Ditemukan 3026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
213 — 350
  • TPK/2016/PN.SbyBahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurut pendapatsaya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukan aparatur inimenuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konsep penegakan hukum itutertera bagaimana sejarah Negara itu terwujud makanya saya tidak sependapatbahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum itu hanya mengukur banyaknyaperkara yang ditangani dan terbukti bersalah kemudian di lembagapermasyarakatan itu penuh jadi keberhasilan di lembaga pemasyarakatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
95 — 15
  • Jadi ketika pejabat pemerintah menjalankanjabatan tapi tidak ada mal adminsitrasi tadi jadi maka venium itu sebagai ancamansaja tidak bisa diterapkan kepada pejabat karena itu bertentangan dengan subjekhukum, bahwa subjek hukum itu adalah orang dan badan hukum ; Bahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurut pendapatsaya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukan aparatur inimenuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konsep penegakan hukum itutertera bagaimana sejarah
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
  • SmgTHHKS (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 15.000.000, (/ima belas jutarupiah); sehingga jumlah kerugian Materil sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kerugian Imateril makasebelum menentukan jumlah ganti kerugiannya, Majelis Hakim juga harusdilihat dari seberapa besar akibat yang diderita oleh seseorang akibatPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan, juga dengan melihatkedudukan dan status sosial baik pelaku maupun korban, dengan demikianada kesetaraan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
  • penelitian danpengembangan diseluruh Indonesia;Halaman 368 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilalahli dibidang jasa konstruksi;Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasakonstruksi;Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerjamonstruksi;Memberikan status kesetaraan
    Menyelenggarakan sistem informasi management jasa konstruksidan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyediajasa serta masyarakat;Menyelenggarakan sosialisai penerapan standar Nasional, Regionaldan Internasional;Memberikan saran dan pendapat kepada Mentri/Gubernur tentangpengembangan jasa konstruksi.Lingkup Wewenang Lembaga :Membentuk unit Sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja Nasional;Memberikan lisensi kepada unit sertifikasi badan usaha dan unitsertifikasi tenaga kerja;Memberikan status kesetaraan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
114 — 44
  • Jadi ketika pejabatpemerintah menjalankan jabatan tapi tidak ada mal adminsitrasi tadi jadi makavenium itu sebagai ancaman saja tidak bisa diterapkan kepada pejabat karenaitu bertentangan dengan subjek hukum, bahwa subjek hukum itu adalah orangdan badan hukum ; Bahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurutpendapat saya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukanaparatur ini menuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konseppenegakan hukum itu tertera bagaimana sejarah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
82 — 25
  • SUYATO Bin KASNO REJO:Bahwa benar yang mengangkat saksi dalam menduduki Jabatantersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adapun tugaspokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dindindikpora sesuai denganKemendikbud No. 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerjaKemndikbud Bab IB bag. 4 pada Pasal 246 adalah melakukanpenyusunan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan dan199penyajian data dan informasi pembelajaran, sarana dan prasarana,kelembagaan, peserta didik sekolah dasar, kesetaraan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3019 — 1568
  • Tentang : Cipta Kerja
  • ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 67Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumahsusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelakupembangunan rumah susun.(2) Kerja...SK No 050830 A 16.17.18.19.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 330 (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuatdi hadapan pejabat yang berwenang berdasarkanprinsip kesetaraan
    pasar Jasa Konstruksi;mengembangkan segmentasi pasar JasaKonstruksi nasional;memberikan pelindungan hukum bagi pelakuusaha Jasa Konstruksi nasional yang mengaksespasar Jasa Konstruksi internasional; danmenyelenggarakan registrasi pengalaman badanusaha.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memilikikewenangan:a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasadalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yangmenjamin kesetaraan
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 13 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
440 — 62

  • 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap Nama Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan total pagu Rp.125,000,000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
