Ditemukan 2806 data
110 — 45
Apabila ada biayabiaya yang timbul setelah bagi hasil dilakukan, baikbiaya pemeliharaan dan lainlain sebagainya maka menjaditanggungjawab pihak II;Menibang, bahwa tanggal 3 4 Nopember 2014, PT. Erica CahayaBerlian memperoleh Surat Dukungan, Surat Jaminan Purna Jual, JaminanMutu dan Kualitas Barang dan Surat Pernyataan Jaminan Uji Fungsi danPelatihan dari Distributor sebagai berikut:1.
35 — 34
seorang pegawai negeri sipil;Menimbang,bahwa identitas yang diajukan adalah benar diri terdakwa dansesuai sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkanketerangan saksisaksi dan Terdakwa sendiri adalah Ir Noorhayati Saleh dan bukanerror in persona dan terdakwa cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebut serta alasanalasan di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi secarasah;Unsur secara melawan hukum*Menibang
129 — 32
Narto (mantan analis Bank Jateng Cabang Semarang);Menibang, bahwa pendapat baik penasehat hukum maupun terdakwaharuslahdikesampingkan karena fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi,keterangan terdakwa, keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di depanpersidangan menyatakan bahwa terlepas dari ada perintah atau tidak bahwa terdakwa telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karenatidak melakukan on the spot dan analisa permohonan pembiayaan
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
91 — 51
Bahwa mengenai kata dapat sebagaimana dimuat pada penjelasanpasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 : dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Menibang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dalamdalam pengelolaan Dana
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
122 — 85
PALANGKA WIDYAJASA KONSULTAN menyerahkanseluruh tanggungjawab pengawasan pekerjaan Peningkatan JalanPenghubung dari lokasi Sei Rahayu Sei Rahayu Kecamatan TewehTengah kepada Saksi HART NATALIS;Menibang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GERHADUMBING dan Saksi MULIANTO, sekitar pertengahan bulan Juli 2016Saksi HART NATALIS mempekerjakan Saksi MULIANTO dan SaksiGERHAT UMBING selaku Tenaga Ahli untuk mengawasi pekerjaanHalaman 347 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PlIkPeningkatan Jalan Penghubung
PALANGKA WIDYAJASA KONSULTAN menyerahkanseluruh tanggungjawab pengawasan pekerjaan Peningkatan JalanPenghubung dari lokasi Sei Rahayu Sei Rahayu Kecamatan TewehTengah kepada Saksi HART NATALIS;Menibang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GERHADUMBING dan Saksi MULIANTO, sekitar pertengahan bulan Juli 2016Saksi HART NATALIS mempekerjakan Saksi MULIANTO dan SaksiGERHAT UMBING selaku Tenaga Ahli untuk mengawasi pekerjaanPeningkatan Jalan Penghubung dari lokasi Sei Rahayu Sei RahayuKecamatan Teweh Tengah
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
91 — 67
yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraankepada seluruh kehidupan rakyat; Bahwa mengenai kata dapat sebagaimana dimuat pada penjelasanpasal 2 Ayat (1) maupun pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 : dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindakpidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Menibang
43 — 21
Menibang, bahwa Terdakwa Drs.
59 — 21
., mengajukan permintaanpembayaran;Menibang,bahwa setelah pekerjaan pembangunan berjalan 3 (tiga) bulan, TerdakwaZAINAL ALPISAHRIN, S.Sos dengan Surat Nomor : 137/CV.KP/XII/2012, tanggal 27Desember 2012 dengan dukungan dokumen yang dipersyaratkan untuk itu, telahmengajukan surat permohonan permintaan Pembayaran sebesar Ap. 965.662.500,00(sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan untuk itu dipersiapkan telah dipersiapkansaksi
117 — 34
Simonmengenai pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formilyaitu) "setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperaturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawanhukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturanperundang undangan (wet), karena hukum dipandang sama denganundang undang, sehingga apabila seseorang telah melakukanpelanggaran terhadap' peraturan (tertulis) maka perbuatannyatelah bersifat melawan hukum, karenanya dapat dipidana;Menibang, bahwa Majelis Hakim
136 — 56
Sedangkan untuk PT.Putra Harapan Perkasa yang melaksanakan pekerjaan di Desa Long Sayo baru selesaiseluas 296 Ha dari target 760 ha, tetapi telah disepakati oleh Dewan Direksi untukdihentikan ;Menibang, bahwa dari hasil pekerjaan ditiga desa tersebut, luas areal yangtelah dilakukan land clearing adalah seluas 1.904 hektar dan yang telah ditanamikelapa sawit adalah seluas 1.000 hektar dengan rincian sebagai berikut :a.
73 — 150
Padahal, perbuatanatau tidakan Para Terdakwa seperti itu adalah perbuatan/tindakan yangdilarang, dan siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, maka diawajiob mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhirikeadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidanaatas penciptaan keadaan terlarang itu;Menibang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapatdengan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur pasal ini,oleh karenanya pleidooi
103 — 24
Rembang tahun 2012 yang hasilnya masingmasing berbeda, dengandemikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan laporan audit mana yang akandipergunakan dalam perkara a quo ;Menibang, bahwa Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengahtertanggal 10 Juni 2012, hasil audit tersebut hanya didasarkan pemeriksaanterhadap dokumendokumen pekerjaan saja, Tim BPKP Perwakilan Jawa Tengahtidak melakukan pemeriksaan secara langsung dilapangan serta Penghitungantersebut didasarkan bahwa pihak rekanan tidak boleh
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
146 — 90
sudah terisi nilainya, Kwitansi diberikan oleh bendaharaSaudara Ahmad Lapang;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani suratsurat yang berkaitanmaupun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan alokasi dana desaNegeri Rarat TA 20182019;Bahwa tidak pernah diadakan rapat akhir pertanggungjawaban keuangandana Desa maupun alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20172019;Bahwa ada pegawai dari Inspektorat yang turun melakukan pemeriksaan;Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan lapangan saja dandokumentasi kegiatan;Menibang
91 — 26
;Menibang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkanketerangan ahli : Dra. Siti Armeini Pulungan, diperoleh fakta hukum bahwa PT.General Medical Suplier terdaftar sebagai Sub Penyalur Alat Kesehatanberdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor :440.442/1835/Sub PAK/IV2010, tanggal 25 Februari 2010.
76 — 43
591.200, ;Bahwa kalau SPI itu sebelum ada masalah turun tapi kalau ada indikasilaporan ada penyimpangan akan diturunkan secara khusus untukmelakukan audit intestivigesi knusus SPI (Satuan Pemeriksa Internal)wilayah Tasikmalaya ;84Bahwa mengenai ijin prinsip yang di atas Rp. 50 juta terperiksa SPI (SatuanPemeriksa Internal) saksi tidak tahu laporannya seperti apa, dan SPIberwenang memeriksa ;Bahwa waktu itu sudah berfungsi apa belum berfungsi sebagai SP l(SatuanPemeriksa Internal) saksi tidak tahu ;Menibang
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
135 — 94
SALMADANIS, M.Ag selaku KetuaPengadaan Tanah yaitu sebagaimana Surat Nomor : In.05/KS.01.2/ 940.1/2010tanggal 9 November 2010 dan Surat Nomor : In.05/ KS.01.2/ 940.2/2010tanggal 9 November 2010.Menibang, bahwa setelah menunjuk dan menetapkan saksi Hj.
144 — 186
S,Sos.M.Si. sebesarRp.1.181.956.400,, sedangkan yang menjadi beban Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SEselaku Bendahara sebesar Rp.645.764.400,Menibang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, sehingga dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terbuktiterpenuhi ; Ad.6.
80 — 29
selaku Pejabat Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :440.00/1212/l/2010 tanggal Januari 2010, menetapkan terdakwa Facruddin SiregarSKM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk pelaksanakegiatan/pekerjaan pengadaan alatalat kesehatan pada Dinas Kesehatan KabupatenLabuhan Batu Utara Tahun 2010, serta menetapkan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai PPK antara lain menetapkan dan mengesahkan Harga PerkiraanSendiri (HPS),yang disusun dan disiapkan oleh Panitia Pengadaan;Menibang
137 — 28
kepadaterdakwa ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadapterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;Menibang
161 — 36
ModalNegara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiriHalaman 401 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRGyang di dasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerahsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada sekuruhkehidupan rakyat;Menibang