Daftar Piutang Tetap Diakui yaitu :Kreditor Konkuren sebanyak 278 (duaratus tujuh puluh delapan) kreditor denganjumlah piutang senilai Rp 383.497.013.737, (tiga ratus delapan puluh tiga milyarempat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuhKreditor Separatis sebanyak 1 (satu) kreditor dengan jumlah tagihan senilaiRp 22.158.143.845, (duapuluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratusempat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;Kreditor Preferen

Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT YYK.tanggungan yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetunanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri bahwa atas Obyek jaminan dimaksud senyatanya telah dibebanihak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen

berdasar.Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana posita nomor 4, tidaklah sepenuhnyabenar, karena TERGUGAT tidak pernah membawa barangbarang inventarisPengggugat, hal ini terbukti dari tidak ada barangbarang inventarisPENGGUGAT dalam amar putusan pidana tersebut ;Bahwa terkait permohonan sita yang diajukan PENGGUGAT sebagaimanaPosita nomor 15, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena diatas hak atastanah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Bank Mandiri Syariahsebagai Krediturnya (kreditur preferen

Andi Hamzah, S.H, penerbit Ghalia Indonesia,Agustus 1986);Hal ini disebabkan bahwa dari aspek Kreditur, Jaminan adalah adanya bendabenda, baik secara umum maupun secara khusus sebagai tanggungan untukmengganti kewajiban seorang debitur, manakala debitur tertentu tidak dapatberprestasi kepada krediturnya;Hak Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia in casu pihak Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah hak yang didahulukan (preferen);Hal. 6 dari 11 Hal.

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 175/2011 tanggal 28 April 2011yang dibuat dihadapan Triniken Tiyas Tirlin, Sarjana Hukum PPAT diKabupaten Sleman;Bahwa kemudian Tergugat IV telahmelakukanwanprestasiterhadapPerjanjian Kredit yang telah disepakati antara Tergugat IV denganTergugat yaitu dengan menunggak pembayaran angsuran;Sehingga dalam hal pelunasan kewajiban Tergugat IV dan Tergugat Vkepada Tergugat dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yangmemegang Hak Tanggungan dan mempunyai hak preferen

Justru sebaliknya, perbuatan Penggugat yang mengadaada danmenyesatkan terkait obyek sengketa telah merugikan Tergugat dalammenyelamatkan kredit macet atas nama Tergugat IV melalui hak yangdimilikinya selaku Kreditur yang memegang Hak Tanggungan danmempunyai hak preferen atas Jaminan Kredit !!!

No. 049 PK/Pdt.Sus/2011a) Kreditor Separatis atau Secured Creditors; b) Kreditor preferen atau PreferredCreditors; c) Kreditor Konkuren atau Unsecured Creditors;Kedua, pengaturan tentang tata cara dan prioritas penyelesaiannya;Dasar Hubungan Hukum antara Hukum Kepailitan dan Hukum Jaminan;Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Kepailitan, semestinya KreditorSeparatis tidak perlu khawatir bilamana Debitornya dinyatakan pailit oleh suatuputusan Pengadilan, karena Kreditur Separatis dapat melaksanakan

Berbeda halnya dengan Kreditur preferen dan KrediturKonkuren, dalam hal terjadi kepailitan tidak dapat melaksanakan sendiri hakhaknyaHal. 9 dari 80 hal. Put.

peringkat penyelesaian ataupelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diaturdalam berbagai produk perundangundangan baik dalam Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata), maupun dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan Tanah, sepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telahdiperbaiki sedemikian rupa dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga upahburuh yang sebelumnya hanya termasuk urutan Kreditur preferen

Industry (dalam pailit) dari pihak tim Kurator;2 Bahwa surat keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan olehHakim Pengawas, dengan batas akhir pendaftaran tanggal 8 Maret 2010;3 Bahwa bagian untuk buruh termasuk para buruh/pekerja yang berjumlah 33 (tigapuluh tiga) orang, sungguh memprihatinkan dan sangat tidak memenuhi rasakeadilan baik berdasarkan perundangundangan perburuhan maupun perundangundangan kepailitan meskipun dalam daftar tersebut para pekerja/buruh diakuisebagai Kreditur preferen

/yang diistimewakan, ternyata hak mereka tidaklahsebagai Kreditur preferen/yang diistimewakan;4 Bahwa perlu diketahui, status para pekerja yang 29 (dua puluh sembilan) orangsampai sekarang masih sebagai pekerja PT.FitU Garment Industry (dalampailit), karena sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bila akan terjadi pemutusanhubungan kerja, maka pihak pengusaha wajib merundingkannya terlebih dahuludengan serikat pekerja/serikat buruh atau

Oleh karenanya tidaktepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelangterhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana ParaTergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagiPenggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidakadanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 mengenai lelang agunanSertifikat Hak Milik (SHM) No. 00442, Desa

padaperjanjian utangpiutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjianPenjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 5 42/13/2010 11:19:33 PM utangpiutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yangberkaitan.2) Hak gadaibersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite)karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yangdigadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemeganggadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor cidera janji.3) Pemegang gadai berkedudukan preferen

Sejauh mana pihak pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hakhak dan kekuasaannya selaku kreditur preferen apabila pemberi gadaipailit berdasarkan prinsip umum jaminan, berdasarkan perikatanyang dituangkan dalam perjanjian gadai saham dan berdasarkan UUKepailitan?

Sri Moelyati'*Kewenangan pemegang gadai saham selaku kreditur preferen untukmengeksekusi hakhak dan kekuasaannya apabila pemberi gadai pailit:1) berdasarkan prinsip umum jaminan (KUH Perdata), kreditur pemeganggadai saham dapat mengeksekusi hakhak dan kekuasaannya sebagaikreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur denganhak parate eksekusi, secara penuh tanpa ada batasanbatasan tertentu,kecuali mengenai tata cara penjualan yang harus dilaksanakan di mukaumum atau melalui 2 orang

yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham, kewenangan kreditur pemegang gadai saham biasanya tidak diatur secara rinci dalam perjanjian gadai saham, tetapi hanya disebutkanbahwa si pemegang gadai saham berhak untuk menjual saham yangdigadaikan dalam hal si pemberi gadai wanprestasi mengacu pada ketentuanketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku;3) berdasarkan UU Kepailitan, kreditur pemegang gadai saham juga dapatmelaksanakan hakhak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen

Batang yang ada dalam bukti P3;Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 disebutkanapabila debitor cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;Bahwa dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dikabulkan olehHakim dimana Para Tergugat dinyatakan ciderajanji/wanprestasi, maka Penggugat sebagai pemegang haktanggungan memiliki hak diutamakan (preferen

Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunanobjek sengketa batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadi piutang yangdiutamakan (preferen) akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa(konkuren), sehingga untuk mengajukan penjualan lelang jaminan objeksengketa milik Para Pelawan, Terlawan harus melakukan gugatan lewatPengadilan;.

Bahwa atas Akte SKMHT dimaksud, telah pula ditindaklanjuti denganpendandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 58/2014Tanggal 28 Agustus 2014 dihadapan PPAT BUDIONO WIDJAJA, SH(Akte APHT);10.Bahwa berdasarkan Akte APHT tersebut telah pula ditindaklanjutipendaftarannya ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dankemudian telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 5684/2014tanggal 11 September 2014 (SHT) yang mana berdasarkan SHTtersebut memberikan hak yang diutamakan (hak preferen) kepadaTERGUGAT

Bahwa senyatanya tidak terbantahkan hingga saat ini Tergugat selakuKreditur Preferen belumlah pernah mengajukan pemohonan lelangeksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa kepada Turut TergugatHal 17 dari 43 Halaman, Putusan No.87 / Pdt.G / 2017 / PN KlnIV selaku Institusi Pemerintah yang berwenang sehubungan denganmacetnya kredit Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat ;2.

Sukoharjo,yang keduanya mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan hukumeksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap sesuai UndangUndang No. 4 tahun1996, oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri bahwa atas Obyek Sengketa yang telahdibebani hak tanggungan, telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat sebagai Kreditur yangberitikad

Bahwa senyatanya tidak terbantahkan hingga saat ini Tergugat selakuKreditur Preferen belumlah pernah mengajukan pemohonan lelangeksekusi hak tanggungan atas Obyek Sengketa kepada Turut TergugatIV selaku Institusi Pemerintah yang berwenang sehubungan denganmacetnya kredit Penggugat selaku Debitur kepada Tergugat ;2.

Putusan No. 159/PDT/2018/PT MKS 10.Adapun agunanagunan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dimanaTergugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan sehinggaberdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugatmemiliki hak preferen atas tanah dan bangunan tersebut bilamana debitur (dalamhal ini Penggugat) melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian kredit yangtelah disepakati;Bahwa berdasarkan Pasal 6 perjanjian kredit disebutkan bahwa para pihak telahsamasama setuju

Tergugat menganggap bahwaPenggugat memiliki itikad buruk sejak awal untuk mengajukan gugatan a quoBahwa menjawab keberatankeberatan yang Penggugat dalilkan dalam poin 15dan 16, dapat saudara Penggugat pahami bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 4tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dijelaskan bahwa pada intinya PemegangHak Tanggungan memiliki Hak Preferen (Hak yang diutamakan kedudukannya)dalam mengelola/mengeksekusi Hak Tanggungan bilamana Debitur dinyatakanHal. 21 dari 33 Hal.

irahirah yang sama seperti putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan denganputusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yangberkekuatan hukum tetap tersebut mengikat, maka putusan itu tidak bisadipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebin memintauntuk meletakkan sita ataupun blokir) 13.Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah, status kreditor pemegang haktanggungan adalah kreditor preferen

, sementara pihak lain yangmenggungat debitor/pemberi agunan hanya dalam posisi kreditor konkuren, sehingga hak kreditor konkuren tidak dapat menderogasi hak dari kreditorpreferen yang bersifat didahulukan, itulan sebabnya jika Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan, lelang tetap dapat dilanjutkan danrisalah lelang adalah sah, sebab hak kreditor preferen adalah didahulukandikarenakan Surat Hak Tanggungan memiliki irahirah yang bersifateksekutorial;14.Bahwa apaapa yang sudah tercantum dalam Akad

Menyatakan TERGUGAT dalam Konpensi atau PENGGUGAT dalam Rekonpensi adalah pemegang hak preferen atas agunan yang menjadi jaminan Kredit Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2012.BWU.050 tanggal 14-08-2012 : -----------------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : ----------------------------Menghukum Penggugat Dalam Konpensi atau Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat

Pada tanggal 28 Pebruari 2012 diselenggarakan Rapat PemunguttanSuara, dari PKPU Sementara ke PKPU Tetap dan dengan dihadiri oleh :Kreditur Preferen : Karyawan PT Industri Kakao Utama,Kreditur Seperatis :Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 57 PK/Pdt.Sus/2012e PT. BANK MANDIRI Tbk dengan presentasi suarasebesar 100% dengan opsi tidak setuju ataumenolak PKPU TetapKreditur Kongkuren :e PT.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 dalam rapat PKPU tetapjumlah tagihan yang diajukan para kreditur Preferen, Separatis,Konkuren, dengan suara 100% tidak setuju, mengakibatkandijatunkannya putusan Pailit bagi Termohon;6.

Oleh karenanyatidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualanlelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugatbilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya danterlebin lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagaikreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan padatanah milik Para Tergugat.

Dengan sifatnya yang memberikan kedudukandiutamakan (preferen), maka frase kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembaliselama hutang PT.Hidayat Amin tersebut belum lunas di dalam Akta KuasaMemasang Hipotik dan Kuasa Menjual tidak merupakan pelanggaran hukum,bahwa dan lagi pula dibenarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.731K/Sip /1975tanggal 16 Desember 1976 yang menyebutkan oleh karena sifat perjanjianmenghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberikuasa, atau diperlukannya

senilaiRp93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) Nomor 60/2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang dibuatberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 209/2007tanggal 10 Juni 2007 dibuat oleh dan di hadapan Mohamad NizarMachmud, Notaris/PPAT di Kabupaten Gorontalo;Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangka atau dipungkiri karena atas objek sengketa dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan Hak Preferen

Indopalms SDN BHD sebanyak 145.800.000 (seratus empatpuluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atau dengan nilainominal sebesar Rp145.800.000.000,00 (seratus empat puluh limamiliar delapan ratus juta rupiah); PT Primasakti Rizki Pertiwi sebanyak 16.200.000 (enam belas jutadua ratus ribu) saham biasa atau dengan nilai nominal sebesarRp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah); PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratus enampuluh dua juta) lembar saham preferen

Nomor 118 PK/Pdt/2017saham preferen atau dengan nilai nominal Rp324.000.000.000,00(tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah);6.

PT Indo Industries SDN BHD sebanyak 162.000.000 (seratusenam puluh dua juta) lembar saham preferen atau dengan nilalnominal sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh duamiliar rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menuruthemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding semulaPenggugat adalah masuk klasifikasi saham biasa sedangkan seluruhsaham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tersebut atau sahambaru yang dihasilkan dari konversi hutang masuk klasifikasi

saham preferen;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata saham baru yang dihasilkandan konversi sebagian hutang tersebut adalah masuk klasifikasi sahampreferen sedangkan saham Terbanding semula Penggugat adalahsaham biasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada keharusan dari Pembanding semula Tergugat untuk menawarkan saham baru yang dikeluarkankepada setiap Pemegang Saham (Terbanding semula Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Nomor 118 PK/Pdt/2017s/d 2007 yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan Termohon PeninjauanKembali sejak tahun 2003 s/d 2007 (bukti T.I/I/MII4 s/d T.L.IL.III7), sehinggaakan mempengaruhi kemampuan Termohon Peninjauan Kembali dalamkewajiban membayar utangutangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo;Bahwa saham baru yang dihasilkan dari konversi sebagian hutangtersebut adalah masuk klasifikasi saham preferen, sedangkan saham PemohonPeninjauan Kembali adalah saham biasa, sehingga tidak adaq keharusan