Ditemukan 3384 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 15-K/PM.II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — Raden Susilo Raharjo, Serma NRP 21980154770778
119 — 74
119 — 74
Bahwanarkotika yang mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan urutan ke 61.Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakanLaboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan KementrianKesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan laboratoris tersebut positifmengandung metampetamina, yang masuk dalam daftar narkotika golongan1 berdasarkan UU RI nomor 35
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 78-K / PM.III-12 / AD / IV / 2017 Tanggal 7 Juni 2017 — AGUS EKO PRASETYO Serka NRP 21020079820883
39 — 15
39 — 15
kesempatan untuk menyaksikan prosespemeriksaan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apa yangdikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah suatualasan tanoa berdasarkan hukum karena alat bukti surat berupaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BareskrimPolri Cabang Surabaya Nomor Lap: 9706/NNF/2015 tanggal 28Desember 2015 sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukumtersebut dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga/instansi yangberwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:194/Menkes
Register : 20-04-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 271/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 23 Juli 2018 — PRESIDEN R.I >< Dra.SUSILOWATI CS
86 — 58
86 — 58
Bahwa pelaksanaan TOHB di fasilitas TERGUGAT III selama ini telah mengikutistandar pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanNomor 120/MENKES/SK/II2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik yangjuga dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan TerapiHiperbarik di RSAL Dr. Mintohardjo, terutama dalam Protap Pelaksanaan TerapiOksigenasi Hiperbarik yang ditetapkan oleh Karumkital Dr.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 253/Pid.Sus/2016 /PN Ksp Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SIDIK LUBIS Als SIDIK Bin MUHAMMAD DAHLAN LUBIS
27 — 3
27 — 3
Bahwa bahwa berdasarkanPasal 1 angka 4 4Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor996/Menkes/SK/VIIV2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan SaranaPelayanan Rehabilitasi Penyalahngunaan dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd methet recht), atau
Register : 15-08-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 127-K/PM I-03/AD/VIII/2016 Tanggal 16 Maret 2017 — Serma Sukri Kurniawan
84 — 30
84 — 30
Sumbar telah sesuai denganprosedur dan aturan UU yang berlaku dalam hal ini UU RIMenimbangMenimbangMenimbang2dNomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaProjustitia, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkaraNarkotika.5.
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 6-K/PM.II-11/AD/I/2019 Tanggal 16 April 2019 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
77 — 21
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
77 — 21
dapatdisimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh Kantor Balai Lapkes Yogyakartaterhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 8September 2017 dengan no Registrasi NO.441/02618/C.3 terhadap pemeriksaanMetamfetamin dengan hasil Negatif.Bahwa Kantor Balai Lapkes Yogyakarta merupakanlembaga Negara yang ditunjuk oleh KementerianKesehatan sebagai laboratorium pemeriksaHalaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 06K/PM II11/AD/I/2019Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia Sesuaidengan KEPMENKES Nomor194/MENKES
Putus : 07-10-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 99-K/PM I-02/AD/VII/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 — SYARIFUL, Koptu NRP 31910427850170
50 — 12
50 — 12
Indonesia (WNI) lainnya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuSetiap orang telah terpenuhi.Unsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukumTanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidaksesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hakadalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yangbertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yangsah dari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
Putus : 04-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Nopember 2015 — Hj. NILMA SARI A. Kep, AM. Kes Pgl. NILMA
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari SKB tersebut di atas dapat dilihat bahwasanya untukmenyelamatkan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah KabupatenPadang Pariaman, maka perizinan Akper Padang Pariaman dilakukanoleh Kemendiknas dengan rekomendasi dari Menkes dan yangmemfasilitasinya adalah Kemendagri, dengan demikian PEMDA yangmemiliki sekolah tinggi di antaranya di bidang kesehatan bisa tetapberjalan;Hal. 45 dari 51 hal. Put.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 108/Pid.B/2016/PN.PKL Tanggal 29 Juni 2016 — dr. ZUKHIROH Binti H. MASKUN
116 — 61
116 — 61
menyatakantidak keberatan dan membenarkannya ;8.Saksi BAMBANG SUMEDI, S.KM Bin KHAERAN :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalamberita acara penyidikan tersebut adalah benar ;e Bahwa Saksi bekerja pada dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagaikasi registrasi dan akriditasi dinas Kabupaten Pekalongan, yang yaitumenerima perizinan untuk mendirikan kilinik bersalin atau rumah sakit ;Bahwa dasar hukum pendirian rumah sakit atau klinik bersalin yaitu PermenkesNomor :018/menkes
Register : 01-08-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 36-K/PM.III-14/AD/VIII/2013 Tanggal 31 Oktober 2013 — Serka I Nengah Budiarta
123 — 50
123 — 50
Terdakwa dimana hasil pemeriksaan dari RSBhayangkara Trijata tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dariLaboraturium Forensik Polri Cabang Denpasar, sehingga PenasehatHukum Terdakwa menyatakan hal tersebut merupakan suatu keganjilandan berpendapat hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara Trijata lebihmendekati kebenaran.Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebagaimana diaturdalam Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 522/MENKES
Register : 17-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 61-K/PMI-02/AD/VI/2014 Tanggal 18 September 2014 — Kopda Daslan Marpaung NRP 31010446200881
51 — 15
51 — 15
berpendapat bahwa unsur kesatu setiaporang telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan;Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuaimenurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan denganhukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sahdari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
Register : 11-06-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 60-K/PMI-02/AD/VI/2014 Tanggal 9 Oktober 2014 — Pelda Mar Susilo Atmaja NRP 80062
63 — 22
63 — 22
. bahwa setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatutindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menuruthukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawanhukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah daripejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Smn Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
D. LINTANG ASHARI,SH
Terdakwa:
SYAHIR SYADZALI Bin SYADZALI Alm
48 — 145
D. LINTANG ASHARI,SH
Terdakwa:
SYAHIR SYADZALI Bin SYADZALI Alm
48 — 145
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan berdasarkanPermenkes 246/Menkes/Per/V/1990 adalah menyajikan, memiliki ataumenguasai persediaan ditempat penjualan dalam industri obat tradisional atauditempat lain termasuk kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jikapersediaan ditempat tersebut patut diduga untuk digunakan sendiri, sedangkanyang
Putus : 20-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1510/Pid.Sus/2016/PN Bks Tanggal 20 Maret 2017 — pidana
- Sutanto Bin Muh Akenan
38 — 12
38 — 12
berbadan hukum dalam bentuk PerseroanTerbatas, surat pernyataan dari calon Apoteker penanggung jawab, KTP,dan ijazah dari apoteker penanggung jawab, lokasi yang berkaitan dengansarana dan prasarana bangunan dan syaratsyarat tersebut diajukankepada Badan POM, setelah dipenuhi kemudian diajukan izinprinsip/persetujuan prinsip kepada Kementerian Kesehatan bidangKefarmasian dan alat kesehatan;Bahwa untuk produksi sediaan farmasi, sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor:1799/MENKES
Register : 17-01-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 17-K/PM.II-11/AD/I/2019 Tanggal 1 April 2019 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Budi Hastomo
71 — 25
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Budi Hastomo
71 — 25
menerangkan sebagai berikut:1.2.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidakada hubungan keluarga.Bahwa Saksi merupakan petugas ahli dibagian Patologidan Imunologi Laboratorium Toksikologi Forensik BalaiLaboratorium Kesehatan Yogyakarta yang bertanggungjawab atas semua hasil pemeriksaan dibagian patologiklinik dan imunologi serta laboratorium pemeriksaantoksikologi forensik knususnya Napza pro juSticia.Bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakartaberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 194 /Menkes
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
492 — 265
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
492 — 265
9/7/PMK.09/2018 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan PelanggaranDisiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan,fsetelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor:58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja PegawaiAparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru,setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.01.07/MENKES
Bukti T 34Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi,setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020Tentang Protokol Pencegahan Penularan CoronaVirus Disease (COVID19) Di Tempat Kerja SektorJasa Dan Perdagangan (Area Publik) DalamMendukung Keberlangsungan Usaha, setelahdicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBCBali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tengara TimurNomor : KEP80/WBC.13/
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN Pdg Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.AFLIANDI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
HARSIN Bin NURSIN Pgl. UJANG
80 — 15
1.AFLIANDI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
HARSIN Bin NURSIN Pgl. UJANG
80 — 15
Pangan.Pasal 120 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, TentangPerindustrian.Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang Undang Nomor 8 Tahun1999, Tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013,Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.Pasal 9 ayat (1), (2) dan (8) huruf a dan c, Peraturan MenteriPerindustrian No. 63/MIND/7/2014 tentang Pengendalian DanPengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol.Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor722/MENKES
Putus : 11-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/Pdt/2011 Tanggal 11 Januari 2012 — Dra. CHRISTINA SRI WAHYUNI dk ; TEGUH PERSETYA HERY PURNOMO
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarana penyalur perbekalan farmasi harus menyebarkanobat yang diperlukan masyarakat secara meluas danmerata;ALAT BUKTI T.5, fotokopi Peraturan Menteri KesehatanPermenkes No. 922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuandan Tatacara pemberian lin Apotek (vide no. 5 hal. 27); Pasal 1 poin(c) : Surat Izin Apotek atau SIA adalah Suratizin. yang diberikan oleh MenteriKesehatan kepada Apoteker atau Apotekerbekerjasama dengan pemilik sarana untukmenyelenggarakan Apotik di tempattertentu.
Pasal 1 poin(d): Apoteker Pengelola Apotik adalahApoteker yang telah diberi Surat IzinApotik (SIA) Pasal 2 ayat (1): sebelum melaksanakan kegiatannyaApoteker Pengelola Apotik wajib memilikiSurat izin Apotik Pasal2 ayat (2) : Surat Zin Apotik berlaku untukseterusnya selama Apotik yangbersangkutan masih aktif melakukankegiatan dan Apoteker Pengelola Apotikdapat melaksanakan tugasnya dan masihmemenuhi persyaratan.ALAT BUKTI T.6, fotokopi Peraturan Menteri KesehatanPermenkes No. 1332/MENKES/Per/X/2002
Putus : 18-09-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 129-K/PM II-08/AU/V/2014 Tanggal 18 September 2014 — RIZA NUR ASIDIQ, SERDA
75 — 20
75 — 20
Pengertian tanpa hak di sini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sahdari pejabat yang berwenang mengeluarkan jijin yakni Menkes RI untuk menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
Register : 07-02-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.TPK/2017/PT MKS Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Terdakwa : UWAIS ALQARNI, SE. M.Si Diwakili Oleh : MULYADI R
Terbanding/Penuntut Umum : MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH
72 — 29
Terbanding/Penuntut Umum : MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH
72 — 29
KMA/SK/II/2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan, secara melawan hukum~ melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES
Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang manaperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES