Ditemukan 541 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
WARTONO
Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
12664
  • negara Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelahupaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf cQanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal PesertaPemilihnan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:(1) Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partal
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN TILAMUTA Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Tmt
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Abd. Gawi Djafar Alias Ami Gawi
10465
  • pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KabupatenBoalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Terdakwa Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan
Register : 26-09-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
174184
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau.
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; ataud.
Register : 17-05-2001 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2001
Tanggal 25 Februari 2013 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROP. DKI JAKARTA., DK vs PRESIDEN RI;
8822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FRAKSI PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN pada DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, yangterdiri dari:1. H.Djafar Badjeber SI.P. selaku Penasihat Fraksi;2.
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN TILAMUTA Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Tmt
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Suharni Djabani Alias Ura
137380
  • pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
    Gawi Djafarsebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemobersama Herson Tina sebagai sekretaris partal;Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:Oo Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tandatamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikanmenengah yang dilegalisir;Oo Surat pernyataan bermaterai calaon anggota
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN TILAMUTA Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.MUHAMMAD RACHMADHANI, SH
3.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Rustam Bokings
13962
  • pengganti;6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:Pengumuman daftar calon sementara (DCS);9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN TmtDibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar CalonSementara;10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakan kepada partal
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Abd.Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenBoalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partal; Bahwa bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten Boalemo harusmemenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:O Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;Oo Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surattanda tamat belajar dan surat keterangan
Register : 30-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 27 Nopember 2013 — RAHMI KOMALAWATI MELAWAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10441
  • kembalidalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 (Bukti P9) yang merujuk pada putusanMahkamah Konstitusi No. 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, yangdalam pertimbangan hukum dan amar putusannya disimpulkan sebagaiberikut;.............00..AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 39/PUUXI/2013,TANGGAL 31 JULI 2013. onan"Mengadili, dan Menyatakan:1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;1 Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 33/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
OBED KONDO METE, S.Kep,Ns
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
10534
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partal politikd.
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 134/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PRABOWO PRASETYA Diwakili Oleh : PRABOWO PRASETYA
Terbanding/Tergugat I : PT. NASMOKO Kaligawe
Terbanding/Tergugat II : HENDRA WIBOWO
9565
  • Prinsipkontrak partal(party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlakujuga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja.
Register : 25-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 13 Mei 2015 — Pembanding/Penggugat : AYI AFRIANTO,DKK
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
5532
  • Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal
    No.27/PDT/2015/PT.PBRketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa :Pasal 10(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuka. menguji undangundang terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;c. memutus pembubaran partal
Register : 03-02-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2016 — Dr. M.L. DENNY TEWU, SE., MM. SAHAT H.M.T. SINAGA, SH., MKn L a w a n TILLY KASENDA JERRY KASENDA RUYANDI HUTASOIT MARTIN NEOLAKA HENDRIK RE ASSA, SH
3831
  • ML DENNY TEWU,SE, MM sudah terdaftarsebagai salah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANATNASIONAL (PAN), sebagaimana Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Amanat Nasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUHal 10 dari 85 halaman Putusan No.61/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.1.3.1.4.
    ,Bahwa kemudian PARTAl AMANAT NASIONAL menjawab suratpermohonan klarifikasi dari Dewan Pembina PARTAI DAMAI SEJAHTERAdengan Nomor Surat: PAN/B/KWSJ/38/V1/2014 Tanggal 9 Juni 2014 yangintinya surat tersebut menyatakan BENAR PENGGUGAT I DR ML DENNYTEWU,SE,MM masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional (DPPPAN) (vide BUKTIT3.3).1.4.Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi dari DPP PAN tersebut maka DewanPembina Partai Damai Sejahtera menyerahkan kepada Mahkamah PartaiDamai
    DR.ML Denny Tewu, SE., MM sudah terdaftar sebagaisalah satu pengurus partai lain yaitu PARTAl AMANAT NASIONAL (PAN),sebagai mana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional (DPPPAN) No. PAN/A/Kptsn/KUSJ/109/IX/2013 tanggal 30September 2013 tentang Penggantian Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional periode 20102015 (Vide Bukti TI.1), kemudianDewan Pembina mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 2 Juni 2014 perihalkebenaran keberadaan Penggugat! DR.
Register : 06-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 861/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Nopember 2021 —
16471
  • Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketatersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partal,sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.3.
    TERGUGAT sebagai organ tertinggiPartai GERINDRA memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan PartaiGERINDRA termasuk kewenangan untuk melakukan pergantian PimpinanDPRD Kabupaten/Kota sedangkan TERGUGAT II sebagai organ pelaksanatinggi Partal GERINDRA memiliki kewenangan untuk melaksanakankebijakan Partai GERINDRA yang telah ditetapbkan oleh TERGUGAT I,termasuk melakukan pergantian Ketua DPRD Kota Cirebon.Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, PARA TERGUGAT memilikikewenangan secara penuh untuk melakukan
Register : 05-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Mei 2018 — Nama : ZAINAL KARIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Morotai; Tempat Tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 memberikan kuasa kepada: 1) CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H.; 2) AHMAD AJLAN ALWI, S.H.; 3) YENI LITAAY, S.H.; 4) ERIK RIDWAN S., S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Kantor Hukum Charles Litaay dan Rekan, di Jalan Karang Panjang, RT.002/RW.003, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat kedudukan : Jalan Raya Trans Halmahera, Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/121/G, tertanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2) BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3) MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4) SOFYAN HADI, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5) MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6) SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : AJUDIN TANIMBAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK-TUN/II/FES/2018, tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 3) BENNY ADAM, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Dana Kopra No.1/29 Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
294102
  • Aiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui. menjadi anggota partal politik lain;6.
    Menjadi anggota partai politik lain;Pasal 406:Ayat(1) : Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta padaayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan olehpimpinan partal politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kotadengan tembusan kepada Gubernur;Ayat (2) : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRDkabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggotaDPRD
Register : 03-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 126/Pid.B/2018/PN Mad
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Ir.A.YANI KOESNADI H.S. Als DEWA bin HUSEIN A.R
7418
  • Dan melihat penampilan meyakinkan pakai kostumINVESTIGATOR dan dari cara ngomongnya Terdakwa sudah sangat meyakinkandan terlinat tenang serta berpengalaman, bahkan Terdakwa saat itu menunjukkanfotofoto dirinya sedang bersama tokoh politik, partal, maupun tokoh daerah dibidangpartai dan pejabat daerah tambah membuat saksi percaya;Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa mengaku bernama Dewaberalamat di daeran Yogyakarta, namun ternyata setelan di periksa petugasKepolisian, terungkap nama asli Terdakwa
Register : 04-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
SYAHRUL BIN SYAMA UN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH
Turut Tergugat:
PELAKSANA TUGAS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR
27671
  • Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2003 yang antara lain menegaskan :bahwa apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partal yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.... dst; (NietOntvantkelick Verklaard)b.
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
16857
  • Suara Caleg,No Partal, menurut, Selisi MenurutPar Parpol Penggu Tergu ; Selisihpol gat gat Penggu TerguC1 DB1DEMOKRATDaniel14 1.527 583 944 333 71 262Wanewar(Penggugat 1)PKPIMesakh Alfred20 Fredrik 510 191 319 395 76 319Dimomonmau(Penggugat II)PPP10 Idham 667 604 63 203 140 63(Penggugat III)9.1.
    Efraim Orawaymelakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi yang pertama;Bahwa saksi tidak tahu jika perubahan yang dilakukan tersebut termasuk untukatas nama Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera atautidak;Halaman 141 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa terhadap perubahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Ketua PPDtersebut, saksi telah melaporkannya kepada Panwas di tingkat distrik dankabupaten;Bahwa penghitungan di PPD diikuti oleh semua perwakilan saksi dari partal
    Partai PKPI untuk menanyakan apakahada upaya hukum yang dilakukan oleh partai baik itu melaporkan ke Bawasluatau ke Gakumdu dan jawaban ketua partai pada waktu itu bahwa memangsudah ada upaya hukum ke Bawaslu dan Gakumdu namun setelah itu saksitidak tahu tanggapan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait dengan laporantersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak;Bahwa saksi mendapatkan data perolehan suara tersebut dari saksi partaiPKPI di semua TPS berdasarkan pada formulir model C1 Plano;Bahwa ada 40 saksi partal
    tersebut kepada saksi;Bahwa sepengetahuan saksi dari partai mempunyai form tersendiri untukpencatatan yang dibagikan kepada semua saksi partai PKPI di TPSTPS, halini untuk mengantisipasi jika saksi partai PKPI tidak mendapatkan fotokopi formC1 di TPS;Bahwa yang bertandatangan dalam form tersebut adalah saksi partai danKetua TPS;Bahwa saksi lupa, form dari 40 saksi partai ditandatangani semuanya atautidak;Halaman 151 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRBahwa saksi mengenal semua saksi partal
    hadirpada saat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa saksi mengetahui ada berita acara dalam pleno tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, berita acara tersebut tidak ditandatangani olehsaksi dari PKPI;Bahwa dalam Bukti T.Il.INTVII2 memang ada yang bertandatangan tapi tidakada namanya;Bahwa saksi tidak tahu jika ada penyampaian dari Ketua Partai PKPI yangmenyebutkan siapa yang hadir dalam rapat pleno di tingkat kabupaten;Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dari partai PKPI yang hadir di TPSmendapatkan mandat dari partal
Register : 10-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 247/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ISWAHYUDI SH
Terdakwa:
1.ANDRI NUR HIDAYAT Als. GLINDING Bin SAHRI
2.SANTANG YULIANTO Bin MINTOROGO
3.TRI NOVANTO Als. TEBO Bin SUGIYANTO
12729
  • saudara Gideonkemudian pada awalnya Saksi menghubungi Penasehat Hukum ParaTerdakwa dan selang beberapa hari Saudara Gideon dan lbunyamenandatangani surat perdamaian tersebut;Bahwa sebelum ada penandatanganan surat perdamaian sepengetahuanSaksi sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu karena di rumah Sksiada penyampaian akan melakukan perdamaian;Bahwa musyawarah dilakukan dirumah Saksi karena Saksi sebagaiKetua Partai di kecamatan Minggir dan Para Terdakwa dan SaudaraGideon juga merupakan simpatisan partal
    Terdakwa Santangdengan Saudara Gideon yang dilakukan di rumah Widarto Catur;Bahwa Terdakwa Santang tidak datang saat perdamaian tersebut dandiwakili oleh Saudara Iswandi sebagai Lawyernya dan saudara Dionbeserta ibunya;Bahwa perdamaian dilakukan mengenai penganiayaan yang dialami olehSaudara Gideon dan bukan mengenai bom Molotov;Bahwa Saksi ikut menyaksikan perdamaian tersebut karena Saksisebagai pengurus Partai di Kecamatan Minggir, sementara ParaTerdakwa dan Saudara Gideon juga merupakan simpatisan partal
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
15944
  • Karena perkara a quo memenuhi kriteria sebagai perkara perselisihaninternal partal politik, maka menurut hukum perkara a quo seharusnyadiperiksa dalam rentang waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sesuaiketentuan Pasal 33 ayat (1) jo ayat (3) UndangUndang Partai Politiksebagaimana dikutip berikut ini:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihandilakukan melalui pengadilan negeri.(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
    Namun yang terjadi dalam perkara ini, justru pihak yang Putusan Perkara No.699/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 34dimenangkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu ETHA BULO(sekarang TERGUGAT II) lah yang terlebin dahulu mengajukan gugatanke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregistrasi sebagai perkaraperdata khusus partal politik Nomor 477/Pdt.SusParpol/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16November 2017 yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT (ETHA
Register : 22-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA BUOL Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.BUOL
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3919
  • Hal tersebut terjadi ketika saksi berada di rumah Pemohondengan Termohon. waktu itu saksi melihat Termohon berkata Kau itudengan nada tinggi dan dalam keadaan emosi kepada Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antaraPemohon dan Termohon, namun waktu itu sedang dalam urusanmembahas partal; Bahwa saksi pernah melihat postingan katakata kasar Termohondi Facebook yang menyinggung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggalsejak sekitar bulan November Desember
Register : 22-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Klk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15731
  • ,M.Si dan Ir.MUHAJIRIN, MP yang di usungoleh Partai PBB sebagi berikut:1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBBmendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logopartai serta atribut partal yang mendukung pasangan lainberjumlah: Rp.10.000.000.000.