Ditemukan 3004 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2708 — 1779
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Krisis ekonomi yang menyebabkan resesi dan depresi di Amerika Serikatpada tahun 1930an telah memaksa Mahkamah Agung Amerika Serikatkeluar dari posisi filosofis dan prinsip konstitusi yang mempertahankan freemarket economy dan kebebasan berkontrak, dan mengubah posisinyameskipun untuk sementara dan kasuistis dengan membenarkan campurtangan Pemerintah (state intervention) dalam kebebasanberkontrak,khususnya dalam socialwelafarelegislation yang dikeluarkan PemerintahanPresident Roosevelt.
Register : 05-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS Tanggal 21 Desember 2016 — Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST.
132 — 43
132 — 43
UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa pidanapokok yang dapat dijatunkan terhadap PT Adhi Karya selaku korporasi hanya berupadenda;Menimbang, bahwa upaya hukum untuk mengejar pengembalian kerugiankeuangan negara (recovery asset of state) terhadap korporasi sangat terbuka luasdan dapat dilakukan dengan multi pendekatan, selain dapat dilakukan dengan aspekpidana yaitu menjadikan korporasi sebagai terdakwa, pada sisi lain dapat puladilakukan gugatan secara perdata oleh Jaksa selaku pengacara negara ataudiserahkan
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL Tanggal 21 Desember 2016 — BUNI YANI, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya : 1. Aldwin Rahadian, S.H., M.AP, 2. Adi Kurnia Setiadi,S.H., 3. Romdani Tri Kuntadi, S.H, 4. Handy, S.H, 5.Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, 6. Rudi Silfa, S.H, 7. David Krisbyantoro, S.H, 8. Irfan Iskandar, S.H, 9. Hairullah M Nur S.H, 10. Isram, S.H ,11. Zefry Hermansyah, S.H,12. Teguh D Sabario, S.H, 13. Imaduddin, S.H, 14. Sufrensi A. Manan, S.H., 15. M.H, M. Sofyan, S.H, 16. Ahmad Bayhaki, S.H., 17. Djamudin Lawing, S.H.,M.H.,18. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H,19. Iwan gunawan, S.H., M.H, 20. Justiartha Hadiwinata, S.H, 21. Khairul Imam, S.H, 22. Krismawan, S.H, 23. Agus Wiratno, S.H. 24. Andi Hidayat, S.H., 25. Ahmad Irwandi Lubis, S.H. Para Advokat dan/atau konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Buni Yani beralamat di Jalan H. SaâÂÂabun No. 20 Jati Padang Ps Minggu, Jakarta Selatan, 12540. Telp 021-78848218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 29 November 2016, untuk selanjutnya disebut ..............â¦â¦PEMOHON ;
M E L A W A N
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, dalam hal ini diwakili : KOMBES POL Agus Rohmat , S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP Aminullah, S.H., AKBP Robert Manulang, S.H., AKBP DR Nova Irone Surentu, S.H., M.H., KOMPOL Dewoto, S.H., KOMPOL Ahsanul Muqoffi, S.H., KOMPOL Khairuddin,S.E., S.H., BRIPKA Budi Setiawan , S.H. dan BRIPTU Mohamad Ibnu Wahidin, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIR RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA tanggal 9 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut ..........â¦â¦â¦â¦TERMOHON;
463 — 257
463 — 257
Putusan No. 157/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa kemudian ditanyakan tulisan ini benar atau tidak bukan tulisannya,artinya state of mind, pengertiannya apakah ini betul perbuatan menista;Bahwa kalau tulisan itu dirubah memiliki makna yang berbeda, itu artinyaada maksud, atau agenda, atau kepentingan atau dalam bahasa linguistikdisebut implisit mining;Bahwa karena fungsi pemilih muslim disana untuk membatasi bahwa yangdirujuk sebagai bapak ibu adalah orang yang beragama Islam;Bahwa Facebook itu di tujukan
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana
- Munadhi Bin M. Nurdin
705 — 319
705 — 319
perlindungan hutan dimana didalamnyaterdapat keahlian dibidang kebakaran hutan dan lahan yangberdasarkan surat Keputusan dari Sekretris Jenderal KementrianPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39477/A4.5/KP/2007tertanggal 2 April 2007; Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian terkait keahlian Ahidiantaranya pada National Institute For agroEnvironmental Science(Japan), Fire Science Laborate, USDA Forest Service (USA), CIDA(Canada), CIFOR/ICRAF, Merang Climate Change ProjectGTZ, SouthDakota State
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
242 — 1066
242 — 1066
atas nama pribadi ;Bahwa Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) pasal 70,merupakan Statuta atau AD / ART yang cacad karena menempatkanorganisasi sebagai organisasi diluar negara ;Bahwa yang tidak tunduk terhadap negara hanya duta besar karenaberdasarkan teori exteritorial atau teori fungsional duta besar bertindaksebagai wakil dari Presiden dari negaranya masing masing ;Bahwa pasal 70 Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia( PSSI ) tersebut bertentangan dengan asas nation state
Putus : 04-09-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 130/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 4 September 2012 —
46 — 13
46 — 13
hukum tetap untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menempuh semuaupaya hukum yang ada,Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara iniHalaman 173 dr 178 putusan No 130/Pid.Sus/2011/PN.Sby174bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai penyadaran bagi si pelaku dan pemberian efek jerakepada masyarakat, serta khususnya dalam rangka pemulihan asset negara (state
Putus : 09-09-2013 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 45/Pid.Sus/2013/PN.SBY Tanggal 9 September 2013 — TRI RUDY PURWANA
99 — 30
99 — 30
menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diriTerdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobotperbuatannya serta dampak perbuatannya;142Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak sematamatasebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun jugamempunyai tujuan lebih luas antara lain :e Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;e Untuk pengembalian keuangan negara (State
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir.Drs. FERDINAND RITONGA, MSi, MDiv bin (Alm) DS. KONDAR RITONGA
183 — 32
183 — 32
;Menimbang bahwa Korban (victims) dari kejahatan korupsi adalah negaradan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan danperekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu,lebih dari itu, korbannyaadalah masyarakat yang lemah secara ekonomis serta rentan secara politis.Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidakdapat mendapat pendidikan yang wajar, para koruptor menjadikan negara sebagaikorban (Victim State).
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
282 — 194
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
282 — 194
lapangan.1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 593/362/1002/2017 Tanggal03 Oktober 2017.1 (satu) Eksemplar daftar namanama peserta rapat pembahasanuntuk sertifikat PTLS tahun 2017.1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Beda Nama atas namaHADIJAH.1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas namaTIT HARYATI.2 (dua) lembar Berita Acara Sosialisasi dalam rangka menyambutprogram sertifikt PTLS TA. 2017 di Kelurahan Bentiring.6 (enam) rangkap Berita Acara rapat penyelesaian masalah PT.Bengkulu State
lapangan.1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: 593/362/1002/2017Tanggal 03 Oktober 2017.1 (satu) Eksemplar daftar namanama peserta rapat pembahasanuntuk sertifikat PTLS tahun 2017.1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Beda Nama atas namaHADIJAH.1 (satu) Eksemplar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atasnama TITI HARYATI.2 (dua) lembar Berita Acara Sosialisasi dalam rangka menyambutprogram sertifikt PTLS TA. 2017 di Kelurahan Bentiring.6 (enam) rangkap Berita Acara rapat penyelesaian masalah PT.Bengkulu State
Putus : 13-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/PID/2011 Tanggal 13 Februari 2012 — ANTASARI AZHAR, SH.MH
595 — 505 — Berkekuatan Hukum Tetap
595 — 505 — Berkekuatan Hukum Tetap
When aweapon is fired, the gases produced by thecombustion of the propellant emerge from thebarrel in a highly compressed state. In hardcontact wounds, they follow the bulletthrough the skin into the subcutaneoustissue where they immediately begin toexpand. Where a thin layer of skin overliesbone, as in the head, these gases expandbetween the skin and the outer table of theHal. 45 dari 195 hal. Put. No. 117PK/PID/2011skull, lifting up and ballooning out theskin (Figure 5.4).