    1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D Nomor : 25048, keperluan untuk belanja BBM Gas dalam rangka pendidikan kesetaraan pada dinas pendidikan Kab. Tabanan Tahun 2018.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 17/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
226 — 35
286. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap Nama Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan total pagu Rp. 125,000,000,-
287. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D Nomor : 25048, keperluan untuk belanja BBM Gas dalam rangka pendidikan kesetaraan pada dinas pendidikan Kab. Tabanan Tahun 2018.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
86 — 54
  • Pendapat hukummengenai penilaian proyek pembangunan, jika hasil penilai timpenilai tidak diterima maka pemilik tanah itu dapat dilakukankonsinyasi ke pengadilan negeri ;Bahwa musyawarah dilakukan dengan berpedoman pada taksiranharga tim penilai harga, karena telah bekerja profesional, denganunsur unsur anggota yang kompeten/kredibel, seperti unsur PBB,dll, meskipun musyawarah dalam kesetaraan yang seimbang,musyawarah mengenai harga dari tim penilai harga sudah hargamati, harga yang ditentukan tim
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
99 — 74
  • Pendapat hukum mengenai penilaian proyek pembangunan, jikahasil penilai tim penilai tidak diterma maka pemilik tanah itu dapat dilakukankonsinyasi ke pengadilan negeri;Bahwa Ahli menerangkan, musyawarah dilakukan dengan berpedoman padataksiran harga tim penilai harga, karena telah bekerja profesional, dengan unsurunsur anggota yang kompeten/kredibel, seperti unsur PBB, dll, meskipunmusyawarah dalam kesetaraan yang seimbang, musyawarah mengenai hargadari tim penilai harga sudah harga mati, harga yang
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN TBT
Tanggal 22 September 2016 — GUNAWAN PRASETIO
280 — 85
  • sebagaimanadiatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, sistematikaSurat Dakwaan tersebut di atas lazim disebut dengan Dakwaan yang bersifatKombinasi in casu Alternatif Subsidairitas, dimana frasa kata atau sebagaipenghubung antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua menunjukkansifat alternatiinya dakwaan Penuntut Umum in casu perbuatan yangdidakwakan adalah bersifat kesetaraan
    mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa keluar negeri mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatanlain atas harta kekayaan;Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas,dimana terdapatnya beberapa materi perbuatan yang dilarang, sedangkandiantara materi perbuatan a quo telah terdapat tanda baca koma dan frasa kataatau, sehingga menurut hemat Majelis masingmasing materi perobuatan yangdilarang a quo adalah bersifat kesetaraan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
349 — 102
  • Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
213 — 79
  • Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
260 — 88
  • Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
385 — 380
  • kepemilikan suratsurat dan harus dengan penguasaan fisik ;Bahwa Ahli menyatakan lahirnya UndangUndang No.1 Tahun 1958,mengenai penghapusan tanahtanh partikelir karena fungsinya pada zamanbelanda banyak menguasai tanah dan tanah partikelir itu adalah tanahtanah tuan belanda jadi karena filosofi tanah tuan tanah maka di Indonesiatidak menganut itu mengacu pasal 33 UUD 1945 dikuasai untukkemakmuran rakyat kemudian filosofis yang paling mendalam alinea ke4pembukaan UUD 1945 dan intinya bagaimana adanya kesetaraan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG
Tanggal 23 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. SAMSUDIN S.Pd Bin H. TB. MOH. SAI (Alm)
67 — 69
  • Kepentingan Tahun Anggaran 2021 untuk peserta didik SDN Gelam 1;
140) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pencarian Dokumen SDN Ciceri, SDN Seroja, SDN Sumber Agung, SDN Kampung Baru, dan SDN Panancangan tanggal 25 September 2023;
141) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor: 821/72-Dispendbudkot/2021 tanggal16 April 2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan kesetaraan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
728 — 638
  • Kesetaraan posisi diantara pihakpihak yang terlibat;c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dand.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
88 — 45
  • Sehinggaberdasarkan SPI 102 butir 3.10 yang dimaksud nilai penggantian wajar adalahnilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan denganNilai Pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasaberupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalinan hak atasproperty yang dimaksud. Pada SPI 306 butir 3.10 nilai penggantian wajaradalah diartikan sama dengan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksuddalam UU Nomor 2 Tahun 2012.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG
Tanggal 23 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. ISKANDAR, S.Pd.I Bin TB. JAMAKSARI (Alm)
58 — 64
  • ROEBINO (Alm)
141) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor: 821/72-Dispendbudkot/2021 tanggal16 April 2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang berikut lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar;
142) 2 (dua) lembar surat pernyataan berikut lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar (SDN Tinggar 1);