Ditemukan 3311 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1148 1127 1138 1120 1124 1129 11.8 1198 11286 1928
Penelusuran terkait : 1128/pdt.p/2016/pa.prg
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 14/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 7 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JISMI REUBUN, S.AP.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : CHRISMAN SAHETAPY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : FERNANDO. E. F. PARTAHI,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HEPPIES M.H. NOTANUBUN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : MATHYS A. RAHANRA, SH
124 — 28
  • Tipikor/2016/PN Amb;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut,Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak Mengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masingmasing NomorW27.U1/1128/HK.O7/IX/2015 dan Nomor W27.U1/1129/HK.07/IX/2015 tanggal 14September 2016, selama 7 (tujuh) hari
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
DRS.H.PARDAMEAN SIREGAR,M.AP
135 — 29
  • VICTORY Nomor : 001/CV.Victory/IV/2020tanggal 01 April 2020 Perihal Serah Terima Pekerjaan dan PermohonanHalaman 56 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.498.499.500.901.502.503.504.505.506.507.508.Pembayaran Termyn 100% kepada Kepala Dinas Pendidikan KotaTebing Tinggi.1(satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota TebingTinggi Kepada Walikota Tebing Tinggi Nomor : 425/1128/ND/III/2020tanggal 01 April 2020 Perihal Mohon persetujuan pencairan Dana untukPembayaran Termyn
    100% atas pekerjaan : Pengadaan BukuReferensi dan Buku Pengayaan (Buku Panduan Pendidik SD Negeri165732)1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor :425/882/TTPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor425/883/TTPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil PekerjaanNomor :425/883.A/PJPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1128
    641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.499500.901.502.503.504.505.506.307.508.509.910.911.. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor425/882/T TPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita) Acara Penyerahan Barang Nomor425/883/T TPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil PekerjaanNomor :425/883.A/PJPHP/DISDIK/TT/2020 tanggal 02 April 2020.1(satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/1128
    SPM :289/SPMLS.2/1.01.01.01/2020 Tanggal 14 April 2020.1039. 1(satu) lembar Surat Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor :900/1128/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 Kepada Kepala BPKPADKota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.1040. i(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor900/1126/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.1041. 1(satu) lembar Fakta Integritas Nomor : 900/1125/Sek.Keu/2020 tanggal14 April
    SPM :289/SPMLS.2/1.01.01.01/2020 Tanggal 14 April 2020.Halaman 597 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.1039. 1(satu) lembar Surat Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Nomor :900/1128/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 Kepada Kepala BPKPADKota Tebing Tinggi perihal Penerbitan SP2D yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.1040. i(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor900/1126/Sek.Keu/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani olehPengguna Anggaran.1041. 1(satu)
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI.
Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
2339 — 1555
  • Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen berupaSurat Nomor : 29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal :Usulan Kegiatan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPendidikan, Riset dan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPBdari Dr. R.
    Agenda: 11068 tanggal diterima : 18 Mei 2010 dan 1 (satu) lembar No.Agenda 1128/S/A/2010/IV tanggal 23 April 2010 beserta 1 (satu)lembar foto copy legalisir dokumen berupa Surat Nomor :29998/A2.2/PR/2010 tanggal 22 April 2010 Hal : Usulan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Riset danInkubator Bisnis dan Kewirausahaan IPB dari Dr. R.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
88 — 47
  • Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 106 orang x Rp.500.000, = Rp.53.000.000, Rp.6.750.000, =Rp.46.250.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan nonPNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 200912sebanyak 73 orang x Rp.500.000, = Rp.36.500.000, Rp.5.325.000, =Rp.31.175.000,Nomor: 1128
    Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009157sebanyak 106 orang x Rp.500.000, = Rp.53.000.000, Rp.6.750.000, =Rp.46.250.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan nonPNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 73 orang x Rp.500.000, = Rp.36.500.000, Rp.5.325.000, =Rp.31.175.000,Nomor: 1128
    Negeri 1 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 106 orang x Rp.500.000, = Rp.53.000.000, Rp.6.750.000, =Rp.46.250.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dan nonPNS SMA Negeri 2 Kota Pematangsiantar, sesuai Keputusan WalikotaPematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009, tanggal 01 September 2009sebanyak 73 orang x Rp.500.000, = Rp.36.500.000, Rp.5.325.000, =Rp.31.175.000,Nomor: 1128
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG
Tanggal 25 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Surya Abdi Juliansyah, S.H
Terbanding/Terdakwa : SLAMET PARIDA Bin KARTO SLAMET
59 — 48
  • Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Maret 2021;
  • Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1063/Png/BPN.16/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Redistribusi yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
  • Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1128
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Mei 2014 — JULPIAN, S. Sos. bin SAID
130 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • wewenang (deturnament de pouir) jugaberbeda dengan sewenangwenang (abus de droit), menurutKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertianpenyalahgunaan wewenang adalah perbuatan penyalahgunaanhak dan kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkanperbuatan sewenangwenang adalah melakukan sesuatu dengantidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatudengan semaumaunya atau dengan kuasanya sendiri (KamusBesar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan danKebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 1128
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 243/Pid.B/2020/PN Lmj
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ARIE CANDRA DINATA NOOR, S.H
Terdakwa:
QOIS AFANDI
84 — 28
  • Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1128/WSY/7.2/R, tanggal 10 September 2013;

    1 (satu) lembar setoran tunai nomor rekening 120248275 tanggal 06/01/2014 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

    1 (satu) lembar setoran tunai nomor rekening 120248275 tanggal 25/01/2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

    1 (satu) lembar setoran tunai nomor rekening 120248275 tanggal 21/10/2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah

Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 375/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. SINAR KARTASURA
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
132 — 176
  • TergugatIl) tertanggal 31 Juli 1998, Nomor: 1128/P.3/Gph. 7/98.Bahwa terbukti barulah pada tahun 1996, Tergugat mengajukankepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Semarang (i.c.TergugatIV) untuk memperoleh hak atas tanah yang menurut Tergugatlmerupakan miliknya ex Hak Erfpacht Verponding No. 117. Padahalberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam NegeriPutusan No. 375/PDT/2018/PT.
    Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku kuasa dariTERGUGATI kepada Menteri Agraria/Kepala BPN (ic.TERBANDINGII (Dahulu TERGUGATII)) tertanggal 31 Juli 1998,Nomor: 1128/P.3/Gph. 7/98.D.11. Bahwa terbukti barulah pada tahun 1996, TERBANDING! (DahuluTERGUGATI) mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN)Kabupaten Semarang (i.c.
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 06-12-2021 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
1.AMAN MUNTHE Bin RAJA JOHOR MUNTHE
2.PATMA MUNTHE Binti RAJA JOHOR MUNTHE
3.NURDIAH MUNTHE Binti RAJA JOHOR MUNTHE
4.JULPAHRI MUNTHE Bin RAJA JOHOR MUNTHE
5.MUHAMMAD YUNUS Bin RAJA JOHOR MUNTHE
Tergugat:
TIMBUL HALOMOAN RAMBE Bin SAKDAN RAMBE
Turut Tergugat:
1.TUA MUNTHE Bin RAJA JOHOR MUNTHE
2.RASMI MUNTHE Binti RAJA JOHOR MUNTHE
3.LINAH MUNTHE Binti RAJA JOHOR MUNTHE
4.AHMAD SYUKUR Bin RAJA JOHOR MUNTHE
177 — 20
  • pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek dalam diktum angka 6 tersebut di atas;
  • Menyatakan objek sengketa V berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio berwarna putih dengan nomor Polisi BM 1128
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1306 K/PID.SUS/2012
Tanggal 19 September 2012 — ZAITRI ANDIKO, SH bin H. ACHMAD ZAINOERI ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan perbuatan sewenangwenang adalah melaku kansesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukansesuatu dengan semaumaunya atau dengan kuasanya sendiri (KamusBesar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, balaiPustaka, Jakarta, 1997, hal. 1128);Bahwa seseorang yang diberi wewenang berdasarkan undangundangyang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum publik dapat dikatakanpejabat, karena dalam jabatan juga melekat hak dan wewenang untukmelakukan tindakan hukum, tetapi
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 01-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT PADANG Nomor 114/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 5 Agustus 2021 — Terbanding/Penggugat I : ABDUL GANI
Terbanding/Penggugat II : ABDUL MAJID
Terbanding/Penggugat III : ABDUL RIZON
Terbanding/Penggugat IV : ADE HARMIKO Pgl. ADE
Terbanding/Penggugat V : AGUS NIRAY Pgl. AGUSNI
Terbanding/Penggugat VI : AGUSNAWATI
Terbanding/Penggugat VII : AMRIZAL Pgl. SIAM
Terbanding/Penggugat VIII : ALIZAR
Terbanding/Penggugat IX : AMRI alias H. AMRI
Terbanding/Penggugat X : AMIRULLAH
Terbanding/Penggugat XI : ANITA Pgl. ITA
Terbanding/Penggugat XII : ANTONI Pgl ANTON
Terbanding/Penggugat XIII : APISMAL
Terbanding/Penggugat XIV : ARINAL YUSEPA
Terbanding/Penggugat XV : ARIS PARILLA Pgl. PARILA
Terbanding/Penggugat XVI : ARMAN
Terbanding/Penggugat XVII : ARMANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : ASNIDA
Terbanding/Penggugat XIX : AYANG Pgl SAYANG
Terbanding/Penggugat XX : AZMAN Pgl JIMAN
Terbanding/Penggugat XXI : BANI
Terbanding/Penggugat XXII : BAHTIAR
Terbanding/Penggugat XXIII : BARRO alias SUTAN BARO
Terbanding/Penggugat XXIV : BASIRUDIN alias BY. LUMPUH
Terbanding/Penggugat XXV : BUSTANIR
Terbanding/Penggugat XXVI : BUYUNG JUO
Terbanding/Penggugat XXVII : BUYUNG ANSAI alias BY. SANSAI
Terbanding/Penggugat XXVIII : DANIAR
Terbanding/Penggugat XXIX : D A R A L
Terbanding/Penggugat XXX : DARMI
Terbanding/Penggugat XXXI : DARUL IKHWAN Pgl. DARUL
Terbanding/Penggugat XXXII : DENI IRWAN Pgl. DENI
Terbanding/Penggugat XXXIII : DEPRI ANTONI Pgl. IDEF,
Terbanding/Penggugat XXXIV : DEPRIZAL Pgl. IDEP
Terbanding/Penggugat XXXV : DESI MARLINA YANTI Pgl. DESI
Terbanding/Penggugat XXXVI : DESNI ARITA
Terbanding/Penggugat XXXVII : DEWINA OLIVIA Pgl. IDEL
Terbanding/Penggugat XXXVIII : DONI AFRIZAL Pgl. DONI
Terbanding/Penggugat XXXIX : DURAHAM alias BURHAN
Terbanding/Penggugat XL : EFENDI Pgl. SAPEN,
Terbanding/Penggugat XLI : EDI MANSYUR alias MANSURMAN
Terbanding/Penggugat XLII : ELMI Pgl. EMI
Terbanding/Penggugat XLIII : ELPIYA YANTI alias ELVIANTI
Terbanding/Penggugat XLIV : ELVA YENTI Pgl. EVA,
Terbanding/Penggugat XLV : ENDANG SUPARDI Pgl. ENDANG
Terbanding/Penggugat XLVI : ERLINA YANTI Pgl. ILEN
Terbanding/Penggugat XLVII : ERMAWATI alias SUPIK MURI
Terbanding/Penggugat XLVIII : ERMI YANTI Pgl. EEN
Terbanding/Penggugat XLIX : ERNAWATI Pgl. SIIR
Terbanding/Penggugat L : FIRDAUS
Terbanding/Penggugat LI : FIRDAWATI
Terbanding/Penggugat LII : HARMEN Pgl. EMEN
Terbanding/Penggugat LIII : HASAN BASRI alias CIGARA
Terbanding/Penggugat LIV : HERMAN JUFRI
Terbanding/Penggugat LV : HENDRIZAL SONI Pgl. SONI
Terbanding/Penggugat LVI : IJAH
Terbanding/Penggugat LVII : INDRA Pgl. IIN
Terbanding/Penggugat LVIII : INDRA AFANDI Pgl. DERA
Terbanding/Penggugat LIX : IRFA MIRDALINA Pgl. SIIR
Terbanding/Penggugat LX : JASNIMA Pgl. EMA
Terbanding/Penggugat LXI : JASWIR
Terbanding/Penggugat LXII : JULITA,
Terbanding/Penggugat LXIII : KISMAN
Terbanding/Penggugat LXIV : MAINA alias MINAR
Terbanding/Penggugat LXV : MANIH
Terbanding/Penggugat LXVI : MARDIANIS
Terbanding/Penggugat LXVII : MARITIN EVITA Pgl. ITIN
Terbanding/Penggugat LXVIII : MARLENA Pgl. LENA,
Terbanding/Penggugat LXIX : MARNIS
Terbanding/Penggugat LXX : MARYULISNI Pgl. MARYULIS
Terbanding/Penggugat LXXI : MASNIA TUTI Pgl. MASNI
Terbanding/Penggugat LXXII : MASREL
Terbanding/Penggugat LXXIII : MASRIZAL Pgl. ICAL
Terbanding/Penggugat LXXIV : MAYORDIN Pgl. MAYOR,
Terbanding/Penggugat LXXV : MELIZA AFNI Pgl. LIZA,
Terbanding/Penggugat LXXVI : MELVINDA Pgl. IDA
Terbanding/Penggugat LXXVII : MERIZA NOVITA Pgl. IZA
Terbanding/Penggugat LXXVIII : MINARMI Pgl. MINAR
Terbanding/Penggugat LXXIX : MIRDAWATI alias KAMINDAR
Terbanding/Penggugat LXXX : MISRAL Pgl. IMIS,
Terbanding/Penggugat LXXXI : MISWARNITA alias MISNAR
Terbanding/Penggugat LXXXII : MOTIS MANRIZAL Pgl. MOTIS
Terbanding/Penggugat LXXXIII : MUHAMMAD YUSAR Pgl. M. YUZAR
Terbanding/Penggugat LXXXIV : MURI
Terbanding/Penggugat LXXXV : MURNI Pgl. IMUR
Terbanding/Penggugat LXXXVI : MURNIATI
Terbanding/Penggugat LXXXVII : MUSLIADI alias MULIADI
Terbanding/Penggugat LXXXVIII : MUSLIAR
Terbanding/Penggugat LXXXIX : NANDA SUGIANTO alias BY. SINYUN
Terbanding/Penggugat XC : NELI DARWATI Pgl. NELI
Terbanding/Penggugat XCI : NOVA MARDALENA Pgl. NOVA
Terbanding/Penggugat XCII : NOVENDR FAJRI M. JUNI Pgl. EDI
Terbanding/Penggugat XCIII : NUR RUMIN alias NURUMIN
Terbanding/Penggugat XCIV : NURAITI alias NURATI
Terbanding/Penggugat XCV : NURFIATI Pgl. PIATI
Terbanding/Penggugat XCVI : NURKAIDA Pgl. KEDA
Terbanding/Penggugat XCVII : NURLAILI Pgl. LELI
Terbanding/Penggugat XCVIII : NURLIS
Terbanding/Penggugat XCIX : NURMA YENI Pgl. IYEN
Terbanding/Penggugat C : NURSILEN Pgl. ILEM
Terbanding/Penggugat CI : NURSIMA,
Terbanding/Penggugat CII : PARIZAL
Terbanding/Penggugat CIII : PADANG
Terbanding/Penggugat CIV : PIDASMAN alias PIDESMA
Terbanding/Penggugat CV : PUTRI DEWI alias SUPIK GADANG
Terbanding/Penggugat CVI : RAHMAT Pgl. RAMAIK
Terbanding/Penggugat CVII : RAIMAH alias SANSER
Terbanding/Penggugat CVIII : RAKIMAH Pgl. ARA
Terbanding/Penggugat CIX : RANGGI APRIZAL
Terbanding/Penggugat CX : RENI MULYA SARI Pgl. RENI
Terbanding/Penggugat CXI : RIKI AFRIZAL
Terbanding/Penggugat CXII : RODI. M Pgl. RODI
Terbanding/Penggugat CXIII : ROSMANI
Terbanding/Penggugat CXIV : ROSNAWILIS
Terbanding/Penggugat CXV : ROSNIDAWATI
Terbanding/Penggugat CXVI : SAFERI
Terbanding/Penggugat CXVII : SAMSIDAR alias SYAMSIDIR
Terbanding/Penggugat CXVIII : SANIAR
Terbanding/Penggugat CXIX : SANTI DEWI Pgl. SANTI
Terbanding/Penggugat CXX : SAYANG ANI
Terbanding/Penggugat CXXI : SITI NURYAT OTITI alias SITI OTITI
Terbanding/Penggugat CXXII : SOFIA alias SOVIA
Terbanding/Penggugat CXXIII : SUHERMAN,
Terbanding/Penggugat CXXIV : SULASMA WATI
Terbanding/Penggugat CXXV : SUWARDI
Terbanding/Penggugat CXXVI : SYAFRI JONEDI
Terbanding/Penggugat CXXVII : SYAFRINEL
263 — 293
  • selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding 67 semula Tergugat III.B.14;EDI SURYANTO, Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1190/DesaIV Koto Kinali, SU No. 207/IV Koto/2000, seluas19.600 M2, untuk selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding 68 semula Tergugat III.B.15;DIFLAIZAR, Pemegang Hak atas Sertipikat SHM No. 1174/Desa IVKoto, SU No. 191/IV Koto /2000, seluas 19.600 M2,untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding69 semula Tergugat III.B.16;RASIMA, Pemegang Hak atas SertipikatSHM No. 1128
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Umum
Register : 24-07-2023 — Putus : 13-09-2023 — Upload : 15-09-2023
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm
Tanggal 13 September 2023 — Penuntut Umum:
RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
EDWINSYAH WIRSAN BIN ALM ABDUL SALAM
66 — 21
  • Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1128 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
  • Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0264 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
  • Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0350 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
  • Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0351 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
  • Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0352 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
  • Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0353 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 08-06-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 104/Pdt.P/2015/PN.Skt
Tanggal 25 Juni 2015 — GINANJAR YOGA WIJAYANTO; TRI ARIYANI
42 — 17
  • ,telah mengajukan permohonan pengesahanpengangkatan anak dengan mengemukan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sahsebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 1128 /2008 tanggal27 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan DanCatatan Sipil Kota Surakarta ; Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak; Bahwa untuk melengkapi kebahagiaan keluarga, Para Pemohon telahsepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/PID-B/TPK-2013/PN PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — HEPPI HARDI, Bsc Pgl. EPI
95 — 49
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakanprosedur lain agar terlaksana ;Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar BahasaIndonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak ataumenyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (lihat Kamus Besar Departemen Pendidikandan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta Edisi ke2, cetakan ke9, Tahun 1997 halaman 1128
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - ADI RACHMANTO
185 — 46
  • SPMU Nominal (Rp) KeteranganPembayaran 26 Maret 2010 1128/QA/III/10 470.000.000, Biaya sewa bellibulan Februari dan 18 Maret 2010.Dibebankan keRekening BebanJasa KonsultanManajemen GQAAC.900.95.548049. 13 April 20101367/QA/IV/10235.000.000.Biaya sewa belibulan April 2010.Dibebankan keRekening BebanJasa KonsultanManajemen GQAAC.900.95.548049. 17 Mei 20101791/QA/V/10235.000.000.Biaya sewa belibulan Mei 2010.Dibebankan keRekening BebanSewa Peralatandan Perabot KantorGQA AC.900.95.565024.Tanggal 24September
    Tanggal 26 Maret sengan SPMU No. 1128/QA/III/10 uangsejumlah Rp. 470.00.000, untuk biaya sewa beli BulanFebruari dan Maret 2010.. Tanggal 13 April 2010 SPMU No. 1367/QA/IV/10 uangsejumlah Rp.235.000.000 untuk biaya sewa beli bulan April2010.3. Tanggal 17 Mei 2010 SPMU No. 1791/QA/V/10 uangsejumlah 235.000.0000 untuk biaya sewa beli bulan Mei2010.4. Tanggal 11 Juni 2010 SPMU No. 2176/QA/VI/10 uangsejumlah 235.000.000 untuk biaya sewa beli bulan Juni2010.5.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 01-06-2013
Putusan PN FAK FAK Nomor 85/PID.SUS/2010/PN.F
Tanggal 21 Februari 2011 — Drs. RONNY SOFIANDRI, M.Si
104 — 55
  • Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak adapenjelasan lebih lanjut dalam penjelasannya ; Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untukbertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan ( vide Kamus BesarBahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan 9tahun 1997, halaman 1128
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-04-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 10 April 2012 —
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengertian penyalahgunaan wewenang menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu. perbuatanmenyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak ataumenyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan,sedangkan pengertian "perbuatan sewenangwenang adalahmelakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak oranglain, atau melakukan sesuatu dengan semaumaunya ataudengan kuasa sendiri (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia,Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka,Jakarta, ed 2, Cet. 9, Tahun 1997, halaman 1128
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. BANI BAEHAKI, M. Eng
115 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • wewenang (deturnament de pouir) jugaberbeda dengan sewenangwenang (abus de droit), menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penyalahgunaanwewenang adalah perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaanuntuk membuat keputusan, sedangkan perbuatan sewenangwenangadalah melakukan;Sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukansesuatu dengan semaumaunya atau dengan kuasanya sendiri(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan danKebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal 1128
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 18-03-2014 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 10-05-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 94/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 April 2015 — Ir. THAMRIN TANJUNG VS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM, Cs
108 — 58
  • Asmin Arifin Astrawinata Latif, SH di bawah Nomor 1128 /1994 tanggal 11 Oktober 1994, dalam rangka mendapatkan danmelaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok Pluit sertaProyek Pembangunan Jalan Tol Pondok Pinang Jagorawi (SectionS)milik TURUT TERGUGAT lLBahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang berdasarkan UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanadan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah Pihak yangberwenang untuk melakukan penuntutan serta pelaksanaan
Pengadilan PN BANTUL
Register : 01-11-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 87_Pdt_G_2013_PN.Btl_ Wanprestasi
Tanggal 2 Juni 2014 —
781 — 636
  • Ampuh Sejahtera Nomor : 1128/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Perihal Wacana PerpanjanganWaktu, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY, diberi tanda buktiT58 ;Fotocopy Surat PT. Ampuh Sejahtera Nomor : 1142/AMPS/SKH/XI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 Perihal Permohonan PerpanjanganWaktu, ditujukan kepada Kepala BPAD Prop.DIY, DIBERI TANDABUKTI T59 ;Fotocopy Surat PT.