Ditemukan 3366 data
192 — 43
Bahwa, terhadap dalil points 2 dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat ,dan Tergugat II, tanggapi bahwa silahkan Para Penggugat, buktikan Jual Beliyang dilakukan Para Penggugat ;5. Bahwa, terhadap dalil points 3 dan points 4 dalam gugatan Para Penggugat,dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggapi bahwa dalil tersebut merupakan dalilkarangan Para Penggugat hal ini dapat Tergugat , dan Tergugat II, uraikansebagai berikut :a.
154 — 64
Begitu kedua pihaksudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beliyang sah (vide R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, hal. 2);Dengan demikian, pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli SahamPT.
132 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 212 PK/PID.SUS/2016kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelahjangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya;Sesuai dengan tujuannya barang jaminan bukan untuk dimilikikreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beliyang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barangjaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yangditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secaralelang.
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
136 — 94
saksi tidak tahu kakak beradik dari Syarifuddin;Halaman 76 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN SkmBahwa saksi tidak tahu orang bernama Sulaiman;Bahwa saksi mengetahui tanah Syarifuddin dari apparat desa berupatengku, yang punya tanah dilokasi tanah tersebut dan Kadus;Bahwa setelah saksi beli tanah tersebut lalu saya bersihkanBahwa waktu saksi membersihkan tanah saksi, saksi ada melihatSyarifuddin di lokasi tanahnya;Bahwa tidak ada orang yang Komplain terhadap tanah yang saksi beliyang
100 — 41
dijual lagi oleh (ahliwaris Hadiwinata) kepada William dan oleh William sebagian dijual kepada Djeni Iskandaryaitu seluas 1535 M2 menjadi Sertipikat hak Milik No.1598/kapuk;Menimbang, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri tersebut (bukti P.1.j) ternyatagugatan Djeni Iskandar ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan ternyata dariPutusan tersebut diketahui dengan jelas bahwa jual beli yang dilakukan oleh Ahli warisHadiwinata dengan William yang kemudian dijual kapada Djeni Iskandar adalah jual beliyang
388 — 984
Bahwa Para Pembeli dan Pihak Deplu atau yang mewakilinya yang membelidari Para Penerima redistibusi tidak dapat di kualifisir sebagai pembeli yangberiktikad baik (tegoodertrouw) bahkan dapat diduga sebagai pembeli yangberiikad buruk sehingga tidak peru di lindungi oleh undangundang, karenasebagai pengawai pada instansi pemerintahan yakni Departemen Luar Negenyang mestinya mengert hukum dan undangundang, semestinya merekasudah mengetahui bahwa jual beli yang akan mereka lakukan adalah jual beliyang
232 — 103
Menimbang, bahwa secara khusus dalam lampiran bukti surat P1dan bukti surat P2 berisi gambar lokasi tanah yang sekarang menjadi objeksengketa perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat Il diajukan sebagai pihak dalam perkaraini, selain itu Tergugat Il Tuani Simatupang adalah pihak yang turutmenandatangani dan/atau membuat bukti bukti surat P2, bukti surat P5 danbukti surat P6, dan dipersidangan ternyata Tergugat Il Tuani Simatupangtidak dapat mengajukan alat bukti aoapun yang dapat menyatakan jual beliyang
YULIZAR
Tergugat:
1.Pimpinan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA Land Operation Rumbai Pekanbaru
2.Direktur Utama PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKKMIGAS
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
197 — 64
Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karenaPenggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beliyang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukandibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat di terima.Halaman 11 dari 110 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN BIsBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena harusmengikutkan pihakpihak lain sebagaimana tersebut di atas sejalan juga denganbeberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai
121 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2937 K/Pdt/2015Kelurahan Benda) Kecamatan Batuceper (sekarang Kecamatan Benda)Kota Tangerang, berdasarkan hasil pembelian yang disepakati bersamadengan penjual pada tahun 1978, yang dituangkan dalam Akta Jual Beliyang dibuat oleh dan dihadapan Sdr. Mugnie Ismail, BBA selaku PPATCamat Kepala Wilayah Kecamatan Batuceper dan disaksikan oleh saksisaksi, Sdr. A. Sahir selaku Kepala Desa Benda dan Sdr. M. Zakaria selakuJuru Tulis Desa Benda.
109 — 41
Pemberian Hak Berdasarkan S.K (surat ukursudah ada) (BPNRI.I.2.a) tanggal 20 Mei 2011: 56)1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Terima No.Bukti penyerahan 1491 No berkas permohonan 3442/ 2011 namapemohon BENYAMIN OTEMUSU atas nama GERSON TANUAB,SH tanggal 26 Mei 2011; 57)1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Peta Bidang TanahNomor 138/2011 tanggal 30032011 di tanda tangani olehIRIARMAN, S.H. 7. 5 (lima) buku sertifikat tanah yang telah dipindahtangankan atas dasar jual beliyang
297 — 89
ke Pengadilan Agama Giri Menang; Bahwa saksi tidak mengetahul siapa yang membawa surat jualbeli pada saat mediasi, surat tersebut sudah ada diatas meja dandibacakan oleh Kepala Desa; Bahwa saksi mengetahui surat jual beli atas tanah tersebut tidakbenar sejak mediasi tahun 2018; Bahwa yang mengajak saksi untuk hadir di Mediasi tersebutadalah Haji Syafii dan Haji Wardan; Bahwa saksi tidak pernah melihat plang diatas tanah objeksengketa; Bahwa saksi tidak mengetahui asli atau tidak suratsurat jual beliyang
Terbanding/Tergugat I : Ny. R.KURAESIN HASRATI
Terbanding/Tergugat II : Ny. R.IKKA SRIKALIWARDANI
Terbanding/Tergugat III : R.SANS DANIS WARA
Terbanding/Tergugat IV : R.RUSLI DIPANEGARA
Terbanding/Tergugat V : AMUR MURYANA
Terbanding/Tergugat VI : SAPRIN SARKU
Terbanding/Tergugat VII : SYAMSUL PATBOYO
Terbanding/Tergugat VIII : IVONNE LYDIA
Terbanding/Tergugat IX : MIKI KAMAYANTI
Terbanding/Tergugat X : SULASTRI MARZUKI
Terbanding/Tergugat XI : DIAN INDRA SARI
Terbanding/Tergugat XII : Ir.JOKO PURWANTO
Terbanding/Tergugat XIII : YATTY YUDHARIS
Terbanding/Tergugat XIV : LILI ROMLI
Terbanding/Tergugat XV : KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
Terbanding/Tergugat XVI : NOTARIS PPAT H.MASRI HUSEN,SH
Terbanding/Tergugat XVII : NOTARIS PPAT ANA WISMATANTI,SH
Terbanding/Tergugat XVIII : NOTARIS PPAT ETY NURHAYATI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : TASYA ASYANTINA
120 — 58
Hal 74 dari 118 hal10.3.masingmasing Tergugat V sampai dengan Tergugat XIV termasukkepada LUBNAH SAID telah terbit sertifikat NINA SULTANAH telahterbit sertifikat dan EMAN SULAEMAN,ST berbentuk Akta Jual Beliyang ke 3 (tiga) orang tersebut tidak ikut digugat oleh PARAPENGGUGAT, maka transaksi jual beli tersebut adalah sah secarahukum serta dapat dikatagorikan pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh undangundang berdasarkan pada Pasal 1868KUH Perdata: Suatu akta otentik talah suatu akta
89 — 23
Adanya kausa yang halal ;Namun oleh karena yang ditandatangani oleh PENGGUGAT INTERVENSIdan TERGUGAT INTERVENSI adalah hanya BLANGKO AKTA JUAL BELIyang didalamnya belum diisi mengenai objek Jual Beli maka sudah jelasBlangko akta Jual Beli dimaksud TIDAK BERLAKU karena Sesuatu yangdiperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yangcukup jelas ;Berdasarkan uraian TERGUGAT INTERVENSI Ill semula = TURUTTERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI diatas maka daililPENGGUGAT INTERVENSI pada
H. Wawan Setiawan, SE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Sandy Sudiana Sobana, Firman Setya, SE., Widi Wulandari
502 — 382
dimanaobyek tanah tersebut terletakBahwa benar PIHAK TERGUGAT INTERVENSI mempunyai alashak yang sah dan benar secara hukum atas Obyak Tanah A quo;Bahwa benar TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai bidangtanah di Persil 61, Kelurahan Cisaranten Kulon, ArcamanikKotaBandung.Bahwa benar Sardia Bin Sobandi berdasarkan dan tercatat dalambuku C Desa dan Kohir : 1447 Kelurahan Cisaranten Kulon,Arcamanik Kota Bandung, mempunyai tanah di Persil 61 dan 87;Bahwa Benar Sardia Bin Sobandi, tidak pernah melakukan Jual Beliyang
109 — 59
Bahwa Tergugat XVI s/d Tergugat XXVI adalah selaku Pembeli yangberitikad baik, yang hakhaknya haruslah dilindungi oleh Undangundang,Tergugat XVI s/d Tergugat XXVI selaku Pihak Ketiga dalam Jual BeliTanah SHGM iniMahkamah Agung RI nomor 3201K//Pdt/1991 tertanggal 30 Tanuari 1996:"Bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan Jual beliyang dilakukan hanya purapura (proforma) saja hanya mengikatHalaman 59 dari hal 133 Putusan No 82/Pdt.G/2016/PN Blbterhadap yang membuat perjanjian, dan
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
183 — 117
Tindakan demikian adalah salah satubentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status danpenggunaan tanah .Bahwa lebih lanjut dalam peralihnan hak atas tanah melalui proses jual beliyang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan: PPAT menolak untukmembuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasarsuatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukumpemindahan hak.Bahwa dari apa
85 — 29
Kamri Sanal, Camat Pontianak Selatan,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengna demikan maka penerbitansertifikat hak milik nomor : 967/Bangka Belitung tersebut adalah sah menuruthukum, kemudian bidang tanah tersebut dijual lagi kepada Tergugat VIII yangdibuktikan dengan akta jual beli nomor : 217/BPN/ST/2005 tanggal 12 Agustus2005 dihadapan Sulistyo, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karenanya jual beliyang dilakukan oleh Tergugat VIII adalah sah menurut hukum dengan demikianmaka dalil Para
168 — 60
,M.Kn selaku Notaris dalam copy Perjanjian (hal ini merupakanbentukbentuk kriminalisasi terhadap Terdakwa);Bahwa pelunasan tersebut akan dibayar oleh Korban kepada Terdakwaapabila peta bidang dan surat keputusan dari Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo telah terbit untuk atas nama Korban(yang disepakati direnvoi (dirubah) menjadi atas nama Petani) (hal inimenunjukkan adanya proses penyelesaian untuk obyek jual beliyang diperjanjikan), namun renvoi dihapus pada lembar ketujuh bariske
116 — 65
Selanjutnya, ketentuan pasal16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan Hak Milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah) karenanya menurut hukum jelaslah Tergugat dapatberkedudukan sebagai penjual atas Tanah Sengketa dalam jual beliyang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat Ill.Dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan tentangkepemilikan Tergugat atas Tanah Sengketa a quo yang manakemudian
87 — 17
jual beli Tanah Tambak denganTERGUGAT Il tersebut adalah sah, dan sebaliknya, PENGGUGAT terbukti tidakmemiliki alas hak atas Tanah Tambak tersebut, sehingga oleh karenanya dalilPENGGUGAT yang menyatakan Akta No. 14 dan Letter C tidak sah haruslahdikesampingkan;Bahwa hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaiberikut:43 Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958sebagai berikut:Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beliyang