PKFA 8482 adalah pukat hela berkapalyang dilarang penggunaannya di WPPRI sesuai Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 2/PERMENKP/2015 tentangLarangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Traws) dan PukatTarik (Seine Nets) di WPPRI ;Menimbang, bahwa pukat harimau (traw) yang dibawa dan digunakanTerdakwa dioperasikan dengan menarik jaring (pukat) di dasar perairan lautdengan ditarik oleh kapal, dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungansumber daya ikan ;Menimbang

perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa, terdakwa Nok Sibounthong Nahkoda KM.JHF5151T selaku kapallampu penangkap jenis purse seine (kapal lampu) pada tanggal 12 April2016 sekira pukul 10.00 WIB bergerak pada posisi 03 50' 203" LU 10446' 401" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

berbendera asingHalaman 4 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ranmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI)".Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa, terdakwa Nok Sibounthong Nahkoda KM.JHF5151T selaku kapallampu penangkap jenis purse seine (kapal lampu) pada tanggal 12 April2016 sekira pukul 10.00 WIB bergerak pada posisi 03 50' 203" LU 10446' 401" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yangtidak memiliki Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP)".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa, terdakwa Nok Sibounthong Nahkoda KM.JHF5151T selaku kapallampu penangkap jenis purse seine (kapal lampu) pada tanggal 12 April2016 sekira pukul 10.00 WIB bergerak pada posisi 03 50 203 LU 10446' 401" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

berbendera asingHalaman 4 dari 29 halaman Putusan No.07/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Ranmelakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI)".Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa, terdakwa Nok Sibounthong Nahkoda KM.JHF5151T selaku kapallampu penangkap jenis purse seine (kapal lampu) pada tanggal 12 April2016 sekira pukul 10.00 WIB bergerak pada posisi 03 50 203 LU 10446' 401" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

satu sub unsur dalam Pasal 7 ayat (2) telah terbukti makapembuktian terhadap Pasal 7 ayat (2) telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 TAHUN 2011 Tentang JalurPenangkapan Ikan dan Penempatan ALat Penangkapan Ikan Dan Alat Di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 angka 1menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jalur Penangkapan Ikan adalahwilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPRI

(Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia) untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatanpenangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkandan/atau yang dilarang;Halaman 27 dari34 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN Wno.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan MenteriKelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 TAHUN2011 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan WPPRI (WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

BV 92255 TS sedangHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 8/Pid.SusPrk/2017/PN.Ranmelakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah PerairanPerikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedangmelakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 05.30 WIB KP.Orca 02 mendeteksi dengan menggunakan radar 2 (dua) titik kapal yangakan menjadi target operasi, kKemudian Nahkoda KP Orca 02 melakukanpengejaran dan menghentikan

BV 92255 TS sedangmelakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah PerairanPerikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedangmelakukan operasi pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 05.30 WIB KP.Orca 02 mendeteksi dengan menggunakan radar 2 (dua) titik kapal yangHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 8/Pid.SusPrk/2017/PN.Ranakan menjadi target operasi, kKemudian Nahkoda KP Orca 02 melakukanpengejaran dan menghentikan

danketerangan Terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti dan suratsurat buktiyang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan faktapersidangan sebagai berikut : Bahwa kapal perikanan BV 92573 TS dengan Terdakwa NGUYEN VAN DAYsebagai Nakhoda dan TRINH HOAI DUC sebagai KKM/Juru mesin bersamasama dengan kapal perikanan BV 92374 TS dengan Nakhodanya bernama Put.PidanaPerikanan No. 26 Tahun 2018 Hal 24Nguyen Lieu berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam bulan Mel2018 menuju ke WPPRI

dilakukan oleh si pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dan denganmemperhatikan pengertian dari unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa kapal perikanan BV 92573 TS dengan TerdakwaNGUYEN VAN DAY sebagai Nakhoda dan TRINH HOAI DUC sebagai KKM/Jurumesin bersamasama dengan kapal perikanan BV 92374 TS dengan Nakhodanyabernama Nguyen LIEU berangkat dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam padabulan Mei 2018 menuju ke WPPRI

tersebutmenurut pendapat majelis hakim merupakan kapal pengangkut ikan, dengandemikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi ;Ad.3 Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait.Menimbang, bahwa ketika Kapal MV.Orient Star GT.140 ditangkap padaposisi 03 47' 17" Lintang Utara dan 098 40' 79" Bujur Timur atau di PerairanPelabuhan Belawan dimana koordinat tersebut termasuk dalam perairan teritorialWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Orient Star GT.140 bila digambarkandi peta termasuk perairan teritorial Belawan, dimana perairan teritorial Belawantermasuk Wilayah Pengeolaan Perikanan Indonesia Republik Indonesia (WPPRI)maka dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi.Ad.4.

