Ditemukan 2942 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sewa sela sema saba sebab serba sena sesa
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pencurian
Putus : 24-06-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 57/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 24 Juni 2015 — MUH. RAFLI Als CAKKO Als IRAWAN Bin KAMARUDDIN
59 — 14
  • Desember Tahun 2014 dan bulan Januari Tahun 2015afcau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam Tahun 2014 dan Tahun2015, pada beberapa tempat di wilayah Kabupaten Luwu Utara yakni di Desa UrasoKecamatan Mappadeceng, di Desa Tandung Kecamatan Malangke dan di Ling.Sekolah SMK Neg. 1 Masamba Kecamatan Mappadeceng atau setidaktidaknya padatempattempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriMasamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatuyang seba
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2011 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 03/PID/SUS/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 14 Maret 2011 — ENDAH RAHMANTO HARMANSYAH (TERDAKWA)
49 — 15
  • gedung serba guna, tetapi dijawabTerdakwa kalau itu adalah urusan terdakwa dengan BPD.Bahwa saksi melihat notanota hanya sebagain kecil.Bahwa surat bukti tentang bon pencairan uang adalahbenar tanda tangan Terdakwa.Bahwa sering mengingatkan Terdakwa kalau hal tersebutbisa menjadi masalah.Bahwa Terdakwa juga diundang setiap ada rapat BPD, tapisudah tiga kali tidak pernah datang.32Bahwa setahu saksi uang tali asih yang diberikan untukmantan Sekretaris Desa sebesar 10 juta.Bahwa pembangunan gedung seba
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 30-09-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 187/Pdt.G/2016/PN SDA
Tanggal 24 Agustus 2017 — SLAMET NOTO WIJOYO melawan SRI WAHYUNI, DKk
107 — 24
  • karena sematamata untuk memberipertolongan kepada Penggugat karena pada waktu itu ibu kandungPenggugat melahirkan Penggugat di rumah sendiri namun plasentanyatidak bisa keluar normal dan dengan kondisi kondisi yang demikianmaka Wahyudi dan Kunamah menolong membawa kerumah sakit,namun = akhirnya ibunya Penggugat yang melahirkan Penggugatmeninggal dunia;Karena tidak ada orang lain yang memelihara Penggugat makaKunamah dan Imam Subadiono berbelas kasih sehingga tetapmemelihara Penggugat hingga dewasa, seba
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA CQ PT.TASPEN (PERSERO) >< DRS.VICTOR F.SIAHAAN
50 — 44
  • Identitas Kendaraan : Volvo S70 thn 2000 Manual, warna 5.000.003 Cincin emas dengan batu biru (blue safir), dikelilingi dengan Rp.4 Cincin emas logo Taspen (1 buah) denga berat emas 20 Rp.5 Cincin emas logo BTPN (1 buah) denga berat emas 20 Rp.6 Cincin emas logo Timbangan (Rasi bintang Libra) dengan Rp.7Kalung mutiara asli, beli di Jepang Rp. 8 Gelang dan kal batu Jade Barangbarangbarang vanaRUSAK adalah seba ai berikut :No Nama / Deskripsi Barang Nilai / HargaKaca mejakecil h seluruhn rusak totalHiasan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-02-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 06/ Pdt.G/ 2011/ PN.Krw
Tanggal 11 Agustus 2011 — H. USTMAN ABDUL KARIM LAWAN 1. PT. GUNUNG PAYUNG AGUNG 2. Ir. H. ABDUL FATAH SUWITO
77 — 7
  • Selanjuinya disebut Seba@al......csiscsscscsescces aces saannsusdestaaanwesaavaanenss bukti P26.Fotocopi Kwitansi, tanggal 21 Juli 2005 dan Surat Keterangan Desa No. 592/76/Des, tanggal15 Juni 2005.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 22-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2014 — NUSRON WAHID SS.; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
269 — 67
  • Hukum dan HAM Nomor M.HH04.AH.11.01 Tahun2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai PolitikBerbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan HukumBerdasarkan UU Partai Politik, sebagai berikut:Hal. 49 dari 98 halaman Put.Sela No. 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.50dPermohonan pendaftaran pen yesuaian partai poiltik berbadan hukum.. .harus diajukan sekurangkurangnya oleh Ketua Umum partai politik denganmengisi formulir Lampiran I yang telah disediakan dan harus memenuhisyaratsyarat seba
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 62/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 21 Oktober 2015 — RUBIANTO PRAWOTO KUSUMO, ST Bin SUTRISNO SLAMET
86 — 26
  • Kedua paket pekerjaan pengawasan, yaitu seba gaiberikut:1. Paket Pekerjaan Pengawasan Pemasangan Jaringan PLTMH;2.
Pengadilan PN PALU Pidana Umum
Register : 13-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pal
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUCAS JOSEPH KUBELA, SH
Terdakwa:
PINJAMAN KAPITALAU
100 — 38
  • mengajukan surat buktiberupa :1.Asli dan Fotokopi Akta Notaris No. 15 Tanggal 21 April 2014 tentang AktaPendirian Koperasi Konsumen Mitra Sawit Mandiri, selanjutnya diberitanda T.1;2.Asli dan Fotokopi Akta Notaris No. 12 tanggal 20 Februari 2015 tentangAkta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konsumen Mitra SawitMandiri, selanjutnya diberi tanda T.2;3.Asli dan Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha MitraSawit Mandiri, selanjutnya diberi tanda T.3;4.Asli dan Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Seba
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 118
  • ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamatJalan Nuri No. 04, Kota Palangka Raya, PropinsiKalimantan Tengah, Pekerjaan AdvokatPengacaraBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret2019 ;.Selanjutnya disebut seba TERGUGAT II ;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaTuyun tempat tinggal Jalan Tuyun RT.003/RW.001Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya KabupatenGunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam halini memberikan kuasa kepada :1.Pua Hardinata, S.H. ;2. Tukas Y Buntang, SH. ;3.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 20-02-2017 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 11-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 17 Januari 2017 — Solihin HD & Partners, Fully Intergrated Legal Services, beralamat Kantor di GEDUNG WISMA SEBA, Lantai 3 Room 307 Jl. Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; D A N 1.
56 — 74
  • Solihin HD & Partners, Fully Intergrated Legal Services, beralamat Kantor di GEDUNG WISMA SEBA, Lantai 3 Room 307 Jl. Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;D A N1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — . KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DK VS KUSNANDAR DKK
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini Tergugat II sebagaimanadijelaskan diatas dengan sengaja mengabaikan bukti yangkompeten dan relevan yaitu berupa Laporan Minggu ke1 sampaidengan Laporan Minggu ke13 yang dibuat dan ditandatangani olehKonsultan Pengawas, dan tidak melakukan Audit Fisik/AuditLapangan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan seba gaimana pertimbangan diatas tentang perbuatanTergugat II (BPKP Pusat cq BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta)yang membuat Laporan Audit dan ditujukan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
414 — 161
  • pengumpulan imformasi/ bukti tentang capaianpembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dansikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensiketerampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis,selama dan setelah proses pembelajaran ;Halaman 37 dari 102 HalamanPutusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.SMDPasal 11 ayat (4) bahwa pelaporan hasil belajar oleh pendidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuanpendidikan untuk mengisi Rapor dan ;Pasal 11 ayat (2) bahwa Rapor seba
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 99/Pid.B/2021/PN KLT
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
SEFRI HENDRA
Terdakwa:
AMDE SAROFI ALS AMDE BIN ANANG BASRI
76 — 16
  • Koperasi Seba Usaha Pelang Jaya;
  • Uang tunai sebesar Rp 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) SHU bulan November 2020;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Saksi SUTRISNO Alias SUTRIS Bin MUHYIDIN (Alm);

DAN terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

  • Foto Copy Daftar Relokasi Pendamping Lokal Desa Kabupaten/Kota P3MD Provinsi Jambi;
  • Foto Copy Kunjungan Lapangan Program
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — TANTO ADI PRAMOKO VS 1. Ny. ROEKIATI ANIEK, DKK
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., rtlchfcs1af1 ItrchfcsO cs33f1insrsid 1332605 Icharrsid1 1999920 Nrtlchfcs1 af1ltrchfcsO cs33f1insrsid5793042charrsid1 1999920 o rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO cs33f1insrsid1332605 1charrsid1 1999920 taris di Surabaya, seba rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO cs33f1insrsid1 1999920 gaimana Akta Pernyataan Pelepasan H rtlchfcs1af1 ltrchfcsO cs33f1insrsid 1332605 1charrsid1 1999920 ak No rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOcs33flinsrsid1 1999920 mor rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO cs33f1insrsid13326051charrsid1 1999920 rtlchfcs1!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — MULYANTO, ST bin SUMIDI
108 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi seba gaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
262 — 108
  • bahwa penilaian hasil belajar oleh Pendidikadalah proses pengumpulan imformasi/ bukti tentang capaianpembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dansikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensiketerampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis,selama dan setelah proses pembelajaran ;Pasal 11 ayat (4) bahwa pelaporan hasil belajar oleh pendidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuanpendidikan untuk mengisi Rapor dan ;Pasal 11 ayat (2) bahwa Rapor seba
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
482 — 136
  • pengumpulan imformasi/ bukti tentang capaianpembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dansikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensiketerampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis,selama dan setelah proses pembelajaran ;Halaman 37 dari 101 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMDPasal 11 ayat (4) bahwa pelaporan hasil belajar oleh pendidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuanpendidikan untuk mengisi Rapor dan ;Pasal 11 ayat (2) bahwa Rapor seba
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 173/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 25 Agustus 2011 — H. Ir. AZHAR LATIF
138 — 61
  • . ; Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Umum = sejak. eoFebruari 2008, sebelumnya mantan karyawan BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional) ; Bahwa sebelumnya~ dijabat oleh saksi IQBAL sebagaiDirektur Utama ; Bahwa tugas saksi membawahi masalah keuangan, jajaranumum dan SDM ; Bahwa laporan keuangan dibuat setiap triwulan sekalidisampaikan kepada Walikota Padang melalui DewanPengawas mengenai biaya masuk dan pengeluaran ; Bahwa saksi tahu tentang dana representatif seba diatur dalam Pasal 10 Permendagri
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Umum
Register : 20-09-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 154/Pid.B/2021/PN KLT
Tanggal 9 Desember 2021 — Penuntut Umum:
WAWAN SETIAWAN, S.H.
Terdakwa:
BUDI AZWAR BIN M.SALEH TUA
83 — 18
  • Koperasi Seba Usaha Pelang Jaya;
  • Uang tunai sebesar Rp 3.952.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu) SHU bulan November 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA KSU PELANG JAYA MELALUI SAKSI ERWINSYAH, S.PD.I ALIAS ERWIN BIN DARKASIH, AR;

DAN terhadap Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

  • Fotocopy Akta Perubahan Anggaran dasar Koperasi KSU Pelang Jaya;
  • Fotocopy Surat Keputusan Rapat Anggota Tentang Pengangkatan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
377 — 229
  • T2 : UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,khususnya pada Pasal 63 seba gai berikut; Halaman 57 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBIT3T4T5T6T7Ayat (1): Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawainegeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.Ayat (2); Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur denganperaturan pemerintah (AdInformandum); UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan