Ditemukan 3026 data
213 — 350
TPK/2016/PN.SbyBahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurut pendapatsaya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukan aparatur inimenuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konsep penegakan hukum itutertera bagaimana sejarah Negara itu terwujud makanya saya tidak sependapatbahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum itu hanya mengukur banyaknyaperkara yang ditangani dan terbukti bersalah kemudian di lembagapermasyarakatan itu penuh jadi keberhasilan di lembaga pemasyarakatan
95 — 15
Jadi ketika pejabat pemerintah menjalankanjabatan tapi tidak ada mal adminsitrasi tadi jadi maka venium itu sebagai ancamansaja tidak bisa diterapkan kepada pejabat karena itu bertentangan dengan subjekhukum, bahwa subjek hukum itu adalah orang dan badan hukum ; Bahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurut pendapatsaya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukan aparatur inimenuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konsep penegakan hukum itutertera bagaimana sejarah
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
302 — 161
SmgTHHKS (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 15.000.000, (/ima belas jutarupiah); sehingga jumlah kerugian Materil sebesar Rp. 21.000.000, (duapuluh satu juta rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kerugian Imateril makasebelum menentukan jumlah ganti kerugiannya, Majelis Hakim juga harusdilihat dari seberapa besar akibat yang diderita oleh seseorang akibatPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan, juga dengan melihatkedudukan dan status sosial baik pelaku maupun korban, dengan demikianada kesetaraan
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
130 — 23
penelitian danpengembangan diseluruh Indonesia;Halaman 368 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.b)Q)h)1)d)Menyelenggarakan pendidikan dan pelatinan jasa konstruksi sertamendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihanlainnya;Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilalahli dibidang jasa konstruksi;Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasakonstruksi;Melaksanakan registrasi untuk badan usaha dan tenaga kerjamonstruksi;Memberikan status kesetaraan
Menyelenggarakan sistem informasi management jasa konstruksidan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyediajasa serta masyarakat;Menyelenggarakan sosialisai penerapan standar Nasional, Regionaldan Internasional;Memberikan saran dan pendapat kepada Mentri/Gubernur tentangpengembangan jasa konstruksi.Lingkup Wewenang Lembaga :Membentuk unit Sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja Nasional;Memberikan lisensi kepada unit sertifikasi badan usaha dan unitsertifikasi tenaga kerja;Memberikan status kesetaraan
114 — 44
Jadi ketika pejabatpemerintah menjalankan jabatan tapi tidak ada mal adminsitrasi tadi jadi makavenium itu sebagai ancaman saja tidak bisa diterapkan kepada pejabat karenaitu bertentangan dengan subjek hukum, bahwa subjek hukum itu adalah orangdan badan hukum ; Bahwa sebenarnya dalam konsep Negara Indonesia itu yang menurutpendapat saya atau Negara kesetaraan penegakan hukum yang dilakukanaparatur ini menuju kepada kesejahteraan rakyat jadi dalam konseppenegakan hukum itu tertera bagaimana sejarah
82 — 25
SUYATO Bin KASNO REJO:Bahwa benar yang mengangkat saksi dalam menduduki Jabatantersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, adapun tugaspokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dindindikpora sesuai denganKemendikbud No. 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerjaKemndikbud Bab IB bag. 4 pada Pasal 246 adalah melakukanpenyusunan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan dan199penyajian data dan informasi pembelajaran, sarana dan prasarana,kelembagaan, peserta didik sekolah dasar, kesetaraan
- Tentang : Cipta Kerja
ayat (4)diatur dalam Peraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 67Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumahsusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)huruf a, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelakupembangunan rumah susun.(2) Kerja...SK No 050830 A 16.17.18.19.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 330 (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuatdi hadapan pejabat yang berwenang berdasarkanprinsip kesetaraan
pasar Jasa Konstruksi;mengembangkan segmentasi pasar JasaKonstruksi nasional;memberikan pelindungan hukum bagi pelakuusaha Jasa Konstruksi nasional yang mengaksespasar Jasa Konstruksi internasional; danmenyelenggarakan registrasi pengalaman badanusaha.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memilikikewenangan:a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasadalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yangmenjamin kesetaraan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
440 — 62
1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap Nama Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan total pagu Rp.125,000,000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
1 (satu) bundel fotokopi dokumen SP2D Nomor : 25048, keperluan untuk belanja BBM Gas dalam rangka pendidikan kesetaraan pada dinas pendidikan Kab. Tabanan Tahun 2018.
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
226 — 35
86 — 54
Pendapat hukummengenai penilaian proyek pembangunan, jika hasil penilai timpenilai tidak diterima maka pemilik tanah itu dapat dilakukankonsinyasi ke pengadilan negeri ;Bahwa musyawarah dilakukan dengan berpedoman pada taksiranharga tim penilai harga, karena telah bekerja profesional, denganunsur unsur anggota yang kompeten/kredibel, seperti unsur PBB,dll, meskipun musyawarah dalam kesetaraan yang seimbang,musyawarah mengenai harga dari tim penilai harga sudah hargamati, harga yang ditentukan tim
99 — 74
Pendapat hukum mengenai penilaian proyek pembangunan, jikahasil penilai tim penilai tidak diterma maka pemilik tanah itu dapat dilakukankonsinyasi ke pengadilan negeri;Bahwa Ahli menerangkan, musyawarah dilakukan dengan berpedoman padataksiran harga tim penilai harga, karena telah bekerja profesional, dengan unsurunsur anggota yang kompeten/kredibel, seperti unsur PBB, dll, meskipunmusyawarah dalam kesetaraan yang seimbang, musyawarah mengenai hargadari tim penilai harga sudah harga mati, harga yang
280 — 85
sebagaimanadiatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, sistematikaSurat Dakwaan tersebut di atas lazim disebut dengan Dakwaan yang bersifatKombinasi in casu Alternatif Subsidairitas, dimana frasa kata atau sebagaipenghubung antara Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua menunjukkansifat alternatiinya dakwaan Penuntut Umum in casu perbuatan yangdidakwakan adalah bersifat kesetaraan
mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa keluar negeri mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatanlain atas harta kekayaan;Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas,dimana terdapatnya beberapa materi perbuatan yang dilarang, sedangkandiantara materi perbuatan a quo telah terdapat tanda baca koma dan frasa kataatau, sehingga menurut hemat Majelis masingmasing materi perobuatan yangdilarang a quo adalah bersifat kesetaraan
349 — 102
Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
213 — 79
Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
260 — 88
Berau, dengan tupoksiantara lain pembinaan tenaga pengajar pada PAUD, dan TK, yangmembawahi 2 (dua) kasi yaitu kasi Kesetaraan dan Kasi Paud;Bahwa saksi menerangkan terkait dengan kegiatan pengadaantersebut, berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2014 terdapat namapaket Belanja Modal Pengadaan tanah Sarana Stadion Olahraga,dimana yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KepalaBidang Sarana dan Prasarana olahraga adalah Sdri.
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
385 — 380
kepemilikan suratsurat dan harus dengan penguasaan fisik ;Bahwa Ahli menyatakan lahirnya UndangUndang No.1 Tahun 1958,mengenai penghapusan tanahtanh partikelir karena fungsinya pada zamanbelanda banyak menguasai tanah dan tanah partikelir itu adalah tanahtanah tuan belanda jadi karena filosofi tanah tuan tanah maka di Indonesiatidak menganut itu mengacu pasal 33 UUD 1945 dikuasai untukkemakmuran rakyat kemudian filosofis yang paling mendalam alinea ke4pembukaan UUD 1945 dan intinya bagaimana adanya kesetaraan
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. SAMSUDIN S.Pd Bin H. TB. MOH. SAI (Alm)
67 — 69
Kepentingan Tahun Anggaran 2021 untuk peserta didik SDN Gelam 1;
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
728 — 638
Kesetaraan posisi diantara pihakpihak yang terlibat;c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dand.
88 — 45
Sehinggaberdasarkan SPI 102 butir 3.10 yang dimaksud nilai penggantian wajar adalahnilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan denganNilai Pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasaberupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalinan hak atasproperty yang dimaksud. Pada SPI 306 butir 3.10 nilai penggantian wajaradalah diartikan sama dengan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksuddalam UU Nomor 2 Tahun 2012.
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. ISKANDAR, S.Pd.I Bin TB. JAMAKSARI (Alm)
58 — 64
ROEBINO (Alm)