Ditemukan 3211 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terduat
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 29-10-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 40/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 27 September 2012 — Andi Zaenab (A) Puang Se’ne’ , Alex Tangkelembang (Penggugat) VS SB Palisuan, Aryanti Palisuan (A) Mama Pale, Martha Ruruk, DKK (Tergugat)
135 — 84
  • Dan, tidak bisa dari Para Penggugat untuk melemparkanpembuktian kepada Tergugat , Il, Ill, IV dan V bahwa Tergugat I, Il, Ill, IVdan V tidak punya hak atas obyek sengketa, karena disatu sisi, sudah adahak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh Tergugat terhadap obyeksengketa, atau setidaktidaknya terhadap sebagian obyek sengketasebagaimana dimaksud untuk bidang tanah dalam SHM No. 12 /Randanan Surat Ukur No. 08 / Randanan / 2006 tanggal 17 Mei 2006seluas 15.038 m2 (lima belas ribu tiga puluh delapan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 359/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
1.SUWANDI
2.HARDIE
3.RACHMAT LOEMANTO
Tergugat:
1.ALI SUWANTO dan YAMINA
2.AHMAD
3.SYAMSUL HILAL GINTING
4.SADA ARIHTA GINTING
5.REZEKI GINTING, Amd
6.SURIATI PINTA MEHULI GINTING
7.EKAKIN GINTING
8.NUR JEHAN
9.TENGKU MUHAMMAD YUDHA
10.TENGKU NURLIANI
11.TENGKU NURLIANA
12.TENGKU IRWANI
13.TENGKU NURAINI
14.TENGKU NURHAYATI
15.PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
16.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
140 — 87
  • Yos Sudarso)KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik adalan hakturun temurun, terkuat dan terpenuh.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — EDDY YUWONO VS HONGKY HARJO, DKK
389 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buktibukti hak /ntervenient tersebut, termasuk sertipikatsertipikat Hak Milikbukti hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah bukti kepemilikanotentik yang sah dan terkuat yang dapat dipergunakan baik di dalam maupundi luar pengadilan. Sertipikatsertipikat Hak Milik bukti hak yang diterbitkanoleh Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
195 — 255
  • sehinggabagaimana kelanjutannya Penggugat tidak mengetahui lagi, dan baruPenggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan olehPenyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbitSertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugatbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan khususnya pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
84 — 16
  • dokumen surat menyuratkepemilikan tanah milik almarhumah Hajjah Warsiyem dan/atau surat menyuratyang berhubungan erat dengan transaksi jual beli dimaksud;Bahwa demikian pula halnya dengan peran dan andil Turut Tergugat I sebagaiSuami yang dicintai Tergugat I dan menurut pengakuan masyarakat sekitarTergugat I sangat patuh dan selalu mengikuti saran dan keinginan TurutTergugat I, sehingga jadilah Turut Tergugat I menjelma menjadi prime advisor,prime concelor, energi, generator dan motor penggerak terkuat
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
152 — 40
  • Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA / PENGGUGAT IL:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementrian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT III, Sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPYFEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
86 — 39
  • Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
88 — 48
  • Umum, alinea 9 antara lainmenjelaskan sebagai berikut :veeeeeeees Dalam UndangUndang ini diatur secara rinci tentang Jabatan Umumyang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa Akta otentik yang dibuatoleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban danperlindungan hukum. mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakanalat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam UndangUndang ini diaturtentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta,
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.Smg
Tanggal 15 Juni 2011 — MEYLIANI YUWONO,dkk PEMERINTAH KOTA / WALIKOTA SEMARANG,dkk
392 — 101
  • Bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPA No 5 tahun 1960 pasal 20 Hak milikadalah hak atas tanah yang terkuat dan istimewa, oleh karena itu sesuaikewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III sudah dapat dipastikan dalampemberian hak milk serta penerbitan Sertifikat Hak Milk tersebut harusmemenuhi rangkaian prosedure dan proses pemenuhan syarat syarat sesuaiketentuan undang undang yang dijamin akurat dan bertanggung jawab sesuaimenurut hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat III untukmenolak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
105 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 13-10-2011 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 552/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 September 2012 —
184 — 29
  • Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat secara hukum adalah Sertifikat.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
158 — 107
  • orang maka pemiliknya bertanggung jawab;Bahwa hampir semua perbuatanperbuatan (daad) setelah tahun 1919seperti ketidakcermatan, ketidakhatihatian, bertentangan dengankepatutan bertentangan dengan hukumhukum yang ada di masyarakat,bertendangan dengan undangundang termasuk kedalamonrechtmatige daad;Bahwa apabila Camat membuat suatu keputusan yang tidak sesuaidengan aturan pemerintahah maka dikatakan sebagai overheidsdaad(perbuatan melawan hokum oleh penguasa)Bahwa hak milik (eigendom) adalah hak yang terkuat
