut maka DewanPembina Partai Damai Sejahtera menyerahkan kepada Mahkamah PartaiDamai
DR.ML Denny Tewu, SE., MM sudah terdaftar sebagaisalah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANAT NASIONAL (PAN),sebagai mana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUSJ/109/IX/2013 tanggal 30September 2013 tentang Penggantian Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional periode 20102015 (Vide Bukti TI.1), kemudianDewan Pembina mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 2 Juni 2014 perihalkebenaran keberadaan Penggugat! DR.
164 — 71
Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partal,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.
TERGUGAT sebagai organ tertinggiPartai GERINDRA memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan PartaiGERINDRA termasuk kewenangan untuk melakukan pergantian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota sedangkan TERGUGAT II sebagai organ pelaksanatinggi Partal GERINDRA memiliki kewenangan untuk melaksanakankebijakan Partai GERINDRA yang telah ditetapbkan oleh TERGUGAT I,termasuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon.Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, PARA TERGUGAT memilikikewenangan secara penuh untuk melakukan
294 — 102
Aiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui. menjadi anggota partal politik lain;6.
Menjadi anggota partai politik lain;Pasal 406:Ayat(1) : Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta padaayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan olehpimpinan partal politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kotadengan tembusan kepada Gubernur;Ayat (2) : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRDkabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggotaDPRD
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Ir.A.YANI KOESNADI H.S. Als DEWA bin HUSEIN A.R
74 — 18
Dan melihat penampilan meyakinkan pakai kostumINVESTIGATOR dan dari cara ngomongnya Terdakwa sudah sangat meyakinkandan terlinat tenang serta berpengalaman, bahkan Terdakwa saat itu menunjukkanfotofoto dirinya sedang bersama tokoh politik, partal, maupun tokoh daerah dibidangpartai dan pejabat daerah tambah membuat saksi percaya;Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengaku bernama Dewaberalamat di daeran Yogyakarta, namun ternyata setelan di periksa petugasKepolisian, terungkap nama asli Terdakwa
SYAHRUL BIN SYAMA UN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH
Turut Tergugat:
PELAKSANA TUGAS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR
276 — 71
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2003 yang antara lain menegaskan :bahwa apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partal yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (NietOntvantkelick Verklaard)b.
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
168 — 57
Suara Caleg,No Partal, menurut, Selisi MenurutPar Parpol Penggu Tergu ; Selisihpol gat gat Penggu TerguC1 DB1DEMOKRATDaniel14 1.527 583 944 333 71 262Wanewar(Penggugat 1)PKPIMesakh Alfred20 Fredrik 510 191 319 395 76 319Dimomonmau(Penggugat II)PPP10 Idham 667 604 63 203 140 63(Penggugat III)9.1.
Efraim Orawaymelakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi yang pertama;Bahwa saksi tidak tahu jika perubahan yang dilakukan tersebut termasuk untukatas nama Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera atautidak;Halaman 141 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa terhadap perubahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Ketua PPDtersebut, saksi telah melaporkannya kepada Panwas di tingkat distrik dankabupaten;Bahwa penghitungan di PPD diikuti oleh semua perwakilan saksi dari partal
Partai PKPI untuk menanyakan apakahada upaya hukum yang dilakukan oleh partai baik itu melaporkan ke Bawasluatau ke Gakumdu dan jawaban ketua partai pada waktu itu bahwa memangsudah ada upaya hukum ke Bawaslu dan Gakumdu namun setelah itu saksitidak tahu tanggapan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait dengan laporantersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak;Bahwa saksi mendapatkan data perolehan suara tersebut dari saksi partaiPKPI di semua TPS berdasarkan pada formulir model C1 Plano;Bahwa ada 40 saksi partal
tersebut kepada saksi;Bahwa sepengetahuan saksi dari partai mempunyai form tersendiri untukpencatatan yang dibagikan kepada semua saksi partai PKPI di TPSTPS, halini untuk mengantisipasi jika saksi partai PKPI tidak mendapatkan fotokopi formC1 di TPS;Bahwa yang bertandatangan dalam form tersebut adalah saksi partai danKetua TPS;Bahwa saksi lupa, form dari 40 saksi partai ditandatangani semuanya atautidak;Halaman 151 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa saksi mengenal semua saksi partal
hadirpada saat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa saksi mengetahui ada berita acara dalam pleno tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, berita acara tersebut tidak ditandatangani olehsaksi dari PKPI;Bahwa dalam Bukti T.Il.INTVII2 memang ada yang bertandatangan tapi tidakada namanya;Bahwa saksi tidak tahu jika ada penyampaian dari Ketua Partai PKPI yangmenyebutkan siapa yang hadir dalam rapat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dari partai PKPI yang hadir di TPSmendapatkan mandat dari partal
ISWAHYUDI SH
Terdakwa:
1.ANDRI NUR HIDAYAT Als. GLINDING Bin SAHRI
2.SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO
3.TRI NOVANTO Als. TEBO Bin SUGIYANTO
127 — 29
saudara Gideonkemudian pada awalnya Saksi menghubungi Penasehat Hukum ParaTerdakwa dan selang beberapa hari Saudara Gideon dan lbunyamenandatangani surat perdamaian tersebut;Bahwa sebelum ada penandatanganan surat perdamaian sepengetahuanSaksi sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu karena di rumah Sksiada penyampaian akan melakukan perdamaian;Bahwa musyawarah dilakukan dirumah Saksi karena Saksi sebagaiKetua Partai di kecamatan Minggir dan Para Terdakwa dan SaudaraGideon juga merupakan simpatisan partal
Terdakwa Santangdengan Saudara Gideon yang dilakukan di rumah Widarto Catur;Bahwa Terdakwa Santang tidak datang saat perdamaian tersebut dandiwakili oleh Saudara Iswandi sebagai Lawyernya dan saudara Dionbeserta ibunya;Bahwa perdamaian dilakukan mengenai penganiayaan yang dialami olehSaudara Gideon dan bukan mengenai bom Molotov;Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian tersebut karena Saksisebagai pengurus Partai di Kecamatan Minggir, sementara ParaTerdakwa dan Saudara Gideon juga merupakan simpatisan partal
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
159 — 44
Karena perkara a quo memenuhi kriteria sebagai perkara perselisihaninternal partal politik, maka menurut hukum perkara a quo seharusnyadiperiksa dalam rentang waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sesuaiketentuan Pasal 33 ayat (1) jo ayat (3) UndangUndang Partai Politiksebagaimana dikutip berikut ini:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihandilakukan melalui pengadilan negeri.(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
Namun yang terjadi dalam perkara ini, justru pihak yang Putusan Perkara No.699/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 34dimenangkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu ETHA BULO(sekarang TERGUGAT II) lah yang terlebin dahulu mengajukan gugatanke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregistrasi sebagai perkaraperdata khusus partal politik Nomor 477/Pdt.SusParpol/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16November 2017 yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT (ETHA
39 — 19
Hal tersebut terjadi ketika saksi berada di rumah Pemohondengan Termohon. waktu itu saksi melihat Termohon berkata Kau itudengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi kepada Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antaraPemohon dan Termohon, namun waktu itu sedang dalam urusanmembahas partal; Bahwa saksi pernah melihat postingan katakata kasar Termohondi Facebook yang menyinggung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggalsejak sekitar bulan November Desember
157 — 31
,M.Si dan Ir.MUHAJIRIN, MP yang di usungoleh Partai PBB sebagi berikut:1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBBmendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logopartai serta atribut partal yang mendukung pasangan lainberjumlah: Rp.10.000.000.000.