Bitungtersebut dikuatkan, maka para Pembanding dahulu paraPenggugat tetapberada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986,tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya denganUndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van HetRechts Wesen

tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009,Put.Perkara No. 24/PDT/2018/PT MND hal 25 dari 27 HalamanUndangUndang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentangPeradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen

berhasil membuktikan dalilgugatannya, maka gugatan rekonvensi dari Terbanding Il semula Tergugat Ildalam konvensi haruslah ditolak seluruhnya;DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat danTerbanding Il semula Tergugat Il berada dipihak yang kalah, maka harus dihukumsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatPengadilan, yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Reglement Tot Regeling Van Het Recht wesen

Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De GewestenBuiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/ReglemenHukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;6.

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De GewestenBuiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara PerdataDaerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 205 ) ;5. Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 1/ Pdt.G /2015/PN.Amp, tanggal 29 September 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ;3.

Penggugat karena beradapada pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya akanditetapbkan dalam amar putusan ini ;Mengingat Undangundang No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yangHalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT.MTRtelah dirubah pertama dengan UU No. 8 Th.2004 dan perubahan kedua denganUU No.49 Th. 2009, Reglemen Tot Reglen Van Het Rechts Wesen

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb.1947/227 R.Bg./Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura (khususnya pasal 199205);4.

Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten BuitenJava en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura;4. Peraturan perundangundangan yang terkait;Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPGMENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula paraPenggugat;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;3.

untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkatbanding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 20 Tahun1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement TotRegeling Van Het Rechts Wesen

Pembanding semula Tergugat dipinak yang kalah harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusanperkara inl;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986, tentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen

Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten JavaEn Madura Sto Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata DaerahLuar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199205),Hal 27 dari 29 hal Putusan perkara No.201/PDT/2017/PT.MKS.5. Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaTergugat tersebut;n n won nn nnn nnn enone nnn enna2.

sehingga oleh karenanya harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebutpada amar putusan ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004kemudian perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten BuitenJava en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah LuarJawa dan Madura ( khususnya pasal 199 205 ) ;5. Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semulaPara Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Blitanggal 18 September 2018, yang dimohonkan banding ;3.

membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amarputusan ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004dan perubahan kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009,UndangUndang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentangPeradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De GewestenBuiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnyapasal 199 205);4. Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 306/Pdt.G/2017/PN.Sgr, tanggal 05 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut3.

., tanggal28 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkandengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;Mengingat Pasal 1371 KUHPerdata, Reglement Tot Regeling Van HetRecht wesen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stbl 1947/227 R.Bg /Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere

Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java andMadura stb. 1947/227, Rog/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura(khusunya PSL 199 205);5.

Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java andMadura stb. 1947/227, Rog/Hukum acara perdata daerah luar Jawa dan Madura(khusunya PSL 199 205);5.

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java enMadura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa danMadura ( khususnya pasal 199 205 ) 5 22222 ve nnn nme enone4. Peraturan perundangundangan lainnya yang terkait ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor10/Pdt.G/2016/PN.Wgp tanggal 03 Nopember 2016 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De GewestenBuiten Java en Madura Sto 1947 / 227 R.Bg / Hukum AcaraPerdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khususnya pasal 199 205) ;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/ Pdt/2018/PT DPS5. Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semulaPelawan ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.477 / Pdt Bth /2017/PN Dps tanggal 22 Mei 2018 , yang dimohonkan banding tersebut ;3.