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. Tanggal 21 April 2014 — Drs. SUMADI, MM
166 — 46
166 — 46
Welfare state (negara hukum) ;Bahwa pejabat publik melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan hukumpublik.Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hukum administrasi negara makapenyelesaiannya dengan hukum administrasi negara ;Bahwa hukum administrasi negara itu berhenti dengan sendirinya setelah ada penunjukanpemenang lelang ;Bahwa perjanjian kontrak tidak perlu ada kehendak dari masingmasing pihak, karenakarakter hukum publik selalu sepihak, tidak perlu persetujuan dengan pihak lain
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Other authorities mayrefer to these rules simply as admissibility rules, or insome cases as 'competency' or 'foundational' rules;(3) socalled extrinsic policies of exclusion, most notably theevidentiary privileges for confidential or proprietary information(left by FRE art. 5 to commonlaw development but codified inmost state counterparts);Selanjutnya Jeffrey S.Parker dan Bruce H.
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
61 — 16
61 — 16
Welfare state (negara hukum) ;Bahwa pejabat publik melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan hukumpublik.Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap hukum administrasi negara makapenyelesaiannya dengan hukum administrasi negara ;Bahwa hukum administrasi negara itu berhenti dengan sendirinya setelah ada penunjukanpemenang lelang ;Bahwa perjanjian kontrak tidak perlu ada kehendak dari masingmasing pihak, karenakarakter hukum publik selalu sepihak, tidak perlu persetujuan dengan pihak lain
Putus : 19-08-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut Tanggal 19 Agustus 2014 — ROHAYAH, dkk
melawan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dkk
264 — 505
264 — 505
Asas ini merupakan konsekuensi dianutnyakonsepsi Negara hukum modern (walfare state), yang menempatkan pemerintahselaku pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan umumwarga negaranya.TUNTUTAN DAN PERMOHONANBerdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan gugatanPara penggugat sebagai berikut :12Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Putusan
Register : 28-07-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana Korupsi
- RUSLI SIBUA
206 — 64
206 — 64
menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adilmenurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadiTerdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidaksematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindakpidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :e Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;e Untuk pengembalian keuangan negara (State
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
178 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanyaperbuatan saja;3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkankonsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengantindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (intent)dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilahmaksud dengan motif.
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 1 September 2016 — PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
387 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
387 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai penawaran yang paling rendahyang akan dimasukkan atau bersepakat diantara mereka siapayang akan menjadi penawar yang akan memenangkan tender";Dalam artikel yang berjudul Price Fixing, Bid Rigging, andMarket Allocation Schemes: What They Are and What to LookFor, yang disusun oleh Departemen Kehakiman AmerikaSerikat (US Department of Justice), halaman 2 dinyatakansebagai berikut:Bid rigging is the way that the conspiring competetorseffectively raise prices where purchasersoften federal, state
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
444 — 1183 — Berkekuatan Hukum Tetap
444 — 1183 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik: ROSELLY TJUNG ;271) 1 (satu) buah kartu SIM provider: TELKOMSEL nomor kartu: 0012 00000135 5655, milik: ROSELLY TJUNG ;272) 1 (satu) buah kartu SIM provider: 64k USIM nomor kartu: 89860 1120231004 70025, milik: ROSELLY TJUNG ;273) 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10, model number: SQ.N1003,S/N: 072311431269, PIN: 2B19D948, IMEI: 357759053363719, tanpasim card dan tanpa memory card, milik: ROSELLY TJUNG ;274) 1 (satu) buah laptop merk SONY VAIO Fit 13 A, Tipe: SVF13N12SGS,hardisk Solid State
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
82 — 59
82 — 59
Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.Capital punishment, was both inhumane and ineffective : anunacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and lesseffective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capitalpunishment was counterproductive if the purpose of law was to impart amoral conception of the duties of citizens to each other.
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 10 Maret 2014 — - Ir. FAHMI RIZAL LUBIS
183 — 43
183 — 43
;Menimbang bahwa Korban (victims) dari kejahatan korupsi adalah negaradan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan danperekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu,lebih dari itu, korbannyaadalah masyarakat yang lemah secara ekonomis serta rentan secara politis.Rakyat miskin menjadi tidak dapat berkehidupan secara layak dan anaknya tidakdapat mendapat pendidikan yang wajar, para koruptor menjadikan negara sebagaikorban (Victim State).