pemberantasan tindak pidanaNarkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan denganmenggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yangdidukung oleh jaringan organisasi yang meluas, sehingga sudah banyakmenimbulkan korban (setiap tahun bertambah) utamanya di kalangananakanak dan remaja yang sangat membahayakan untuk generasipenerus dalam rangka meneruskan perjuangan dan untuk membangunnegara yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur,sehingga kualitas sumber daya manusia Indonensia

pemberantasan tindak pidanaNarkotika yang telah bersifat Transnasional yang dilakukandengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologicanggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang meluas,sehingga sudah banyak menimbulkan korban (setiap tahunbertambah) utamanya dikalangan anakanak dan remaja yangsangat membahayakan untuk generasi penerus dalam rangkameneruskan perjuangan dan untuk membangun negara yang lebihbaik menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kualitasSumber Daya Manusia Indonensia

IndonesiaNomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1ayat (7) yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal penangkapikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangselanjutnya di singkat WPPRI adalah wilayah pengelolaan perikananuntuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZonaEkonomi Eklusif Indonesia, Sungai, Danau, Waduk, Rawa danGenangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayahRepublik Indonensia

Indonesia ;2.Bahwa Penggugat selaku Pekerja telah bekerja di perusahaan Tergugat ,ILIll(TIENS Indonesia) sejak bulan Februari 2001 sampai dengan saat ini, danapabila dihitung lamanya Penggugat selaku Pekerja bergabung denganperusahaan penjualan langsung (direct selling) TIENS Indonesia, makadidapatkan angka sebesar : (2016 2001) x 1 tahun = 15 tahun ;3.Bahwa Penggugat selaku pekerja dalam perusahaan penjualan langsungdengan sitem MLM (Multi Level Management) yang dikelola Tergugat ,ILIIl(TIENS Indonensia

Tergugat LILIllmenggunakan istilan BONUS) sebagai bagi hasil atas jerin payahnya selama15 (lima belas) tahun membangun jaringan pemasaran dan penjualan yangmenghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi Tergugat I,ILIIl dan upahtersebut merupakan upah tanpa tunjangan atau imbalan dalam bentuk lain,dan dalam nilai rupiah adalah sebesar Rp. 84,430,833.00 (delapan puluhempat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)perbulannya ;26.Bahwa Tergugat Ll,ll yang berbadan hukum Indonensia

Bahwa terhadap tengarai/tuduhan pada posita angka 7.A. dan 7.B. diatas,sebagaimana bunyi Peraturan Bank Indonensia tentang UjiKemampuan dan Kepatutan PENGGUGAT diberi kesempatan palingHalaman 13 dari 128 halaman.

bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwaserta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Mashur Als Maul bin Samsudin, telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tanpoa hak menyalahgunakanNarkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonensia

mempunyai Empaty, karena dalam hal ini Tergguat telahmenawarkan untuk memberikan tali asih sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) berikut Alm Penggugat dan istri Alm Penggugat beserta menantunyasudah tidak diijinkan tinggal lagi dalam Pengangkutan Karya Muda dan hal iniditolak oleh Kuasa Hukum AlmPenggugat ;11 Bahwa Terggugat menolak dengan tegas dalil dalam point 11 dan point 18 karenabaik UndngUndang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan UndangUndang Republik Indonensia

Penggugat merupakan Warga Negara Asing (WNA) danTergugat merupakan Warga Negara Indonensia (WNI); 4.2. Tidak adanya kesepakatan tertulis antara Penggugat denganTergugat yang dapat menerangkan secara terang tentanghak dan kewajiban para pihak 54.3. Jumlah uang yang dipinjamkan relative besar yaitu :4.3.1. Sejumlah RM 90.000, (Sembilan puluh ribu ringgitMalaysia) dan4.3.2. Sejumlah USD 1.355.000, (satu juta tiga ratus limapuluh lima ribu dollar Amerika Serikat); 4.4.

pemerintah dan pembantu pemerintah seperti TNI / POLRImenengakan hukum islam di Indonensia menurut pemahaman kelompokdaulah islamiyahSelanjutnya terdakwa mendapat pesan dari ALI KALORA melaluiaplikasi telegram, saat itu ALI KALORA mengatakan : antum bisa tidakbantu kami disini carikan dana buat makan, terdakwa: Kalau untuksekarang ana belum bisa bantu, karna ana sendiri belum punya pekerjaanyang Jelas ALI KALORA : atau antum bisa carikan infagq ke ikhwan yanglain, terdakwa :ana belum kenal ikhwan

melalui telegram dan terdakwa mendukung perbuatantersebut dalam rangka menegakan syariat Islam dan merupakan bentukjihad sesuai seruan amir Daullah Islam, dan terdakwa berniat membantudan ingin bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia timur) yangdipimpin oleh ikhwan ambon a.n ALI KALORA digunung biru poso sertamendukung perjuangan kelompok MIT pimpian Ali Kalora di gunung BiruPoso untuk melawan dan memerangi pemerintah dan pembantu pemerintahseperti TNI / POLRI menengakan hukum Islam di Indonensia

