Hatma 2.240.000, Dalam BAP17. Hula 1.500.000, Dalam Pernyataan18. Yuni 750.000, Dalam PernyataanJumlah Pembayaran 55.057.000, Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK)Putusan Nomor 80/Pid.SusTPK/2016/PN Pal.Halaman 19 dari 156Kelompok Tani Sejahterah yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Tani sejahterahYusup S.

Hatma 2.240.000,17. Hula 6.720.000,18.

Hatma 2.240.000, Dalam BAP17. Hula 1.500.000, Dalam Pernyataan18. Yuni 750.000, Dalam PernyataanJumlah Pembayaran 55.057.000, Sedang berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari Orang Kerja (HOK)Kelompok Tani Sejahterah yang sengaja dibuat oleh ketua kelompok Sejahterah YusufS. Laupo terdapat selisih pembayaran antara yang dibayarkan sesuai dengan keteranganSaksi dan Pernyataan Saksi dengan Laporan Pertanggungjawaban Daftar Hari OrangKerja (HOK) yaitu; No.

TH. 2002tanggal 4 Februari 2002, dimana isinya :MEMUTUS KAN:MenetapkanPERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :PT.DUTA PUTERATEMPATANNPWP: 02.048.613.0215.000Berkedudukan di : BATAM sesuai dengan Format Isian AktaNotaris Model yang tersimpan dalam Database, Salin AktaNomor : 110, tanggal 15 November 2001 yang dibuat olehNotaris Hatma Wigati Kartono, SH berkedudukan di BATAM.KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.b

Notaris di Batam,dimana dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan tersebutmenyatakan Maksud dan tujuan perseroan ini talahmelanjutkan usaha perseroan komanditer CV.Jaya PutraBatam ;Bahwa berdasarkan kehendak para pendiri dan pemegangsaham yang dituangkan dalam Akta Nomor 271 tanggal 22Nopember 1996 dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono,SH.

Putra Jaya Batam telahdinyatakan bubar terhitung tangal 1 Januari 1996berdasarkan Akta Pembubaran Nomor 271 tanggal 22Nopember 1996 dibuat dihadapan Hatma WigatiKartono, SH. Notaris/PPAT di Batam, karena secarayuridis jika perseroan bubar maka tidak ada hak dankewajiban yang harus dipenuhi ;Bahwa berdasarkan seluruh dalil, alsan alasan dan hal halyang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikanputusan sebagai berikutA.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Ni Nyoman Supartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar,serta dihadiri oleh Hatma Aditya Jananuraga, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Aryo Widiatmoko, S.H.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKULEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGATORGANISASI; 1.Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum bernama Lembaga SwadayaMasyarakat Pecinta Alam Kota Batam ( LSM PA) yang merupakanLembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana AKTA PENDIRIAN No.112Tanggal 11032003 yang dibuat dihadapan Notaris HATMA WIGATIKARTONO, SH dan telah terdaftar di KESBANGPOL Kota Batam NO.002171/0030/V/2015, yang senantiasa melakukan pembelaan hukumterhadap Pencemaran dan Pengrusakan

Hatma dengan Munariyah atassebidang tanah seluas +2.210 M terletak di LebakDenok Cilegon, (fotokopi sesuai dengan aslinya, asliada di Tergugat);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanaha.n. Munariyah tanggal 23 Juli 2008, (fotokopi sesuaidengan aslinya, asli ada di Tergugat);Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 31 Agustus2016 menyatakan bahwa tanah tersebut sejak tanggal24 September 1960 tercatat a.n.

Hatma bin Karnawidan tanggal 6 Juli 1993 telak balik nama kepadaMunariyah kemudian tanggal 10 Oktober 2008Halaman 188 dari 288. Putusan No.12/G/2016/PTUNSRG113.114.115.116.117.118.119.120.Bukti TIViX113Bukti TIViX114Bukti TIViX115Bukti TIViX116Bukti TIViX117Bukti TIViX118Bukti TIViX119Bukti TIViXI120sertifikat a.n. Munariyah, (fotokopi sesuai denganaslinya);SPPT Nomor: 36.72.050.007.0120141.0 tanggal 3Januari 2008 a.n.

, Pak Hatma adalah kakakkandung Munariyah;Bahwa Saksi melihat akte hibah di kantor Kelurahan Lebak Denok;Bahwa Saksi membuat Sertifikat 5 bidang, Milik keluarga Saksi;Bahwa blok tanah Saksi dekat dengan tanah Munariyah, tidak jauh;Bahwa penerbitan SHM berbarengan, massal, tahun 2008, pengumumanlewat pengeras suara di Musholla dan Masjid, tidak ditempel di kantorkelurahan;Bahwa Saksi tidak mengetahui PT.

Putusan No.12/G/2016/PTUNSRGBahwa lokasi tanah Bu Munariyah dengan rumah Saksi tidak berapa jauh, kirakira 1 Kilo meter;Bahwa Saksi sering melihat tanah lou Munariyah, setahun sekali sejakalmarhum Pak Hatma;Bahwa Saksi tahunya Pak Hatma sudah hibah ke Bu Munariyah, lokasi tanahsaksi dengan tanah Munariyah jauh, beda blok;Bahwa Saksi mengetahui tanah Bu Munariyah;Bahwa Saksi mengetahui batasbatas tanah Bu Munariyah, yaitu: Barat : Pak Yahya; Selatan: Pak Yahya; Timur : Pak Syahni/Madrohi; Utara :

Putusan No.12/G/2016/PTUNSRGBahwa tanah Saksi ada 5 (lima) lokasi, salah satu tanah saksi batasnyasebelah timur tanah Suryadi;Bahwa pada saat mengukur tanah Saksi, pemilik tanah yang berbatasanmengikuti;Bahwa Saksi mengetahui, tanah munariyah luasnya kirakira 2.100 M2;Bahwa Saksi mengetahui luasnya 2.100 M2, karena bareng pada saatmengurus SHM di desa;Bahwa Saksi tidak membantu pembuatan SHM, Saksi pernah melihat SHMMunariyah;Bahwa benar Hatma, kakak Munariyah yang menghibahkan, Hatmamemperoleh tanah

Hatma Tunggul MS, SpOG selama 3bulan ( September s/d November 2003) ; b. Tugas stase selama mendapat bimbingan adalah 2 bulan di OK( September s/d Oktober 2003 ) dan 1 bulan Poliklinik(November 2003). Dan sebelumnya harus menandatanganisurat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia untukdibimbing dan akan mengundurkan diri secara sukarela apabilahasil penilaian di akhir masa bimbingan tidak memuaskan ; c. Saat........ //c.

Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam (Asli);

(Asli);1 (Satu) Bundel Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 35 An.Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam (Asili);1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPINGBATAMPUSAT Nomor : 004/GSDir/BTM/III/2012 tentang PengangkatanKepala Cabang PT.

YAHDI ANDRIADI diangkat selaku Kepala Cabang yang tertuangdalam Akta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor : 35, kemudian Sdr.YAHD!I ANDRIADI langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaanKMP Tasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalismelalui Tim Teknis.

Gemalindo Shipping Batam Cabang Bengkalis dimana Sadr.YAHDI ANDRIADI diangkat selaku Kepala Cabang yang tertuang dalamAkta Notaris Hatma Wigati Kartono Nomor : 35, kemudian Saksi H YAHDIANDRIADI langsung mengajukan proposal penawaran pengelolaan KMPTasik Gemilang GT 776 kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaluiTim Teknis Penyewaan.

Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam(Asli);1 (satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDOSHIPPING BATAMPUSAT Nomor : 004/GSDir/BTM/III/2012 tentangPengangkatan Kepala Cabang PT.

(Asli);1 (satu) Bundel Pernyataan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 35 An.Kantor Notaris HATMA WIGATI KARTONO, SH Kota Batam (Asli);1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur PT. GEMALINDO SHIPPINGBATAMPUSAT Nomor : 004/GSDir/BTM/III/2012 tentang PengangkatanKepala Cabang PT.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 4November 2016 di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Sag telahmengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan yang menjadi alasanalasan yuridis Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT KAL BARBahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkanhukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta PendirianNomor 142 Tanggal 25 April 1995 di hadapan Notaris Hatma

dihadapan Khairu Subhan, SH Notarisdi Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum atas dasar asaskepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusanputusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai " Landmark Decision",diantaranya sebagai berikut: Putusan Nomor: 45/PDT/2014/PTR tanggal16 September 2014, yang dalam salah satu amarnya menyatakan(RUPSLB)tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan dalamakta pernyataan keputusan rapat No.56 tertanggal 31 Mei 2011, yangdibuat dihadapan Hatma

BuktiP3 : Faktur Uang Muka No : 85/FUMPL/L/V/2006 ;4 BuktiP4 : Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Nomor : 131/JB/PL/VIII/2006 ; 2 one5 BuktiP5 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 2205/F/PL/VIII/2006 ;Halaman 41 dari 87 Putusan 06/G/2013/PTUN.TPI42101112BuktiP 6 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 421/F/PL/II/2007 ;BuktiP7 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 1537/F/PL/VI/2007 :BuktiP 8 : Faktur Tagihan UWTO Nomor : 1438/F/PL/VI/2007 ;BuktiP 9 : Akta Perjanjian Nomor : 126 tanggal 22 Juni 2007 yangdibuat dihadapan Hatma

ABDUL MANAF HATMA (almarhum) dengan surat penegasan tertanggal 03 November 1986 NO.158/1291;4. Menyatakan hukum dan sah surat sdr. LA ODE MAANE dkk tanggal 08 Oktober 1986 perihal permohonan penyelesaian tanah yang ditujukan pada Lurah Bombonawulu, yang merupakan reaksi spontan atas gugatan sdr. LA NEA suami WA WAA terhadap lokasi/tanah yang dikuasai LA ODE MAANE dkk;5.

danAnggaran Dasarnya yang terakhir telah diubah dengan Akta tertanggal 24Juni 2016 Nomor 18 yang dibuat dihadapan ANITA MAHDALENA, SHNotaris di Batam dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Nomor AHUAH01.030001606 tanggal 28 Juni 2016.Dalam kapasitasnya sebagai Presdir, PENGGUGAT melakukan kerjasamadengan Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang dapat dibuktikan dengan Akta Notaris bernomor157tertanggal 26 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Hatma

TIARA MANTANG, yang manakeseluruhan aktaakta tersebut dibuat oleh Hatma Wigati Kartono,SH Notaris di Batam, untuk melakukan Pembebasanlahan,membayar Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO),Membangun, Menjual Tanah dan Bangunan di Lokasi Pasar MelayuRaya tersebut;PENGGUGAT selaku Presdir PT.

TIARA MANTANG,yang dibuatHatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam;4.1.4.2.Surat Kuasa Mengurus Nomor 186, Surat Kuasa Membangun Nomor187, Surat Kuasa Menjual Nomor 188, Surat Kuasa MenjaminkanNomor 189, tertanggal 15 Juni 2001 dari Koperasi Serba UsahaMelayu Raya kepada PENGGUGAT PT.TIARA MANTANG yangdibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam;Akibat adanya Surat Kuasa yang telah diterbitkan pada poin 4.1diatas maka selanjutnya PENGGUGAT melakukan pengurusan atasdokumendokumen.

September 1999, bahwa yang mengetahulmakna dari nomor surat tidak ada orang lain,selain PENGGUGAT karenayang membuat itu adalah PENGGUGAT sendiri bukan TERGUGAT;Bahwa PENGGUGAT pada Surat Perjanjian itu dikatakan Halaman 1berbunyi " Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi, atau disebut denganLembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi,yang berkedudukan di Batam, Pertokoan Puri Brata Indah H3, yangAnggaran Dasarnya didirikan dengan akta Tertanggal 1 September 1999Nomor 9 dibuat dihadapan Hatma

LUBUK SUMBER JAYA dengan AktaPendirian Nomor 369 tertanggal 31 Mei 2003 dibuatdihadapan Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. dansudah mendapatkan pengesahan sebagai BadanHukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia dengan Nomor PengesahanC.06858 HT.01.01.TH.2003 tertanggal 31 Maret 2003dengan jabatan DIREKTUR dan berhak ataskepemilikan saham dengan nominal saham Rp.50.000, jumlah lembar saham 1.200, total nominalRp. 60.000.000, (enampuluh juta rupiah);4.

2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi SuratSurat yangtelah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, buktitersebut diberi tanda Bukti tersebut telah diberi tanda T.Il.Intervensil. 1 sampaidengan T.ll.Intervensil. 30 sebagai berikut :1.Bukti TIl Intervensi 1 : Akta Pendirian PT Lubuk Sumber JayaNomor 369, tertanggal 31 Mei 2002, yang dibuat di hadapan Hatma

LUBUK SUMBER JAYAdengan Akta Pendirian Nomor 369 tertanggal 31 Mei2003 dibuat dihadapan Notaris Hatma WigatiKartono, S.H. dan sudah mendapatkan pengesahansebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan NomorPengesahan C.06858 HT.01.01.TH.2003 tertanggal31 Maret 2003 dengan jabatan DIREKTUR danberhak atas kepemilikan saham dengan nominalsaham Rp. 50.000, jumlah lembar saham 1.200,total nominal Rp. 60.000.000, (enampuluh jutarupiah);2.

Hatma bin Kenah , umur 50 tahun, agama Islam,pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Lingkungan ButunIndah, Kelurahan Baratais, Kecamatan Sandubaya KotaMataram;Atas pertanyaan Majelis, di depan persidangan dan dibawahsumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak adahubungan kekeluargaan maupun persemendaan dengan Penggugat danTergugat; Bahwa Saksi mengetahui, bahwa tanah yang terletak di lingkunganButun Indah dengan batasbatas : Sebelah

dari keseluruhan objek sengketa dan bangunanrumah tempat usaha di atasnya;Bahwa seiring berjalannya waktu dan atas anjuran Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahuluOtorita Batam agar Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP)berbadan hukum sehingga jelas legalitasnya, maka salah seoranganggota (Ahmad Mipon) membentuk LSMHimpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang tercatat di kantor Notaris Hatma WigatiKartono, S.H., Notaris di Batam pada tanggal 1 September 1999dengan

dokumen lahan karena selain anggotanya banyakyang tidak jelas apakah nyata manusia atau sekedar tokohkarangan/fiktif belaka, juga tidak dimungkinkan sebuah perhimpunanyang tidak memiliki badan hukum atau minimal kejelasan status hukum,dapat ditunjuk sebagai pemegang ljin Prinsip, Penetapan Lokasi dandibebani kewajiban membawar UWTO dan lainlain;Adapun jika HPKP yang dimaksud oleh Penggugat adalah LSMHPKPyang didirikan pada tanggal 1 September 1999 berdasarkan AktaNomor 9 yang dibuat oleh Notaris Hatma

dari keseluruhan objeksengketa dan bangunan rumah tempat usaha di atasnya;Bahwa seiring berjalannya waktu dan atas anjuran BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam dahulu Otorita Batam agar Himpunan PengusahaKecil Pribumi (HPKP) berbadan hukum sehingga jelaslegalitasnya, maka salah seorang anggota (Ahmad Mipon)membentuk LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP) yang tercatat di Kantor Notaris Hatma Wigati Kartono,S.H., Notaris di Batam pada tanggal 1 September 1999

Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Nomor 157 tanggal 26 Juli2000 tentang Perjanjian Kerjasama, Notaris di Batam;b. Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Nomor 158 tanggal 26 Juli2000 tentang Kuasa untuk Mengurus, Notaris di Batam;c. Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Nomor 159 tanggal 26 Juli2000 tentang Kuasa untuk Mengurus, Notaris di Batam;d. Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Nomor 160 tanggal 26 Juli2000 tentang Kuasa untuk menjaminkan, Notaris di Batam;e.

Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Nomor 161 tanggal 26 Juli2000 tentang Kuasa untuk menjual, Notaris di Batam;Bahwa Hadislani dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang tidak pernah berhasil membuktikan dirinya sebagai Ketua dariHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP). Sertipikat ikut Diklat PelatinanPengembangan Bisnis bagi Pengelola Koperasi, Usaha Kecil danHalaman 265 dari 274 halaman.

., dan DADANG HATMA S, S.H.

Bank Mandiri(Persero),Tbk, sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor : BTM/016/PKKICRMS/2007, Nomor 198 pada tanggal 31 Mei 2007 yang dibuatdihadapan Hatma Wigati Kartono,S.H, Notaris Di Batam, dimana PT BankMandiri (Persero),Tbk telah memberikan fasilitas Kredit kepada Saudara HajiRaja Mustakim sebagai Direktur Utama PT. Raja Indosin Simandolak dan Ny.Ir. Aznita Muznida sebagai Komisaris PT.

dari keseluruhan objek sengketa dan bangunanrumah tempat usaha di atasnya;Bahwa seiring berjalannya waktu dan atas anjuran Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dahuluOtorita Batam agar Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP)Halaman 4 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/201710.berbadan hukum sehingga jelas legalitasnya, maka salah seoranganggota (Ahmad Mipon) membentuk LSMHimpunan Pengusaha KecilPribumi (LSMHPKP) yang tercatat di kantor Notaris Hatma WigatiKartono

dokumen lahan karena selainanggotanya banyak yang tidak jelas apakah nyata manusia atausekedar tokoh karangan/fiktif belaka, juga tidak dimungkinkan sebuahperhimpunan yang tidak memiliki badan hukum atau minimal kejelasanstatus hukum, dapat ditunjuk sebagai pemegang Izin Prinsip, PenetapanLokasi dan dibebani kewajiban membawar UWTO dan lainlain;Adapun jika HPKP yang dimaksud oleh Penggugat adalah LSMHPKPyang didirikan pada tanggal 1 September 1999 berdasarkan AktaNomor 9 yang dibuat oleh Notaris Hatma

dengan OtoritaBatam (Turut Termohon Peninjauan Kembali ) adalahAhmad Mipon sebagai Ketua LSM HPKP dan salah satuobjek perjanjian tersebut adalah tentang Gambar PenetapanLokasi Nomor 9904868 tanggal 18 November 1999;Lagipula pada faktanya yang mengurus penerbitan GambarPenetapan Lokasi Nomor 9904868 adalah LSM HPKPdimana Gambar Penetapan Lokasi tersebut diterbitkantanggal 18 November 1999 sedangkan LSMHPKP telahdidirikan sejak tanggal 1 September 1999 berdasarkan AktaNomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma

Bahwa Izin Prinsip dan Gambar Penetapan Lokasi Nomor9904868 nama HPKP bukan LSMHPKP tidak membuktikanbahwa Hadislani adalah pimpinan HPKP karena sebagaimanaTermohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas bahwa sesuaidengan pengakuan Hadislani (Termohon Peninjauan Kembali)Halaman 273 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017dalam Bukti Novum PPK01 dan Akta Nomor 9 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Batam (BuktiT.II.Int1), maka Ketua Umum LSMHPKP adalah AhmadMipon dan tidak

Ahmad Mipon adalah Ketua LSMHPKP yang berwenangbertindak untuk dan atas nama LSMHPKP sesuai AktaNomor 9 yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H., Notaris di Batam (Bukti T.II.Int1) termasuk untukmengajukan permohonan penerbitan objek sengketa 1 danobjek sengketa 2;2.

Mandiri;20. 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;21. 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;22. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;23. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013;24. 1 (satu) bundel faktur pajak;25. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie dkk; Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Awaluddin Muhammad Hatma