Ditemukan 3072 data
410 — 426
dilaksanakan tidak sesuaidengan tugas pokoknya sebagai PPK adalah perbuatan menyimpang dariaturan adalah perbuatan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan karenaberdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara, yang nyatanyatakerugian tersebut adalah dibidang pengadaan alat kesehatan yang sangatdibutuhkan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contohburuk bagi masyarakat dan patut disadari dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
135 — 37
Selain itu juga bertujuan memberikan prevensidan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberipelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidakmenirunya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dapat dipulinkan sesuai dengan aturanaturan hukumyang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adiltidaklan dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidaksuka akan tetapi harus
254 — 162
Dalamkehidupan berbangsa dan bernegara ada aturan aturan hukum yang dibuat,baik hukum publik maupun hukum privat, semua orang dianggap tahu dancakap sepanjang sesuai kriteria bahwa dia bisa melakukan perbuatan hukumdan bagi orang yang dianggap tidak cakap itu tidak bisa di kategorikankarena baik hukum perdata maupun hukum pidana melarang beberapaperbuatan yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena itu dialihkankepada orang yang mampu mewakili orang tersebut untukpertanggungjawaban;Halaman
ARY RACHMAT.K, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHOIRUDIN Alias KHOIR alias UDIN Alias ABU KAMILA
277 — 116
pada masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnyaseperti disebut dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diriTerdakwa terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan nafas terbentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berpotensi membahayakan kesatuan danpersatuan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa
66 — 22
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
289 — 144
terdakwa dari kegiatanperawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagungmulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sumber dananyaberasal dari pajakpajak yang dihimpun dari masyarakat, sehinggajelas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut jauh darirasa keadilan yang berkembang di masyarakat.Segi IdiologiBahwa idiologi kita adalah Pancasila, dimana pemerintah sedanggiatgiatnya memberantas korupsi, yang mana korupsi tersebutsekarang merupakan bentuk bahaya laten yang merongrongkehidupan berbangsa
282 — 205
baik dan benar pada PutusanPengadilan Negeri Denpasar maka Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar;monennnnan Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelisberpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana yang lebihberat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana tindak pidanaKorupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luarbiasa exra ordinary crime yang sudah sangat menghkawatirkan bagikehidupan berbangsa
2015 — 1606 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibat tindak pidanakorupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jugamenghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yangmenuntut efisiensi tinggi;Sedangkan dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakaneksistensi negara;Dengan demikian, persoalan korupsi
118 — 50
(extra Ordinary crime) ; Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa dan bernegara ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati hasil perobuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; Telah ada Pemulihan Kerugian Negara/Daerah oleh Hi.
34 — 73
e Terdakwa telah lama menjadi PNS dan telah menduduki berbagai Jabatanseharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa tidak menikmati sedikitpun dari hasil kejahatan ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa tujuan penindakan dalam perkara korupsi adalah agar perbuatankorupsi yang sangat mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat yangberakibat mengganggu kelangsungan hidup berbangsa
88 — 25
No. 8/PID.SUSTPK/2017/PT.PLGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidakhanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghambatpeningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara padaumumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yudan
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
216 — 173
;Saya juga tidak rela jika Negara ini tetap memelihara orang orang seperti. ini,yang akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
146 — 59
Pid.SusTPK/2019/PN.Plg tanggal 17 Juni 2019 telahmempertimbangkan secara baik, teliti, cermat dan tepat dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya.Bahwa kami penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatPertama terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasansebagai berikut :> Bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yangdikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) Karena tindakpidana korupsi merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
586 — 801
Kampanye(Desember 2020); (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara (November s/dDesember 2020); (4) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara (Desember 2020);5.107.Bahwa dalam melaksanakan agenda nasional Pilkda Serentak 2020tersebut, para penyelenggara Pemilu. termasuk para Pemohon,merupakan ujung tombak yang ikut berperan menentukan keberhasilanpenyelenggaraan Pilkada Serentak, untuk menentukan kesinambunganpemerintahan dalam sistem ketatanegaraan demi kelangsunganperjalanan kehidupan berbangsa
62 — 31
Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang
240 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.600 K/Pdt/2010dan tujuan adanya normanorma hukum adalah guna mencapaiketenteraman dan kenyamanan serta kesejahteraan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka Hakim yang akan memutus untukmenyelesaikan suatu perkara, wajib menggali hukum dengan tidakhanya terikat kaku atau terpaku kepada normanorma yang formailistisyang mengakibatkan perselisinan dan persengketaan berjalan terustanpa akhir, bahkan sampai saat ini sudah mencapai 45 (empat puluhlima) tahun;Menimbang, bahwa mengingat jumlah para
50 — 33
Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;159Menimbang
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
389 — 89
Negara hukum yang di maksud adalah negara yangmenegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran dankeadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan (akuntable) dan ketentuan mengenaiIndonesia adalah negara hukum dimaksudkan untuk memperteguhpaham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalampenyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa danbernegara.Bahwa secara umum dalam setiap negara yang menganut pahamnegara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitusupremasi
82 — 25
secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf ataupun alasan yang dapat menghindarkan dari tanggung jawab pidanamaka kepada diri Terdakwa harus dijatunkan pidana yang mencerminkan rasakeadilan bagi Terdakwa maupun bagi Masyarakat pada umumnya,bahwa Pidanayang akan dijatunkan bukannya suatu pembalasan dendam ,namun sebagai upayaterwujudnya keseimbangan bagi kehidupan bermasayarakat,berbangsa
93 — 10
dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaryang dapat menghapuskan pidanannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakanbersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan dikurangimasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, namun pidana apa yang akandijatuhnkan pada diri terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa tindak pidana korupsi diberbagai sektor kehidupan masyarakattelah merusak sendisendi kehidupan berbangsa