Ditemukan 3072 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berjangka berbunga barbangso berangas berbangga berbangso berangsa berbahasa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 13 Juni 2017 — dr. BAMBANG SARDJONO, MPH
410 — 426
  • dilaksanakan tidak sesuaidengan tugas pokoknya sebagai PPK adalah perbuatan menyimpang dariaturan adalah perbuatan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan karenaberdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara, yang nyatanyatakerugian tersebut adalah dibidang pengadaan alat kesehatan yang sangatdibutuhkan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa karenanya perbuatan Terdakwa merupakan contohburuk bagi masyarakat dan patut disadari dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
135 — 37
  • Selain itu juga bertujuan memberikan prevensidan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberipelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidakmenirunya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara dapat dipulinkan sesuai dengan aturanaturan hukumyang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adiltidaklan dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidaksuka akan tetapi harus
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum Pemalsuan
Register : 09-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntu umum: FARIDS DHESTARASTRA, SH, Terdakwa: ABDURAHMAN LATUMAPAYAHU Alias MAN,
254 — 162
  • Dalamkehidupan berbangsa dan bernegara ada aturan aturan hukum yang dibuat,baik hukum publik maupun hukum privat, semua orang dianggap tahu dancakap sepanjang sesuai kriteria bahwa dia bisa melakukan perbuatan hukumdan bagi orang yang dianggap tidak cakap itu tidak bisa di kategorikankarena baik hukum perdata maupun hukum pidana melarang beberapaperbuatan yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena itu dialihkankepada orang yang mampu mewakili orang tersebut untukpertanggungjawaban;Halaman
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 23-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 750/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
ARY RACHMAT.K, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD KHOIRUDIN Alias KHOIR alias UDIN Alias ABU KAMILA
277 — 116
  • pada masa yang akan datang ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnyaseperti disebut dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diriTerdakwa terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan nafas terbentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berpotensi membahayakan kesatuan danpersatuan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2013 — - Drs. SAKHIRA ZANDI, M.Si
66 — 22
  • Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG TRI RADITYO
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
289 — 144
  • terdakwa dari kegiatanperawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagungmulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sumber dananyaberasal dari pajakpajak yang dihimpun dari masyarakat, sehinggajelas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut jauh darirasa keadilan yang berkembang di masyarakat.Segi IdiologiBahwa idiologi kita adalah Pancasila, dimana pemerintah sedanggiatgiatnya memberantas korupsi, yang mana korupsi tersebutsekarang merupakan bentuk bahaya laten yang merongrongkehidupan berbangsa
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS
Tanggal 14 Desember 2015 — Dr. H. ZAINI ARONY;
282 — 205
  • baik dan benar pada PutusanPengadilan Negeri Denpasar maka Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar;monennnnan Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelisberpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana yang lebihberat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana tindak pidanaKorupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luarbiasa exra ordinary crime yang sudah sangat menghkawatirkan bagikehidupan berbangsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2015 — 1606 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akibat tindak pidanakorupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jugamenghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yangmenuntut efisiensi tinggi;Sedangkan dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakaneksistensi negara;Dengan demikian, persoalan korupsi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte
Tanggal 4 Oktober 2016 — EMA SABAR, SP alias EMA
118 — 50
  • (extra Ordinary crime) ; Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa dan bernegara ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati hasil perobuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; Telah ada Pemulihan Kerugian Negara/Daerah oleh Hi.
Pengadilan PN SANGGAU
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 19 Agustus 2010 —
34 — 73
  • e Terdakwa telah lama menjadi PNS dan telah menduduki berbagai Jabatanseharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa tidak menikmati sedikitpun dari hasil kejahatan ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa tujuan penindakan dalam perkara korupsi adalah agar perbuatankorupsi yang sangat mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat yangberakibat mengganggu kelangsungan hidup berbangsa
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 8/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 16 Oktober 2017 — YUDAN WALI DAMAR, SE.M.M. bin NURDIN
88 — 25
  • No. 8/PID.SUSTPK/2017/PT.PLGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidakhanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghambatpeningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara padaumumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yudan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
216 — 173
  • ;Saya juga tidak rela jika Negara ini tetap memelihara orang orang seperti. ini,yang akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
146 — 59
  • Pid.SusTPK/2019/PN.Plg tanggal 17 Juni 2019 telahmempertimbangkan secara baik, teliti, cermat dan tepat dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya.Bahwa kami penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkatPertama terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasansebagai berikut :> Bahwa tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yangdikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) Karena tindakpidana korupsi merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
586 — 801
  • Kampanye(Desember 2020); (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara (November s/dDesember 2020); (4) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara (Desember 2020);5.107.Bahwa dalam melaksanakan agenda nasional Pilkda Serentak 2020tersebut, para penyelenggara Pemilu. termasuk para Pemohon,merupakan ujung tombak yang ikut berperan menentukan keberhasilanpenyelenggaraan Pilkada Serentak, untuk menentukan kesinambunganpemerintahan dalam sistem ketatanegaraan demi kelangsunganperjalanan kehidupan berbangsa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 18 Juli 2013 — Hendrikus Pati Als Hendrik
62 — 31
  • Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
240 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.600 K/Pdt/2010dan tujuan adanya normanorma hukum adalah guna mencapaiketenteraman dan kenyamanan serta kesejahteraan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka Hakim yang akan memutus untukmenyelesaikan suatu perkara, wajib menggali hukum dengan tidakhanya terikat kaku atau terpaku kepada normanorma yang formailistisyang mengakibatkan perselisinan dan persengketaan berjalan terustanpa akhir, bahkan sampai saat ini sudah mencapai 45 (empat puluhlima) tahun;Menimbang, bahwa mengingat jumlah para
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/PID.SUS/2013/0N.KPG
Tanggal 18 Juli 2013 — PIDANA - Hendrikus Pati Als Hendrik
50 — 33
  • Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;159Menimbang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn
Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
389 — 89
  • Negara hukum yang di maksud adalah negara yangmenegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran dankeadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan (akuntable) dan ketentuan mengenaiIndonesia adalah negara hukum dimaksudkan untuk memperteguhpaham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalampenyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa danbernegara.Bahwa secara umum dalam setiap negara yang menganut pahamnegara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitusupremasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD YUSUP,SP
82 — 25
  • secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf ataupun alasan yang dapat menghindarkan dari tanggung jawab pidanamaka kepada diri Terdakwa harus dijatunkan pidana yang mencerminkan rasakeadilan bagi Terdakwa maupun bagi Masyarakat pada umumnya,bahwa Pidanayang akan dijatunkan bukannya suatu pembalasan dendam ,namun sebagai upayaterwujudnya keseimbangan bagi kehidupan bermasayarakat,berbangsa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 61/pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 5 Mei 2014 — M Indrajaya,SE,Msi bin Lambung Ratu.
93 — 10
  • dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaryang dapat menghapuskan pidanannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakanbersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan dikurangimasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, namun pidana apa yang akandijatuhnkan pada diri terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa tindak pidana korupsi diberbagai sektor kehidupan masyarakattelah merusak sendisendi kehidupan berbangsa