Jadi kerjasama di dalam penyertaan untuk menerima suap itu hanyamungkin terjadi bagi mereka yang samasama memiliki jabatanyang saling berkaitan.

Tetapijika yang mempunyai kewenangan mengangkat adalah B,sedangkan A tidak punya, bagaimana A bisa menerima suap,itu tidak mungkin, tetapi kalau A membantu mungkin bisamisalnya menjadi kurir atau perantara tetapi kualitasnya itubukan sebagai turut serta melakukan.Ada delik khusus yang mengatur perbuatan yang tanpamemperhatikan kualitas, contohnya adalah Pasal 363 ke4.

Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggaranegara yang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentangsikap batin orang yang memberi suap seperti

Dari rumusan ini terlinat bahwabentuk kesalahan pelaku dalam pasal ini adalah do/us atau culpa.Pasal ini bersifat pro parte dolus pro parte culpa.Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui ataumenduga bahwa pemberian itu diberikan karena keuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batinyang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggaranegara yang menerima

suap untuk mengetahui atau patut menduga tentangsikap batin orang yang memberi suap seperti itu;Menimbang, bahwa jika pegawai negeri atau penyelenggara negaratersebut mengetahui patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janjidilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji adahubungannya dengan jabatannya tidak ditentukan bahwa pegawai negeri ataupenyelenggara negara patut menduga bahwa orang yang memberikan

ditandatanganiseolah oleh atas nama PT Lepen.Bahwa PT Lepen pernah mengirim contoh tanda tangan dancap.Bahwa desain yang dipakai dalam proyek pemasangan IPA dikecamatan Juai adalah desain PT Lepen kencana Utama.Keterangan ahli MISPANSYAH, SH.MH Bin ABDUL MUISBahwa keahlian ahli dalam bidang hukum pidana.Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsiberdasarkan Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah :Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukumatau menerima

suap dengan merugikan keuangan Negara.Bahwa pengertian korupsi menurut bahasa/kamus yaitukorupsi itu perbuatan yang tidak baik/ busuk.Bahwa korupsi dalam Pasal 2 ada terdapat perbuatan melawanhokum, di dalam Pasal 3 ada pengecualian, khususnya yaituada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuanganNegara.

Dan tindak pidana menerima suapdisebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalahpegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatanjabatan (Bab XVIII Buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP yang kemudiandiakomodir dan dikonversi menjadi Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, c dan dUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkapantara lain halhal sebagai berikut

meneliti hasil pemeriksaan fisik barang dan meneliti kKebenaran isi dokumenseluruh barang dalam kegiatan impor dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai tipe B Batam ,pada saat pelantikan dalam jabatan tersebut Terdakwa telahdisumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya,tidak menerima JanjiHalaman 101 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT DKIatau pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menggerakan untuk berbuat atautidak berbuat dalam kewenangannya,Menimbang Bahwa Terdakwa telah menerima

suap sebanyak 5 juta rupiahsetiap kontainer atau untuk keseluruhan 566 kontainer telah menerima sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah ) bersamasama.Menimbang bahwa model penerimaan suap seperti ini merupakan perbuatanyang sangat serius dan secara berkospirasi dengan Terdakwa penyelenggara negaralainnya.Dan dalam waktu lama secara terus menerus tidak melakukan pengawasan,tidakmeneliti dokumen, tidak meneliti hasil pemeriksaan barang dan tidak melakukanpemeriksaan fisik

Pst.martabatnya dan membebankan biaya perkara kepada Negara;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Mirawati pribadi yang padapokoknya menyatakan bahwa tidak ada satu pun saksi atau bukti yang jelasyang dapat menunjukkan Terdakwa Il telah melakukan perbuatan pidana,melainkan hanya asumsiasumsi saja, dan fatalnya, dalam perkara ini telahmenyangkutkan pejabat negara kala itu, padahal tidak sedikitpun bukti yangmenyatakan bahwa pejabat negara tersebut telah menerima suap, ataspembelaan tersebut Terdakwa

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerimasuap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakniPasal 418, 419 dan 420 KUHP.

Misalnya tidak melakukanpenahanan karena menerima suap; Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya denganmaksud yang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehathukumnya; Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki Kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

teknispemerintah dalam mengawasi lalulintas barang,meneliti hasil pemeriksaan fisikbarang dan meneliti kKebenaran isi dokumen seluruh barang dalam kegiatanimpor dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe B Batam ,padasaat pelantikan dalam jabatan tersebut Terdakwa telah disumpah untukmelaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya,tidak menerima janji ataupemberian dalam bentuk apapun yang dapat menggerakan untuk berbuat atautidak berbuat dalam kewenangannya;Menimbang Bahwa Terdakwa telah menerima

suap sebanyak 5 jutarupiah setiap kontainer atau untuk keseluruhan 566 kontainer telah menerimasebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiahn )bersamasama;Menimbang bahwa model penerimaan suap seperti ini merupakanperbuatan yang sangat serius dan secara berkonspirasi atau kolusi denganTerdakwa penyelenggara negara lainnya.Dan dalam waktu lama secara teruS menerus tidak melakukan pengawasan,tidak meneliti dokumen, tidak meneliti hasil pemeriksaan barang dan tidakmelakukan pemeriksaan

diuraikan dipertimbangan tentang setiap orang sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam dakwaan primair, sehingga secara mutatismutandis dengan unsur dalam setiap orang dakwaan subsidarr ini.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa unsur ke 1 PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi.Ad. 2 Unsur menerima pemberian atau janji.Menimbang, bahwa unsur kedua ini sering disebut dengan penyuapanpasif, atau menerima

suap.

Totok Suranto M.Sidalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga secara mutatismutandis dengan unsur dalam setiap orang dakwaan lebih subsidair ini.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa unsur ke 1 PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi.Ad. 2 Unsur menerima hadiah atau janji.Menimbang, bahwa unsur kedua ini sering disebut dengan penyuapanpasif, atau menerima suap.

karenadidalam undangundang perseroan terbatas tidak ada mengatakan jika melanggar pasal sekian132akan dipidana sekian bulan misalanya;Bahwa suatu kerugian Perseroan Terbatas dapat pidana apabila uang PT dbawa kerumah untukdigelapkan atau apabila uang PT diambil untuk meyogok seseorang atau seseorang managermenerima suap dari seseorang, dimana itu semua merupakan tindak pidana korupsi karena tindakpidana korupsi itu ada dua di undangundang Indonesia yaitu tindak pidana korupsi antara lainmenyuap, menerima

suap dan menggelapkan.

Disamping itu konvensi PBB yang sidah diratifikasimenjadi undangundang yang menyatakan secara rinci apa yang menjadi tindak pidana korupsiantara lain Memberi dan menerima suap, Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan,Penyelenggaraan transaksitransaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas, Pencatatanpengeluaran yang tidak nyata, Pemasukan kewajibankewajiban dengan identifikasi tujuan yangtidak benar, Penggunaan dokumendokumen palsu dan Perusakan sengaja atas dokumendokumenpembukuan.

Berpijak pada pengertian tersebut, walau pun rumusan itu beruparumusan dalam bentuk formal, artinya tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatanmemberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda)maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah kedalam kekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata danmutlak

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya.

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki Kewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya ;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

Misalnya tidak melakukan penahanankarena menerima suap;" Seseorang memiliki kKewenangan, tapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkan penahanankarena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya;= Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyaiwewenang tersebut; Seseorang memiliki kKewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.

UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :pemufakatan jahat melakukan Korupsi, di mana dalam pemufakatanjahat tidak perlu tertangkap tangan atau uang sudah dikuasai/beralihkekuasaannya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, cukup dibuktikanperundingan mereka menerima

suap;Bahwa selanjutnya dipertegas lagi oleh saksi Ahli Prof.

Kerugian lansung mengakibatkan Negara dirugikansedangkan kerugian tidak lansung Negara dirugikan tapi tidak lansungcontohnya seorang PNS yang telah digaji Negara menerima suap Negaradirugikan akibat PNS tersebut tidak berbuat; Bahwa pengembalian kerugian Negara tidak dapat menghapusperbuatan pidana bila sebagai pelaku; Bahwa yang dimaksut delik materil adalah delik yang dilanggarakibatnya ,pelanggaran delik formil yang dilanggar perbuatannya; Bahwatindak pidana korupsi awalnya delik formil setelah

WIB saksi diajak oleh terdakwaYusmanadi Tamin untuk berangkat ke Kantor DPD II Partai Golkar yangberada di Daerah Cakat Tulang Bawang untuk mengambil Surat KeputusanTentang Pengangkatan Ketua Fraksi Golkar dan di sana saksi bertemudengan Bagian Sekretariat Partai Golkar yang bernama Edison ; Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saksi pulang ke Unit II diantar olehterdakwa Yusmanadi Tamin dan terdakwa Yusmanadi Tamin juga pulang kerumahnya di Menggala ; Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terdakwa menerima

suap tetapisaksi tidak tahu suap darimana ;Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya sedangkanPenuntut Umum mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini berupa dokumen yang berisi lembaranlembaransurat yaitu1.10.Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentangperaturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Eulang Bawang Masa Keanggotaan20042009.Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun

,M.Kesdengan dakwaan menerima suap? Dengan tidak didakwakannyamenerima suap, berarti keterangan Swito Kemis memberikan uangkepada Jongga Hutapea, SE.,M.Kes dalam Berita AcaraPemeriksaan di Polda Sumut hanya rekayasa agar berkas perkaradari penyidik dinyatakan lengkap atau (P21) oleh pihakKejaksaan. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo.

mengingat begitu penting dan stategisnya kedudukanHakim dalam rangka penegakan hukum menjadi sangat berpengaruhtidak saja terhadap kepastian hukum dan keadilan masyarakat,melainkan juga terhadap ketertiban dan keamanan serta rasakedamaian bagi setiap anggota masyarakat secara tidak langsung.Oleh karena itu, dibentuklah tindak pidana khusus yang ditujukanpada Hakim penerima suap (Pasal 12 huruf c) dan tindak pidanakorupsi menyuap Hakim (Pasal 6 ayat 1 huruf a), walaupun sudah adakorupsi Pegawai Negeri menerima

suap (Pasal 11) dan korupsi suapkepada Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat 1).

Dan tindak pidana menerima suapdisebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalahpegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatanjabatan (Bab XVIII Buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP yang kemudiandiakomodir dan dikonversi menjadi Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, c dan dUU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20Tahun 2001;Menimbang, bahwa perumusan dari ketentuan yang terdapat dalamPasal 13 adalah sama dengan perumusan