Ditemukan 5492 data
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialIi Dalam mekanisme PutusanBahwa sampai hari Senin tanggal 28 Mei 2012 atau 20 hari setelah putusan tanggal08 Mei 2012 Pemohon Kasasi belum menerima putusan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 104, Pasal 106 dan pasal 107 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yang menyatakan sebagai berikut:a Pasal 104Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103ditandatangani oleh Hakim, Hakim AdHoc
Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat..............0.
109 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak Perlu ke Pengadilan HAM AdHocBahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan perkara yangmenyangkut pelanggaran hak asasi nanusia harus merupakankompetensi Peradilan HAM adhoc adalah tidak berdasar.Pengadilan HAM adhoc memiliki Kkewenangan yang spesifik, dalam artitidak semua pelanggaran hak asasi nanusia menjadi kompetensiPengadilan Hak Asasi Manusia Adhoc.
Pengadilan Hak AsasiManusia, dimana menegaskan bahwa Pengadilan HAM bertugas danberwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hakasasi manusia yang berat, yang dijelaskan di dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 dengan genosida dan kejahatanterhadap kemanusiaan;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan: "PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena uraian gugatan tersebutsudah menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan pengadilanyang berhak adalah pengadilan HAM adhoc
Rudi
Tergugat:
PT. BINTANG SINTUK HOTEL
49 — 9
PadaPengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Peranjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN Smryang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc
dalam perkara tersebutdiatas juga merupakan Anggota Majelis Hakim AdHoc dalam perkara aquo.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud diatasmerujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUXII/2014,tanggal 4 Nopember 2015 yang intisarinya tersebut dalam Putusan padahalaman 53 yaitu :1.1 Frase demi hukum dalam Pasal 59 ayat (7) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
merujuk pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengeadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:64/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan"pada dasarnya perubahan status hubungan kerja dari Perjanjian KerjaWaktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)harus terlebih dahulu adanya Pemeriksaan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan, hasil Permeriksaan tersebut adalah Nota Pemeriksaaan,yang mana salah satu Anggota Majelis Hakim AdHoc
44 — 18
Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan manaharus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanyamemerintahkan Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ; 2222 2 nnn een n nnn n nnnDALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPATMengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat.DALAM POKOK PERKARABahwa berdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat memohon dengan hormatkepada Ketua dan anggota Majelis Hakim AdHoc yang
,MH masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamistanggal 7 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan NETTYPutusan No. 117/Pdt.SusPH1/2015/PN.Mdn Halaman 16 dari 17 HalamanRIAMA, SH, MH,. Panitera Pengganti, dihadiri pula kuasa Para Penggugat, tanpadihadiri oleh kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota Hakim KetuaDto DtoCHRISTINA NM TOBING, SH.MHum. H.
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Anggotaanggota tersebut danEdy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 777 K/Pdt. SusPHI/2019Panitera Pengganti,ttd.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh para pihak;AnggotaAnggota Ketuattd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/Dr.H. Supandi, SH..MHum.ttd/ Dr. Horadin, SH.,MH.Panitera Pengganti Untuk Salinanttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
MOCH. ARIFIANTO, SH, SE, MH
Terdakwa:
SUYONO
52 — 24
,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Ii, MATHEUS SAMI MOCHAMMAD MAHIN, S.H., M.H.,PANITRRA PENGGANTI,
65 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1041 K/Pdt.SusPHI/2018hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.Ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.Panitera Pengganii,Ttd.
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H., M.H. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.ttd./.Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 711K/Padt.
119 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hakimhakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt. SusPHI/2020Anggotaanggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebutHal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2821 K/PID.SUS/2017diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta AgustinaDyah P., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./H.
167 — 38
Bahwa selanjutnya KM B TS yang dinahkodai terdakwa dankapal KM.BV meas g dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO(penuntutan terpisah) besikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik)PPNS PSDKP eS= Perbuatan ter > mudian jaring tersebut ditarik/dihela secara bersamasama o dalam posisi berjalan dengankecepatan yang sama, selangjutayasetelah lebih kurang 6 (enam) jamkemudian jaring pukat ae angan (pair trawls) ditarik ke atas kapalKM.BV 99252 TS ikdn yang tertangkap dikeluarkan disimpan didalam palka KM. a TS.Bahwa
Bahwa selanjutnya KM BV 9261 TS yang dinahkodai terdakwa dan kapalKM.BV 99252 TS yang dinakhodai oleh saksi HYUNH TRO (penuntutanterpisah) berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PPNS PSDKPNatuna .== Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI No 45 Tahun,2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI No 31 Tahun 2004 readyPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI No 31 Tahun aePerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.
92 — 9
MALIK BRAM, SH, MH, Hakimhakim Ad Hoc masingmasingsebagai Hakim Anggota dibantu oleh SARMAN, SmHk Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadirioleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tidak hadir.Hakim Hakim AdHoc Ketua Majelis,ttd ttd1. SURYANI SYAM, SH ADI PRASETYO, SH, MHttd2. Drs. ABD.
TAMBOTO, SHNIP. 19610523 198903 2 003 Halaman 14 dari halaman 14 Putusan No. 09/G/2012/PHI.PN.PLHakim Hakim AdHoc Ketua Majelis,tid tid1. SURYANI SYAM, SH ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.tid2. BAHAL SIMANGUNSONG, SH.Panitera PenggantitidSARMAN, SmHkSalinan Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinyaPalu, April 2013Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri PaluPLH. Panitera Muda,MEIDTY S.
105 — 22
,Hakim AdHoc sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh ketuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai hakim anggota dengandibantu oleh FATMA WAHYUNA, A.Md, sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim AdHoc Ketua MajelisHERMAN SJAFRUADISH. ROYKE INKIRWANG,SH.Hj,NUNUNG NURHAYATI,SH. Panitera PenggantiFATMA WAHYUNA, A.Md.Putusan Nomor :11/Pdt.
163 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. PaniteraHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 198 K/Padt.SusPHI/2018Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Dr.
1.SUTINI PURNAMASARI
2.SANDI SOLEH
Tergugat:
PT. Dirgantara Aspalindo Asphalt Mixing Plant
110 — 41
,MH. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota,Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHocsebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ENDANG MISBAH,SH.,MH. sebagaiPanitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim Hakim Ad Hoc : Ketua Majelis :ABDI MANAF,SH.,MH. H. WASDI PERMANA,SH.,MH.SUGENG PRAYITNO,SH.,MH.Panitera PenggantiENDANG MISBAH,SH.
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
TRAN HIEN
87 — 25
BD 95405 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa TRAN HIEN selaku Nahkoda KM.
BD 95405 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKETIGABahwa terdakwa TRAN HIEN selaku Nahkoda KM.
BD 95405 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa TRAN HIEN selaku Nahkoda KM.
BD 95405 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpadidampingi Penasihat Hukum, dengan didampingi oleh penterjemah(ahlibahasa) sdr.
24 — 6
Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri
oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.
50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc tersebut dan dibantu~ oleh Oloan Harianja, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakim Hakim Ad Hoc:Ketua Majelis:t.t.d./t.t.d./Buyung Marizal, S.H. H. MahdiSoroinda Nasution, S.H., M.Hum.t.t.d./Jono Sihono, S.H.Panitera Pengganti:t.t.d./Oloan Harianja, S.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim HakimAnggota tersebut dan dibantu olehRafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakim Hakim AnggotaKetua:Ttd.Ttd.H. Buyung Marizal, SH. Dr. H. ImamSoebechi, SH. MH.,Ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPenggantiTtd.Rafmiwan Murianeti, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.