Ditemukan 3331 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harifi hariani hariman harison hakimin h.arifin harifian haririn harfin
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.PTK
Tanggal 4 Maret 2015 — MUSLINA M L TOBING M E L A W A N 1. HENDRIK TASLIM 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KOTA PONTIANAK 4. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq 5. KEJAKSAAN TINGGI PONTIANAK Cq KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
86 — 12
  • Harifin A. Tumpa. S.H.,MH.,Memahami Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010:49).Bahwa dengan demikian tuntutan dari Penggugat agar Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), merupakan tuntutanyang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus ditolak;Halaman 35 dari 77 Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
Hj. ANISAH
Tergugat:
1.DARAJATI
2.SAKARUDDIN
3.ANDI DAHRI
4.ANDI RATNASARI
5.ANDI ASRIL
6.LEGENGGONG
7.SAHA
8.ANI
9.Kepala Kelurahan Berbas Pantai
10.SUBAER RASYID
126 — 44
  • Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN CIANJUR Nomor 7/PDT.G/2014/PN CJ
Tanggal 9 Desember 2014 — SUPARMAN RUSLAN LAWAN 1. PT CMB NIAGA AUTO FINANCE 2. CV RAMADHINI 3. TATANG MULYANA
107 — 22
  • Harifin A.Tumpa, SH, MH Pembentukan Norma Hukum Perdata melaluiYurisprudensi, disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor (S3) IlmuHukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 26 Januari2013, materi hal 12 s/d 13.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 K/Pdt/2012
Tanggal 12 Desember 2013 — Tuan JERISTON KUSWORO, DKK vs JEMMY WAHANI
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rencana penjualan udang oleh PT.Fitron Windu Utama (hal tersebutdibuat dan dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi);Bukti P.42, pengiriman udang beku PT.Fitron Windu Utama (yang dilakukanoleh Para Penggugat Rekonvensi) kepada PT.Madsumaya Indo SeafoodGresik priode Januari 2007 sampai dengan Mei 2008;Bukti P.43 dan P.44 pemesanan pakan udang oleh PT.Fitron Windu Utama(dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi);Keterangan saksi Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) atas nama RobiRubin Ongkoso, Samsul Harifin
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor - 09/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Mam
Tanggal 2 Juli 2015 — - SUWARDI KOESHADHIE
115 — 47
  • Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabutanggal 1 Juli 2015 oleh Kami SAPTONO SETIAWAN,SH.M.Hum, selaku KetuaMajelis, SUHERMAN, SH, selaku Hakim Ad hoc Anggota I, JOHN DISTA, SH,selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut dibantu oleh TAUFAN,SH selakuPanitera Pengganti dengan dihadiri HARIFIN
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 17-03-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Bb
Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 46
  • ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II masih anakanak yangbelum cukup umur atau belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya bagianwarisan yang di peroleh oleh Tergugat II akan di serahkan kepada orang tuanya(ibu kKandungnya) Sampai anak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa(dwangsom) seperti tersebut pada posita point 18 dan petitum point 11 dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Dwangsom sebagaimana di tulis oleh Harifin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — PERMATA ALAM SEMESTA vs Hj. MASITOH Binti DAMIRI dkk
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa,SH., MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,Hal. 112 dari 112 hal. Put. No. 316PK/Pdt/2011
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -06/Pid.Sus/2015/PN.Mam
Tanggal 2 Juli 2015 — -dr.H.SUPARMAN
83 — 38
  • PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Juli2015 oleh SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,SUHERMAN,SH dan JOHN DISTA,SH HakimHakim Adhoc Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantuHARIANI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri HARIFIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — AHMAD SOFYAN, S.Pd, DKK VS PT WALET LINDUNG LESTARI cq HUSEIN DJUFRI, S.E Direktur PT WALET LINDUNG LESTARI, DKK
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A.Tumpa, S.H, M.HBahwa Surat Bukti P35.A, adalah Standar Prosedur Operasional/Standard Operating Procedure (SOP) Jenis Pelayanan PendaftaranPermohonan eksekusi Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Kudusditerbitkan tanggal 30 Maret 2012 oleh Ketua Pengadilan NegeriKudus. Tidak dan/atau belum diperiksa secara seksama oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena jelas pada StandarHalaman 44 dari 68 hal.Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (“ESS”), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
592 — 1298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A Tumpa, SH., MH. (Ketua), Dr.Susanti Adi Nugroho, SH., MH. dan, Prof. Dr.
    Harifin A. Tumpa, .S.H.,M.H., pada saat yang bersangkutan menjadi Hakim Ketua dalammemeriksa Perkara No. 01 K/KPPU/2007.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
182 — 151
  • Jadi Suatu uang paksa tidakmungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukumanpokok (Harifin A Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Duuangsom) dan Implementasinya di Indonesia, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);39.
    Jadi suatu uang paksa tidak mungkin ada apabiladalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok (Harifin A Tumpa,Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya diIndonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 34);Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan a quo, PARAPENGGUGAT menuntut TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untukmembayar kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik kerugianmateriil maupun Immateril (disertai dengan pembayaran uang paksa, makamenurut hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) (PERSERO) Tbk., dk vs. PT. MULIA PERSADA PACIFIC (PT. MPPC),
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menunjuk kepada Pendapat DR Harifin A Tumpa, SH., MH ( KetuaMahkamah Agung RI dalam bukunya Memahami Eksistensi Uang PaksaHal. 41 dari 98 hal.Put.No. 268 K/Pdt/2012( Dwangsom ) dan Implementasinya di Indonesia mengatakan bahwaLembaga Dwangsom adalah merupakan suatu alat eksekusi karenapenempatannya di dalam UU (Rechtsreglement BurgelijkeRechtsvordering) dalam Buku II yang berjudul Tentang PelaksanaanPutusan dan Aktaakta Autentik, Pembuat UU memandang dwangsomitu sebagai alat untuk memaksa agar putusan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 09-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus.G Lain-Lain /2015/PN Niaga.Mks
Tanggal 9 Juni 2016 —
138 — 144
  • Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatudia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkanbanyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat makaia yang harus membuktikan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-07-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1658 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 22 Juli 2009 — Drs. TARMIZI RAZALI bin RAZALI
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSUNAR YO, S.H., M.H.NIP. 040 044 338Hal. 103 dari 103 hal. Put. No. 1658 K/Pid.Sus/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DIRWOTO, SH., dan DJAFNI DJAMAL,SH., Hakimhakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh Anggota Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDITEGUH,SH.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.Anggota anggota,Hal. 140 dari 100 hal. Put.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Waris
Register : 05-03-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Bau
Tanggal 21 Januari 2016 — PENGGUGAT : - DR. Ir. FIRDAUS ALAMSJAH TERGUGAT : - ELIEN LIMOWA - NURSIAH - SITIA - ZUBAIDAH - ATTO FAROUK alias LA ATO - ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H - MALISA
156 — 48
  • Harifin A.Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, IMade Tara, S.H. dan Prof.DR. Valerine J.L.Kriekhoff, S.H.,M.A, sebagai Hakim AnggotaMajelis; ==sSebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; Sebelah Timur : Jalan Murhum; Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan RumahAZINAs HSS SeDimana tanah tersebut adalah milik Ir.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bon
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
177 — 66
  • Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 36
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada Pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu) dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
    Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikanpada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26,menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu. dia harusmembuktikan, kelinatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bon
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
PT. BUKIT PUPUK INDAH
Tergugat:
YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA PUPUK KALTIM YKHT PKT
99 — 44
  • Harifin A. Tumpa, SH.MH, HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yangdiberikan pada pelatinan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harusmembuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyak orangdengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harusmembuktikan.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 58/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
ARMANDSYAH ARIFUDDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Dr. Ir. H. A.AMRAN SULAIMAN, M.P
214 — 111
  • adanyapraktek/teori pertentangan hukum, dalam praktek ada idealnyamasyarakat menginginkan adanya masingmasing putusan hakim kalauada kasus yang berbeda antara putusan perdata dan pidana, misalnyaada putusan ditahun 2006 contoh kasus Prita Musyasari dengan pihakrumah sakit Omni Internasional jadi tergantung putusan kemandirianhakim saja;Bahwa pendapat ahli, putusan Perdata, Pidana saja yang dianggapbertentangan, misalnya ada Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang diputus oleh Hakim Agung RI Harifin