Ditemukan 3026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2956 — 1955
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Bilaperlu ditinjau kKembali apakah memang telah memenuhi unsurunsur prinsipprinsip hukum acara (due process of law) yangmenjamin antara lain: independensi, integritas, netralitas atauimparsialitas, proporsionalitas, profesionalitas, kesetaraan,sopan santun, keterpercayaan dari lembaga yang diberikankewenangan tersebut.2.4.12. Permasalahan yang saat ini mengemuka adalah pada saatproses transisi dari hasil penyelidikan yang dilakukan olehinvestigator KPPU menuju ke persidangan majelis.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
326 — 123
  • Sungguh ironis jika Terdakwa dituntut8melakukan perbuatan turut serta /peranan Terdakwa sebagai apa, Terdakwatidak punya kuasa tidak punya kesetaraan, dan jika turut serta bahwapembayaran adalah hak dari pelaksana pekerjaan untuk mendapatkan bayarandari pemberi kerja ;Bahwa sebagai dalam berkontrak pengadaan barang/jasa di negeri ini,sebenarnya pihak swasta selalu dalam posisi menurut dan ikut, tidak adakesetaraan dalam berkontrak.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
80 — 123
  • (Fairness)Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stekeholder yang timbulberdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa terdakwa Dra. Hj.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — Ir. JUNI HARTAWAN Bin AZHAR
49 — 32
  • Kepahiang dengan Jabatan KepalaSeksi Kesetaraan sejak tahun 2013 sampai sekarang;e Bahwa saksi adalah Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah kegiatanketenaga listrikan pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineraltahun 2012. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan55Sumber Daya Mineral Kab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 16 Februari 2015 — H. MOH. KHOLIDI, SPd., MM Bin GOFAR
61 — 8
  • persidangan;Bahwa terhdap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;4 DRS.H.M.TOYIB BIN A.RONI. dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 ia PNS di Diknas KotaPrabumulih dan sejak adanya dana Block Grant;Bahwa pada Tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kasi Dikmas pada bidang PNFIK( Pendidikan non formal, informal dan Kebudayaan);Bahwa tugas saksi membantu kepala bidang melaksanakan program pendidikanmasyarakat dan kesetaraan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNUNG BUDIANA S.P. Bin DIDI SURYANA
85 — 10
  • Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kesetaraan danpendidikan masyarakat;5. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kursus dankelembagaan;6. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan Formal dan Informal;7. Menyelenggarakan pengkajian bahan kordinasi penyelenggaraanbidang pendidikan Formal dan Informal;8. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;9. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pendidikanformal dan Informal;10.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
Tanggal 23 Mei 2018 — SAMSURI BIN LANUKI
156 — 45
  • Mengingat yangdibutuhkan bukan hanya sekedar kesamaan Teknis, sehinggabarang yang didapat sesuai dengan harga yang berlaku secarawajar;Semestinya Panitia mensyaratkan Penyedia yang bukan merk OTIS,melampirkan bukti kesetaraan, atau Panitia mempunyai indicatorsetara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
133 — 38
  • bahwa kriteria kelayakan KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) untuk memperoleh pinjaman bergulir adalahsebagai berikut ;1.oN @ oTKSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskinyang tercantum dalam daftar PS2 (warga miskin);KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja seta peningkatan pendapatan masyarakat miskin;(tidak sematamata untuk pinjam);KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggotaanggotanya secarasukarela, demokratis, partisipatif, ttansparan dan kesetaraan
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum
Register : 09-12-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 238/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
RICHARD SEMBIRING SH MH
Terdakwa:
HERMAN SIAHAAN
143 — 55
  • pidanasekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namum didalam berbagalketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalampenjelasan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang hal tersebut,tidak diketemukan penjelasaannya;Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksionaldalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna danmaksud tertentu, karena pembuat undangundang telah dengan sengajamenggunakan kata sambung dan, untuk menegaskan ada kesetaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
136 — 32
  • berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan danpertimbangan tersebut di atas telah terungkap bahwa terdakwa telah melakukan perbuatanbersama tim analisis lainnya.Yanuelva Etliana serta Priyantono Dyarot Nugroho yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atastetapi juga melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan kelayakan dan kepatutanditengah masyarakat sekaligus bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas,responsibilitas independensi kesetaraan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
162 — 125
  • Ketentuanketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepadakontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
