Ditemukan 3198 data
134 — 65
Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
63 — 9
dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;7018.19.20.21.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT XXI dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
lainsebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
175 — 36
hukum adat (terang dan tunai dilakukandihadapan kepala desa) , maka surat bukti P4 ini menurut hukum juga tidakmempunyai nilai pembuktian sah sehingga karenanya juga harus ditolak dandikesampingkan ;Menimbang bahwa pertimbangan surat bukti P 3 dan P4 di atas menuruthukum tidak mempunyai nilai pembuktian sah oleh karena Majelis mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan bahwa Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
135 — 92
konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
273 — 147
1997 tentang Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
124 — 32
BahwaSertifikat Hak Milik Nomor 1394 atas sebidang tanah seluas I.k. 77 m2.Atas nama Neni Hastuti, yang mendasarkan pada Akta Jual BeliNomor 186/2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang dibuat oleh NotarisYenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H. adalah merupakan dokumenkepemilikan tanah yang sah dan terkuat menurut hukum AgrariaNasional Indonesia.43.Bahwa terhadap dalil posita angka 43 dalam Gugatan dari ParaPenggugat (Penggugat , Il, Ill, V,V,VIl dan VIl ) adalah tidak benardan harus ditolakkarena tidak berdasarkan
109 — 8
persengketaan ini;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat
82 — 9
, RT 003, RW 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
44 — 5
Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut diatas, maka jika dan apabiladikaitkan / atau dihubungkan dengan Fakta hukumnya adalah menunjukpada Gugatan (Recht Faiten) dari Para Penggugat maka jelas dan tegasEVI SETIAWATI LATIF tidak memiliki legal standing dan/ atau hubunganhukum yang terkuat dan penuh untuk dapat ditarik selaku PIHAK dalamPerkara a quo, sehingga jelas dan tegas bahwa Gugatan (Recht Faiten)dari Para Penggugat error in persona dalam mengaitkan danmenghubungkan / atau mendudukkan / atau
MAULANA SARAGIH
Tergugat:
PT.ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI PEKANBARU
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kepenghuluan Putat
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT TANAH PUTIH Cq PENGHULU PUTAT
197 — 334
.; Penggugat seolaholahadalah pemilik syah seluruh objek tanah dimaksud sebagaimana dalamgugatannya namun Penggugat tidak menunjukan bukti kepemilikan/AktaJual Beli terhadap ojek tanah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 20ayat (1) UUPA menentukan Hak milik adalah hak yang turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan Pasal 6 Hak Milik yang diakui olen Penggugat tidakmempunyai konsep yang jelas sebab hak milik yang Penggugat akui tidakmemiliki
aquo telah melewati tenggang waktu untuk menggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5tahun 1986, karena Para Penggugat sesungguhnya sudahmengetahui adanya obyekobyek sengketa setidak tidaknyatahun 1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidang pertanahan di negara Indonesia adalammenganut sistem berstelsel negatif ke arah positif, dalamarti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat buktisah, terkuat
124 — 62
Pendataran Tanah, yang mengatur tentangPemindahan Hak.Bahwa selain itu, suatu transaksi JualBeli harus dilakukan Pendaftaransebagaimana diatur oleh Pasal 23 (duapuluh tiga) Undangundang No. 5 TahunPUTUSAN No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Selhalaman 79 dari 1181960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria, hal mana apabila ketentuantersebut tidak dipenuhi, maka memiliki konsekwensi yuridis yaitu Kepemilikannyabelum beralih, meskipun Perjanjian JualBelinya adalah sah.Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat
198 — 96
opzet adalah sikap batin yaitu mens rea kemudian ditujukan di dalamperbuatan (actus reus), jadi jika seseorang mempunyai mens rea kemudian tidakditujukan dalam perbuatan maka tidak bisa dihnukum ;Bahwa tidak ada hukum tanpa kesalahan namun orang yang bersalah bisa tidakdihukum karena ada alasan pemaaf dan pembenar ;Bahwa tidak semua benda menjadi obyek penggelapan ;Bahwa yang dapat digelapkan adalah benda bergerak ;Bahwa hak atas sebidang tanah diatur dalam UU NO. 5 Tahun 1960 yangmenyatakan bukti terkuat
127 — 83
konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
615 — 115
Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
313 — 475
Hak eigendom (pasal 570 KUHPerdata/BW) hak milik terkuat;b. Hak opstal (pasal 711 KUHPerdata/BW) hak untuk memilikibangunan atau tanaman diatas tanah orang lain ;c. Hak erfpacht (pasal 720 KUHPerdata/BW) hak mengolahtanah orang lain dan mengambil manfaat dari tanah tersebut;d.
112 — 25
tidakmenguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1697 KUHPerdatatuntutan hak baik yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus setelah 30tahun dan Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan lampaunya waktu (20 tahun)menyebabkan seseorang memperoleh hak, maka Pelawan (semula Tergugat)telah kehilangan haknya atas tanah karena kadaluarsa;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, menurut dalil Pelawanberdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat
127 — 71
Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Sertipikat Hak Miliksebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh sebagaimana diaturoleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah menjawab inti sengketa diantarakeduabelah pihak berperkara harus mempehatikan bagaimanamasingmasing pihak bisa mempertahankan haknya.
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
221 — 91
Sehingga Sertipikatsertipikat yang diterbitkanoleh Tergugat XXXIX kepada Para Tergugat tersebut, memilikikekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Bagian III HakHalaman 44 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbMilik Pasal 20 (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6.
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
319 — 286
mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat;Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatHalaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skmdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat