Ditemukan 669 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menkes menipu meniru mendez mensen menuju meikel meukek mendek menkeh meikeu men.keu menden
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 301/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 27 Agustus 2018 — ANISAH lawan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Unit Pasar Pandangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dkk
67 — 35
  • untuk dilakukan penyelesaian oleh Pelawan;13.Bahwa sangatlah tidak mendasar dan tanpa bukti apa yang didalilkan Pelawanpada Positanya Point 6 gugatan a quo yang intinya KONON nilai lelang atasatas Objek Eksekusi tidak sesuai dengan nilai jual yang ditetaokan SEPIHAKoleh Pelawan karena senyatnya haruslah dipahami dan dimengerti jika secarahukum penetapan limit adalah menjadi kKewenangan dari Penjual in casuTerlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu
    No.450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapbkan Penjualuntuk dicapai dalam suatu pelelangan;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan Penjualmenentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untukmasingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/MIL/2015
Tanggal 19 April 2016 — DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M.
272 — 1042 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam halkalimat tersebut di atas, mekanisme hibah dilaksanakansesuai ketentuan yang berlaku yaitu setelah mendapat izindari Kasad dan Menkeu, yang artinya pihak Ditjen BinaMarga yang akan menerima hibah mengajukan permohonankepada Menkeu selaku pengelola aset.Hal. 81 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015(4)Bahwa aset tanah Kodam V/Brw seluas 88, 200 M* yangterletak di Desa Dukuh Menanggal, Surabaya memangsudah lama sesuai RUTR Pemda Jatim disiapkan untukjalan tol, dan sudah ada rencana penghapusan
    CMNP mengalami krisis moneter dan juga pihakHal. 84 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015Ditjen Bina Marga tidak pernah mengajukan suratpermohonan hibah kepada Menkeu dan Kasad selakupengelola/kuasa aset, tetapi pihak Kodam V/Brw sudahmelaksanakan proses hibah sesuai dengan prosedur yangberlaku.Bahwa proses hibah terhenti bukan karena pihak KodamV/Brw tidak memproses hibah, tetapi karena pihak yangmau diberi hibah (Ditjen Bina Marga) tidak pernah memintapermohonan hibah kepada Menkeu dan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 27-01-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 865/Pdt.G/2012/PN.Sby
ASIKIN PURNOMO, SE sebagai Penggugat MOHAMAD BAKTIR Dkk sebagai Para Tergugat
39 — 6
  • ., Notaris di Surabayapada tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P13; Fotocopy Surat kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 5Oktober 2012, perihal : pembayaran ganti rugi tanah Muhammad Baktir, diberitanda P14; Fotocopy Surat Nomor : 3530/27.3/X/2012 dari Kepala BPN RI kepada Menkeu RItertanggal 3 Oktober 2012, perihal : permohonan pelaksanaan putusan MARINo.2631 K/Pdt/1999 tanggal 15 September 2004, diberi tanda P15; Fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
235 — 111
  • Bukti T.II8: Fotocopy sesuai dengan copy suratDewan Perwakilan Rakyat ( DPR )Hal 60 dari 66 hal Putusan Sela Nomor 637/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstNo.PW.001/6934/DPR/2005 dari Wakil Ketua DPR ditujukankepada Menteri Keuangan ( Menkeu ) tanggal 11 Oktober2005;9. Bukti T.II9: Fotocopy dari copy Surat DPRNo.PW.001/5781/DPR/2006 dari Wakil Ketua DPR ditujukankepada Menkeu;10.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-07-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo
Tanggal 21 Juli 2014 — -MUHAMAD IRDIS MATIHU, S.Pd
50 — 12
  • No.125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat BerpendapatanRendah dengan Surat Menkeu No.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 18-08-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 251/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2016 — RADEN AGUS MUNTHOLIB Ar, BA melawan 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI , dkk
96 — 65
  • Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa telah dibebankan Hak Tanggungandengan Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 UU Hak Tanggungan),maka Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dapat diajukan oleh TERGUGAT melalui KPKNL berdasarkan Peraturan MENKEU Rl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR LTD
36 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimana pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran.Ketentuan PP 143/2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripadaPMK 11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan MenkeuNo. 11/2005 yang Digunakan sebagai Dasar Penerbitan STP PPN Nomor00038/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 Seharusnya Tidak DapatDiberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat Bukan MerupakanPengusaha Kena Pajak;bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2014 — Putus : 17-11-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 17 Nopember 2014 — RUSLI WAHYUDI
137 — 65
  • MitrasetiaEkaperwira dan disampaikan ke Perumka;3 Mengenai penjualan tanah perumka di Klari Citarum kepada parapenghuni, agar tidak timbul masalah dikemudian hari , maka lurahGintung kerta bersama BPN Kerwang dan Perumka DAOP IJakarta, di minta terlebih dahulu meneliti sehubungan adanyasurat kuasa hukum dari 102 kepala keluarga yang menghuni danmenggarap tanah milik perumka di Klari Citarum tanggal 19 Juli1993 kepada Menhub dan Menkeu dan hasilnya disampaikankepada Perumka;4 Perumka Karawang ( Kares
    Mengenai penjualan tanah perumka di Klari Citarum kepada para penghuni, agar tidaktimbul masalah dikemudian hari , maka lurah Gintung kerta bersama BPN Kerwang danPerumka DAOP I Jakarta, di minta terlebih dahulu meneliti sehubungan adanya suratkuasa hukum dari 102 kepala keluarga yang menghuni dan menggarap tanah milikperumka di Klari Citarum tanggal 19 Juli 1993 kepada Menhub dan Menkeu danhasilnya disampaikan kepada Perumka;4).
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 01-12-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PA MALANG Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg
Tanggal 1 Juni 2016 — Fatimah VS 1. Pimpinan PT Bank CIMB Niaga Tbk 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq
421 — 139
  • Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg.10.1940 No. 58 Tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasipengadilan buku Il yang disebut pedoman pelaksanaan tugas buku Il,sebagai pelaksanaan MARI,untuk pelaksanaan lelang;Bahwa peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah dengan peraturanNo. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa aturanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menkeu dan Dirjen Piutang Negara(DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumber rujukan lelang tapi muaranyatetap berdasarkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-10-2011 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 565/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 April 2012 — Dr. DEWATA DERMAWAN M E L A W A N 1. Drs. H. UMAR SAID HUSIN 2. SARITA/FAISAL HARIS
52 — 40
  • Kep/66/Menkeu/VIII/67 ;Boleh dikatakan PENGGUGAT memperoleh rumahnya yang sekarang secaragratis karena berdasarkan peraturan tersebut diatas harga pembelianPENGGUGAT dari Pertamina setengah dari harga Rp. 450.000, (empat ratuslima puluh ribu rupiah) per meter ;Ill.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 25-01-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 12-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 23 April 2012 — Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (ATINDO);Menteri Keuangan Republik Indonesia
71 — 68
  • S351/MK.011/2011, Perihal : Bea Masuk AntiDumping Atas Impor Tepung Gandum dari Turki (sesuai dengan fotocopy);Surat Menteri Sekretaris Kabinet kepada Tergugat (Menkeu)tanggal 11 Juli 2011 No. B.350/Seskab/VIH/2011 PerihalPenundaan BMAD atas Impor Tepung Terigu dari Turki, (sesuaidengan fotocopy); Surat Terbuka kepada Presiden RI dari Forum KomonikasiAsosiasi Industri Nasional.
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 429/Pdt/G/2012/PN.SMG
Tanggal 23 Oktober 2013 —
44 — 13
  • intinya dalam penentuan limit lelang atas Obyek Perkara tidakpernah melibatkan Pelawan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 (J) Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 dan bertentangan dengan Surat Edaran Nomor :SE23/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak tanggungan tertanggal 22Nopember 2000 karena senyatanya secara hukum penetapan limit adalah menjadikewenangan dari Penjual in casu Terlawan I selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam :231314Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu
    No.450/KMK 01/2002dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan Penjual untuk dicapaidalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yang menentukannilai limit adalah Penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan "Penjualmenentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masingmasingbarang atau paket barang yang akan dilelang"Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang.Pasal
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2014 — Upload : 23-01-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 17/PID.SUS/2013/PT.BTN
Tanggal 6 Januari 2014 — MUN’IM Bin SAHRONI .
53 — 28
  • No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintahkepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yangHalaman 5 dari 81 halaman putusan No.17/PID.SUS/2013/PT.Btn.tertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKIJakarta Nomor : F464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub DivreTangerang dan Ka.
    No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintahkepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010 sebagaimana yangtertuang di dalam Nota Faximili Dalam Negeri Perum Bulog Divre DKIJakarta Nomor : F464/09010/20082010, tanggal 20 Agustus 2010yang ditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divre tangerangdan Ka. Sub Divre Lebak, perihal Penyesuaian Harga PenyaluranRaskin dan Gol. Ang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-02-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3447 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, dk vs. H. ACHMAD BIN H. ANWAR
185 — 594 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disepakati pula bahwa BTHB yang merupakan milikNegara cq Departemen ESDM, namun masih dipergunakan olehPenggugat Rekonvensi dapat diajukan menjadi Penyertaan ModalNegara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor92/ KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina SebagaiBarang Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai KMK Menkeu NomorHalaman 22 dari 64 hal. Put.
    Jadi,sebenarnya PT Pertamina (Persero) merupakan badan hukumtersendiri yang berbeda dengan PT Pertamina EP (Pemohon Kasasi);Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan SK Mentamben Nomor732 juncto SK Menkeu Nomor 92 yang beberapa kali disebutkan olehPenggugat di dalam surat gugatannya, secara jelas dapat diketahuibahwa pipapipa yang dilakukan perucatan, pengambilan dan/ataupengangkutan merupakan Barang Milik Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARYA AGUNG SAWITA
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPNnya harus. dipungut sendiri adalah sebesarRp130.684.574.453,00,hal ini sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT MasaPPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;KOREKSI PENYERAHAN YANG PPNNYA TIDAK DIPUNGUT SEBESARRp4.613.777.528,00 Uraian Dasar Pengenaan Pajak (Rp)Menurut Pemohon Banding 385.917.532.798Menurut Terbanding 390.531.310.326Koreksi 4.613.777.528 Menurut TerbandingBahwa koreksi dilakukan berdasarkan Faktur Pajak Keluaran yang ditulis/cap "Tidak Dipungut PPN/PPn BM sesuai Dengan SK MENKEU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/2017penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahanyang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997;bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutangPPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN yang Pemohon Banding lakukan;4. bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan 3 di atas, Pemohon Bandingmohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Bapakdapat meninjau ulang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak September 2008 sebesarRp196.388.910,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atasperolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalamrangka memperoleh) TBS yang merupakan barang strategis yang atasHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2016 penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terkaitdengan Keputusan Menkeu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1171/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN MILANO
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Pemohon Banding;Bahwa pada Masa Pajak Maret 2009 tersebut, seluruh penyerahanBarang Kena Pajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude PalmKernel Oil, Palm Kernel Expeller dan Material) dan Jasa Kena Pajakyang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang PajakPertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10% (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1182/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO
206 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1182/B/PK/PJK/2016dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif10 % (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, danpenyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu Nomor291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997);bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutangPPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPNyang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor5/75/KMK
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2014 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pdt.G/2011/PN Mdn
Tanggal 29 Mei 2012 — PENGGUGAT Tuan Tansri Chandra =LAWAN= TERGUGAT 1. Gunawan Ramli 2. Djohar Ramli 3. Hendra Ongso 4. Surya Naga 5. Likuidator Bekas Perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan 7. Dirjend Anggaran 8. Gubernur Sumatera Utara
125 — 17
  • III tanggal 3 juli 2002 kepada tergugat VIII surat tergugat VIII kepada tergugat III no. 005/19317, perihal: undangan untuk membahas tanah/bangunan terperkara surat tergugat VIII no. 593/13360 tertanggal 29 agustus 2001 yang ditujukan untuk tergugat VIII tetang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/bangunan terperkara surat tergugat VII kepada tergugat VIII no. s.4379/A/2001 tanggal 5 november 2001, perihal persetujuan penjualan tanah/bangunan terperkara kerekening menkeu