Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 145.369.800,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Patebon, Kab.Kendal ;Bendahara UPK PNPM MP Kec. Patebon , KabupatenSUTIA, jarcisansasesnnssnsanensesusssannesnnvisesamnennnnaasasnnenaaaiTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret2011 ;2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampaidengan2011 3tanggal 7 MeiHal dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg3.

MP), penjelasan IX, Pendanaan dan Administrasikegiatan PNPM MP :(1).

PNPM MP UPK (Unit Pengelola Kegiatan)Kecamatan Patebon. 2 (dua) lembar rekening Koran fiktif dengan nomor tabungan10.01.01.03098;Dirampas untuk dimusnahkan.4.

Uang tunai Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal danselanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untuk membayar uangpengganti tersebut diatas ; 7.

Magetan;

Magetan;

Magetan bulan November 2012 Desember 2012;

Magetan bulan Januari 2013 September 2013;

Magetan tahun 2013;

Magetan bulan Januari 2013 September 2013; 26. 1 (Satu) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan kas harian SPP Kec.Ngariboyo , Kab. Magetan tahun 2013; 27. 1 (Satu) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan bukti transaksi SPPKec. Ngariboyo , Kab.

Saat itu kegiatannya masih bernama ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) dengan Ketua DANARTO, Sekretaris SRISURYANI, Bendahara Terdakwa sendiri (RINA WIJAYANTI) dan tahun 2007program berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM) lalu tahun 2013 Program PNPM dibagi menjadi dua yaituPNPMMPd dan PNPMGenerasi untuk kesehatan dan pendidikan).

Saat itu. kegiatannya masih bernama ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) dengan Ketua DANARTO, Sekretaris SRISURYANI, Bendahara Terdakwa sendiri (RINA WIJAYANTI) dan tahun 2007program berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM) lalu tahun 2013 Program PNPM dibagi menjadi dua yaituPNPMMPd dan PNPMGenerasi untuk kesehatan dan pendidikan).

Ngariboyo Kab.Magetan; 6) 1 (Satu) buah buku PNPM Mandiri Perdesaan transaksi piutang lainlaintahun 2013 Kec. Ngariboyo, Kab.

SAKSIT HANA LAGARENSE:16Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga terlibat perkara korupsidana PNPM Mandiri;Bahwa saksi sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) karenaditunjuk oleh Bupati Morowali berdasarkan SK sedangkan terdakwa sebagaifasilitator tehnik pada proyek PNPM Mandiri di desa Bunta Kecamatan PetasiaKabupaten Morowali;Bahwa ada kegiatan normalisasi sungai di desa Bunta dalam proyek PNPMMandiri dengan anggaran sesuai RAB sejumlah Rp.86.550.000, (delapan puluhenam

Mandiritanggal 25 Januari 2011;Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kegiatan proyek yang dikelola PNPM Mandiridi Kecamatan Petasia;Bahwa saksi dulu pernah menerima honor dari Kabupaten tetapi sekarang inibelum pernah;Bahwa saksi selaku pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasiproyek tersebut dan PNPM sebagai pelaksana;Bahwa saksi tidak mengawasi dalam kegiatan tersebut;Bahwa menurut cerita di kantor katanya proyek normalisasi sungai menggunakanexcavator yang dipinjam dari perusahaan kelapa

SAKSI DESMON MALATUNDU:Bahwa pernah ada proyek PNPM Mandiri berupa normalisasi sungai didesa Bunta Kecamatan Petasia melalui anggaran PNPM Mandiri tahun2010;Bahwa saksi tahu ada proyek PNPM karena saksi pernah diberitahu olehRoli Laentu selaku ketua TPK;Bahwa Roy Melki Gostaf sebagai kontraktor normalisasi sungai di desaBunta;Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana anggaran biaya (RAB) untukproyek normalisasi sungai tersebut;Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran proyek normalisasi sungai diBunta

SAKSI JHON SUNG BATE:Bahwa di desa Bunta pernah ada proyek PNPM Mandiri tahun anggaran2010 dan saksi sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD)bersama dengan Lisnawati Tosae;Bahwa saksi sebagai KPMD bertugas menyiapkan proposal danterdakwa dalam proyek PNPM Mandiri sebagai fasilitator, sedangkanRoy Melki Gostaf yang mengerjakan normalisasi sungai tersebut;Bahwa sesuai RAB anggaran dalam proyek sejumlah Rp.91.105.000,(Sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);Bahwa saksi tidak ikut

tahun 2003 di Palu, pelatihan pratugas FK/FTtahun 2007 di Manado dan pelatihan pratugas FK/FT tahun 2009 di Palu;Bahwa tahun 2010 desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowalipernah mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan untuk pekerjaannormalisasi aliran sungai dengan tenaga manusia sedangkan terdakwasebagai fasilitator teknik kecamatan;Bahwa tujuan dari bantuan PNPM Mandiri adalah untukmemberdayakan masyarakat pedesaan melalui program nasionalpemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan

Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor : 06 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01Nopember 2011.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD VII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor : 07 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 14Desember 2011.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD VIII PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo

Sari Baganti Nomor : 08 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 23Januari 2012.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD IX PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor : 09 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 26Januari 2012.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik KecamatanLinggo Sari Baganti Nomor : 10 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30Januari 2012.1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD Xl PNPM Mandiri

PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 11 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.86) 1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 12 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 16 Februari 2012.87) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 13 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari

/2017/PT PDG90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 17 / PLTMH / LGM / 2012 tanggal 17 Juli 2012.92) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 18 PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian

28 Agustus 2011.78) 1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD IV PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 04 / PLTMH/ LGM / 2011 tanggal 24 September 2011.79) 1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD V PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Gadang Mudik Kecamatan LinggoSari Baganti Nomor : 05 / PLTMH / LGM / 2011 tanggal 01 Nopember 2011.80) 1 (Satu) Buah Dokumen Asli LPD VI PNPM Mandiri Perdesaan PLTMHLagan Gadang Mudik

MP).Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten SumbawaNomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009

No. 2000 K/PID.SUS/2016Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2010 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenSumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal 31 Desember 2009 danKeputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010

No. 2000 K/PID.SUS/2016 Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 9 (sembilan) Desa di KecamatanEmpang.Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2011 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenSumbawa Nomor 0401/01005.5//2010

No. 2000 K/PID.SUS/2016Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran fiktif sebanyak 18 (delapanbelas) kelompok pada Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri PerDesaan (PNPMMP) Kecamatan Empang, KabupatenSumbawa, dimana uang pinjaman 18 (delapan belas) kelompok tercatatdalam pembukuan kas PNPM Kec. Empang sebagai pemberianpinjaman kredit kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) perguliran,padahal pada kenyataannya 18 (delapan belas) kelompok yang tercatatdi dalam buku kas PNPM Kec.

Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri

Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/PembentukanPengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Dalam KabupatenAceh Selatan Tahun 2008.4. Surat Keputusan Nomor: 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.5.

Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.6. Surat Keputusan Nomor: 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2011.

Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.5.Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.6.

Tipikor/2015/PTBNA27.28.29.30.31.32.33.Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten AcehSelatan Tahun 2010.Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten AcehSelatan Tahun 2011.Surat Keputusan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah,e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan,e Ir.

3011200728112007 II 20 BLN 00007/PNPM 049428H/110250.000.000. Hal. 20 dari 68 hal. Put.

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;Ir.

No. 1542 K/Pid.Sus/2013 2008 TGL. 6112008 0 5112008I APBN 00051/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/X/112 Tal. 100,000,000.02008 TGL. 27112008 025112008I APBN 00062/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/ 112 Tol. 76,000,000.00X /2008TGL. 2711200825112008IV APBN 00004/PNPM 590518L/110/1MP/UPK/BAU/X/ 12 60,000,000.002009 TGL.

Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;e Ir.

Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BB-3);4. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 17 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BB-4);5. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap III (Belanja Bantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Sumber (BB-5);6. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBD (Bantuan Sosial BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahap I TA. 2011) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

Rembang TA. 2011 (BB-12);13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) Kab. Rembang TA 2011 (BB-13);14. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Ketua Kelompok SITI ASIAH (BB-14);15. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH (BB-15);16. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok DAMISIH (BB-16);17. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA I Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Ketua Kelompok SRIYANI (BB-17);18. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok KENANGA II Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok WARTINI (BB-18);19. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok YASINAN RT 3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An. Ketua Kelompok SITI KHASANAH (BB-19);20. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok ARISAN II RT 3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber(BB3).1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Sumber Nomor : 17 Tahun2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM MPd) Kecamatan Sumber (BBA4).1 (satu) bendel proposal pengajuan dana APBN Tahap Ill (BelanjaBantuan Sosial (DDUPB) PNPM MPd Tahun 2011 Kec.

KetuaKelompok SITI ASIAH (BB14).15.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok YASINAN II RT3/4 Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. RembangAn. Ketua Kelompok DAMISIH (BB15).16.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.Ketua Kelompok DAMISIH (BB16).17.1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok KENANGA Ds. Sumber Kec. Sumber Kab.

Menyampaian Laporan PelakasanaanTugasnya kepada MAD atau BKAD.Bahwa Tupoksi UPK adalah sebagai kepanjangan tanganpemerintah untuk melaksanakan kegiatan PNPM MPd berupaprogram dan mengelola SPP (Simpan Pinjam Perempuan)Perguliran.Bahwa PNPM MPd merupakan program dari Menkokesra danMendagri yang sumber dananya dari Pusat (APBN) dan daerah/kabupaten (APBD).Bahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec. SumberKab.

AF =Perkara KorupsiBahwa besarnya dana PNPM MPd yang diterima Kec.

Rembang dalam pelaksanaan PNPM MPd.e Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pinjaman SPP di UPKKec. Sumber Kab.

Disetorkan ke dalam Rekening Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Perempuan Kec Padang Bolak Julu;

Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok PAJAR TAZAHIZI;

Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok BUNGA SAKURA;

LOTING dengan jumlah pinjaman Rp. 54.500.000,-;

Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok ANGGREK;

TimpahKabupaten Kapuas bersama dengan Fasilitator Kecamatan saksiMENSIH, SPd;Bahwa terdakwa sebagai pengurus PNPM Kec.

Bahwa tujuan umum dari Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkankesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusandan pengelolaan pembangunan. Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno KabupatenPurworejo tahun 2008 dan tahun 2009 diantaranya adalahPenyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagaiberikut :1.

;Bahwa jabatan saksi dalam Program (PNPM MD)18UPK Kec. Bruno sebagai bendahara sejak tahun 2003 sampai sekarangdiangkat berdasarkan SK Bupati Purworejo ;Bahwa susunan pengurus UPK Kec.

(Program Nasional PemberdayaanMasayarakat) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.Bahwa dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat)tersebut bersumber dari dari APBN sebesar 80% dan dari dana APBDsebesar 20%.

Bruno akanterdapat dokumen/surat yaitu proposal, berita acar verifikasi, berita acararapat tim pemutus kredit, surat perjanjian kredit, kartu kredit kelompokpeminjam.Bahwa PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat) sumberdananya didapat dari APBN dan APBD yang mana pada tahun 2003PNPM bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang padatahun 2008 menjadi PNPM PNPM MD (Program NasionalPemberdayaan Masayarakat Mandiri Desa).

mengucapkan sighattaklik talak terhadap Penggugat;2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahbulan terakhir kumpul di tempat orangtua Penggugat;orangtua Penggugat di 3 Selama pernikahan ersebut Penggugat denganTergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan4 Kurang lebih sejak awal Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana Koropsidana PNPM

karenaTergugatsebagaiKetua PNPM tersebutmenghabiskan uang sebesar Rp. 500.000.000 yang katanya untuk investasi dan saksisering mendengar mereka bertengkar hal tersebut ; e Bahwa saksi mengetahui Tergugat dituduh menghabiskan dana PNPM tersebutsetelah mereka kawin dari cerita keluarganya dan ada orang dating dari Provinsimencari Tergugat menanyakan dana tersebut sedangkan Terguga tsudah pulangkerumah orang tuanya ( awal Desember 2011), e Bahwa sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan asaksi

atau keluargalmasingmasing tidak pernah diupayakan lagi jumur 63 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan Guru, tempat tinggal desaKecamatan aa , Kabupaten :e Bahwa Penggugat anak kandung bernama P Tergugat menantu bernama e Bahwa lama mereka kumpul 1 bulan yang menetap dirumah saksi dan satu bulanberikutnya Tergugat terkadang dating dan terkadang tidak dating kerumah saksi dansekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011; e Bahwa sebab mereka pisah Tergugat dituduh korupsi uang PNPM

karenaTergugatsebagai Ketua PNPM di P , setelah 10 hari Tergugat meninggalkanPenggugat datang orang mencari Tergugat menceritakan hal tersebut ; e Bahwa selama mereka kumpul saksi tidak pernah melihat atau mendengar merekalbertengkar hanya melihat dari sikapPenggugat yang tidak mau melayani Tergugatsarapan pagi dan mencucikan pakaian; e Bahwa Tergugat menghabiskan uang PNPM tersebut sebelum kawin denganPenggugat , setelah kawin baru diketahui dansekarang Tergugat ditahan di LembagaPemasyarakatan

di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat denganmemberi nasehat agar kumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mohon agarikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian denganalasan bahwa kurang lebih sejak awal Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak pidanaKoropsi dana PNPM

) Mandiri Perdesaan.14. 1 (satu) buah buku Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.15. 1 (satu) buah buku Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2011 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.

17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 yang disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pasuruhan.18. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP Kecamatan Karangkobar Tahun 2012.19. 1 (satu) bendel Pengajuan Dana Cosharing.20. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pencairan bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun 2011.21. 1 (satu) bendel berkas pengajuan

pencairan dokumen PNPM tahu 2012.22. 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus PNPM-MPd TA 2014 dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD sosialisasi) PNPM-MPd TA 2015.23. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Kelompok SPP-UEP.24. 1 (satu) bendel Progres Pengembalian SUKIYAH ROLIYAH.25. 1 (satu) bendel SPC TA 2011 2012.26. 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Nomor : 414.2 /06/PNPM-MP-KRB/I/2011 Tentang

Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Karangkobar beserta lampiran-lampirannya.27. 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan SPP-UEP TA 2011-2012.28. 1 (satu) bendel Kwitansi Penyaluran Dana SPP UEP.29. 1 (satu) bendel tanda setoran SPP bulan Januari s/d Desember 2011.30. 1 (satu) bendel tanda setoran UEP bulan Januari s/d Desember 2012.31. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Simpedes No.

Rek : 6618-01-008075-53-9.33. 1 (satu) bendel Berita Acara Verifikasi UEP Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun 2010.

Sumberdana PNPM MP adalah berasal dari APBN maupun APBD.> Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP tahun2008 ada tiga yaitu :a. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat ( Kesehatan ataupendidikan ) atau peningkatan kapasitas / keterampilan kelompokusaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khususperempuan ;b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan ( SPP )yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.

Tujuaan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;Him8 Putusan No: 10/Pid SusTPK/2015/PT SMGb. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwa kelompoksasaran adalah :a. Masyarakat miskin di Perdesaan,b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,c. Kelembagaan pemerintah lokal.c.

Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;. Melakukan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan ( KPMD ), yang kemudian setelah terpilih akan memanduserangkaian tahapan PNPM MP yang diawali dengan prosespenggalian gagasan ditingkat dusun dan kelompok masyarakat ;.

Tujuaan Umum PNPM MP adalah meningkatkan kesejahteraan dankesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan denganmendorong kemandirian dalam pengambilan dan pengelolaanpembangunan ;b. Angka 1.5.2. Sasaran PNPM MP dimana disebutkan bahwa kelompoksasaran adalah :a) Masyarakat miskin di Perdesaan,b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan,c) Kelembagaan pemerintah lokal.c. Angka 1.7.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan dimana disebutkan jeniskegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagaiberikut:a.

Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Sosialisasi, merupakan pertemuanantar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan prinsip kebijakanprosedur maupun halhal lain yang berkaitan dengan PNPM MP sertauntuk menentukan kesepakatan antar desa dalam melaksanakanPNPM MP ;b. Musyawarah Desa ( Musdes ) sosialisasi, yang merupakanpertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi ataupenyebarluasan informasi PNPM MP di desa ;c.

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenSukoharjo pada Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo KabupatenSukoharjo No. 700.3/25/KS/2012 tanggal 5 Juli 2012;Rekapan Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 sampai dengan 2010;1 Bendel Laporan Penanganan Kasus Penyalahgunaan Dana oleh oknum UPKKelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo;Buku Kas Harian

Mandiri Perkotaan)Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15 September2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM ManunggalKelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Dikembalikan ke UPK pada BKM

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenHal. 15 dari 24 hal.

) Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15September 2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Hal. 19 dari 24 hal.

Tempuran ;e Tahun 2010 s/d tahun 2013 sebagai Ketua TPK (TimPelaksanaan Kegiatan) desa Cikuntul pada PNPM Kec.Tempuran ;e Mulai tanggal 28 Mei 2013 s/d sekarang sebagai UPK(Unit Pengelola Kegiatan) PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Perdesaan) kec Tempuran Bahwa UPK PNPM MPD Kec. Tempuran Kab. Karawang adalahUnit Pengelola Kegiatan PNPM (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan) di Wilayah Kec.

Bahwa tupoksi saksi sebagai Ketua UPK PNPM Kec.Tempuranadalah Penanggungjawab operasional dan kegiatan PNPM Kec.Tempuran Wewenangnya , Sebagai Ketua UPK PNPM saya tidak mempunyaiwewenang , karena semua keputusan atau kebijakan ada di ForumMusyawarah antar desa sekecamatan Tempuran dan dalammenjalankan tugas saya bertanggungjawab langsung kepadaForum Musyawarah antar Desa sekecamatan Tempuran Bahwa Ada 2 jenis kegiatan PNPM yang dikelola UPK Kec.Tempuran yaitu :1.

Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri sampai sekarang sudahdiberhentikan . Bahwa saksi Tidak tahu Berapa dananya PNPM tahun 2012 di Kec.Tempuran kab. Karawang karena saat itu saksi belum menjabatsebagai Kepala Desa Bahwa Kegiatan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Ada 2yaitu :1. Fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana sepertipembuatan jalan ;2.

sekalidigunakan oleh Pengurus UPK PNPM Mpd Kec.

Bahwa didalam PTO PNPM secara tegas tidak diperbolehkanadanya PNPM. Bahwa pemotongan 7% tersebut digunakan untuk tabungankelompok untuk jaminan apabila nunggak. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan uang UPK.

Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPKKecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPKdan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengantahun 2014 adalah sebagai berikut : NO.

), sehingga sumber keuangan PNPM MandiriPerdesaan adalah dari keuangan negara.

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Bagian X kategori pelanggaran prosedur, antara lain : Pengurus UPKtidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya; Pengurus UPKmencairkan dana tidak sesuai Keputusan MAD; Pengurus UPK dalammenjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yangditetapkan dalam MAD maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan;8. Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkanadalah dilarang membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

Bahwa UPK Pupuan mewilayahi 12 Desa; Bahwa UPK Pupuan pernah mendapat dana PNPM MandiriPedesaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012; Bahwa besarnya dana PNPM Mandiri Pedesaan tersebut dari tahun2004 sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sekitar Rp. 6 Milyar; Bahwa sepengetahuan saksi Sumber dana PNPM Mandiri Pedesaanbersumber dari APBN dan APBD; Bahwa dana PNPM Mandiri Pedesaan yang diterima oleh UPKPupuan diperuntukan untuk : BLM Kegiatan : Rp. 6.265.000.000, DOK Perencanaan : 305.859.000,

Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yangmenyangkut masalah keuangan PPK dan proses kegiatan PNPM.

Dalam mengelola dana PNPM ada petujuk khusus tentang tata carapengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh DirjenPemerdayaan Masyarakat dan Desa berupa Petunjuk teknis Operasional(PTO) Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.

Mandiri Perdesaan Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkanadalah dilarang membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 20 September 2010 No.Reg.PerkPDS 07/KPH/09/2010, para terdakwa telahdidakwa sebagai berikutDAKWAAN :PRIMAIR : Bahwa mereka terdakwa I Erlansyah BinIsmail Ali selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan

Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008 bersama sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi BinHamzah selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008.

Pada tanggal 15 September 2008 sampai dengantanggal 22 Mei 2009 atau dalam tahun 2008 = sampaidengan tahun 2009 atau setidak tidaknya selamaberlangsungnya Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaanpembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai,Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih' termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telahmelakukan, menyuruh

Perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Di kecamatan Tebat Karai KabupatenKepahiang telah dilaksanakan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatandi Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun2009 dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase, untukmerealisasikan kegiatan tersebut maka dibentuklah TimPengelola Kegiatan (TPK) tingkat kecamatan

Terhadap pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkatkecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa IIGanda Tarmizi Bin Hamzah tersebut tidak sesuai denganRencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan berdasarkanpemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan oleh ahli teknisdari Universitas Prof. Dr.

Saksi SLAMET Bin (Alm) TOMO REJO telah mengembalikan danabergulir PNPM MP ke Kas UPK Kecamatan Tanjungsari sebesarRp.132.615.600, sehingga dana bergulir PNPM MP yangHalaman 17 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.SusTpk/2017/PT YYKdipergunakan untuk memperkaya saksi SLAMET sebesarRp.561.424.400, dikurangi Rp.132.615.600, = Rp.428.808.800,(empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan ribudelapan ratus rupiah)" Dengan demikian dana bergulir PNPM MP yang dikembalikanterdakwa dan saksi SLAMET Bin

Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan. Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk lembagalembaga pengelola di antaranya adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. UPK adalah unit yangmengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatandan membantu.

Bahwa danaPNPM Mandiri Perdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatanuntuk melaksanakan kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatandan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan.Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM). (TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli);1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.