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 101/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 19 Februari 2019 — 1. NURBAYA, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi ; 2. KASMIADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ; 3. JUNAIDI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ; 4. ASIAH Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Perumahan Aur Duri BlokD Nomor 198 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ; 5. NURJANA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi ; 6. SALMA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi ; 7. ALPIAN RIYADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula disebut sebagai Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ujang Saleh, S.H., Ibnu Kholdun, S.H, M.H., , Warfian Saputra, S.H, M.H., Syaipuddin, S.H., dan J. Siboro, SH yang berkantor pada “Kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum SAPTA KEADILAN”, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas No. 79 A RT.02 Kebon Handil, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pdt/Spt/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor: 24/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ; L A W A N : 1. HASANUDDIN alias COANG AYAM, bertempat tinggal di Simpang Gado Gado RT.07 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; 2. PAING HADI SAPUTRO, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; 3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rino Oetami, S.Kom, Ardiansyah, S.Sos dan Syafe’i Saat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 47/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi ; 4. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feryando Putra, S.STP, Dadang Hidayad, S.E., dan Jurnal, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 48/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan LintasTimur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elinahombang Rambe, S.H., Sukarman Harianto, S.H., dan Ratnawati, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 35/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Untuk selanjutnya Turut Terbanding I / Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat Konvensi ; DAN 1. M. HATTA Bin SAHAK, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanMerpati III, Nomor 07, RT.19 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula sebagai Tergugat Intervensi I Konvensi/ Penggugat Intervensi I Rekonvensi ; 2. AZHAR Bin BUJANG NAPI, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mas Mansyur, RT.19, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi II Konvensi/Penggugat Intervensi II Rekonvensi ; 3. JANGTI Bin HUSIN BILAL, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.04 Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi III Konvensi/ Penggugat Intervensi III Rekonvensi ; 4. A. RUDIN Bin A. RAHMAN, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat Intervensi IV Konvensi/ Penggugat Intervensi IV Rekonvensi ; 5. SARBANI Bin SAIB, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula sebagai Tergugat Intervensi V Konvensi / Penggugat Intervensi V Rekonvensi ; 6. MUHAMMAD Bin MANSUR, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.35 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula sebagai Tergugat Intervensi VI Konvensi/Penggugat Intervensi VI Rekonvensi ; 7. FAUZI Bin HALIK, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.02Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula sebagai Tergugat Intervensi VII Konvensi / Penggugat Intervensi VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Azwardi, SH dan Sam’un Muchlis SH yang berkantor pada “Kantor Hukum Azwardi SH dan Rekan”, beralamat di Jalan Kapten Pattimura RT. 06 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/AZ/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 46/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V sampai dengan Turut Terbanding IX disebut sebagai Para Turut Turut Terbanding semula Para Tergugat Intervensi Konvensi/Para Penggugat Intervensi Rekonvensi ;
72 — 24
  • segala kerugian yang dialami oleh PARAhalaman 8 dari 47 halaman put No.101/PDT/2018/PT JMB16.17.18.19.PENGGUGAT atas penguasaan objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGATtanpa hak yakni melakukan usaha ternak ayam potong dan menanam pohonsawit tanpaizin PARA PENGGUGAT ;Bahwa objek tanah sengketa merupakan hak milik PARA PENGGUGATmerupakan hak primer yakni mempunyai kedudukan yang paling kuat,sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) Undangundang Pokok Agraria, yakniHak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
229 — 99
  • Tidak ada yangsatu referensi kuasa itu diwariskan;Bahwa perbuatan melawan hukum itu jangan kita keluar daripemahamannya.Bahwa kuasa mutlak sejak tahun 1982 tidak berlaku lagi dibawah tahun1982 boleh berlaku;Bahwa di dalam undangundang yang diakui hanya yang namanyasertifikat, yang terkuat dan terpenuhi itu yang diwarisi.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2016 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 16-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 3 Agustus 2017 — Rita Wijaya Melawan 1. Ida Farida., M.A Hendro., Dkk
350 — 165
  • Haksewa ;Bahwa secara filosofi hak penguasaan tanah adalah sesuai dengan pasal 33UUD1945 yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan yang dapatmenguasai tanah seperti yang disebutkan di atas adalah bagi siapa yangmemohon kepada Negara dan untuk apa dan telah melakukan sesuai aturanyang berlaku, intinya untuk menguasai tanah harus dilakukan sesuai denganaturan yang berlaku;Bahwa eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah hak turun temurun yang terkuatdan terpenuh, artinya siapun bisa diwariskandan yang terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
161 — 119
  • /1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
152 — 44
  • yang wajar, pada prinsipnya harga tadidiklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar;Bahwa yang menjadi dasar bahwa sebuah badan usaha merupakandistributor / agen adalah surat penunjukkan dari pabrikan / vendor alattersebut kepada badan usaha tersebut atau dalam bahasa lainnya, suratpenunjukkan ini disebut sebagai letter of authorization (LA);Bahwa yang dimaksud benchmarking adalah suatu proses pengukuranterus menerus atasproduk, Jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kitayang terkuat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
150 — 52
  • diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 21 September 2020 — Pidana Jaksa/Penuntut Umum Febriansyah,SH Terdakwa H.M. Aguscik alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning
183 — 100
  • Sertifikat adalah bukti hak, Aktaakta yang dibuat dinadapanNotaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 21 September 2020 — Jaksa/Penuntut Umum Febriansyah,SH Terdakwa Wiet Soegito
220 — 123
  • Sertifikat adalah bukti hak, Aktaakta yang dibuat dihadapanNotaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya. Suratsurat yang tidak dibuat dihadapan Notaris seperti yang dimaksud diatasbukan akta otentik tetapi surat di bawah tangan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa kenal Sdr.