122 — 236
  • dalamPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 Bab IVtentang Tata Cara Pengadaan Tanah, Bagian Pertama untuk tanah yang luasnyalebih dari 1 (satu) hektar;Bahwa dalam pelaksanaan selaku Ahli Penilai Harga Tanah pada Satuan KerjaPoliteknik Negeri Ambon, ahli menggunakan metode pendekatan pasar (marketapproach) sesuai ketentuan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI), dengandasar nilai yaitu nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilikyang didasarkan kepada kesetaraan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 157/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., KC Jakarta Cinere Depok
Terbanding/Penggugat : H. MILLA
Turut Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
189 — 94
  • menghentikan PengaduanPENGGUGAT yang hanya didasarkan pada Pasal 41 PeraturanOJK Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan namun mengabaikan Pasal 42 PeraturanOJK Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan;Bahwa keputusan Tergugat II Bertentangan Dengan PrinsipTransparansi dan Keadilan:Bahwa Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen telahmengatur tentang prinsipprinsip transparansi dan keadilan sertahakhak konsumen untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 19 Maret 2013 — BEKER SIMON, SE
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AgBiaya kegiatan sosialisasi dankoordinasi dengan masyarakatmengenai peran masyarakatdalam kesetaraan genderdalam kehidupan masyarakatke Kelurahan Mungku Baru,Petuk Barunai, Petuk Bukitdan Pager (Kelurahan MungkuBaru, Petuk Barunai, PetukBukit dan Pager ).Tanggal 22 November 2006ST. 384/AI/BDPRD/2006/BKU/2006Rp 16.450.000, 33HATIR SATATARIGAN, SE,DKK Biaya koordinasi denganmasyarakat dalam rangkamenampung aspirasimasyarakat mengenaipeningkatan sarana danprasarana pelayanan public diKelurahan Bereng
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
156 — 51
  • penelitian danpengembangan diseluruh Indonesia;Halaman 368 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilalahli dibidang jasa konstruksi;Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasakonstruksi;Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerjamonstruksi;Memberikan status kesetaraan
    Menyelenggarakan sistem informasi management jasa konstruksidan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyediajasa serta masyarakat;Menyelenggarakan sosialisai penerapan standar Nasional, Regionaldan Internasional;Memberikan saran dan pendapat kepada Mentri/Gubernur tentangpengembangan jasa konstruksi.Lingkup Wewenang Lembaga :Membentuk unit Sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja Nasional;Memberikan lisensi kepada unit sertifikasi badan usaha dan unitsertifikasi tenaga kerja;Memberikan status kesetaraan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
154 — 42
  • melakukan penilaian ahlididasarkan pada adanya permintaan para pihak (penyedia jasa dan pembeli jasa).Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam UUNo. 18 tahun 1999 bukan merupakan Instansi Pemerintah.Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari unsur kontraktor,pemerintah, perguruan tinggi (akademis1)Bahwa Ahli menerangkan LPJK bertugas untuk melakukan pembinaan dalamJasa Konstruksi dalam hal menentukan taraf pertumbuhan jasa konstruksi,mewujudkan dalam menjamin kesetaraan
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTA PADANG Nomor 49/Pdt.G/2020/PTA.Pdg
Tanggal 15 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
153 — 64
  • Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ;

    Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan

Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
314 — 394
  • Struktur organisasi KPA, PPK, ULP, PPHP sekarangadalah posisi kesetaraan dan bisa saling mengontrol. Ini adalah suatucara bagaimana mekanisme chek and balance bisa dilaksanakan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
213 — 350
  • TPK/2016/PN.SbyBahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurut pendapatsaya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukan aparatur inimenuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konsep penegakan hukum itutertera bagaimana sejarah Negara itu terwujud makanya saya tidak sependapatbahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum itu hanya mengukur banyaknyaperkara yang ditangani dan terbukti bersalah kemudian di lembagapermasyarakatan itu penuh jadi keberhasilan di lembaga pemasyarakatan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
202 — 38
  • Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilalahli dibidang jasa konstruksi;Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasakonstruksi;Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerjamonstruksi;Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asingdan registrasi badan usaha asing;Menyusun model dokumen
    Menyelenggarakan sistem informasi management jasa konstruksidan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyediajasa serta masyarakat;Menyelenggarakan sosialisai penerapan standar Nasional, Regionaldan Internasional;Memberikan saran dan pendapat kepada Mentri/Gubernur tentangpengembangan jasa konstruksi.Lingkup Wewenang Lembaga :Membentuk unit Sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja Nasional;Memberikan lisensi kepada unit sertifikasi badan usaha dan unitsertifikasi tenaga kerja;Memberikan status kesetaraan