perkara adalah merupakan hasil konsolidasi ,dimana semula tanah pusaka tinggi Tergugat terletak disebelah BaratBy Pass , lalu karena pembangunan Jalan By Pass dan setelahdikeluar 30 % , maka keluar sertifikat baru pengganti tanah Tergugat(hasil konsolidasi ), yaitu sebelah Timur jalan By Pass ,inilah yangmerupakan objek perkara.Bahwa karena objek perkara merupakan tanah hasil Konsolidasi ,sebagai pengganti tanah pusaka tinggi Tergugat disebelah Barat JIn.By Pass , maka baik Pemerintah Republik Indonensia

Yang sebelumnya terdakwadari Hongkong dan datang ke Indonensia untuk kedua kalinya telah menempatiapartemen Marina Mediterania Ancol untuk setengah bulan, dan apartemen Mediteraniajuga sudah di kontrakan untuk terdakwa dan juga punya kamar di hotel Mega Anggerek.Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui narkotika dilarang di Hongkong dandilarang Indonesia, tetapi terdakwa tetap membawa dan mengedarkan narkotika tersebutdi Indonesia. .Menimbang, bahwa shabushabu dan ekstasi yang akan diedarkan terdakwa

Bank Rakyat Indonensia (Persero) Tbk(BRI) melalui surat bernomor 30/AdmPMPN/06.15 dengan tembusansurat kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI dan Dirut BRI dan diterimamasingmasing pihak pada tanggal 17 Juni 2015 dan mengajukankeberatan kepada Atasan PPID BRI melalui surat bernomor 36/AdmPMPN/07.15 dengan tembusan surat kepada Ketua Komisi InformasiPusat dan Dirut BRI dan diterima masingmasing pihak pada tanggal 09Juli 2015, sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 35 UU RI nomor 14Tahun 2008 tentang

Dan juga membeli dari Indonensia yaitu berupa Tower Cranejenis 8250 P dan H240 dari Perusahaan Shimizu; (Bukti p. 8).3. Pembelian dari Ex. Bandara Soekarno Hatta, berupa TowerCrane Jenis J3/47 dan GMR 263 seharga Singapore $200,000(dua ratus ribu dollar Singapore), sesuai bukti transfer tanggal 2Desember 1990; (BuktiP 9). Pembelian 2 (dua) Unit TowerCrane SIMMA S2852 B12, seharga USD55.000 (lima puluhlima ribu dollar amerika), yang dibeli dari Ex.

Putrasindo Machinetama,sewa Kantor, membeli Jeep dan Renovasi Gedung tersebutadalah milik Pelawan dan berasal dari Pelawan;Pelawan mengirim 3 (tiga) Unit Tower Crane merek Edilmac dariluar negeri untuk di jual di Indonesia;Pelawan juga membeli dari Indonensia yaitu berupa Tower Cranejenis 8250 P dan H240 dari Perusahaan Shimizu;Pelawan membeli dari Ex.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata Indonensia, Liberty, Yogykarta, halaman42 s.d 43 dan pakar hukum. dalam bukunya Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, Sinar grafika, Jakarta, halaman 131 sd.133 dalam kaidahHal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 0888/Pdt.G/2018/PA.Krshukumnya bahwa posisi Tergugat telah meninggal dunia harus digantikankepada ahli warisnya sebagai pihak.

diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan;Bahwa pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasiorganisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaanperusahaan Orang Asing Tertentu,yang mengatur perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan orangasing: a Yang tidak mempunyai kewarganegaraan;b Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atauyang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonensia

sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim, yang mana keterangan saksi Maya dan saksi Djuwariyah adalahketerangan yang tidak logis dan telah dikesampingkan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa laporan saksisaksi yang diberikan kepada Polsek Puspotersebut adalah didasarkan pada persangkaan kedua saksi tersebut yang manasecara kebetulan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang sama denganyang dipakai oleh pelaku, mengingat sepeda motor merek Honda Sonic telah dijualsecara bebas di Indonensia

Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonensia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaBidang Yudisial tanggal 9 Januari 2007 nomor : 013/2007/S.880.TAH/PP/2007/MA sejak tanggal 10 Januari 2007 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karenadidakwa :Primair :Bahwa mereka Terdakwa 1. Ir. H. Akhmad Fauzi bin Abdul Wahabselaku pengguna barang dan jasa berdasarkan SK.

Surat izin tersebutdapat dikeluarkan oleh dinas terkait seperti dinas kesehatan dan atau dinasperizinan terpadu; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa peredaran obat tersebut masih dapatdiedarkan sepanjang obat tersebut masih memiliki izin edar atau nomorregistrasi dari BPOM; Bahwa Ahli menjelaskan jika ada yang menjual atau mengedarkan diluardari tenaga kesehatan hal itu melanggar Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Republik Indonensia Nomor 7 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan ObatObat Tertentu

upaya memaksa dengan cara anarkhis telah berusaha menghalanghalangi para pekerja lain untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan dengansengaja dan dengan sadar merusak serta menduduki Perusahaan Tergugatsehingga Perusahaan Tergugat tidak dapat beroperasi, dengan sengaja dandengan sadar meneror serikat buruh yang telah ada dalam lingkungan Tergugat ;6.Bahwa dalam kenyataannya atau fakta yang telah terjadi masalah ini telahdibawa dan dimediasikan oleh DPRD Kab.Bekasi, Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonensia

Invoice Nomor O2/INV/II/O8 tanggal 12Februari 2008mengenai Pembayaran Tahap sebesar 50% dari Rp.140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah ) yaitusebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah ), For Coal Exploration ;4.BuktiP4 : Fotocopy Formulir Setoran yang diterbitkan oleh Bank Mandiri,tanggal 14Februari 2008 kepada Vicencia Hernie sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah );5.BuktiP5 : Fotocopy Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemidahbukuan yangditerbitkanoleh Bank Internasional Indonensia

Lumbantoruan sebesar Rp. 728.000.000,00( tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah );6.P6 :FotocopyAplikasiPengirimanUang danPemidahbukuan yangditerbitkanoleh Bank Internasional Indonensia tanggal 25 Maret 2008,Atas Nama Pengirim PT. Gelora Utama Mega Sejahtera CqTaufik kepada Dennes H. Lumbantoruan sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);7.P7 :Fotocopy Surat dari PT.

Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keurahan/Desa, PanitiaPengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan PengawasPemungutan Suara, khususnya Pasal 37 ayat (3), jelasjelasbertentangan Konstitusi Dasar Republik Indonensia, Yaitu UUD1945, karena memberikan Hak istimewa dan privilage seorangtertentu dengan

Bank Rakyat Indonensia (Persero) Tbk(BRI) melalui surat bernomor 30/AdmPMPN/06.15 dengan tembusansurat kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI dan Dirut BRI dan diterimamasingmasing pihak pada tanggal 17 Juni 2015 dan mengajukankeberatan kepada Atasan PPID BRI melalui surat bernomor 36/AdmPMPN/07.15 dengan tembusan surat kepada Ketua Komisi InformasiPusat dan Dirut BRI dan diterima masingmasing pihak pada tanggal 09Juli 2015, sesuai ketentuan Pasal 22 dan Pasal 35 UU RI nomor 14Tahun 2008 tentang

SH, dimana notaristersebut yang mengesahkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha KecilMenengah (Mega UKM) No.2312/PKSME/WILBDG/11 ;2.Bahwa dengan tidak diikutsertakan Notaris Nining Puspitaningtyas, SH dalam gugatana quo menjadi subyek hukum selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, mengakibatkanmenjadi tidak lengkap (Plurium Litis Konsorsium), sehingga gugatan Penggugatberalasan menurut hokum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkanYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonensia

., tanggal 3 Oktober 1973,menyatakan ada tidaknya azas ne bis in idem dalam suatu putusan,tidak sematamata ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja,melainkan terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberistatus tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulutelah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama;(Dapat dilihat pada Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonensia, Cetakan Kedua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, 1999 halaman 301);Putusan Mahkamah Agung

Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakuiatau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonensia;c.

Menghukum Tergugat , II,III,1V untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau:Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Para Tergugat masingmasing menghadap kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak yang hadir di persidangan melalui mediasi sebagaimanadiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonensia

Ketua dan Majelis Hakim AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmembatalkan Keputusan Yudex Factie Pengadilan Tinggi Sumatera Baratyang dimohonkan Kasasinya ini, karena sesuai dengan apa yang telah diaturdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonensia Tanggal19 Pebruari 1976 No 964 K/Sip/1973, yang berbunyi : Putusan yang dijatuhkan melebihi dari apa yang diminta Penggugat,maka Keputusan tersebut berlawanan dengan Pasal 189 Ayat 3 R.Bg,karenanya harus dibatalkan

Putusan Nomor 347 K/TUN/2015BahwaPeraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance BagiBank Umum ;3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; (Bukti bertanda P.4) ;terhadap tengarai/tuduhan pada posita angka 7.A. dan 7.B. diatas,sebagaimana bunyi Peraturan Bank Indonensia tentang Uji Kemampuandan Kepatutan Penggugat diberi kesempatan paling lama

kepadaDepartemen yang bersangkutan.Bahwa pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasiorganisasidan Pengawasan terhadap Perusahaanperusahaan Orang AsingTertentu, yang mengatur perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungandengan orang asing :a Yang tidak mempunyai kewarganegaraan;12131415b Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atauyang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonensia