Ditemukan 3384 data
119 — 74
Bahwanarkotika yang mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan urutan ke 61.Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakanLaboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan KementrianKesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan laboratoris tersebut positifmengandung metampetamina, yang masuk dalam daftar narkotika golongan1 berdasarkan UU RI nomor 35
39 — 15
kesempatan untuk menyaksikan prosespemeriksaan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apa yangdikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah suatualasan tanoa berdasarkan hukum karena alat bukti surat berupaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BareskrimPolri Cabang Surabaya Nomor Lap: 9706/NNF/2015 tanggal 28Desember 2015 sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukumtersebut dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga/instansi yangberwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:194/Menkes
86 — 58
Bahwa pelaksanaan TOHB di fasilitas TERGUGAT III selama ini telah mengikutistandar pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanNomor 120/MENKES/SK/II2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik yangjuga dituangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan TerapiHiperbarik di RSAL Dr. Mintohardjo, terutama dalam Protap Pelaksanaan TerapiOksigenasi Hiperbarik yang ditetapkan oleh Karumkital Dr.
27 — 3
Bahwa bahwa berdasarkanPasal 1 angka 4 4Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor996/Menkes/SK/VIIV2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan SaranaPelayanan Rehabilitasi Penyalahngunaan dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd methet recht), atau
84 — 30
Sumbar telah sesuai denganprosedur dan aturan UU yang berlaku dalam hal ini UU RIMenimbangMenimbangMenimbang2dNomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaProjustitia, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkaraNarkotika.5.
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Diyar Endra Brahmanti
77 — 21
dapatdisimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh Kantor Balai Lapkes Yogyakartaterhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 8September 2017 dengan no Registrasi NO.441/02618/C.3 terhadap pemeriksaanMetamfetamin dengan hasil Negatif.Bahwa Kantor Balai Lapkes Yogyakarta merupakanlembaga Negara yang ditunjuk oleh KementerianKesehatan sebagai laboratorium pemeriksaHalaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 06K/PM II11/AD/I/2019Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia Sesuaidengan KEPMENKES Nomor194/MENKES
50 — 12
Indonesia (WNI) lainnya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuSetiap orang telah terpenuhi.Unsur kedua: Tanpa hak atau melawan hukumTanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidaksesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hakadalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yangbertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yangsah dari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari SKB tersebut di atas dapat dilihat bahwasanya untukmenyelamatkan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah KabupatenPadang Pariaman, maka perizinan Akper Padang Pariaman dilakukanoleh Kemendiknas dengan rekomendasi dari Menkes dan yangmemfasilitasinya adalah Kemendagri, dengan demikian PEMDA yangmemiliki sekolah tinggi di antaranya di bidang kesehatan bisa tetapberjalan;Hal. 45 dari 51 hal. Put.
116 — 61
menyatakantidak keberatan dan membenarkannya ;8.Saksi BAMBANG SUMEDI, S.KM Bin KHAERAN :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalamberita acara penyidikan tersebut adalah benar ;e Bahwa Saksi bekerja pada dinas kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagaikasi registrasi dan akriditasi dinas Kabupaten Pekalongan, yang yaitumenerima perizinan untuk mendirikan kilinik bersalin atau rumah sakit ;Bahwa dasar hukum pendirian rumah sakit atau klinik bersalin yaitu PermenkesNomor :018/menkes
123 — 50
Terdakwa dimana hasil pemeriksaan dari RSBhayangkara Trijata tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dariLaboraturium Forensik Polri Cabang Denpasar, sehingga PenasehatHukum Terdakwa menyatakan hal tersebut merupakan suatu keganjilandan berpendapat hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara Trijata lebihmendekati kebenaran.Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebagaimana diaturdalam Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 522/MENKES
51 — 15
berpendapat bahwa unsur kesatu setiaporang telah terpenuhi.Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan;Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuaimenurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatanmelawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan denganhukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sahdari pejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
63 — 22
. bahwa setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatutindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib.Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menuruthukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawanhukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah daripejabat yang berwewenang mengeluarkan ijin yakni Menkes
D. LINTANG ASHARI,SH
Terdakwa:
SYAHIR SYADZALI Bin SYADZALI Alm
48 — 145
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan berdasarkanPermenkes 246/Menkes/Per/V/1990 adalah menyajikan, memiliki ataumenguasai persediaan ditempat penjualan dalam industri obat tradisional atauditempat lain termasuk kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jikapersediaan ditempat tersebut patut diduga untuk digunakan sendiri, sedangkanyang
38 — 12
berbadan hukum dalam bentuk PerseroanTerbatas, surat pernyataan dari calon Apoteker penanggung jawab, KTP,dan ijazah dari apoteker penanggung jawab, lokasi yang berkaitan dengansarana dan prasarana bangunan dan syaratsyarat tersebut diajukankepada Badan POM, setelah dipenuhi kemudian diajukan izinprinsip/persetujuan prinsip kepada Kementerian Kesehatan bidangKefarmasian dan alat kesehatan;Bahwa untuk produksi sediaan farmasi, sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor:1799/MENKES
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Budi Hastomo
71 — 25
menerangkan sebagai berikut:1.2.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidakada hubungan keluarga.Bahwa Saksi merupakan petugas ahli dibagian Patologidan Imunologi Laboratorium Toksikologi Forensik BalaiLaboratorium Kesehatan Yogyakarta yang bertanggungjawab atas semua hasil pemeriksaan dibagian patologiklinik dan imunologi serta laboratorium pemeriksaantoksikologi forensik knususnya Napza pro juSticia.Bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakartaberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 194 /Menkes
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
492 — 265
9/7/PMK.09/2018 TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan PelanggaranDisiplin Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan,fsetelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor:58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja PegawaiAparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru,setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.01.07/MENKES
Bukti T 34Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi,setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Surat Edaran Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020Tentang Protokol Pencegahan Penularan CoronaVirus Disease (COVID19) Di Tempat Kerja SektorJasa Dan Perdagangan (Area Publik) DalamMendukung Keberlangsungan Usaha, setelahdicocokkan sesuai dengan fotokopi; Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBCBali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tengara TimurNomor : KEP80/WBC.13/
1.AFLIANDI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
HARSIN Bin NURSIN Pgl. UJANG
80 — 15
Pangan.Pasal 120 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014, TentangPerindustrian.Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang Undang Nomor 8 Tahun1999, Tentang Perlindungan Konsumen.Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Perpres Nomor 74 Tahun 2013,Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.Pasal 9 ayat (1), (2) dan (8) huruf a dan c, Peraturan MenteriPerindustrian No. 63/MIND/7/2014 tentang Pengendalian DanPengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol.Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor722/MENKES
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarana penyalur perbekalan farmasi harus menyebarkanobat yang diperlukan masyarakat secara meluas danmerata;ALAT BUKTI T.5, fotokopi Peraturan Menteri KesehatanPermenkes No. 922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuandan Tatacara pemberian lin Apotek (vide no. 5 hal. 27); Pasal 1 poin(c) : Surat Izin Apotek atau SIA adalah Suratizin. yang diberikan oleh MenteriKesehatan kepada Apoteker atau Apotekerbekerjasama dengan pemilik sarana untukmenyelenggarakan Apotik di tempattertentu.
Pasal 1 poin(d): Apoteker Pengelola Apotik adalahApoteker yang telah diberi Surat IzinApotik (SIA) Pasal 2 ayat (1): sebelum melaksanakan kegiatannyaApoteker Pengelola Apotik wajib memilikiSurat izin Apotik Pasal2 ayat (2) : Surat Zin Apotik berlaku untukseterusnya selama Apotik yangbersangkutan masih aktif melakukankegiatan dan Apoteker Pengelola Apotikdapat melaksanakan tugasnya dan masihmemenuhi persyaratan.ALAT BUKTI T.6, fotokopi Peraturan Menteri KesehatanPermenkes No. 1332/MENKES/Per/X/2002
75 — 20
Pengertian tanpa hak di sini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sahdari pejabat yang berwenang mengeluarkan jijin yakni Menkes RI untuk menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.
Terbanding/Penuntut Umum : MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH
72 — 29
KMA/SK/II/2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan, secara melawan hukum~ melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES
Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang manaperbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES