S222/PJ.0531/2007 dan usulditerbitkan Surat KetetapanPajak dari Kanwil JawaTimur I ke Direktorat inteteyer car PerryrdtkarBerdasarkan surat dariDirektorat Inteldik nomorS062/PJ.05/2009 berisikanpenolakan untukditindaklanjuti dengan SKP,agar dibuatkan risalahtemuan dan dikirimkan ke padaKPPtempat wPterdaftarDiselesaikan LaporanPemeriksaan Bukti permutaan (sumir) danRisalah TemuanPengiriman Risalah Temuanke KPP Krembangan Permulaan 2009PemberitahuanPerneriksaan SelesaiPemberitahuan secara lisantanpa SPHP

merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFacti, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00215/503/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Juli 2016 yang telah dipertimbangandan diputus dipertahankan oleh Majelis Hakim adalah sudah tepat danbenar karena kewenangan hukum yang merupakan diskresi Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00023/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Desember 2016yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh MajelisHakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenangan hukum yangmerupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP

Direktur JenderalPajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 September2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00157/203/17/051/19tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Putusan Nomor 2260/B/PK/Pjk/2021Facti, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Kenyataannya Penggugat tidak pernahdiundang untuk hadir dalam acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan, Surat Laporan Hasil Pemeriksaan(SPHP) seharusnya disampaikan kepada Penggugat, pada kenyataannyaSPHP tersebut tidak pernah Penggugat terima;Bahwa sesuai dengan ketentuan, sebelum SKPKB dikeluarkan,Penggugat seharusnya diundang dalam final conference untuk membicarakanhasil pemeriksaan secara final.

Kenyataannya Penggugat tidakpernah diundang untuk hadir dalam acara Pembahasan Hasil Pemeriksaantersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan, Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (SPHP)seharusnya disampaikan kepada Penggugat, pada kenyataannya SPHPtersebut tidak pernah Penggugat terima;Bahwa sesuai dengan ketentuan, sebelum SKPKB dikeluarkan, Penggugatseharusnya diundang dalam final conference untuk membicarakan hasilpemeriksaan secara final.

merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh JudexFactie, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, denganpertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah melakukanpenelitian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksauntuk memastikan Wajib Pajak telah diundang untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telahdisampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Pajak NomorKEP00902/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00149/107/17/051/19 tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP

Buku Besar yang dipinjamkan olehPB sebelumnya Jurnal atas AC 17.03 dan AC 20.33 tidak ada (halaman ke 2 dariRisalah Pembahasan Akhir)Bahwa menurut Pemohon Banding pernyataan Terbanding adalah Tidak Benarkarena sebagai fakta adalah sebagai berikut:Bahwa dalam proses pemeriksaan dimana masih terdapat tenggang waktu 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo Pemeriksaan, yaitu terhitung dari tanggalditerbitkannya SP3 pada tanggal 21 Juli 2011, pelaksanaan di lapangan baru dimulaitanggal 2 Agustus 2011, dan SPHP

Selisih487.869.588,00 Total Pembelian Pemohon Banding seharusnya *)Tercatat di GL95.146.304.052,0048.736.613.967,00(ac 1702 Debet) Biaya EMKL (583.921.780,00)Pembelian Tahun 2007 (2.656.387.970,00)Murni Pembelian kertas Tahun 2008 A 45.496.304.217,00Selisih Pembelian vs GL Persediaan =====B 49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayarkan oleh Pemegang Saham49.649.999.835,00 Selisih0,00 *) ==== 9 A+B= Rp 95.146.304.052,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham49.649.999.835,00 Pembelian yang dibayar Pemegang Saham SPHP

Adapun selisih tersebut adalahsebesar Rp 1.121.377,00 dengan perhitungan sebagai berikut :Cfm surat tanggapan atas SPHP Rp 49.651.121.212,00Seharusnya adalah Rp 49.649.999.835,00Selisih Rp 1.121.377,00Bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahanketik didalam jumlah pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008 atasPembelian dalam Faktur Pajak atas nama PT MagowanayaDayasentosa Nomor FP 2596 sebesar Rp 200.337.580,00seharusnya adalah sebesar Rp 199.216.368,00 yang telahPemohon Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada pihakTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwaterdapat selisin pembelian yang merupakan pembelian yangdilakukan pembayaran oleh Pemegang Saham langsung tanpamelalui rekening Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yaitu sebesar Rp 49.651.121.212,00 sebagaimanatercantum dalam Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Nomor 0001/TAX/GFP/IX/2011 tanggal 29September 2011 yang merupakan sanggahan atas SPHP

NomorPem 235/WPJ.04/KP.1100/2011 tanggal 22 September 2011;(bukti surat sanggahan atas SPHP Nomor 0001/TAX/GFP/IX/201 1tanggal 29 September 2011 terlampir ======= Lampiran P 6)Bahwa di dalam surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan sebagai berikut :a.

Putusan Nomor 2830/B/PK/Pjk/2019atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26, Nomor: 00016/545/16/073/18, tanggal 24 April 2018, Masa PajakMei 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

Pajak telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (dalam halini Kanwil DJP Wajib Pajak Besar) telah melakukan prosedur penelitian ataskegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terutamaberkaitan dengan Wajib Pajak in casu Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah diundang pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaandan telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP

Pada tanggal 24 Juni 2011, Terbanding menerbitkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP130/WPuJ.19/KP.03/2011 yang diterima oleh Pemohon Banding tanggal 1 Juli 2011;Halaman 3 dari 65 halaman. Putusan Nomor 642/B/PK/Pjk/2017d.

Selanjutnya, atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)Nomor: PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 Pemohon Banding membertanggapan melalui Surat tanggapan atas SPHP dari wajib pajak nomor017/UMDir/TAJ/VII/2011SO tanggal 30 Juni 2011 (diterima KPP TanahAbang dengan nomor tanda terima PEM:01005885/051/jul/2011. Dalampenyampaian surat tanggapan tersebut disertai dengan Surat HimbauanMenandatangani Pakta Integritas yang telah ditandatangani Direksi TAd;e.

Pada tanggal 24 Oktober 2011 SKPKB untuk PPh Badan dan PPN,yang Pemohon Banding terima tanggal 2 November 2011;Bahwa kronologis Penerbitan SKPKB di atas, dapat digambarkan sebagaiberikut:17 September 2009 Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN223/WPu.19/KP.0305/2009 17 September 2009 24 Juni 2011 Vv Pelaksanaan pemeriksaan lapangan 24 Juni 2011 (Diterima Pemohon Banding pada tanggal 1 Juli 2011) Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) Nomor: PHP130/WPJ.19/KP.03/201 1 30 Juni 2011 (Diterima

Sebaliknya, bagi PemohonBanding menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangkawaktu yang telah ditentukan merupakan salah satu hak Pemohon Bandingsebagai Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1)huruf f;Bahwa sebagaimana kronologis penerbitan SKPKB PPN yang PemohonBanding uraikan sebelumnya, atas SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011telah Pemohon Banding beri tanggapan melalui Surat tanggapanNomor 017/UMDir/TAJ/V11/201150

Dengandemikian, Pemohon Banding telah mengirimkan surat tanggapan sesuaibatas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 7 hari kerja sejaktanggal diterimanya SPHP tersebut;Bahwa selain meminta tanggapan ttertulis atas hasilpemeriksaan, SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yangPemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011 juga menyebutkanbahwa Pemohon Banding diberi kesempatan dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat untuk hadir dalam rangkamelakukan pembahasan

dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu tanggapan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali atas SPHP

Putusan Nomor 2828/B/PK/Pjk/201923/26, Nomor: 00019/545/16/073/18, tanggal 24 April 2018, Masa PajakAgustus 2016, yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankanoleh Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP.

:bahwa hal ini tidak diakomodir oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana tertuang dalamSurat Pemberitahuan Hasil Penelitian (SPHP) Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa,yaitu:a.

menjadi objek sengketa berupa gugatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Final Pasal23/26 Nomor 00018/545/16/073/18 tanggal 24 April 2018 Masa PajakJuli 2016 yang telah dipertimbangan dan diputus dipertahankan olehMajelis Hakim adalah sudah tepat dan benar karena kewenanganhukum yang merupakan diskresi Tergugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (DJP) untuk dapat/tidaknyamenentukan/memutuskan apakah perlu dilakukan perpanjangan jangkawaktu penyampaian tanggapan tertulis atas SPHP

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2019merupakan diskresi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali(DJP) untuk dapat/tidaknya menentukan/memutuskan apakah perludilakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulisatas SPHP. Adapun diskresi yang dilakukan dapat dibenarkan menuruthukum karena menurut doktrin bahwa kebebasan yang diberikan kepadaalat administrasi Negara dengan mengutamakan keefektifan tercapainyasuatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh kepada ketentuanhukum.

Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena incasu tanggapan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliatas SPHP