Kelebihan Pembayaran / 468.427.867,15Kerugian Negara Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan negara yang dilakukan olehtim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 September 2013 NomorSR465/ PW07/5/2013, akibat perouatan terdakwa bersamasama dengandr.EDDY KENEDY, Sp.

kegiatan menjadi setiap bulan bertentangandengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dantelah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.427.867,15(empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribudelapan ratus enam puluh tujuh rupiah lima belas sen) sesuai denganketerangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumaatera Selatan danhasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07

Syahrizal Bin Bunyamin Mukti dan saksi Ayup Firdaus Bin Syarnubitelah merugikan keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitungan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SR4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58(sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus duapuluh sembilan rupiah lima puluhdelapan ).

H.Syahrizal Bin Bunyamin Mukti(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuanganNegara berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4313/PW07/5/2013, tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58 (sembilan ratusdelapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilanrupiah lima puluh delapan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telah menemukan adanyapenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq.PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCabang Palembang Sriwijaya Tahun 2012 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera SelatanNomor : SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 telahmenemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuanganNegara Cq. PT.

SR4152/PW07/5/2013 tanggal 01 November 2013;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhidan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.5.

terpidana dalam berkas terpisah)berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGtanggal 01 April 2015 setidaktidaknya telah memperkaya BUDIMAN,SH senilai Rp. 2.054.259.000, (dua milyar lima puluh empat jutadua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor : SR 476/PW07

/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGberdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang No. 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PLGtanggal 01 April 2015 setidaktidaknya telah menguntungkanBUDIMAN, SH senilai Rp. 2.054.259.000, (dua milyar lima puluhempat juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07

Posma Simanjutakselaku penanggung jawab Nomor SR48/PW07/5/2016 tanggal 29 Januari 2016,dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.356.250.000, (tigaratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Posma Simanjutakselaku penanggung jawab Nomor SR48/PW07/5/2016 tanggal 29 Januari 2016,dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.356.250.000, ( tigaratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana

Posma Simanjutak selaku penanggung jawab NomorSR48/PW07/5/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan saksi membenarkannya.Menimbang bahwa telah diperiksan dan diminta keterangannya terdakwa Iwanals Ndut bin M.Ali yaitu sbb : Bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungandugaan Tindak Pidana Korupsi Dana bantuan Stimulan perumahanswadaya (BSPS) Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Oganllir tahap Il tahun 2013; Bahvea terdakwa mengenal saksi BUKHORI yang pernah menjabatselaku Kepala Desa Palu

Syahrizal Bin Bunyamin Mukti bersamasama dengan saksi Ayup Firdaus Bin Syarnubi dan saksi Budiyanto Alias Atek BinBuyung telah merugikan keuangan Negara berdasarkan dari hasil laporan penghitunganBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor : SR4313/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58(sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus duapuluh sembilan rupiah lima puluhdelapan ).

H.Syahrizal Bin Bunyamin Mukti dan saksi Budiyanto Alias Atek BinBuyung (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikankeuangan Negara berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR4313/PW07/5/2013, tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.918.856.629, 58 (sembilan ratusdelapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilanrupiah lima puluh delapanSON) . ooo nnn nnn

tigapuluh ribu rupiah) ke rekening Bank Sumsel Babel No rek. 150.30.51468 An.LINA, SEBahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangan negarasebesar Rp. 455.707.932,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuhribu rupiah sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan laporan hasilaudit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP)Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara nomor : SR265/PW07

LINA, SEBahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangannegara sebesar Rp. 455.707.932,00 (empat ratus lima puluh lima jutatujuh ratus tujuh ribu rupiah sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor18/Pid.SusTPK/2014/PN.Plgsesuai dengan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan diPalembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara nomor : SR265/PW07/

KHOLIK telahmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara atauPemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.571.375.000,(lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara( LHPKKN ) atas kasus dugaan penyimpangan pengadaan bibit karetPolybag dan Saprodi ( Paket Ill ) pada Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR3916/PW07

KHOLIK telah merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesarRp.571.375.000, (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara ( LHPKKN ) atas kasus dugaanpenyimpangan pengadaan bibit karet Polybag dan Saprodi ( PaketIll ) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2011 Nomor : SR3916/PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal07 Juli 2014 , untuk Pinjaman Kredit KUR pada Tahun Anggaran2012 pada Bank BNI 46 Cabang Lubuklinggau, mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp. 12.710.200.000,00 (DuaBelas Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah tersebut..= Bahwaatas perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan:UndangUndang Republik Indonesia Nomor

Budiman, S.H. 435.600.000Jumlah 13 .410.000.000 Terbilang: tiga belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah = Bahwa terdakwa tidak Memeriksa berkas pengajuan pinjaman yangdiberikan unit pemasaran apakah sudah lengkap atau belum, terdakwa tidak memeriksa hasil pembuatan Perjanjian Kredit danKelengkapannya, dan dalam penandatanganan perjanjian kredit tidakmenghadapkan nasabah kepada Pimpinan Cabang.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07

terdakwa juga melakukan pencairan danaKUR diluar jam kerja bersamasama dengan RENDI DEFRIZA dan ACHMADRASYID; Bahwa pembayaran atau pengembalian pinjaman kredit KUR atas nama 52 (limapuluh dua) orang debitur (nasabah) tersebut kepada Bank BNI Lubuklinggau,sudah termasuk dalam kategori kredit macet dan tidak dijamin oleh AsuransiKredit Indonesia (Askrindo) karena termasuk dalam kategori kredit fiktif; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07

telahmenimbulkan kerugian keuangan negara khususnya kerugian keuangan pada Bank BNI46 Lubuklinggau;Bahwa selanjutnya untuk memastikan besarnya jumlah kerugian keuangannegara dalam perkara ini, telah pula didukung dengan keterangan saksi ahli ULILFAHRI, SE, selaku auditor dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan audit perhitungankerugian keuangan negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit perhitungan kerugiankeuangan negara Nomor : SR407/PW07

Terdakwae Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangan negarasebesar Rp. 455.707.932,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratustujuh ribu rupiah sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai denganlaporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentanglaporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaranomor : SR265/PW07/5/2014 tanggal 16 Mei 2014Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana

TerdakwaHalaman 47 dari 119 halaman Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgBahwa akibat dari perbuatan terdakwa diatas merugikan keuangannegara sebesar Rp. 455.707.932,00 (empat ratus lima puluh limajuta tujuh ratus tujuh ribu rupiah sembilan ratus tiga puluh duarupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) ProvinsiSumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara nomor : SR265/PW07

OKU Tahun2015, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten OKU mengalamikerugian keuangan Negara dengan total sebesar Rp. 319.611.382,(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratusdelapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR563/PW07/5/2016 tanggal 24 Nopember 2016.oonnon== Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)

OKU Tahun2015, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten OKU mengalamikerugian keuangan Negara dengan total sebesar Rp. 319.611.382,(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratusdelapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR563/PW07/5/2016 tanggal 24 Nopember 2016.aonnon== Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera SelatanNomor : ST1197/PW07/5/2016 Tanggal 24 Agustus 2016;2.

Menghitung kerugiankeuangan Negara atas dugaan korupsi Pengadaan Pakaian DinasAparatur Pemerintahan Desa pada BPMPD Kabupaten OKU Tahun2015; Bahwa audit perhitungan Kerugian keuangan Keuangan Negara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas AparaturPemrintahan Desa Pada BPMPD Kab OKU Tahun 2015 di laksanakanpada tanggal 25 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2016; Bahwa adapun tim yang melakukan audit berdasarkan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : ST1197/PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi KaretRakyat non kemitraan pada PT.

ChaidirSyam, MM telah menguntungka diri sendiri yaitu terdakwa selaku pemutusHalaman 19 dari 131Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2014/PN.Plgkredit atau setidaktidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Budiman, SHyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013

akan diberikan dapat dilunasi kembali padawaktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah;Bahwa benar fasilitas kredit investasi yang diberikan kepada 118 petani pesertasudah saatnya mulai melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran kreditnyatahun 2014;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi SumateraSelatan dan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam laporannya No.SR476/PW07

Posma Simanjutak selaku penanggung jawabNomor SR48/PW07/5/2016 tanggal 29 Januari 2016, dengan perhitungankerugian kKeuangan negara sebesar Rp. 356.250.000, (tiga ratus lima puluhenam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Posma Simanjutak selaku penanggung jawab NomorSR48/PW07/5/2016 tanggal 29 Januari 2016, dengan perhitungan kerugiankeuangan negara sebesar Rp.356.250.000, (tiga ratus lima puluh enam jutadua ratus lima puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

PosmaSimanjutak selaku penanggung jawab Nomor SR48/PW07/5/2016tanggal 29 Januari 2016 dan saksi membenarkannya.Menimbang bahwa telah diperiksa dan diambil keterangannya yaituterdakwa Bukhori bin M Titeh: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa siap diperiksa dipersidangan inisebagai terdakwa sehubungandugaan Tindak Pidana Korupsi Dana bantuan Stimulan perumahanswadaya (BSPS) Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan llirtahap Il tahun 2013;Bahwa pernah menjabat selaku Kepala Desa Palu

SekretarisDaerah dimana Terdakwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang hanya percaya begitu saja kepada anak buahnya tanpa pernahmeninjau ke 5 (lima) lokasi penyebaran sapi yang dilaksanakan oleh JaniOscar Purba selaku pelaksana Kegiatan tersebut, sehingga Jani Oscar Purbatidak melaksanakan kontrak sebagimana mestinya dan berdasarkan LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembanginan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,Nomor: SR1472/PW07

tersebut selain dilakukandengan cara pemotongan gaji hasil sawit juga dilakukan penagihan ataupembayaran langsung ke Sutiyono hal ini dikarenakan tidak hanya anggotaKUD yang ikut meminjam dan dijadikan anggota kelompok tani melainkanSutiyono bin Sutikno memberikan pinjaman secara bervariatif kepadamasyarakat yang ingin meminjam, sehingga pembayaran terhadap pinjamantersebut mengalami tunggakan;> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : Nomor SR141/PW07

tersebut selain dilakukandengan cara pemotongan gaji hasil sawit juga dilakukan penagihan ataupembayaran langsung ke Sutiyono hal ini dikarenakan tidak hanya anggotaKUD yang ikut meminjam dan dijadikan anggota kelompok tani melainkanSutiyono bin Sutikno memberikan pinjaman secara bervariatif kepadamasyarakat yang ingin meminjam, sehingga pembayaran terhadap pinjamantersebut mengalami tunggakan;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : Nomor SR141/PW07

Ogan Komering llir tahun 2009 sampaidengan tahun 2010 adalah terdapat kerugian kuangan negara sebesarRp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) ; Bahwa kesimpulan haril audit perhitungan kerugian keuangan negara ataspenyalahgunaan dana Kredit Usaha rakyat (KUR) melalui Bank RakyatIndonesia (BRI) cabang Kayu Agung pada Koperasi Unit Desa (KUD) MekarSari Desa Mekar Wangi Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OganKomering llir tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sesuai dengan Laporankami Nomor SR141/PW07

kepada merekahanya diberi pinjaman yang kecil jumlahnya atau tidak seperti yang tertera dalamPerjanjian Kredit, sehingga sebagian dana KUR tersebut digunakan olehSutiyono Bin Sutikno, hal mana mengakibatkan timbulnya kerugian keuangannegara ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit / perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimanaLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR41/ PW07

Rp.216.751.448, (duaratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empatpuluh delapan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimanaLaporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara(LHPKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan PembangunanUnit Sekolah Baru (USB) SMPN Lontar Kecamatan Muara Jaya KabupatenOgan Komering Ulu sumber dana APBN pada Kemendikbud Tahun 2012Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2016/PN.PlgNomor : S1916/PW07

merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.216.751.448, (duaratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empatpuluh delapan rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimanaLaporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara(LHPKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan PembangunanUnit Sekolah Baru (USB) SMPN Lontar Kecamatan Muara Jaya KabupatenOgan Komering Ulu sumber dana APBN pada Kemendikbud Tahun 2012Nomor : S1916/PW07

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07/5/2014 tanggal 07 Juli 2014 , untuk Pinjaman Kredit KUR14pada Tahun Anggaran 2012 pada Bank BNI 46 CabangLubuklinggau, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp. 12.710.200.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus sepuluh jutadua ratus ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah tersebut ;= Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah melanggarketentuan:1 UndangUndang Republik Indonesia

Budiman, 435.S.H. 600.000Jumlah 13 .410.000.000Terbilang: tiga belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah = Bahwa terdakwa tidak Memeriksa berkas pengajuan pinjamanyang diberikan unit pemasaran apakah sudah lengkap atau belum,terdakwa tidak memeriksa hasil pembuatan Perjanjian Kredit danKelengkapannya, dan dalam penandatanganan perjanjian kredittidak menghadapkan nasabah kepada Pimpinan Cabang.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR407/PW07

., M.Pd.l. binSomed (in casu Penggugat) didakwa berdasarkan laporan hasil audit BPKP(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraSelatan dalam suratnya Nomor : SR91/PW07/5/2014 tanggal 28 Februari 2014,terjadi penyimpangan dalam Penggunaan dana bantuan hibah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin untuk ICMI Kabupaten Musi Banyuasin TahunAnggaran 2012 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.92.691.000, (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu riburupiah

.= Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07/5/2013 Tanggal 10 September 2013, untuk kegiatan revitalisasiperkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI) Revitalisasi KaretRakyat non kemitraan pada PT.

sendiriyaitu terdakwa yang bertindak seolaholah sebagai kordinator para petani pesertapada kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberian kredit Investasi (KI)Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan atausetidaktidaknya telahmenguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR 476/PW07

dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK(Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 adalah :a Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor : B2733/N.6.16/Fd.1/ 09/2013 tanggal 17September 2013.b Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B2823/N.6.5/Fd.1/ 09/2013 tanggal 30September 2013.43c Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan NomorST1224/PW07

Balai Penyuluhan) Rupit dengandana anggaran sebesar Rp. 732.300.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yangbersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pendamping pada Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012.Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : B1534/N.6.5/ Fd.1/05/2013 tanggal 7 Mei2013.Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi SumateraSelatan Nomor : ST 785/PW07

pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telahdirevisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 4ayat (2) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa atas hasil perhitungan kerugian negara tersebut Ahli telah tuangkan dalam laporan Nomor SR478/PW07