Sebagai petugas cek fisik kapal dan alatpenangkapan ikan dengan Nomor brevet 549 PK tanggal 14 Juni 2012;Bahwa ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. PerairanIndonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3.

TS yangterdeteksi lewat radar di kordinat 0526217 LU 10557908 BT, saatdipergoki di koordinat 0527'682 LU 10557097 BT dan saat ditangkap padakoordinat 0530109 LU 10555206 BT tersebut termasuk dalam WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Perairan Laut ChinaSelatan/Laut Natuna Utara atau termasuk dalam wilayah Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4.

ZAITUN 3014, di Perairan Belawan , berada padaposisi 52 900 U 98 47 800T, dan setelah dilakukan penelitian dan analisa oleh ahlimenggunakan Software Oculus bahwa titik koordinat tersebut adalah Perairan TeritorialIndonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi ; Ad.3 : Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkaitMenimbang

ZAITUN 3014, tidak dapat menunjukan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) , sesuai Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, tentangperubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan , bahwa setiaporang yang memiliki dan/atau mengoperaskan kapal pengangkut ikan berbenderaIndonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) wajib memilikiSIKPI.Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, menurut Majelis unsur Tidak memilikiSIKPI telah terpenuhi.Menimbang, bahwa

BV 5201 TS sedang melakukankegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan RepublikIndonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedang melakukan operasipengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayahperairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 05.30 WIB KP.

BV 5201 TS sedang melakukankegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan RepublikIndonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedang melakukan operasiHalaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 7/Pid.SusPrk/2017/PN.Ranpengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayahperairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 05.30 WIB KP.

pada saatterdakwa ditangkap, di atas kapal diketemukan ikan hasil tangkapan, sehinggadapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan mesin genset dansanggi yang sudah dialirkan aliran listrik yang dilarang tersebut, serta wilayahperairan tempat terdakwa ditangkap yaitu di perairan Muara Sungai RemulusKelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas llir kabupaten Musi Rawas Utaraadalah termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2017/PN Llg(WPPRI

dari 43 hal.pelaporan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencanausaha perikanan, perhitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP,penerbitan perijinan usaha perikanan dan rekomendasi pemberian sanksiadministrasi perijinan usaha perikanan.Bahwa Direktorat Tipidter Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikandugaan Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan Mengeluarkan,Mengadakan dan Mengedarkan Benih Lobster Yang Dilarang Dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

HASAN dan EGI SETIAWAN dan Terdakwa SAFTARI JATMIKAals JAJAT telah Mengeluarkan benih lobster yang dilarang dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI 573) dari Pacitan,Jawa Timur, maka menurut hemat Ahli kepada Terdakwa dapat dikenakanPasal 16 (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009, yangberbunyi yaitu) Setiap orang dilarang memasukan, mengeluarkanmengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat

ekor;6) Tanggal 03 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 26.000ekor;7) Tanggal 05 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 36.500ekor;8) Tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di Serang Banten sebanyak 19.796 ekorMenimbang, bahwa selain itu Terdakwa termasuk pelaku utama sebagaiorang yang berkewarganegaraan Indonesia dalam melakukan tindak pidanaPerikanan berupa mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobsteryang dilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

WPPRI 716 meliputi perairan laut Sulawesi dan sebelah utaraPulau Halmahera;10. WPPRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan SamuderaPasifik;11. WPPRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan LautTimor bagian TimurBahwa Ahli mengerti dan memahami bahwa Pada hari Senin tanggal 13Mei 2019 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. SariBakti Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo RT. 9 No. 58 Kota JambiProv.

11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulanJuni 2020, bertempat di peraiaran Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06 24,401LU 12740,329 BT, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di perairanYuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam WilayahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

PAULUS, A.Md dan saksi MANUELAUPARAI, A.Md yang sesuai dengan pendapat ahli BONADI, S.Pi bahwa posisitersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Samudera Pasifik danmerupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI)717;Menimbang, bahwakegiatan/aktivitas penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang di atur di dalam unsur ke 3 iniadalah bersifat alternatif maupun kumulatif, sehingga apabila perbuatan si pelaku telahmemenuhi salah

bukti uang hasil lelang ikan tunasebanyak + 100 (seratus) ekor yang akan ditentukan statusnya dalam perkara ini sebesarRp. 11.590.950, (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluhrupiah);Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang hasil lelang Ikan hasiltangkapan sebanyak + 100 ekor tuna dengan nilai Rp. 11.590.950, (sebelas juta limaratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dimana ikan tersebutmerupakan kekayaan Negara Indonesia yang diperoleh di WPPRI

Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yangberwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usahakegiatan perikanan.

Karenasetelah dipacking, nantinya akan ada orang yang menjemput danmembawa benih lobster tersebut, tetapi para terdwa tidak mengenalorang tersebut.Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yangberwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usahakegiatan perikanan.Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Aji Mulyana Alias Masaw Bin AyatSudrajat dan para terdakwa bahwa 83.600 (delapan puluh tiga ribuenam ratus)

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Bahwa KHOERUL LUKMAN yang membawa benih lobster dengan ukuranyang dilarang unruk ditangkap apalagi diedarkan atau diperdagangkanadalah merugikan sumber daya ikan lobster itu sendiri, dan/atau lingkungansumber daya ikan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kalautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentangLarangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting danRajunganBahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Dengan demikian maka WPPRIHalaman 15 dari 31 Putusan Nomor. 42/Pid.SusPRK/2017/PN.TPg.tersebut menjadi wilayah konservasi untuk jenis ikan yang dilindungiterhadap ikan yang telah ditetapkan perlindungannya, dilarang untukdikeluarkan dari perairan, karena akan merugikan jenis ikan tersebut keluardari WPPRI, bukan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namunmemiliki arti kKeluar dari perairan yang merupakan habitat, baik sungai,danau,maupun laut yang ada di wilayah Republik Indonesia;Atas

Setelah melihat kapal ikan KM.SLFA 4658 , berupa Lessen Vessel danPeralatan Penangkapan Ikan yang dikeluarkan dibawah peruntukan AktaPerikanan 1985 TUNDA 406999 GRT Jabatan Perikanan KementerianPertanian Malaysia dengan Nomor seri F.002021 dengan tonnage 38,39GRT dan dokumen tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukankegiatan penangkapan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Putusan No. 29/Pi.Sus/2013/PN.MnHalaman 27Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terdakwa LIN ,telahmengoperasikan alat tangkap pukat Trawl tanpa memiliki dokumen PerijinanPerikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia.Menimbang , bahwa alat tangkap Trawl yang dipergunakan terdakwatergolong alat tangkap yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalurpenangkapan ikan dan di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

Dan adanya alat penangkap ikanberupa jaring Trawl;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Alat Penangkapan Ikan dikapal penangkap ikan KM SF12929 dan mengacu kepada KeputusanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2010 Tentang AlatPenangkapan Ikan di WPPRI, bahwa Alat Penangkapan Ikan tersebutadalah jenis Pukat Hela (7raws)Bahwa Secara teknis alat penangkapan trawl mempunyai spesifikasi antaralain adalah : bahan jaring dari Poly Ethylene (PE) terdiri dari Sayap Jaring(wing), badan jaring

Perikanan;e Bahwa 02 06,641' U 109 38,458 T sesuai GPS termasuk dalam WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;e Bahwa Perizinan perikanan meliputi Surat Izin Usaha Perikanan( SIUP) danSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Penangkap Ikan;e Bahwa kapal tersebut saat diperiksa tidak terdapat dokumen perizinan yangdikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;e Bahwa hingga saat ini antara Pemerintah Indonesia dan PemerintahMalaysia belum ada perjanjian tentang pengelolaan perikanan di WPPRI

pada tahun 2016;Kamil Sayuti, S.St.Pi;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN Bna Bahwa, jabatan ahli saat ini adalah sebagai Syahbandar di PelabuhanPerikanan berdasarkan SK Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI Nomor77/KEPDJPT/2017 tanggal 30 September 2017; Bahwa, dokumen yang harus ada diatas kapal saat berlayar melakukanpenangkapan ikan berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor57/PermenKP/2014 jo Permen Kelautan dan Perikanan Nomor30/PermenKP/2012 tentang Perikanan Ikan Tangkap di WPPRI