menentukan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan telah terjadipercekcokan atau pertengkaran dan kekerasan serta Tergugat telah menjalin hubungan cintadengan wanita lain bernama Sela; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata Penggugat hanyamendalilkkan telah terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tanpa dijelaskan lebihlanjut tempus

Indikator kelengkapan syarat materialmenggunakan kriteria umum antara lain:HP. 0812 3456 4237 / 0819 0748 0666 PraperadilanHal 11 Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi danpasal yang dilanggar); Siapa pelakunya/saksisaksinya/alat (alat bukti); Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (modus operandi); Dimana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti); Bilamana tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti); Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau. secaravictimologis); Maksud dan tujuan

Sutubondo Kabupaten Situbondo.5) Bilamana tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti); Dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019..6) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis); Korban mengalami lukaluka dan mengalami tekanan psikis8.

Nomor 199 K/Pid.Sus/201 1harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang";Jadi amanat yang dikandung dalam ketentuan tersebut di atasyaitu Majelis Hakim pun dalam memeriksa dan mengadili perkaraharus memperhatikan ruang lingkup perbuatan yang didakwakansebagaimana ditentukan dalam surat dakwaan termasukmengenai waktu perbuatan (tempus delikti) yang didakwakan.Mengenai tempus delikti tersebut bisa dilihat dalam ketentuanPasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

yang menentukan isi dari suratdakwaan sebagai berikut: uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukanperbuatan dengan tempus delikti antara bulan Juli 2007 sampaidengan Desember 2007.

Pt Tiga Putra senilai Ro13.870.000,00.Demikian pula keterangan Jimy R Patras sebagai pihak pembuatkatinting rnenjelaskan bahwa bahanbahan untuk pembuatankatinting baru diserahkan kepadanya Bulan Pebruari 2008 (lihathalaman 44 putusan);Jadi kalau Majelis Hakim memperhatikan tempus delikti perbuatanyang didakwakan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2)huruf b) maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa pasca tempusdelikti seharusnya tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusanbebas murni atas diri

Dengan demikian maka Hakimdalam putusannya telah menyalahi ketentuan yang digariskan olehketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengamanatkan agarmusyawarah dalam rangka pengambilan keputusan harusdidasarkan atas surat dakwaan, yang tempus deliktinya adalahBulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007;Bahwa sekiranya Hakim hendak mempertimbangkan keberadaanbarang atas dasar hasil pemeriksaan lapangan tanggal 16 Oktober2009 yang pembelian barangnya baru selesai dilaksanakan padaBulan Juli 2008 dalam

;Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan tempus delikti yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu antara bulan Juli2007 sampai dengan Desember 2007.

/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 dan tanda daftar Perusahaan(TDP) dengan Nomor: 11.20.5.47.0960, tertanggal 19 Desember 2014, IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/70/IMB/BMPPT/I/2014 tanggal 8 Januari2015, Izin Gangguan Nomor : 510.8/01/BPMPPT/Loundry/I/2015 tanggal 9 Januari2015, serta Izin Lingkungan Nomor: 660/56/2015 tanggal 02 Februari 2015;Halaman 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2021/PT SMG2.Bakwa dalam fakta di persidangan yang pada pokoknya dalam dakwaannyaPenuntut Umum menyatakan tempus

delictie tidak jelas sehingga Penuntut Umumtidak bisa membuktikan dakwaannya di persidangan sehingga batal demi hukum;Bahwa uraian dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umumdidalam persidangan di Pengadilan tidak memenuhi syarat materiel, karena waktuterjadinya delik atau tempus delictie sehingga mengadaada.

Jaksa Penuntut Umum telah menyusun Surat dakwaan sesuai denganketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf 6b KUHAP yaitu SuratDakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta menguraikansecara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan (tempus deliti dan locus delicti) ;2.

Selainhal tersebut, dalam rentang waktu yang disebutkan oleh Penggugat di dalamgugatannya (tempus peristiwa), saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat pernahberkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena karena locus dan tempus peristiwa yangmenjadi dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan para saksiyang senyatanya tidak pernah mengetahui peristiwa yang menjadi dalildalilgugatan Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa ketentuan sebagaimanadiatur

Sedangkan tempus delicti terjadi pada bulanOktober 2010 jauh sebelum UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tersebut diundangkan dan /ocus delictinya terjadi di Desa Lembah DuriKecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara yang masih termasukdalam derah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur .Ad.3.

Nomor 160 K/Pid.Sus/2016Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasarhukum untuk membebaskan Terdakwa, sedangkan perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa tempus delicti terjadi pada bulan Oktober 2010serta penyidikan perkara Terdakwa juga dilakukan sebelum UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan.

Pamulang, TangerangSelatan, saksi HARRY SUNANTHO, saksi DWI MUJIB, dan saksi CHOIDIR EKOPRASETYO telah menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidanaNarkotika lalu dilakukan penggledahan dan ditemukan dalam penguasaanTerdawa yaitu 1 (satu) bungkus berisikan daun/bahan narkotika jenis daun ganjadengan berat brutto selurunya 2,2 gram yang disimpan digenggaman tangankanan terdakwa, sedangkan pada saat terdakwamembeli narkotika golongan ,para saksi tidak mengetahuinya secara langsung baik locus tempus

Nomor 167, Tambahan LembaranNegara republik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana telah diubah denganUndangUndang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan PenggantiUndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang Nomor41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undangundang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, TambahanLembaran Negara republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakantidakberlaku;Menimbang, bahwa dengan melihat waktu kejadian tindak pidana(tempus

delicty) didalam dakwaan Penuntut Umum menyatakan Bahwa iaHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ltk.terdakwa YOSEP ASI MARAN Alias YOS ASI pada Bulan April tahun 2013 atausetidaktidaknya pada tahun 2013 dan disertai dengan keterangan saksiELYAS BAKA HURINT dan keterangan terdakwa, bahwa pembelian kayu yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah terjadi bulan April 2013, maka jelaslah bahwa waktukejadian tindak pidana (tempus

Judex Facti telah salahdalam menerapkan hukum pembuktian, karena sesuai fakta terdapatcukup bukti bahwa Terdakwa bersalah melanggar dakwaan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 49 K/Mil/2020 Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuaifaktafakta tidak ada keterangan baik saksi maupun Terdakwa dan alatbukti lainnya untuk dapat menyatakan keterbuktian dakwaan OditurMiliter in casu; Bahwa tidak dapat dipastikan locus dan tempus

dan lengkap,Dan SCtCrUSIY AL... eect cette etree eet e aaa eee e eee e teeter ee etttteeeenae eeneeeeeeaaeaPerlu kami tanggapi.Seperti kita ketahui bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak menjelaskansecara resmi pengertian cermat, jelas dan lengkap secara materiil danmenurut kami dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NomorRegister Perkara : PDM30/J.PARA/Ech.2/06/2015 tanggal 23 Juni 2015A.n. terdakwa Naning Dwi Indriyani binti Rochmat tersebut telah memuatsecara jelas dan lengkap Locus Delicti dan Tempus

Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktudan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga menurut hemat kamiSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM30/J.PARA/Ech.2/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 A.n. terdakwa NaningDwi Indriyani binti Rochmat telah kami uraikan secara rinci, cermat danjelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Naning Dwi Indriyani bintiRochmat, serta lengkap mengenai Locus Delicti dan Tempus

Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/PengadilanNegeri Nomor 617/Pid.B/2012/PN.BITM tertanggal 7 Maret 2013 adalahsalah cara mengadili karena putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri RegNomor 617/Pid.B/2012/PN.BTM perkaranya saat ini masih diajukanpemeriksaan tingkat banding, sedangkan putusan Judex Facti/PengadilanNegeri Nomor 610/Pid.B/2012/PN.BTM tertanggal 5 Desember 2012dengan Terdakwa yang sama, perbuatan/peristiwa, locus dan tempus yangsama, terhadap putusan

Padahaldalam kenyataannya kedua putusan Judex Facti/Pengadilan Negeritersebut adalah Terdakwa yang sama, locus, dan tempus yang sama sertaperistiwa atau perbuatan yang sama dan obyek yang sama. Hal inibertentangan dengan ketentuan Pasal 76 KUHPidana ;5.

suasana akurakurBahwa Jaksa penuntut Umum dalam membuat suatu suratdakwaan selalu didasar pada adanya suatu perbuatan pidana atautindak pidana sesuai Surat Laporan Polisi, barang bukti maupunketerangan saksisaksi serta petunjuk tentang suatu tindakpidana yang dituduhkan kepadaSeSeOrang 5Bahwa dalam perkara saya terdakwa ini Jaksa Penuntut Umumdalam membuat surat dakwaannya tidak didasarkan padaperistiwa pidana yang dilaporkan ;Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaksesuai dengan tempus

Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Penerapan hukum danpertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere tersebut tidak cermat dan tidak akurat karenadidasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangtidak benar karena tidak sesuai dengan Tempus Delictiesebagaimana Surat Laporan Polisi Nomor : LP/214/1X/2014/NTT/Res.Sikka tanggal 28 September 2014 yang menyebutkanbahwa Terdakwa melakukan Penelantaran sejak tanggal 20 Juni2014 sampai dengansekarang;Bahwa atas alasan Terdakwa tersebut

surat Dakwaan tersebutsebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa telah pernah dihadapkan dalam persidanganpada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara pidana Nomor298/Pid.B/2013/PN.Tsm dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengahadapkanterdakwa didepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaituDakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggarpasal 378 KUHP ;Menimbang, bahwa delict , tempus

Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten KutaiKartanegara Kota Samarinda, namun pekerjaannya tidak dapatdilanjutkan karena ada masalah tapal batas, oleh karena itu makapembangunannya dialinkan menjadi Proyek Pembangunan PintuGerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara denganKabupaten Kutai Timur, dengan nilai Proyek sebesar Rp.1.182.000.000,Bahwa disamping itu mengenai tempus delictinya dalam surat dakwaandisebutkan : ....pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukanlagi

Demikian pula mengenai tempus delictinya, bahwa faktayang terungkap di persidangan yaitu adanya tindak Pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini berawal di batasanadanya Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan KabupatenKutai Kartanegara Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalamDIPDA tahun Anggaran 2002.Selanjutnya fakta yang terungkap dalam Persidangan adalah bermulaProyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten KutaiKartanegara sebagaimana tertuang dalam DIPDA tahun Anggaran

2002,sedangkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan Tempusdilectinya terjadi antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahunbulan September 2005, sehingga pada waktu terjadinya tindak Pidanadalam tahun 2002, tidak terhimpun atau termaksuk dalam Surat DakwaanPenuntut Umum disebutkan Tempus dilectinya terjadi antara tahun bulanJuli 2003 sampai dengan tahun bula September 2005, sehingga padawaktu terjadinya tindak Pidana dalam tahun 2002, tidak terhimpun atautermaksuk dalam Surat Dakwaan Penuntut

Pengadilan Militer I09 Bandung dengan Nomor PUT/174K/PM.II09/AD/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dapat dinyatakan nebis inidem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnyayang memutus perkara yang sama (yakni, putusan Pengadilan Militer II11Yogyakarta Nomor 42K/PM Il11/AD/V/2013 tanggal 10 September 2013yang kemudian dikuatkan pula dalam putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 242K/MIL/2013 tanggal 8 April 2014), dengan pihak yangsama, pada wakiu dan tempat kejadian yang sama (tempus

iatidak boleh disalahkan terhadap pencurian pada hari Senin tanggal 8Desember 1958 dan dengan alasan itulah maka ia harus dibebaskan.Memang ia dapat dituntut lagi karena telah melakukan pencurian yangterjadi pada tanggal 15 Desember 1958 itu dan karena perbuatan inilah iaakan dapat dihukum oleh karena tentang perbuatan ini sebenarnya belumdiputus ;Dedet Herdiansyah dalam artikel yang berjudul Nebis in idem, sebagaimanakami sarikan, menjelaskan bahwa suatu peristiwa harus dilihat dari segiwaktu (tempus

Dia juga menyatakan,masalah tempus delicti ini menjadi penting dalam sebuah peristiwa pidanakarena dalam Pasal 143 (2) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Penuntut Umummembuat surat dakwaan dengan menguraikan secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana itu.

persentuhan dengan benda tumpul padalokasi cedera.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 312 UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan AngkutanJalan.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019 telahdiketahui bahwa Terdakwa lahir di Nganjuk pada tanggal 25 Agustus 2001sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk NIK 3518022508010002 atasnama Rachmad Rinaldi (Terdakwa);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan Penuntut Umumtelah disebutkan bahwa tempus

Facti tidak melampaui batas kewenangannya dantelah didasarkan;Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terlibat dalamkepemilikan Narkotika jenis sabusabu, kendati Terdakwa pernah disuruhSaksi Muhammad Muis Wani alias Muis untuk mengantarkan Narkotikakepada seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui isinya karenadalam bentuk bungkusan rokok;Bahwa Terdakwa walaupun pernah terlibat dalam penyalahgunaanNarkotika pada Tahun 2016 tetapi perkaranya tidak dilanjutkan dan kinitidak termasuk dalam tempus

karena judex facti salahmenerapkan hukum, karena telah menilai materi dakwaan dengan mengambilkesimpulan bahwa seharusnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 10 (2)PERDA No. 20 Tahun 1990, padahal judex facti berpendapat dakwaan tersebuttelah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2)KUHAP, sehingga seharusnya judex facti menyatakan dakwaan tersebut sebagaidasar pemeriksaan ;Bahwa selain itu sudah dengan tepat dan benar judex facti berpendapat bahwadakwaan tersebut dengan mengingat tempus

Hakim harusberpatokan pada perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta hukumyang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwasaat ditangkap oleh polisi (tempus dan /ocus delictie);Bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwadihubungkan dengan barangbarang bukti di persidangan diperoleh faktaTerdakwa ditangkap setelah tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado,kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan sabusabu sebanyak 2(dua) paket dalam jas warna biru; setelah ditimbang paket