,dalam gugatan a quo menjadi subjek hukum selaku Tergugat maupun TurutTergugat, mengakibatkan menjadi tidak lengkap (Plurium Litis Konsorsium),sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakantidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah AgungRepublik Indonensia Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo.Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo.

dalam petitum angka 2 (dua) cukupberalasan untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang PengadilanAgama Nganjuk, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

mengabulkan petitum angka 2 (dua)gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatunkan adalah talak bain sughro ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentual pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonensia

Putusan Nomor 0507/Pdt.G/2016/PA.KIktelah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonensia Nomor 45tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berusaha menasehati danmendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upayamediasi telah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam merukunkan

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonensia tanggal3 Maret 1971 Reg. No. 838 K/Sip/1970, jo. Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1977 Reg. No. 503 K/Sip/1976,menyatakan bahwa soal perbuatan melawan hukum oleh penguasa harusdiukur dengan undangundang dan peraturanperaturan formal yang berlaku;b.

Kebangsaan : Indonensia.6. Tempat tinggal : Jalan Sialang Bungkuk Rumah Tahanan NegaraKelas Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.7. Agama : Islam.8.

kantor HANDRA DARWIN & REKAN (HD & R)beralamat di Dwima Plaza I Lantai 4, Ruang 407, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.67 Jakarta10510 (kantor Pusat) dan/ atau Pangerans Bech Hotel Jl.Ir.H Juanda No.79 Padang No.79Padang (Kantor Cabang) berdasarkan Surat Kuasa yang di sahkan di hadapanRISMADONA, SH, Notaris di Padang, dibawah Nomor : 470/ W 2013 Tertanggal1922013, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Dengan No.79/PF.PDT/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 ;Vv Pemerintah Republik Indonensia

1972, tanggal 5Agustus 1972 yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah laki laki tertua dalam kaumbertali darah menguasai Harta Pusaka Kaum dan sebagai Kepala Kaum bertindakkedalam dan keluar atas nama Kaum ;Bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris adalahSYAHRIAL ,RB yang SYAHRIAL,RB bukanlah laki laki tertua dalam kaummereka, laki laki tertua dalam kaum mereka adalah Zulkifli yang sampai saat iniZulkifli masih hidup ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonensia

Pada bagian belakang:1. angka nominal 1000002. nomor seri dengan asimetri yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6(enam) angka3. teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONENSIA MENGELUARKANRUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YAG SAH DENGANNILA SERATUS RIBU RUPIAH)4.tulisan tahun cetak TC 20165.gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan TARITOPENG BETAWI pemandangan alam raja ampat bersertatulisan Raja Ampat dan bunga anggrek bulan6. tulisan BANK INDONESIA7.gambar orenamen

Pos Indonensia KPRK Purbalingga
3.PT. Bank Mandiri Taspen (Kantor Pusat) cq Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto
4.PT. Pos Indonesia Persero (Pusat) cq PT. Pos Indonesia KPRK Purbalingga

No. 1323 K/Pid.Sus/2016modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yang didukung oleh jaringanorganisasi yang meluas, sehingga sudah banyak menimbulkan korbanutamanya dikalangan anakanak dan remaja yang sangat membahayakanuntuk generasi penerus dalam rangka meneruskan perjuangan dan untukmembangun negara yang lebih baik menuju masyarakat yang adil danmakmur, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia Indonensia sebagaisalah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkansecara terus

Perdata Gugatan Nomor 136/Pat.G/2017/PN Bywtidak sesuai dengan perjanjian dan ada yang tanda tangan perjanjian tapitidak menerima uang;Bahwa berkaitan dengan survey mengenai prosedur penyaluran kreditKrista, dimana yang survey bukan Mulyo Slamet melainkan makelar yangmelakukan survey;Bahwa total kerugian setelan ada penagihan di Wilayah gentengRp.104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) untuk wilayah kalibaru danjajag kurang lebih berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta) an;Bahwa diseluruh Indonensia

kalau lebih dari jumlah tersebut ada yang memberikanjaminan berupa BPKB maupun sertifikat;Bahwa Kredit Krista diberikan untuk nasabah yang mempunyai usaha danpada saat di cek ada sebagian nasabah yang mempunyai usaha dan adaHalaman 62 dari 86 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 136/Pat.G/2017/PN Bywyang tidak mempunyai usaha dan yang menyalurkan kredit etrsebut adalahkelompoknya;Bahwa nasabahnya ada di Wilayah Jajag, Genteng dan Kalibaru danmasingmasing wilayah ada kelompoknya;Bahwa diseluruh Indonensia