ZALCO PRATAMA;57. 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo G470 warna Hitam.58. 1 (satu) keping CD berisikan dokumen (file) lelang atas pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran dan Penyehatan Lingkungan;59. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Batam Nomor : KPTS.02/ULP/III/2013, tanggal 01 Maret 2013 tentang Pengelompokan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun 2013.60. 1 (satu) buah

Dodi Hamdani, S.Kom (saya sendiri) selaku Ketua merangkapAnggota Pokja XXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.b. Krisnadi, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko Batam TA.2013.c. Heti Licalusiana Tatipang, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam TA. 2013.d. Adimaja, S.T, M.M selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.e. Robin Jon Siagian, S.Pi. selaku Anggota Pokja XXIV ULP PemkoBatam TA. 2013.

Dodi Hamdani, S.Kom selaku Ketua merangkap Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.b. KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.c. Heti Licalusiana Tatipang, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam TA. 2013.d. Adimaja, S.T, M.m selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.e.

/ ULP / III /2013 tanggal 01 Maret 2013 ;Bahwa yang menjadi Anggota Pokja XXIV ULP Pemko Batam Tahun Anggaran2013 yang ditunjuk oleh Sdr Helwani, S.E selaku Kepala ULP Pemko Batamadalah sebagai berikut :a.Dodi Hamdani, S.Kom selaku Ketua merangkap Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.Heti Licalusiana Tatipang, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam TA. 2013.Adimaja, S.T, M.m selaku Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA.

Adapun yang menjadi anggota Pokja XXIV ULPPemko Batam Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:a. DODI HAMDANI, S.Kom (saya sendiri) selaku Ketuamerangkap Anggota Pokja XXIV ULP Pemko BatamTA. 2013.b. KRISNADI, S.T. selaku Anggota Pokja XXIV ULP PemkoBatam TA. 2013.c. HETI LICALUSIANA TATIPANG, S.T. selaku Anggota PokjaXXIV ULP Pemko Batam TA. 2013.d. ADIMAJA, S.T, M.M selaku Anggota Pokja XXIV ULP PemkoBatam TA. 2013.e.

Keputusan Gubernur Nomor 6/01-F/HK/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penunjukan Kepala Satker Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Penunjukan PNS selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011;2. 1 (satu) bendel berkas penugasan Kadisbud Propinsi Bali untuk survey ke tiga perusahaan.3. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pelelangan ke ULP dari Kepala

Jadi prosesnya dariDinas Kebudayaan Propinsi Bali sebagai user mendaftarkan paketpekerjaan melalui Sekretariat ULP kemudian diteruskan kepada KepalaULP untuk didistribusikan kepada Pokja mana yang akan menanganipekerjaan tersebut ;Bahwa didalam Pokja terbagi atas Pokja Barang, Pokja Kontruksi, PokjaKonsultan dan Pokja Jasa lainnya ;Bahwa ULP merupakan badan dari pada Pokja, sedangkan ULP berada dibawah Aset Daerah dengan dasar pengangkatan oleh Surat KeputusanGubernur Bali.

Jadi prosesnya dariDinas Kebudayaan Propinsi Bali sebagai user mendaftarkan paketpekerjaan melalui Sekretariat ULP kemudian diteruskan kepada KepalaULP untuk didistribusikan kepada Pokja mana yang akan menanganipekerjaan tersebut ;Bahwa ULP merupakan badan dari pada Pokja, sedangkan ULP berada dibawah Aset Daerah dengan dasar pengangkatan oleh Surat Keputusan67Gubernur Bali.

;Bahwa berdasarkan disposisi Kepala ULP untuk paket pekerjaan tersebutdikerjakan oleh Pokja Barang ;Kemudian Ketua Pokja Barang melihat paket pekerjaan tersebut, jadi paketyang layak dibawa ke ULP ada sekitar 6 kriteria mulai surat pengantarsampai klasifikasi teknis ;Bahwa penanganan dokumen lelang pengadaan alatalat berat, CCTV,alatalat studio, instalasi lisrik dan telepon renovasi Art Centre TamanBudaya pada Dinas Kebudayaan Prop.Bali yang masuk ke Pokja olehKetua Pokja mendisposisikan paket pekerjaan

ULP Prov.

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Baliatas permintaan Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemprov.

;e Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan hargapenawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh limarupiah), dengan masa sanggah mulaitanggal 11 Mei s/d 18 Mei 2012 ;e Bahwa setelah Terdakwa ANDI SYAMSUL

BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam prosespelelangan, maka terdakwa berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu,untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukanproses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaanCV.Dwi Mutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yangditentukan dalam pelelangan ;e Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027

1 ULP Kab.PPUyang menanyakan mengapa perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M kalah dalamproses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yangsudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy35Subyantoro dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai denganketentuan pelelangan ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakucoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kb.PPU perihal penetapanpemenang

;Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selakuKoordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihal PenutupanProses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkan surat No.027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU Perihal Laporan Hasil Lelangdengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaranRp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selakukoordinator Pokja 1, megirimkan surat Nomor : 027/ULP/P109.6/V/2012tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.PPU perihal penetapanpemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan hargapenawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilanpuluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei s/d 18Mei 2012.

Rekontruksi Jalan Ekor Subaim;1 (satu) lembar copy Adendum 01 Jadwal Pelelangan Umum Pasca KualifikasiSatu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara. SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Maluku Utara Sumber DanaAPBN Tahun Anggaran 2016.

Rekontruksi Jalan Ekor Subaim;1 (satu) lembar copy Adendum 02 Jadwal Pelelangan Umum Pasca KualifikasiSatu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara. SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Maluku Utara Sumber DanaAPBN Tahun Anggaran 2016.

Rekontruksi Jalan Ekor Subaim;1 (satu) lembar copy Adendum 04 Jadwal Pelelangan Umum Pasca KualifikasiSatu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara. SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi Maluku Utara Sumber DanaAPBN Tahun Anggaran 2016.

) unit layanan pengadaan (ULP) wilayah Malukutahun anggaran 2016;Dokumen print out dari Pokja Wilayah Il BPUN Wlayah IX Maluku danMaluku Utara yang terdiri dari:143.1. 1 (Satu) lembar uraian umum paket penanganan jalan danjembatan;143.2 2 (Dua) lembar paket lelang Tahap 1 Pokja BPJN IX Wilayah IlProv.Maluku;Hal. 233 dari 294 halaman, Pts.Perk.No.42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.

KALIGIS(Direktris);393. 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca KualifikasiSatu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA)Pengadaan Barang dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)Maluku Utara. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IlProvinsi Maluku Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran2016.

Kemudian Pokja PengadaanPekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran2012 membuat Berita Acara Hasil Lelang Nomor 249/UN19/ULP/POKJAB/2012 yang menyatakan Pelelangan Gagal dan menyampaikan LaporanProses Pelelangan Nomor : 250/UN19/ULP/POKJAB/2012 kepada Prof.Dr.

gagal;Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Pokja PengadaanPekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran2012 menyampaikan Laporan Proses Pelelangan Ulang Nomor283/UN19/ULP/POKJAB/2012 kepada Saksi Prof.

Usaha KitaAbadi) kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di LingkunganUniversitas Riau Tahun Anggaran 2012 di kantor ULP Universitas Riau,Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID.

gagal;Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Pokja PengadaanPekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran2012 menyampaikan Laporan Proses Pelelangan Ulang Nomor283/UN19/ULP/ POKJAB/2012 kepada Saksi Prof.

Kalau dia yang mengerjakan, dia akan memikirkan orang yangkerja dimana rapat tersebut dihadiri oleh:Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP):Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja):Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPk);Saksi Supriyadi, S.Sos (PPTK): Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs.

No. 200 PK/Pid.Sus/2016 Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwaseharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasipenawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat ; Bahwa seharusnya dengan fakta seperti tersebut di atas, pelelanganpengadaan alat berat tersebut dinyatakan gagal dan dilakukan pelelanganulang namun Pokja ULP tetap tidak mengindahkan dan kemudian tetapmelanjutkan proses

Pokja ULP seharusnya menyatakan pelelangan gagal jikadalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyebutkan :Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaranditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat ;Hal. 17 dari 52 hal. Put.

No. 200 PK/Pid.Sus/2016Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP):Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja):Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPk);Saksi Supriyadi, S.Sos (PPTK): Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. tersebut Pokjaak wWnN >=ULP pada saat tahapantahapan pelelangan mengarahkan agar CV.

Pokja ULP seharusnya menyatakan pelelangan gagal jikadalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyebutkan :Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaranditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; Dalam Lampiran II (Tata Cara Pengadaan Barang) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan ULP menindaklanjutipelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut (diantaranya

oleh PPK tanggal 27 Maret 2015;

2014;

Bahwa selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan suratperintah pemilihan penyedia nomor 410 / 026 / ULP/ IH/ 2015 tanggal 30 Maret 2015ang mana anggota POKJA pengadaan Pakaian dinas tersebut yaitu: No Nama Jabatan 1. MARINTAN, R. SIMBOLON, SE. Ketua POKJA merangkap Anggota 2. RUDI R.H. HUTASOIT, SKM. Sekretaris POKJA merangkap anggota3. VICTOR SIAGIAN, S.Pt. Anggota POKJA4. YOHANES S.F. ESA. Anggota POKJA5. PETRUS S.H.F. RAJAGUKGUK, ST.

, disampaikan kepada Kepala ULP untuk diserahkankepada PPK.

Bahwa selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan suratperintah pemilihan penyedia nomor 410 / 026 / ULP/ IH/ 2015 tanggal 30 Maret 2015ang mana anggota POKJA pengadaan Pakaian dinas tersebut yaitu: No Nama Jabatan1. MARINTAN, R. SIMBOLON, SE. Ketua POKJA merangkap Anggota2. RUDI R.H. HUTASOIT, SKM. Sekretaris POKJA merangkap anggota3. VICTOR SIAGIAN, S.Pt. Anggota POKJA4. YOHANES S.F. ESA. Anggota POKJA5. PETRUS S.H.F. RAJAGUKGUK, ST.

(ALM) Kepala ULP 2. Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT, Sekretaris ULPMM. 3. MARINTAN, R. SIMBOLON, SE. Ketua POKJA merangkapAnggota 4. RUDIR.H. HUTASOIT, SKM. Sekretaris POKJAmerangkap anggota 5. VICTOR SIAGIAN, S.Pt. Anggota POKJA 6. YOHANES S.F. ESA. Anggota POKJA 7. PETRUS S.H.F. RAJAGUKGUK, ST.

Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa6 TETAP LINGGA, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa7 MANUEL KAROSEKALI, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa8 TAMRIN TOGATOROP, S.Kep.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa9 UCOK BENGET BERUTU, SP.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa10 BENNY A.

TPK/2017/PN Mdn Peraturan Kepala LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP, dalam Pasal12 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup tugas pokja ULP diantaranyaadalah :a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiripaketpaket yang akan dilelang/seleksi;b.

Ketua merangkap Ketua Pokja Sekretaris merangkap2 SUKARDI MH. PURBA, ST.Sekretaris Pokja Anggota Pokja Pengadaan Jasa3 RUDINYAR SEMBIRING, ST., MTKontruksi dan Jasa Konsultasi Anggota Pokja Pengadaan Jasa4 SRIMULYANI, ST.Kontruksi dan Jasa Konsultasi 5 RAJA PARMAHANAN HARAHAP, Anggota Pokja Pengadaan Jasa Halaman 35Putusan Perkara No. 26/Pid.Sus.

TPK/2017/PN Mdn ST.Kontruksi dan Jasa Konsultasi Anggota Pokja Pengadaan Jasa 6 TETAP LINGGA, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa7 MANUEL KAROSEKALI, ST.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa8 TAMRIN TOGATOROP, S.Kep.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa9 UCOK BENGET BERUTU, SP.Kontruksi dan Jasa KonsultasiAnggota Pokja Pengadaan Jasa10 BENNY A.

BerdasarkanPeraturan Kepala LKPP nomor 5 tahun 2012 tentang ULP, dalam Pasal12 ayat (1) dijelaskan ruang lingkup tugas pokja ULP diantaranyaadalah :a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiripaketpaket yang akan dilelang/seleksi;b.

Pembanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI ULP PROVINSI JAMBI
Terbanding/Penggugat : ERIYANTO MUSA
Terbanding/Turut Tergugat II : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi
Turut Terbanding/Tergugat II : Ir. TETAP SINULINGGA
Turut Terbanding/Tergugat III : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi

PUTUSANNomor7/PDT/2019/PT JMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Jambi, yang memeriksadanmengadiliperkaraperkaraperdata dalam tingkat banding,telahmenjatuhkanputusandalamperkaraantara :1.Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi BM2.2018 ULP Provinsi Jambi,Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang:3389070, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi BidangBina Marga Tahun Anggaran 2018, yang

TETAP SINULINGGA Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.AgungJujunLempur Kode Lelang:3389070 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang BinaMarga, Tahun Anggaran 2018. yang beralamat di JI. H.

Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi, Selanjutnya dalam gugatan inisemula sebagai TERGUGAT Illsekarang disebut PEMBANDING III;Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa ProvinsiJambi, yang beralamat di : Sekretariat Daerah Biro Pembangunan danKerjasama Bagian Layanan Pengadaan Provinsi Jambi Jalan Kolonel AmirHamzah Sungai Kambang.

Jamkrindo, ; Bahwa selanjutnyva TERGUGAT I mengumumkan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor: 58.010.A/Pokja Konstruksi BM2.2018tanggal 20 April 2018, didalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)tersebut pada Evaluasi Administrasi TERGUGATmengqugurkanPENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT tidakmelampirkan Jaminan Penawaran Asli: Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai denganketentuan dengan mensyaratkan Jaminan Penawaran didalam DokumenPengadaan Nomor: 58.003.A/Pokja Konstruksi

) KonstruksiBM.2.2018 ULP Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur JambiNomor. 47/KEP.GUB/SEKDA.PKS2.2/2018 Tentang Pembentukan KelompokKerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi Tahun Anggaran2018 tertanggal 17 Januari 2018;Menimbang, bahwa kemudian Kelompok Kerja tersebut bekerjamelaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan GubernurNo.47/KEP.GUB/SETDA.PKS2.2/2018 yang dalam melaksanakan termasukTergugat Il Ir.

Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017. 2.PT. HASAN PUTRA

Nama Jabatan : Kelompok Kerja (POKJA) Unit LayananPengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBrebes Tahun Anggaran 2017; Tempat Kedudukan : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 BrebesKabupaten Brebes;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2018 memberikanPSS GS AC, B mmm mmm nemHal. 2 dari 11 hal. Put No. 55/B/2018/PT.TUN.SBY.1. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H.; 2. Imam Asmarudin, S.H.,M.H.; === 3. Rokhmantono, S.H.,M.H.; 2222 2 ene nen nnn ane4.

YUDI ASMORO mengatur pelelangandengan Pokja ULP dengan meminjam perusahaan penyedia yang akandimenangkan yakni CV.

Latanete Corawali dan kedua perusahaan tersebut tidak lulus karenatidak ada metode dan jadwal pelaksanaan.> Bahwa Pokja ULP mengeluarkan Surat penetapan Pemenang Lelang Nomor:06/P.32Konstruksi/Pokja 1/ULPBR/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yangmenetapkan CV.

PUTUSAN TIPIKOR NOMOR : 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks Halaman 44> Bahwa yang masuk dalam kelompok kerja (Pokja) ULP yang ditunjuk sebagaipanitia lelang adalah:a. ALIMUDDIN, S.Sos., M.Si sebagai ketua panitia lelang;b. H. SABIRIN, S.Sos. M.Si sebagai Sekretaris Pokja;c. ANDIARSIADI, S.Si sebagai anggota Pokja;d. NURAMDAN, S.Sos sebagai anggota Pokja;e.

Barru tahun 2014, saksi menjabat sebagai Sekretaris di UnitLayanan Pengadaan berdasarkan SK Bupati yang tugasnya membuatPOKJA (Kelompok Kerja) untuk pelelangan;> Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretariat ULP adalahmembantu pokja ULP dalam hal mempersiapkan ruangan, ATK dankebutuhan lelang yang akan dilaksanakan oleh pokja ULP dan jugasekretariat yang bertugas menerima surat permohonan dari PPK/SKPDuntuk dilaksanakan lelang dan atas perintah Ketua ULP, sekretariatmembuat Surat Perintah

untuk menentukan pokja mana yang akanbertindak sebagai pokja ULP dalam proses lelang suatu pengadaan barangdan jasa.> Bahwa yang menerima surat permohonan lelang pekerjaan konstruksipembangunan taman/relief dan patung Colliq Pujie Kab.

Keputusan Gubernur Nomor 6/01-F/HK/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penunjukan Kepala Satker Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Penunjukan PNS selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011;12. 1 (satu) bendel berkas penugasan Kadisbud Propinsi Bali untuk survey ke tiga perusahaan.13. 1 (satu) bendel berkas pengajuan pelelangan ke ULP dari

Jadi prosesnya dari DinasKebudayaan Propinsi Bali sebagai user mendaftarkan paket pekerjaanmelalui Sekretariat ULP kemudian diteruskan kepada Kepala ULP untukdidistribusikan kepada Pokja mana yang akan menangani pekerjaantersebut.Bahwa didalam Pokja terbagi atas Pokja Barang, Pokja Kontruksi, PokjaKonsultan dan Pokja Jasa lainnya.Bahwa ULP merupakan badan dari pada Pokja, sedangkan ULP berada dibawah Aset Daerah dengan dasar pengangkatan oleh Surat KeputusanGubernur Bali.

Jadi prosesnya dari DinasKebudayaan Propinsi Bali sebagai user mendaftarkan paket pekerjaanmelalui Sekretariat ULP kemudian diteruskan kepada Kepala ULP untukHal67 dari 186 Putusan No.27/Pid.SusTPK/2014/PN.Dps68didistribusikan kepada Pokja mana yang akan menangani pekerjaantersebut.Bahwa ULP merupakan badan dari pada Pokja, sedangkan ULP berada dibawah Aset Daerah dengan dasar pengangkatan oleh Surat KeputusanGubernur Bali.

Pokja melaksanakan tugas /bekerja setelah mendapatperintah dari ULP dimana melalui sekretariatnya menerima suratsuratmasuk berupa dokumen paket pelelangan dari pihak SKPD.Bahwa berdasarkan disposisi Kepala ULP untuk paket pekerjaan tersebutdikerjakan oleh Pokja Barang.Kemudian Ketua Pokja Barang melihat paket pekerjaan tersebut, jadi paketyang layak dibawa ke ULP ada sekitar 6 kriteria mulai surat pengantarsampai klasifikasi teknis.Bahwa penanganan dokumen lelang pengadaan alatalat berat, CCTV, alatalat

ULP Prov.

dan/ atau verifikasi145terhadap calon pemenang seharusnya dilakukan oleh Pokja ULP.

Nomor 1390 K/Pdt/2017Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional Tahun 2015 dan GelarTTG Nasional XVII Tahun 2015 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor04/05.01/Pokja ULP XIX/2015 (bukti P2).Bahwa selaku perusahaan yang berpengalaman dibidang jasa eventorganizer (bukti P3), Penggugat kemudian mengikuti proses pengadaanyang diadakan oleh Tergugat tersebut dengan mengikuti seluruh prosedurdan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat (bukti P4).Bahwa kemudian, pada tanggal 8 September 2015, Tergugatmengumumkan

Nomor 1390 K/Pdt/2017Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara maka objek perkara yang dipermasalahkan olehPenggugat tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaituBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja/XIX/2015 tanggal 8September 2015 yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan JasaLainnya ULP Pemerintah Aceh XIX.

Dengandemikian jika dihubungkan dengan Petitum Gugatan Penggugat pada poin 3yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat yang menggugurkanPenggugat selaku peserta pengadaaan......................... dst dengan alasanalasan yang tidak substansial dan tanpa melakukan klarifikasi terlebin dahuluadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugatadalah Tidak tepat diajukan kepada Tergugat melainkan harus diajukankepada ULP dan Pokja yang menerbitkan Berita Acara Hasil PelelanganNomor 04/05.06

/Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugat karenaTergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu menyatakan menang atau kalahnyaHalaman 8 dari 19 hal.

Nomor 1390 K/Pdt/2017Penggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat itu menilai proseslelang yang dilakukan, dan Pokja bebas dari intervensi manapun di dalambekerja, termasuk dalam hal ini tidak ada intervensi dari Gubernur.Selaku kepala daerah telah memberikan pendelegasian kewenangan kepadaPengguna Anggaran (SKPA), sehingga secara yuridis seluruh kewenanganserta tanggungjawab dari pemberi kewenangan menjadi beralih kepada pihakyang menerima kewenangan tersebut (SKPA), karena pelimpahankewenangan

(Anggota POKJA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan Kabupaten Merangin Nomor : 76/SekeULP/2018 TentangPenugasan dan Penempatan Kelompok Kerja LXXVI Unit LayananPengadaan Pemerintah Kabupaten Merangin Kegiatan FasilitasiPelaksanaan Kelancaran Pemilu Pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin TA.2018.Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalamkegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 kemudianmembuat

kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali padapelelangan terbatas.Bahwa selanjutnya Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalam kegiatanpengadaan Pakaian Dinas lengkap linmas pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 dengan sengaja memenangkanCV.FIKO PUTRA MERANGIN yang mengajukan penawaran senilai Rp.Rp1.010.493.000,00, (satu milyar sepuluh juta empar ratus Sembilan puluhtiga ribu rupiah)meskipun Pokja LXXVI ULP Kabupaten Merangin dalamkegiatan pengadaan Pakaian Dinas lengkap

AMKL sebagai Ketua Pokja, DriyosBudaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, STsebagai anggota Pokja;29. 1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor :147/SEKREULPIII/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihalPenyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatanganiKepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;30. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepadaKabag.

AMKL sebagai Ketua Pokja, DriyosBudaya,A.Md sebagai Sekretaris Pokja, dan Irzan Wahyudi, STsebagai anggota Pokja;1 (satu) bundel Surat ULP Kab. Merangin kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Satpol PP Kab. Merangin Nomor :Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PTJMB147/SEKREULPIII/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihalPenyampaian Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatanganiKepala ULP Masdivia Sydrata Sakti, SP;30. 1 (Satu) bundel fotokopi Surat Satpol PP Kab. Merangin kepadaKabag.

PESONA DESIGN;

17. Asli 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor: KW.01.1/1/KS.01.7/550/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pembentukan Pokja ULP untuk paket perencanaan pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

18. Asli 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Aceh Nomor: KW.01.1/1/KS.01.7/3459/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliah Negeri Beureughang Kabupaten Aceh Utara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

19. Asli 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor: KW.01.1/1/KS.01.7/3460/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang

Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

20. Asli 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor: KW.01.1/1/KS.01.7/3467/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Aliah Negeri Subulussalam Kota Subulussalam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

>

21. Asli 1 (satu) eksamplar Surat Serah Terima Hasil Pengadaan (Dokumen Pemilihan) nomor: 32/P/R/POKJA-ULP/KW.01.1/GEDUNG-KANWIL/PROV-ACEH/2015 tanggal 03 Desember 2015;

22. Asli 1 (satu) eksamplar Berita Acara Serah Terima Dokumen untuk dilelang nomor: KW.01.1/KS.00.1/6894/2015 tanggal 09 November 2015;

23. Fotocopy 19 (sembilan belas) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An.

Penunjukan Pokja ULP Pengadaan Kontruksi Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh tahun 2015;

56. Asli 1 (satu) bundel dokumen Rencana Angggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung kantor untuk Mekanikal Elektrikal (ME) an.

/3459/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentangPembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang KelasBaru Madrasah Aliah Negeri Beureughang Kabupaten Aceh Utarapada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;Asli 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit PelayananPengadaan Kantor Wilayahn Kementerian Agama Provinsi AcehNomor: KW.01.1/1/KS.01.7/3460/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentangPembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang KelasBaru Madrasah Tsanawiyah Negeri Kutamakmur Kabupaten AcehUtara

POKJA adalah Rahmad Mulyana, Sdr.

Unit layanan Pengadaan (ULP)4.

Tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyediaProses pemilihan penyedia direkayasa untuk dapat menunjuk PT SJMsebagai pelaksana pekerjaan, dengan cara antara lain:(1) Ketua ULP menunjuk personil Pokja yang tidak independen.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor:KW.01.1/1/KS.01.7/3459/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentangPembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan Ruang Kelas BaruMadrasah Aliah Negeri Beureughang Kabupaten Aceh Utara padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;Asli 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Unit PelayananPengadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor:KW.01.1/1/KS.01.7/3460/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentangPembentukan Pokja ULP untuk paket Pembangunan

Narada Karya;Dari hasil evaluasi pra kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasiadministrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan dari hasil evaluasitersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhisyarat dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap dokumenpenawaran PT.

YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasilevaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di POKJAULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Saksi DONA FABIOLATHO, ST, M.Eng dan Saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULPJasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan bataswaktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksikemudian menetapkan PT.

YULIA ARFA, MT guna menyampaikan hasilevaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di POKJAULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Saksi DONA FABIOLATHO,ST,M.Eng dan Saksi Ir. YULIA ARFA, MT meminta agar POKJA ULPJasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan bataswaktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksikemudian menetapkan PT.

IlhoJaya Alfatih;tetap terlampir dalam berkas perkara;90.1 (Satu) Jepitan Undangan dari Ketua POKJA ULP Nomor :01/Pokja.

Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pembatalan/gagal lelang yang ditujukan kepada Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Lembata yang dihadirkan sebagaiobyek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2015melalui Pokja ULP yang juga mendapat tembusan atas surat aquo,sedang Para Penggugat tidak diberikan tembusan, seharusnya suratTergugat disampaikan/tembusan juga kepada Para Penggugat selakupemenang lelang atas paket pekerjaan a quo yang telah

ALASAN GUGATAN (POSITA);1.Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari2015 ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Lembata tentang Pembatalan Para Penggugatsebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan a quo yang telahdiproses dengan prosedur dan tata cara yang benar dan patut menuruthukum;Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Tergugat NomorPU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/gagallelang dari Pokja ULP yang juga mendapat tembusan

Paket Peningkatan Jalan WatugolokBakanBaurajaPaololoLebala(Segmen WatugolokBakanPauloloLebala) Berdasarkan HasilPembuktian Kualifikasi oleh Pokja ULP Unit Layanan Bidang BinaMarga pada Dinas PU Kabupaten Lembata menetapkan Paket iniGagal Lelang;Bahwa Para Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapanPengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam Dokumen Lelangdan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PerpresNomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,halmana Para

Putusan Nomor 76 K/TUN/201618.19.20.21.22.23.keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewenangannya, maka haltersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa atas sanggahan di atas, maka POKJA ULP memeriksa danmemutusakn serta menyatakan bahwa sanggahan tersebut tidak benar,tidak memiliki buktibukti, oleh karenanya sanggahan tersebut ditolak;Bahwa berdasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun2012 menegaskan; Peserta yang tidak puas dengan jawabansanggahan dari Kelompok Kerja

ULP dapat mengajukan SanggahBanding secara tertulis kepada (Mentri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding) paling lambat 5 (lima) hari kelenderuntuk pelelangan umum, 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana,dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP;Bahwa dalam tempo waktu yang ditentukan berdasar Pasal 82 ayat (1)Perpres Nomor 70 Tahun 2012, PT Agung Citra Makmur, PT DharmaAnantha Bhuana, dan PT Mojo Wijaya Karya tidak

. : 100/61/ULP/V/2014, tanggal 9 Mei 2014;7) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tanggal 12 Mei 2014;8) 3 (tiga) lembar fotocopy surat Permohonan Lelang Nomor : 027.04/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 19 mei 2014;9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan MULYANTO, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa telah melakukan evaluasi kesesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

Menugaskan / Menempatkan / Memindahkan anggota ULP (UnitLayanan Pengadaan) kedalam Kelompok Kerja / Pokja ULP sesuaikebutuhan / Beban kerja.h. Mengusulkan pemberhentian anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan)kepada Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan Perundang Undangan / KKN.i. Mengusulkan pejabat fungsional umum / jabatan pelaksana / PegawaiPemerintah dengan perjanjian kerja sebagai Personel Ketata Usahaan /Sekertariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

CV.PESONA JAYA tanggal 28 Mei 2014;Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi MM ULP (Unit PelayananPengadaan) Kab. Sukamara menetapkan PT.

Perkiraan Sendiri) tersebut;Bahwa Pokja dapat memerintahkan PPK untuk melakukan perubahan HPS(Harga Perkiraan Sendiri) apabila tidak sesuai dengan ketentuan;Halaman 69 dari 270 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkBahwa tidak ada laporan mengenai hambatan dari Pokja Konstruksi IVkepada ULP terkait dengan hambatanhambatan yang dihadapi oleh PokjaKonstruksi IV tersebut kepada ULP;Bahwa ULP tidak pernah mendapatkan surat usulan pembatalan kontrakdari PPK terkait dengan proyek ini;Bahwa tidak ada

Konstruksi IVpada ULP Kab.

Sukamara berdasarkansurat permohan perubahan HPS dan perubahan jadwal lelang,tangggal 26 Mei2014 dan yang menyerahkan adalah saya sendiri kepada pihak ULP Pokja IVKab.

Keputusan Bupati Belu Nomor : 162/HK/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 33/HK/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Organisasi Unit Layanan pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belu 15 Agustus 2015 (foto copy) ;27.

Tugas utama memanage anggota Pokja dan pendistribusian tugas kepadaPokja;b. Penetapan Anggota Pokja terkait dengan pengadaan barang/jasa diKabupaten Belu ;c. Menerima laporan dari Pokja bila sudah selesai melakukan pelelangan danSaksi selaku Ketua ULP melaporkan hasil pelelangan tersebut kepadaKepala SKPD terkait ;d.

Bahwa Unit Layanana Pengadaan (ULP) Kabupaten Belu memiliki 4Kelompok Kerja (Pokja) yakni : (1) Pokja Pengadaan Barang; (2) PokjaKonstruksi; (3) Pokja Jasa Konsultansi; dan (4) Pokja Jasa lainnya;Halaman 40 dari 139 Putusan Nomor : 57/Pid.SusTPK/2016/PN. Kpg.Dengan jumlah anggota secara keseluruhan sebanyak 26 (dua puluh enam)Orang dan untuk masingmasing Pokja berjumlah ganjil yakni tiga, lima dan tujuh ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kabupaten Beluadalah :a.

(Pokja) Konstruksi untuk melakukan pelelangan dengan menerbitkan SuratPerintah Kepala ULP Kabupaten Belu Nomor : ULP Belu. 600/99/SP/IX/2015Tanggal 14 September 2014;Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) dimaksud yakni : (1) Ketua: FinsensiusSau, ST., (2) Sekretaris: Eduardus Taek Asa, ST., (3) Anggota: Natalius Kiik, (4)Anggota: Petrus N.

Bahwa saksi dan anggota Pokja ULP Kabupaten Belu telah melakukan kegiatanpelelangan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Cold Storage yangkemudian dimenangkan oleh CV.

Sebelummelaksanakan proses pengadaan, Saksi bersama semua anggota sudah melihatdan mempelajari HPS dimaksud, Saksi jelaskan bahwa PPK mengirim HPSkepada Ketua ULP lalu Ketua ULP menyerahkan HPS dimaksud kepada Pokjaselanjutnya Pokja mempelajari HPS tersebut.

Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota TanaPaser (multiyears 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata RuangKabupaten Paser Tahun Anggaran 20142015 sebagai Terlapor I.2. PT. Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor Il.3. PT. Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor Ill.4. CV. Cakrawala sebagai Terlapor IV.4.

Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota TanaPaser (multivears 2 tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan TataRuang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 20142015 sebagai TerlaporI.2. PT. Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor Il.3. PT. Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor Ill.4. CV. Cakrawala sebagai Terlapor IV.Halaman 14 dari 106 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusKPPU/2019/PN Tgt.b.

ULP Kelompok 4 Pekerjaan PeningkatanJalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) Dinas Bina Marga,Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 20142015berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan Dan TataRuang Kabupaten Paser Nomor: 600/97/DBMPTR Tentang PenunjukanPanitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Bina Marga, PengairanDan Tata Ruang Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenPaser Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Juli 2014;2 Bahwa susunan keanggotaan Pokja

Karenasetiap anggota Pokja hanya memegangsatu.

Jika Pokja bisamelihat adanya harga penawaran mendekati HPS, adanyakepengurusan perusahaan dibawah 1 (satu) kendall,kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan DokumenPenawaran, tetapi Pokja melakukan pembiaran maka haltersebut termasuk sebuah kesengajaan (vide bukti B13);Bahwa Sdr.